Pro Kontra UU Otsus Plus Papua.
By : Adrian Indra
( Pimpred Tabloid Media Papua dan Parliament Magazine )

Jakarta, Tabloid Media Papua. Tahun 2017 ini, kembali draft RUU Otsus Plus gagal masuk dalam Prolegnas 2017. Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua, Suleiman Hamzah menilai, ini sebagai ketidak seriusan pemerintah pusat menangani Otsus Papua. Anggota Fraksi NasDem yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI itu menyatakan, selama pemerintah pusat bersikap setengah hati dalam menangani Otsus Papua ini, maka riak-riak  merupakan reaksi dari ketidakseriusan pemerintah pusat.

“NasDem yang berdiri paling depan memperjuangkan revisi Otsus Papua selama ini. Saya kecewa karena faktanya pemerintah pusat kurang serius dalam menyelesaikan masalah Otsus Papua ini. Saya berharap tahun 2017 mendapat peluang pembahasan,” kata Sulaiman dalam pernyataan persnya. Menurutnya, alasan tidak masuknya revisi tersebut karena banyaknya Prolegnas Prioritas sebelumnya yang belum selesai. Ditambah DPR dan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, lebih memilih untuk mendahulukan pembahasan perubahan UU MD3.

Apa sebenarnya point-point PLUS yang ada dalam Draft RUU Otsus Plus yang diperkirakan bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Papua saat ini ?

  1. Demografi

Salah satu isu yang paling hangat di Papua saat ini adalah bagaimana nasib orang asli Papua di tengah banjir para pendatang. Draf Jayapura hanya meminta keberpihakan kepada orang asli Papua dan tindakan afirmatif di berbagai bidang. Draf Manokwari memiliki program terperinci untuk mengatasi masalah tersebut dari beberapa aspek (Pasal 30, Kependudukan dan Ketenaga-kerjaan). Program tersebut bermula dari prinsip bahwa kedatangan orang dari luar Papua harus dibatasi.

  • Akan ada pengendalian dan pengawasan ketat di semua titik masuk Papua dan di dalam kabupaten. Siapapun yang mencoba masuk tanpa KTP yang sah akan dipulangkan kem-bali.
  • Masyarakat asli Papua akan memiliki KTP khusus yang akan memberi mereka akses untuk fasilitas khusus; masyarakat non-Papua akan diberikan izin tinggal sementara atau KTP yang mengidentifikasikan mereka sebagai “pekerja musiman”.
  • Sensus yang menyeluruh dan akurat akan dilaksanakan – sebuah tantangan khusus bagi Papua di mana statistik kependudukan seringkali digelembungkan dengan sengaja.15
  • Pertumbuhan penduduk asli Papua akan didukung, termasuk melalui perhatian khusus terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, dan tidak ada program transmigrasi resmi yang akan diizinkan di Papua hingga populasi masyarakat asli telah mencapai 20 juta (saat ini kurang dari 3 juta).
  • Investor harus menjamin bahwa paling tidak 50 persen dari pegawai yang direkrut merupakan orang asli Papua.

Salah satu sumber penarik kedatangan para migran adalah meledaknya industri agrobisnis, terutama kelapa sawit. Draf Jayapura tidak memiliki pengaturan spesifik untuk perkebunan. Draf Manokwari (Pasal 82) menyebutkan perlunya pengembangan program perkebunan petani Papua dengan pendanaan dan masukan yang sesuai. Draf tersebut juga mensyaratkan setiap perusahaan yang berinvestasi di perkebunan untuk mengikutsertakan program petani Papua (plasma), dengan mencadangkan lima hektar untuk setiap rumah tangga orang asli Papua di daerah tersebut. Penyuluhan khusus untuk petani Papua di bidang agrikultur, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan akan didirikan, termasuk kantor-kantor pusatnya baik di tingkat propinsi maupun kabupaten.

B. Lahan dan Pertambangan

Kedua draf memiliki bagian tentang lahan (Bab 22 di draf Jayapura, Bab 21 di draf Manokwari), akan tetapi draf pertama terdiri dari seperangkat prinsip generik, dimulai dengan “Setiap warga negara Indonesia yang berada di Tanah Papua memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sementara draf Manokwari memulai dengan prinsip bahwa “penggunaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat adat untuk keperluan apapun dilakukan dalam bentuk sewa dan/atau kontrak”  yaitu, tidak diperjualbelikan.

Pajak Bumi dan Bangunan akan dialokasi secara tahunan kepada semua pemilik tanah ulayat sebagai ganti rugi tanah yang pada masa lalu dibebaskan oleh pemerintah. Yang penting, pemerintah propinsi dan kabupaten akan diharuskan untuk menjalani proyek pemetaan tanah partisipatif untuk menentukan batas wilayah tanah adat (Pasal 116); untuk mempercepat proses, LSM dan akademisi dengan keahlian di bidang pemetaan dapat dilibatkan untuk membantu.

