PENDAHULUAN

Lukas Enembe bukan Gubernur biasa, Lukas Enembe adalah  juga seorang Pemimpin besar yang telah menjadi simbol dan harkat martabat Orang Asli Papua. Lukas Enembe adalah Gubernur dengan tipikal kepemimpinan dengan gaya seorang pemimpin yang seperti disyaratkan dalam era Otonomi Daerah ini. Lukas Enembe benar-benar membangun Papua dengan Kasih dan Hati, dengan terus menjaga kebersaman masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Perjalanan kehidupan dan kariernya, telah menempanya untuk menjadi seorang putera terbaik Papua yang dalam memimpin Papua sangat dekat dan sangat dicintai oleh masyarakatnya. Kondisi seperti ini bukan suatu yang direkayasa, tapi tercipta dengan sendirinya karena Lukas Enembe yang memiliki kepribadian sebagai pemimpin yang rendah hati dan bisa mendengar segala keluhan masyarakatnya.

Lukas Enembe juga menerapkan pola pendekatan “ Tiga Tungku “ yang selama ini diberlakukan telah menjadi model dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan di Papua. Sehingga jika ada konflik di masyarakat, biasanya tiga tungku ini yang turun menengahi. Tiga tungku yang dimaksud adalah Pemuka Agama, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Adat. Dalam hal untuk menciptakan keharmonisan kehidupan antar berbagai suku dan agama di Papua, Lukas Enembe menerapkan prinsip “ Kasih Menembus Perbedaan “. Dengan prinsip inilah di Papua tercipta suatu kehidupan yang harmonis antar berbagai suku dan agama. Lukas Enembe sering disebutkan oleh masyarakat Papua sebagai Pemimpin Papua yang Moderat dan Pluraris.

Cukup banyak prestasi-prestasi fenomenal yang telah dicapai oleh Lukas Enembe didalam memimpin Papua. Prestasi tersebut bisa dicapai dengan kondisi SDM Papua yang serba kekurangan dan ketertinggalan. Prestasi yang dicapai itu, mungkin kurang terekspos dengan baik, sehingga gaungnya terdengar biasa-biasa saja. Dan juga apabila dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh provinsi lainnya di Indonesia, apa yang dicapai oleh Provinsi Papua bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tapi, bagi orang yang sangat faham tentang kondisi dan keadaan di Papua, akan sangat kagum dengan prestasi yang berhasil dicapai tersebut.

PAPUA MERAIH WTP DARI BPK RI 3 TAHUN BERTURUT-TURUT

 

Pertama dalam sejarah, di Era kepemimpinan Lukas Enembe. Papua berhasil mendapatkan penghargaan BPR TI Wajar Tanpa Pengecualian 3 tahun berturut-turut. DPR Papua menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka penyelenggaraan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua setelah pelaksanaan pemeriksaannya pada Bulan Mei 2017. penyerahan LHP BPK dilaksanakan pada hari selasa 6 Juni 2017 bertempat dilantai 2 ruang sidang paripurna DPR Papua. Hadir dalam penyerahan LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H, Ketua DPRP Papua, Yunus Wonda,S.H.,M.H, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Beni Ruslandi, S.E.,M.Com.,Ak.,CA. Ketua MRP Papua, Sekrop Provinsi Papua, para Bupati se Provinsi Papua, unsur Forkopimda dan para kepala SKPD di linkungan Pemerintah Provinsi Papua, para Kepala Subaditorat Papua I, II, III para KTS, KTY serta Pejabat Struktural Sekretariat di lingkunggan BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Sidang paripurna istimewa dalam rangka penyerahan LHP BPK dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, SH, MH. Penandatanganan berita acara dan serah terima LHP BPK atas LKPD Provinsi Papua Tahun anggaran 2016 oleh Anggota VI BPK RI dan diterima oleh Ketua DPRP Papua dan Gubernur Papua. Anggota BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. usai menyerahkan LHP BPK Kepada Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua mengatakan,

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23 E perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 17 ayat (3) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 32 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A 2016 kepada DPRD dan kepada Pemerintah Daerah. Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua, yang bertujuan memberikan opini (pendapat) yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar

( Harry Azhar Aziz )

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Papua TA 2016 menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Papua memberikan opini kepada Pemerintah Provinsi Papua “ WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)” yang sebelumnya pemeriksaan TA 2014 dan 2015 telah memperoleh opini yang sama atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua dan ini ketiga kalinya bagi Pemerintah Provinsi Papua.

Anggota VI BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Papua agar opini WTP yang telah diraih tahun ini dapat dipertahankan dan, terutama LHP BPK tidak mempunyai makna jika tidak ditindaklanjuti oleh DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua, dan mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dan mewajibkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2016 yang sebagian besar sesuai action plan yang dibuat oleh Gubernur Papua, sehingga dalam LKPD Tahun 2016 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. BPK akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.” ( Harry Azhar Aziz )

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H, menyampaikan dalam sambutannya

“Pemeriksaan BPK telah berakhir pada bulan mei 2017 dan hari ini tanggal 6 Juni 2017 kita telah menerima LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua T.A 2016 dan telah kita sama-sama mendengarkan opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua dengan Opini “Wajar Tanpa Pengeculian” (WTP) yang sebelumnya pemeriksaan T.A 2015 Pemerintah Provinsi Papua memperoleh opini yang sama, ini ketiga kalinya Pemerintah Provinsi Papua meraih opini WTP”. ( Lukas Enembe )

Atas nama pemerintah Provinsi Papua, beliau mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi yang telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua, secara Independen, Integritas dan Profesionalisme, beliau berharap kepada BPK agar terus mendorong kami untuk memperbaiki dan mengoreksi berbagai kelemahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2016 yang mana telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Kami bersama-sama DPR Papua akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Oleh Karena itu, menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI merupakan hal yang penting, dan berharap peran aktif entitas dalam hal ini pimpinan SKPD dalam menindaklanjutinya. Opini WTP yang dicapai tahun ini merupakan bukti kerja kita secara sungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah sehingga berbanding lurus terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan di Papua. Lukas Enembe  menyebut, raihan WTP yang diterima Papua merupakan buah dari hasil kerja keras semua pejabat terkait, yang ada di tanah ini. Apalagi, pihaknya selalu tegas dan menginstruksikan kepada seluruh staf untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 “Kalau terjadi penangkapan pemberian  WTP karena ada unsur  suap yang kemarin, itu masalahnya di Jakarta. Tak ada kaitannya dengan Papua. Sebab kalau ada temuan di SKPD saya langsung perintahkan untuk dikembalikan dan diselesaikan. Sehingga bisa dipastikan pemerintah provinsi bersih dari apa pun karena tidak ada lagi temuan. Dari dulu,  sebelum saya jadi Gubernur Opini penilaian pemerintahan di Papua dari tahun ke tahun selalu disclaimer. Kini kita bekerja keras mengubah dengan membenahi tata kelola adminitrasi asset dan laporan keuangan kita”.  ( Lukas Enembe )

PAPUA MENERAPKAN E-GOVERNMENT

Pada tanggal 8 Maret 2017, Pemerintah Provinsi Papua adalah propinsi yang ke 4 di Indonesia yang meluncurkan sistem e-government dalam tata kelola pemerintahannya. Dalam acara itu, Noken atau tas ala Papua dibagikan kepada tamu undangan sebagai lambang transparansi.

 “Bapak ibu bisa melihat noken yang kami berikan. Noken tersebut merupakan tas tradisional kami. Ketika orang menggunakan Noken, apa yang dibawa di dalam nokennya dapat dilihat oleh orang lain, Orang Papua hanya kenal budaya transparan, Papua tidak mengenal korupsi, tapi kenapa budaya korupsi bisa masuk ke Papua,”  ( Lukas Enembe )

Atas dasar itu, Lukas Enembe mengimbau kepada seluruh pejabat di Papua, baik DPR Papua, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kembali ke budaya orang Papua dan meninggalkan budaya korupsi. Gubernur Papua itu juga meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua untuk bertanggung jawab secara baik penggunaan anggaran yang ada di Daftar Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Dirjen Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyu Ningsih, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi dan Perwakilan Gubernur Jawa Barat, Dadang Muhammad hadir dalam acara itu. Menurutnya, budaya transparan sudah dikenal orang Papua sejak lama. Noken sebagai lambang transparansi Orang Papua. Hadir pada launching e-government pemerintah provinsi Papua itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Dirjen Kementeri Dalam Negeri, Sri Wahyu Ningsih, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. Ir. Taufik Hanafi dan Perwakilan Gubernur Jawa Barat, Dadang Muhammad. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis peluncuran e-Government di Provinsi Papua akan mengurangi tindak pidana penyelewengan karena adanya transparansi dalam setiap pelayanan publik. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan optimismis sistem ini akan berjalan dengan baik.