Dalam sektor pertambangan yang sangat penting, kedua draf menuliskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan pertambangan, seperti transparansi dan akuntabilitas. Draf Manokwari menambahkan tiga hal yang tidak ada dalam rancangan Jayapura: men-jamin kesejahteraan orang asli Papua, menghormati hak mereka dan membuka lapangan kerja untuk mereka. Perusahaan juga diwajibkan mempersiapkan dan melatih orang asli Papua untuk mengisi posisi yang tersedia, “sampai ke tingkat management”. (Pasal 95).

Draf Jayapura terfokus pada pemberian kewenangan pada pemerintah propinsi untuk mengeluarkan izin dan untuk memiliki saham di semua perusahaan ekstraksi sumber daya alam yang beroperasi di Papua (poin terakhir ini ditujukan untuk Freeport, tambang tembaga dan emas raksasa di Papua Tengah). Draf Manokwari terfokus pada manfaatnya untuk orang Papua, dengan mengatakan bahwa mereka yang memiliki atau menguasai sumber daya pertam-bangan yang dieksplorasi dan dieksploitasi berhak untuk menerima kompensasi yang sesuai, termasuk pembayaran tunai untuk penggunaan setiap sumber daya alam yang dimiliki oleh masyakarat adat yang terkait (Pasal 96). Mengapa tunai dan bukan jenis pembayaran lain masih belum jelas, tetapi prinsipnya jauh melampaui asumsi draf Jayapura bahwa jika pendapatan sampai ke pemerintah propinsi, maka secara otomatis akan tersalurkan ke bawah. Perwakilan pemilik tanah ulayat seharusnya menjadi pemegang saham dan komisaris di perusahaan yang bersangkutan, dan perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan alternatif untuk keperluan agrikultur dan menyediakan rumah yang layak dihuni. Tokoh adat diwajibkan men-gelola kompensasi yang diterima sehingga manfaatnya akan tersedia bagi generasi mendatang (Pasal 96.5).

C. Pendidikan dan Kesehatan

Seperti disebut diatas, salah satu bagian yang paling terinci dari Draf Manokwari adalah tentang pendidikan (Bab 24). Bagian ini dimulai dari prinsip bahwa penduduk asli Papua memiliki hak atas pendidikan berkualitas yang gratis hingga sekolah menengah pertama dan yang terbaru dalam hal pengetahuan dan teknologi, dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi. Bagian tersebut lalu memetakan sebuah rencana tentang cara memperbaiki pendidikan di Papua, yang secara umum diakui sangat buruk, dan diwarnai oleh tingkat ketidakhadiran guru yang tinggi. Pemerintah propinsi dan kabupaten akan diwajibkan untuk menyediakan kesempatan seluas mungkin untuk setiap institusi yang mau membantu memperbaiki pendidikan: LSM, instansi swasta dan komunitas bisnis. Pemerintah juga diharuskan untuk menyediakan sub-sidi bagi instansi pendidikan swasta yang mau bekerja sebagai mitra dengan pemerintah. Anak-anak asli Papua akan diwajibkan untuk sekolah hingga usia 15 tahun, tanpa biaya. Dalam waktu lima tahun setelah UU ini diterapkan, semua anak yang berusia di atas 7 tahun diwajibkan dapat membaca, dan dalam waktu lima belas tahun, semua masyarakat asli Papua yang berusia di atas 18 tahun diwajibkan memiliki paling tidak pendidikan sekolah menengah pertama. Per-hatian khusus dan pendanaan akan diberikan untuk pendidikan non-formal dan pendidikan orang dewasa serta pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah akan menyediakan pendi-dikan khusus bagi siswa berbakat dan mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan belajar. Pemerintah akan menyediakan asrama multietnis sesuai keperluan yang ada di tingkat sekolah menengah atas. Pelaku bisnis akan diharuskan untuk menyekolahkan anak semua pegawai dan menjamin bahwa anak berusia sekolah dari penduduk Papua secara bertahap diperkenalkan dengan aktivitas bisnis.

Bagi guru, pemerintah akan mengadakan evaluasi reguler dan menyediakan insentif dan sanksi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas mengajar. Pemerintah akan memberi insentif untuk non-PNS, lulusan perguruan tinggi dan pensiunan untuk menjadi guru, untuk membantu mengatasi kekurangan guru, apalagi di daerah terpencil.

Rencana terperinci serupa juga dipersiapkan untuk meningkatkan layanan kesehatan di daerah terpencil, dengan perhatian khusus untuk mengetahui cara-cara mencegah penyebarann HIV/AIDS yang lebih luas, juga untuk mengobati dan mendukung mereka yang terinfeksi dan menghilangkan stigma negatif terhadap mereka (Pasal 138).

D. Hak Asasi Manusia (HAM)

Mengenai HAM, pada dasarnya isi draf Manokwari berupa daftar hak-hak sipil dan politik, dengan tambahan uraian hak perempuan dan anak. Kedua draf menuntut adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menggunakan kata-kata UU No 21/2001 bahwa tujuannya adalah “melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” – bukan sebuah titik awal yang tepat untuk sebuah proses rekonsiliasi, tetapi hal tersebut merupakan kompromi yang dicapai di tahun 2001, saat para penulis Papua telah mengusulkan dibentuknya “Komisi Pelurusan Sejarah Papua.”

Kedua draf mencantumkan pengaturan untuk Komisi Hak Asasi Manusia Daerah yang independen untuk Papua – tidak harus terhubung dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seperti yang dimandatkan oleh UU No 21/2001. Rancangan Manokwari juga menuntut adanya pengadilan HAM yang didirikan baik di ibukota Papua maupun Papua Barat, dengan hukuman penjara bagi mereka yang terbukti melanggar HAM dan kompensasi yang sesuai untuk korban. Pengadilan tersebut akan menjadi bagian dari sistem pengadilan HAM Indonesia yang didirikan melalui UU No 26/2000 mengenai Pengadilan HAM.

E. Hubungan Dengan Kawasan Pasifik

Kedua draf mencantumkan satu bab tentang “kewenangan urusan luar negeri terbatas”. Bagian awalnya di draf Jayapura dibangun berdasarkan salah satu dari 20 poin Enembe yang secara garis besar terfokus pada hubungan dengan kawasan Pasifik, yang memungkinkan Papua untuk mewakili Jakarta dalam beberapa forum bilateral, mengatur kerjasama ekonomi lintas perbatasan dan menstimulasi perkembangan daerah perbatasan. Draf Manokwari menghilang-kan semua referensi terhadap kawasan Pasifik tetapi memberi Gubernur kewenangan untuk membangun hubungan bilateral terbatas dengan “tetangga terdekat” mereka.

Kemunculan kedua draf datang hanya sebulan sebelum para menteri luar negeri dari Mel-anesian Spearhead Group (MSG), aliansi negara-negara Pasifik, yang selama ini agak simpatik dengan gerakan kemerdekaan Papua, berencana mengunjungi Papua berdasarkan undangan dari pemerintah Indonesia. Undangan tersebut merupakan cara menghalangi permintaan keanggotaan MSG pada bulan Juni 2013 dari sebuah kelompok kemerdekaan Papua.18 MSG memutuskan untuk menunda pertimbangan hingga setelah kunjungan para menteri. Beberapa pihak di Papua yakin bahwa pemerintah mungkin mencari alasan untuk menunda kunjungan tersebut, dan juga mungkin berpendapat bahwa karena suasana yang memanas atau diskusi yang berlangsung terkait dengan otonomi khusus, akhir Desember bukanlah waktu yang cocok untuk kunjungan. Bagaimanapun, ketertarikan kawasan Pasifik terhadap Papua akan membuat pejabat di Jakarta gelisah untuk memperluas kewenangan propinsi di daerah ini.

F.  Olah Raga

Draf Jayapura memberi penekanan yang besar pada olah raga. Papua yakin akan mampu membentuk tim-tim olah raga dan menjadi tuan rumah kejuaraan olah raga internasional. Pemerintah di tingkat nasional, regional dan kabupaten akan dituntut untuk mengembangkan kemampuan anak-anak muda Papua di bidang olah raga, dimana pemerintah propinsi akan menyediakan anggaran bagi pembangunan fasilitas olah raga dan tim-tim professional dari dana otonomi khusus. Draf Manokwari mengharuskan pemerintah di semua tingkatan untuk secara aktif mencari dan mengembangkan bakat-bakat orang asli Papua yang menunjukkan potensi di bidang olah raga. Di dalam draf Jayapura, semua perusahaan yang beroperasi di Papua akan diminta kontribusinya sebesar 0,5 persen dari pendapatan bersih mereka untuk pengembangan olah raga di Papua; draf Manokwari tidak secara khusus menyebut angka, tetapi mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan insentif kepada kelompok-kelompok usaha untuk turut serta dalam pengembangan olah raga di Papua. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya mere-fleksikan adanya gairah yang tinggi dikalangan orang-orang Papua pada bidang olah raga, khususnya sepakbola, tetapi juga kenyataan bahwa Papua merupakan daerah dimana orang Papua bisa juga memiliki kemampuan setara atau melebihi atlit-atlit daerah lain di Indonesia, dan ini merupakan kebanggan tersendiri.