“Jadi nantinya hal ini mungkin belum 100 persen berjalan karena baru saja diluncurkan, namun sesuai harapan Gubernur Papua Lukas Enembe akan mengurangi korupsi melalui adanya transparansi, dengan begitu, kemungkinan kecil untuk berbuat korupsi itu memang diharapkan terjadi apabila benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.”  ( Basaria Panjaitan )

Menurut Basaria Panjaitan, e-government merupakan salah satu alat keterbukaan sehingga setiap orang nantinya bisa mengetahui dari awal penganggaran sampai penggunaannya. Basaria Panjaitan menjelaskan pihaknya mengingatkan e-government ini merupakan salah satu alat, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindak pidana korupsi.

“Yang membuat sistem ini adalah manusia sehingga di kemudian hari aplikasi ini akan dikerjakan atau diubah oleh manusia pula, sehingga intinya adalah integritas manusia yang duduk di belakang sistem tersebut, jika semua orang sudah masuk dalam sistem ini, maka orang per orang akan saling mengawasi dengan sendirinya dan tindak pidana korupsi ini dapat ditekan “ ( Basaria Panjaitan )

Irjen Pol Basaria Panjaitan, sebagai wakil Ketua KPK menuturkan dalam lanjutan sambutannya, bahwa :

Tidak banyak provinsi yang telah melaunching E-Govermance. Tiga provinsi yang sebelumnya meluncurkan E-Government adalah Jawa barat, Bengkulu dan Sumatera Utara sementara Papua merupakan provinsi ke-empat, Saya menyambut baik peluncuran e Governemnet di Papua ini, sebab di dalam E-Govermance ada komponen yang tidak kalah pentingnya yakni komponen perencanaan dan penganggaran. Hal ini sangat penting bahwa untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. E-Govermance ini sangat penting untuk memastikan apa yang direncanakan itu dapat terjadi dilapangan. Inilah salah satu intrumen pentingnya manfaat dari E-Govermance. Tadi disampaikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat Papua. E-Govermance merupakan semangat dari salah satu tersebut. Ternyata yang kita saksikan hari ini adalah baru tahap awal. Komitmen Pemprov Papua untuk meningkatkan dan mendekatkan layanan salah satunya bidang kesehatan dan pendidikan juga akan memanfaatkan teknologi contohnya di bidang kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tambahnya, Pemprov Papua bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan akan memanfaatkan teknologi informasi apalagi sudah ada Satelit Palapa Ring di Papua. Oleh karena itu layanan ini akan sangat mendorong mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi komunikasi antara satuan-satuan layanan kesehatan mulai dari rumah sakit sampai puskesmas akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi yang salah satu komponen utamanya adalah telekomunikasi dan informasi. Kami sangat bangga bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi yang keempat melaunching E-Govermance ini akan memperkuat mulai dari perizinan, perencanaan dan penganggaran serta akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. ( Basaria Panjaitan )

PENGHARGAAN DARI MENTERI DALAM NEGERI, DALAM BIDANG PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH.

Menteri Dalam Negeri RI, memberikan penghargaan kepada Lukas Enembe dalam bidang keberhasilan Pengelolaan Otonomi Daerah di Indonesia.  Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sonny Sumarsono mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diterima oleh Kepala Kantor Badan Penghubung Provinsi Papua, Alex Kapisa mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa (25/4/2017) malam, di Sidoarjo, Jawa Timur. Penghargaan tematik otonomi daerah ini diberikan kepada provinsi maupun kabupaten/kota yang menunjukan hasil karya tertinggi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam arahannya, Sonny Sumarsono menekankan, penghargaan hanya diberikan kepada daerah yang mampu mengimplementasikan Otonomi Daerah (Otda) dengan baik, dimana daerah telah mampu menjalankan dengan baik.