G. Struktur

Kedua draf menjadikan struktur pemerintahan yang ada saat ini tidak berubah walaupun mereka menambah jumlah kursi anggota DPRD propinsi yang diperuntukkan bagi orang asli Papua dari penambahan seperempat menjadi sepertiga dari keseluruhan jumlah anggota dewan. Da-lam dua belas tahun sejak disahkannya Otsus tahun 2001, pemerintahan propinsi Papua belum pernah membuat mekanisme legal untuk pengangkatan anggota tersebut, dan karenanya “kursi otsus” masih tetap kosong.

Kedua rancangan mempertahankan ketentuan-ketentuan seperti di UU No 21/2001, bahwa Gubernur dan wakil Gubernur harus orang asli Papua. Rancangan Manokwari menambahkan ketentuan yang sama pada Bupati dan Walikota bersama wakilnya. Sedangkan MRP bahkan menginginkan aturan ini diterapkan sampai ke Kepala Kampung.

Pada masa alu, definisi tentang orang asli Papua menjadi isyu hangat, tetapi kedua rancan-gan menggunakan definisi pada Undang-Undang No 21/2001 yaitu orang asli Papua sebagai “yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”.

H. Pendapatan Daerah

Permintaan perubahan yang paling kentara dari draf Jayapura adalah mengenai jumlah uang yang harus diterima oleh Papua dari pemerintah pusat. Bersama dengan Aceh, Papua dan Pap-ua Barat telah mendapatkan keuntungan dari dana khusus yang tidak diterima propinsi lain. Jumlah dana yang terbesar adalah dana Otonomi Khusus (dana Otsus) yang pada tahun 2013 berjumlah 6,22 trilyun rupiah untuk dua propinsi. Di propinsi Papua, angka ini mewakili lebih dari setengah dari jumlah pendapat propinsi per tahun. Rancangan Jayapura akan membuat angka tersebut naik lagi hingga 150 persen.

Sumber lain dimana kedua propinsi akan menerima kenaikan alokasi adalah dari dana bagi hasil sumber daya alam. Ketentuan dalam UU No 21/2001 menyebutkan kenaikan dana bagi hasil dari minyak dan gas (70 persen, dibandingkan daerah lain yang hanya menerima 16 persen) kenyataannya hal ini hanya didapatkan oleh Papua Barat, karena Papua tidak memiliki hasil dari minyak dan gas. Draf Jayapura akan menaikkan bagi hasil ini sampai dengan 90 persen, bersama dengan bagi hasil semua pendapatan dari sumber daya alam. Hal ini juga akan meningkatkan bagi hasil pajak pendapatan pemerintahan propinsi dari 20 ke 50 persen, dan Pajak Bumi dan Bangunan dari 80 atau 90 persen ke 100 persen. Semua aturan ini terdapat di draf Manokwari.

Kedua draf menuntut pemerintah lokal di semua tingkatan untuk mengelola dana Otsus secara terpisah dengan sumber pendapatan lain, yang merupakan sebuah langkah menuju tata kelola yang lebih baik. Di dalam UU No 21/2001, sebagian besar dana-dana ini seharusnya digunakan untuk kesehatan dan pendidikan. Draf Jayapura memasukkan bahasa yang sama dengan UU No 21/2001, tetapi draf Manokwari memberikan target yang lebih jelas tentang bagaimana dana Otsus akan digunakan, yaitu 20 persen untuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan, 20 persen untuk kesehatan dan perbaikan gizi ibu dan balita, 20 persen untuk penurunan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan, 10 persen untuk bantuan sosial, 25 persen infrastruktur pedesaan dan proyek-proyek perumahan, 4,5 persen untuk MRP/MRPB dan lem-baga-lembaga Otsus yang lain, dan sisanya yang hanya 0,5 persen untuk pengeluaran lain.

I. Pemekaran

Kedua draf sedikit sekali menyebutkan pemekaran –sebuah proses yang menjadikan Papua dibagi-bagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, terutama didasarkan pada garis suku.23 Kewenangan yang diberikan kepada MRP oleh Undang-Undang No 21/2001 untuk menyetujui pembentukan propinsi diabaikan pada tahun 2003 waktu Presiden Mengawati membagi Papua menjadi dua. Di tingkat kabupaten, kewenangan gubernur untuk menyetujui pembentukan kabupaten baru juga dipangkas oleh inisiatif DPR di Jakarta, dimana mereka yang memper-juangkan pembentukan kabupaten baru bisa langsung mendatangi Komisi II DPR, walaupun prosesnya seharusnya bukan seperti itu. Baik pemerintah pusat, yang sewaktu-waktu mengumumkan moratorium pemekaran tetapi tidak pernah mengeluarkan perpres atau inpres, maupun Gubernur Papua, yang tidak mau wilayahnya lebih jauh terkikis, sepertinya tidak ada yang mampu membendung arus deras ini. Pada Oktober 2013, DPR RI secara formal mengusulkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang akan mendirikan 30 kabupaten baru dan 3 propinsi baru di seluruh Papua.24 Hanya sedikit dari kabupaten-kabupaten baru ini mungkin akan dibentuk sebelum Pemilu 2014; RUU ini bisa saja merupakan cara untuk mendapatkan dukungan politik sebelum pemilu. Tetapi banyak orang di Papua yakin bahwa pemekaran ini akan benar-benar terjadi, walaupun butuh waktu yang pan-jang, dengan propinsi Papua Selatan yang beribu kota di Merauke sebagai yang pertama. Tidak ada dalam dua draf ini yang mengajukan prosedur alternatif atau persyaratan yang lebih ketat untuk memekarkan Papua.

J. Pilkada dan Partai Politik

Terlepas telah adanya dukungan Gubernur Enembe untuk menghapuskan pilkada langsung di tingkat kabupaten dan propinsi dan mengembalikannya pada pemilihan oleh anggota DPRD, draf Jayapura tidak membuat perubahan mengenai prosedur pilkada. Draf Manokwari hanya menyebutkan bahwa pemilihan-pemilihan ini akan ditentukan oleh Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang akan membuka peluang bagi perubahan dari apa yang terjadi selama ini.

Kedua draf memiliki ketentuan tentang pembentukan partai politik lokal. Di Aceh, pemben-tukan partai politik yang mewakili konstituensi propinsi, bukan nasional, menjadi kunci keber-hasilan perjanjian damai Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM lalu membentuk partai lokal, yaitu Partai Aceh, yang ternyata bisa menjadi mesin politik yang handal dan menjadi jalan GAM untuk menguasai pemerintah legislatif dan eksekutif di tingkat propinsi, dan juga di banyak kabupaten, satu perkembangan yang tentu membuat pejabat di Jakarta agak enggan mendukung partai politik Papua.

Undang-Undang No 21/2001 memiliki ketentuan mengenai partai politik lokal yang tidak mungkin dijalankan karena adanya pasal yang mengharuskan mereka untuk mengacu pada peraturan yang ada, dan peraturan yang ada mengenai partai politik mensyaratkan adanya perwakilan di lebih dari 50 persen seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Draf-draf yang baru menghapuskan pasal ini dan juga menyebutkan bahwa hanya orang asli Papua yang bisa membentuk partai politik daerah, walaupun semua penduduk Papua bisa menjadi anggota.

Draf Manokwari justru memasukkan hal-hal penting yang lebih detil, seperti mengenai kriteria apa yang akan berlaku untuk pendirian partai politik dan hak serta kewajiban apa yang akan dimiliki oleh partai lokal ini. Lebih dari itu, draf Manokwari menyebutkan bahwa partai lokal ini akan menjadi kendaraan bagi pendidikan kewarganegaraan, partisipasi politik dan saluran aspirasi politik, tetapi semuanya harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.

Kekhawatiran di Jakarta mungkin bukan hanya bahwa mengijinkan partai politik lokal akan menjadikan kelompok-kelompok pro kemerdekaan untuk mendaftar, tapi juga bahwa hal itu akan menyebabkan lebih banyak konflik, sementara Papua telah memiliki tingkat kekerasan yang tinggi saat pilkada tingkat kabupaten.

OPOSISI DAN TANGGAPAN

Perlawanan atas Otsus Plus datang dari dua kelompok utama, tetapi lebih ditujukan kepada ide yang mendasari pembentukannya dibanding kepada substansinya, karena hanya beberapa orang saja yang telah melihat kedua draf tersebut. Perlawanan pertama datang dari orang-orang yang melihat bahwa pembuatan rancangan ini dilakukan secara tertutup dan tidak diadakan debat terbuka yang memadai untuk pembahasannya. Yang kedua datang dari para aktivis yang berkeberatan dengan ide mengubah UU yang telah dianggap gagal, terutama karena terlihat sepertinya konsep yang “made in Jakarta”.

  1. Proses

Banyak tokoh masyarakat dan aktivis di kedua propinsi merasa disingkirkan oleh tertutupnya proses pembuatan draf ini. Mereka membuat perbandingan dengan proses pembuatan draf. Beberapa minggu setelah versi draf yang kesebelas dikeluarkan, yaitu pada tanggal 28 Ma-ret,dilangsungkannya acara dua hari berjudul “Forum Study tentang Otonomi Khusus untuk Papua Baru”. Walaupun terjadi protes dari beberapa orang bahwa seharusnya tidak ada kom-promi untuk kemerdekaan, para peserta forum melakukan pengkajian atas rancangan terakhir dan memberikan usulan untuk perubahan selanjutnya. Versi final dari draf tersebut diserah-kan kepada Gubernur pada pertengahan bulan April dan dengan cepat disetujui oleh DPRD. Terus diajukan kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Soesilo Bambang Yudhoyono, yang sekarang menjabat sebagai Pres-iden. Setelah itu, draf ini diajukan kepada DPR yang kemudian pada bulan Juni membentuk pansus untuk mengkajinya – dan pasal demi pasal dilemahkan sedikit atau banyak dari versi Papua aslinyahingga akhirnya berhasil diterbitkan pada bulan Oktober 2001. Akhirnya ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 21 November 2001.