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang mampu mengimplementasikan Otda dengan baik. Kami harapkan agar semangat Otda ini hendaknya menjadi komitmen dalam pelayanan publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah masing-masing,” ( Sumarsono ).

Apa yang ditunjukan oleh provinsi, kabupaten/kota, ujar Sumarsono, tidak terlepas dari kerja keras yang dilaksanakan provinsi maupun kabupaten/kota. Pada kesempatan itu, Sumarsono memuji beberapa daerah Otonomi Khusus seperti Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darusalam. Untuk itu dirinya berharap, penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi daerah untuk bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan, terutama dalam mengimplementasikan Otda dengan baik.

 ” Kalau Papua bisa, kenapa daerah lain tidak bisa. Harus ada komitmen yang kuat untuk bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan,”  ( Sumarsono )

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Penghubung Provinsi Papua, Alex Kapisa yang pada kesempatan itu mewakili Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan terima kasih atas pemberian penghargaan bagi Gubernur Papua, mengingat di era kepemimpinan Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, ada sebuah harapan untuk menjangkau masyarakat Papua yang berada di daerah terisolir.

Ini merupakan sebuah motivasi bagi Papua, terutama di era pak Gubernur, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal, pemerintah telah berupaya membuka keterisolasian daerah dengan menjangkau masyarakatnya,”  ( Alex Kapisa )

LUKAS ENEMBE MERAIH PENGHARGAAN HARMONI AWARD DARI METERI AGAMA RI

Menteri Agama RI, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin menyerahkan penghargaan Harmony Award Tahun 2017 kepada 7 orang Bupati dan Walikota serta 3 Orang Gubernur. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kepada kepala daerah yang memiliki sumbangsih dalam peningkatan kualitas kerukunan beragama di wilayahnya. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh  Menteri Agama RI Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin ini dilaksanakan pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2017 di Ball Room Mercure Hotel Jakarta Utara pada minggu sore (26/2). Menteri Agama Republik Indonesia  dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 7 (Tujuh) orang Bupati/Wali Kota dan 3 (Tiga) orang Gubernur yang telah memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa dalam mendukung target – target pencapaian Kementerian Agama tahun 2016 sekaligus terlibat dalam menjalankan kehidupan misi Kementerian Agama yakni meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan menjaga keindonesian masyarakat Indonesia sehingga kerukunan hidup umat beragama dari waktu ke waktu semakin meningkat menuju pada arah yang lebih baik.

“Kementerian Agama menyampaikan penghargaan Harmony Award kepada para pimpinan daerah yang selama ini telah mendukung peningkatan kualitas kerukunan umat beragama di daerahnya. Penghargaan Harmony Award yang diberikan ini dapat memberikan motivasi kepada pimpinan daerah lainnya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan beragama di wilayahnya masing-masing,” ujar Menteri Agama. Perlu diketahui bahwa, penilaian yang dilakukan oleh kementerian agama ini dilakukan selama 2 (dua) bulan oleh Tim Kementerian Agama RI bekerjasama dengan kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Aspek-aspek yang dinilai antara lain aspek dukungan kepala daerah dan kualitas kerukunan hidup antar umat beragama.Proses penilaian  yang dilakukan Tim Penilai cukup ketat, awalnya tim penilai menetapkan 171 pimpinan daerah, kemudian dilakukan lagi penyaringan hingga tim menetapkan 10 pimpinan daerah yang memiliki kepantasan untuk  menerima penghargaan “Harmony Award” tersebut yakni 3 orang Gubernur dan 2 orang Wali Kota serta 5 orang Bupati. Khusus di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Bupati termasuk Bupati Alor.

Adapun pimpinan daerah yang menerima penghargaan tersebut yaitu Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H. Sugiarto, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SH, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basir, Bupati Jayapura, Bupati Purwakarta H. Dedy Mulyadi, SH, Bupati Tabanan N. Putu Eka Wiraastuti, Bupati Bayuwangi Abdullah Answar Anas, S.PD, SS, MSi, Bupati Alor Drs. Amon Djobo, Wali Kota Tomohon Jimli F. Ema, SE, Ak, dan Wali Kota Sungai Penuh H. Asry Jaya Bakri, SH. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenag Papua, Jannus Pangaribuan, memberikan penghargaan kepada Gubernur Papua, yang diserahkan pada Senin (14/8/2017).