Kecepatan dan efisiensi proses ini sangat mengagumkan. Hal ini karena pada saat itu, mas-yarakat Papua bernegosiasi dari posisi yang kuat, dengan gerakan pro-kemerdekaan yang begitu berpengaruh bahwa mereka bisa meyakinkan para pejabat bahwa opsi antara status quo dan kemerdekaan harus dicari. UU yang akhirnya keluar ini adalah salah satu kompromi yang walaupun lebih lemah daripada yang diharapkan, melalui proses konsultasi masih membikin masyarakat Papua merasa memiliki UU ini. Semangat kerjasama yang produktif ini kemudian hancur pada tahun 2003, dalam waktu kurang dari dua tahun kemudian, pemerintahan Megawati Soekarnoputri membagi Papua menjadi dua propinsi dengan kebijakan sangat bertolak belakang dengan UU dan menghapuskan semua kepercayaan terhadap niat baik Jakarta.

Saat ini tidak ada perasaan memiliki dari sebagian besar kelompok masyarakat Papua terhadap draf yang ada. Salah satu pemimpin masyarakat Papua yang sangat berpengaruh, pada awal bulan November mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapat apapun mengenai draf Jayapura karena ia belum pernah melihatnya,  demikian pula dengan rekan-rekannya.

Para penyusun draf Papua Barat yakin bahwa hanya diperlukan waktu tiga minggu untuk melakukan konsultasi di setiap pelosok propinsi. Tetapi di propinsi Papua tentu dibutuhkan waktu lebih lama, mengingat area yang harus dijangkau, dan perlunya merekonsiliasi dua draf yang ada. Belum jelas bagaimana konsultasi ini akan diatur atau bagaimana proses ini akan bersinergi dengan upaya masyarakat sipil untuk membuka dialog dengan Jakarta tentang masa depan Papua. Tetapi tanpa pendukungan masyarakat luas, dua draf ini tidak ada artinya.

  1. Penolakan Apriori atas UU Yang Baru

Saat draf Jayapura seolah-olah menjelang versi final, beberapa kelompok melakukan mobilisasi untuk memprotesnya. Para mahasiswa termasuk yang paling aktif. Pada 4 November, ratusan orang berkumpul dan melakukan “long march” dari Abepura menuju kantor Gubernur. Ger-akan ini diorganisir oleh koalisi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GEMPAR) yang menolak revisi Otsus dengan dasar bahwa UU No 21/2001 telah dinyatakan gagal dan usulan mengubah UU tersebut merupakan penghinaan bagi martabat rakyat Papua.30 GEMPAR kembali mencoba mengorganisir protes serupa beberapa hari kemudian, tetapi polisi telah siap untuk menangkap siapapun yang dianggap mengganggu hak-hak orang lain, dengan memakai

  • No 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum sebagai dasar hukum. Akibat-nya, demonstrasi hanya berjalan dalam skala kecil. Tujuh aktivis GEMPAR ditangkap di depan MRP pada 7 November; besoknya 16 orang lagi ditangkap, namun sebagian besar dari mereka kemudian dilepaskan tanpa tuntutan.

Ada yang lain yg menolak Otsus Plus karena dilihat sebagai sesuatu yang dibikin di Jakarta. Theo van den Broek, penasihat LSM yang telah lama hidup di Papua, menulis sebuah kolom yang berjudul “Papua, korban dari pola ‘Bapak Bawa Hadiah’”, berisi penyesalan atas kecend-erungan beberapa masyarakat elit Papua yang menyambut “kebaikan” dari Jakarta dibanding bekerja sendiri untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini, hadiah yang dimaksud adalah Ot-sus Plus.

Salah satu cara untuk mencari solusi bagi beberapa masalah yang paling rumit di Papua mungkin bisa dilakukan diskusi publik yang terbuka tentang ide-ide yang tercantum dalam Papua Barat. Tetapi dibutuhkan perubahan pikiran yang besar bagi kalangan aktivis untuk tetap per-caya bahwa kemajuan di Papua masih mungkin dicapai dalam kerangka otonomi.

Lukas Enembe terlihat nyaman dengan semua kritik yang menumpuk tentang draf Jayapura dan puas, sebelum draf Papua Barat ditampilkan , bahwa draf Jayapura telah mengakomodir dan mewakili pandangan masyarakat Papua. Hingga saat penulisan ini, ia tidak pernah mem-berikan reaksi kepada publik tentang draf Papua Barat.

KESIMPULAN

Walau tampak mustahil, sebuah usaha kontroversial untuk menghasilkan kemenangan cepat sebelum akhir masa kepresidenan SBY telah menghasilkan dokumen yang berguna. Tanggapan pemerintahan Papua Barat pada proposal pemerintahan Papua untuk memperkuat otonomi khusus mengandung beberapa ide yang betul-betul inovatif tentang cara memperkuat posisi ekonomi dan politik orang asli Papua. Beberapa mungkin dianggap sedikit keterlaluan, beber-apa mungkin dianggap terlalu sedikit. Tetapi secara keseluruhan, ide-ide itu adalah praktis dan konstruktif. Tantangannya sekarang adalah apakah ada yang tertarik untuk menyambutnya.

Hambatannya sangat berat, diantaranya:

  • Masyarakat sipil lokal yang tidak kompak yang sebagian besar sudah tidak percaya lagi pada pejabat pemerintahan lokal, karena banyak lebih terdorong untuk mendapatkan keuntungan pribadi daripada komitmen untuk mensejahterakan Papua. Ketidakpercayaan pada Otsus Plus sebagai sebuah konsep diperkuat dengan tidak adanya usaha di pihak pemerintahan propinsi untuk melakukan kosultasi publik mengenai isinya.
  • Keraguan yang mendalam di Papua mengenai apakah Jakarta betu-betul bersedia secara serius untuk menguatkan posisi masyarakat asli Papua. Beberapa tokoh elit Papua telah dikhianati oleh Jakarta, sehingga mereka berpikir kenapa harus buang-buang waktu dan usaha untuk mencocok-cocokkan proposal kebijakan bila kemungkinan besar akan ditolak oleh Jakarta?
  • Frustasi yang mendalam diantara para pejabat di Jakarta karena mereka selalu dipandang buruk di Papua sebagai orang yang tak becus serta tak punya komitmen, dan bahwa setiap inisiatif kebijakan baru akan selalu gagal, karena tidak adanya kesepakatan diantara orang-orang Papua, atau karena persaingan antar pejabat di Jakarta, atau karena keduan-ya. Juga karena kewaspadaan Jakarta untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tanpa disengaja bisa memperkuat sentiment pro kemerdekaan.
  • Debat Mengenai Otonomi Khusus Plus Untuk Papua
  • Hubungan kerja yang buruk diantara dua administrasi propinsi di Jayapura dan di Manokwari. Pemerintahan Papua Barat di bawah Bram Atururi dilihat oleh Jayapura mengabaikan dan kurang mendukung semangat sejati dari otonomi khusus dengan langkah-langkah seperti pembentukan MRP Papua Barat pada bulan Juni 2011.
  • Parlemen nasional (DPR) dengan segala dinamika politiknya sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan yang luas kepada apa yang akan dilihat sebagai konsesi pada propinsi yang sudah menerima sekian banyak keuntungan ekonomi.

SOLUSI

Satu-satunya kemungkinan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu adalah dengan dukungan publik. Ini berarti bahwa kedua pemerintahan harus mengesampingkan keinginan untuk mempercepat pengesahan undang-undang, sebuah usaha yang sudah hampir tidak ada harapan juga. Sebaliknya, mereka harus bertemu dengan pemimpin agama dan masyarakat dan pemimpin adat setelah kedua draf digabungkan dan merumuskan strategi bersama serta kerangka waktu untuk mengkonsultasikan draf diantara orang Papua dengan tujuan semua paketnya direvisi dan dimasukkan prolegnas untuk tahun 2015.

Prosesnya bisa dengan menggunakan metode mencari masukan dari masyarakat seperti dipakai saat pada tahun 2001. Hal itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan pengalaman Jaringan Damai Papua (JDP). JDP menggelar puluhan konsultasi publik di di dua propinsi pada 2011 untuk menyusun indikator Papua Tanah Damai. Diskusi-diskusi mengenai draf Otsus Plus yang telah digabungkan memerlukan jangkauan geografi dan politik yang lebih luas lagi daripada apa yang dilakukan JDP. Bila masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam perumusan Otsus Plus, maka para pejabat juga meninggalkan kerja-kerja JDP. Ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat sipil dan pejabat propinsi untuk bekerjasama untuk tujuan bersama.

Bila jalan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai sebuah rancangan telah tertutup sama sekali, maka para perumus bisa mencoba dan menyelamatkan beberapa ide dari rancangan tersebut, misalnya, bekerja dengan anggota DPRD mereka untuk menyusun ulang insentif mengajar di daerah terpencil, atau mendorong pemetaan tanah adat di tingkat kampung. Dampak usaha-usaha kecil seperti ini tentu tidak sebesar suatu posisi yang disepakati oleh dua propinsi untuk melindungi orang asli Papua dalam waktu yang cepat sekali berubah.

Yang pastinya Jakarta tidak boleh menggantung persoalan ini, harus dicari solusi win-win solution karena semuanya bertujuan adalah untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat Papua dan untuk mencarikan solusi bagi penyelesaian masalah Papua. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, sebaiknya Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Plus yang saat ini tengah diperjuangkan rakyat Papua di DPR RI, dipecah menjadi dua.

RUU OTSUS PLUS BUKAN UNTUK REFERENDUM

Ada beberapa kecurigaan yang mengatakan UU Otsus Plus isinya sama dengan referendum yang berdampak Pemerintah Pusat tidak memasukkannya ke dalam Prolegnas tahun 2014 di DPR RI, ditepis langsung oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Gubernur menegaskan, isi dari pada RUU Otsus Plus bukan untuk referendum. Penegasan ini langsung dikatakan dihadapan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tjahyo Kumolo dan Kepala BIN Sutiyoso saat melaksanakan pembukaan Rakerda Bupati/Walikota Se-Papua di Sasana Krida.

Gubernur mengatakan bahwa, RUU Otsus Plus muncul setelah MRP sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) melakukan evalusai sekaligus merevisi total UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pasalnya, UU tersebut dianggap tidak sesuai dengan perkembangan OAP saat ini.

Kewenangan khusus itu, terang Gubernur, adalah sebagai bagian dari Otonomi Asimetris yang diberikan kepada Tanah Papua, karena Otsus merupakan jalan tengah untuk menuntaskan masalah Papua.

Menurut Gubernur pula, Otsus terdapat dua sisi yang dirasakan oleh OAP maupun Pemerintah di Tanah Papua. Disatu sisi, Otsus memiliki dampak positif bagi OAP antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi rakyat. Namun dilain sisi, Otsus masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan. Bahkan sebagian OAP menilai Otsus gagal mensejahterakan OAP yang kemudian ingin mengembalikan Otsus kepada Pemerintah Pusat.

Untuk mempercepat pembangunan yang menyeluruh di Papua, maka Pemprov Papua telah menyusun RUU Otsus Plus meliputi tujuh prinsip dasar yakni perlindungan hak-hak dasar OAP, pengakuan identitas rakyat Papua, afirmasi kebijakan untuk OAP, percepatan pembangunan, redistribusi pembangunan yang adil, representasi OAP di berbagai sektor, rekonsiliasi untuk Papua tanah damai.

Prinsip tersebut diterjemahkan kedalam 5 kerangka dalam RUU yakni kerangka kewenangan, kerangka kebijakan strategi pembangunan, kerangka keuangan daerah, kerangka kelembagaan Pemerintahan dan kerangka politik yang bersifat rekonsiliatif. Tegasnya.

DIPECAH DUA

“Mengapa tidak dipecah dua saja, karena Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang terpisah,” kata Margarito Kamis saat menjadi salah satu pembicara dalam bedah buku, “Papua : Antara Uang dan Kewenangan” di Jakarta belum lama ini. Menurutnya, jika ingin mendapat jalan keluar yang cepat, para konseptor RUU harus bisa menjelaskan kepada publik. Sebab berbicara soal Otsus hanyalah percepatan pemenuhan kesejahteraan rakyat di daerah.

“Kalau di situ fokusnya, apa masalahnya bikin dua undang undang,” ujarnya.

Selain itu, Margarito juga menyarankan agar dalam perumusan UU yang dibuat tidak banyak memerlukan ketentuan tambahan, ketentuan yang masih memerlukan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, Dirjen, Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah. Sebab lanjutnya, kalau tidak problemnya, ada atau tanpa kewenangan maka akan ditemukan dalam hukum apakah itu di UU, PP atau Permen, Perda, Pergub.

“Dalam sistem kita bisa saling bergantung dan bisa juga saling mengganjal, makanya bikin yang umum sekali di derajat UU, lalu turunkan ke PP, sifat umumnya ini diturunkan lalu turun lagi. Sebab jika tidak kewenangan itu sulit untuk dilaksanakan,” kata Margarito. Sementara, Sulaiman Hamzah, Anggota Komis IV DPR RI dari Partai Nasdem menekankan, menyelesaikan masalah di Papua hanya ada satu jalan yakni, kewenangan diberikan kepada daerah.

“Otsus Plus harus mendapat persetujuan dan di revisi sehingga kewenangan bisa leluasa lagi pemerintahan di Papua, maupun Papua Barat,” kata Sulaiman Hamzah.

( AI/VII/TMP/2017 )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here