“Penghargaan itu diberikan kepada pemimpin atau kepala daerah, yang telah berhasil mewujudkan dan memelihara kerukunan antarumat beragama di daerahnya. Jadi ada dua Gubernur yang mendapatkan penghargaan ini, salah satunya Gubernur Papua,”  ( Jannus )

Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama memiliki kriteria yang sangat spesifik, dalam memberikan penilaian kepada kepala daerah, yang mampu mewujudkan dan memelihara toleransi beragama. Artinya, Kementerian Agama memiliki suatu bidang yakni pusat kerukunan yang bertugas dan melakukan pengamatan serta penilaian kepada para pimpinan di daerah.

“Jadi pusat kerukunan ini melakukan survey di lapangan kemudian melihat kondisi secara nyata di Papua, apakah dalam keadaan aman dan damai. Sehingga dengan penilaian ini menjadi kriteria serta dijadikan dasar, Papua layak diberikan penghargaan,” ( Jannus )

Ia mengakui, sangat banyak yang bisa dijadikan contoh keberhasilan Gubernur Papua dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Misalnya saja, terlaksananya event-event keagamaan, seperti Pesparawai dan MTQ di Kabupaten Jayapura yang berlangsung secara bersamaan.

 

GOVERMENT AWARD KATEGORI KEPALA DAERAH INSPIRATIF TAHUN 2017 KEPADA LUKAS ENEMBE

 

Memasuki empat tahun kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH Pemerintah Provinsi Papua kembali menorehkan prestasi. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dinobatkan sebagai salah satu kepala daerah inspiratif tahun 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Sindo Weekly dengan melihat kisah inspiratif dari sosok Lukas Enembe yang mampu membuat terobosan pembangunan di Papua serta bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjabarkan konsep Nawacita Presiden Joko Widodo. Gubernur Enembe menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan kepala daerah inspiratif, mampu membuka ruang pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan tol laut yang secara bertahap bakal memberikan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

“Pak Lukas Enembe kita beri penghargaan sebagai kepala daerah inspiratif, tentu, karena kemampuan beliau dalam menginspirasi pembangunan di Papua, kalau bupati/wali kota itu bersentuhan dengan masyarakat, kalau Gubernur itu yang menginspirasi pembangunan di daerah dengan mensinergikan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, ini yang menjadi poin penting bagi kami untuk memberikan penilaian tersebut, Kita tahu bahwa membangun Papua itu bukan perkara gampang, dan pemerintah pusat sendiri tidak mungkin masuk untuk membangun di Papua tanpa berpikir panjang dan melihat siapa yang menjadi gubernur, ini juga jadi perhatian penting, bagaimana membangun daerah dengan tantangan yang berat ( Pemimpin Redaksi Majalah Sindo Weekly, Nevy Hetaria)

Nevy menyebutkan bahwa penganugerahan ini tentu sudah melalui kajian mendalam, karena selain melibatkan Lembaga LITBANG RI, pihak redaksi juga melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, sehingga pemberian penghargaan ini benar-benar bisa dipertangungjawabkan. Tantangan pembangunan di Papua, ujar Nevy menjadi catatan bagi pihaknya untuk memberikan penghargaan tersebut. Gubernur Papua , Lukas Enembe, SIP, MH mengapresiasi pemberian penghargaan dari majalah Sindo Weekly

“Saya tentu berterima kasih kepada Sindo Weekly yang telah memberikan penghargaan ini, tentu mereka punya parameter dalam memberikan penghargaan ,” ( Lukas Enembe )

Gubernur juga menilai berbagai terobosan yang dilakukannya, diantaranya untuk pertama kalinya pesawat boeing bisa masuk ke daerah pedalaman seperti Dekai, Yahukimo maupun Wamena, Jayawijaya sebagai langkah maju membuka keterisoliasian antar daerah. Untuk mendongkrak fiskal daerah, di era kepemimpinannya Gubernur Enembe bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM memberikan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada kabupaten/kota sebesar 80 persen, sedangkan provinsi hanya mengelola dana  Otsus sebesar 20 persen yang mana 10 persen dialokasikan lagi untuk lembaga keagamaan di Papua.

Ini terobosan luar biasa, dimana kami memberikan kepercayaan kepada kabupaten/kota untuk berinovasi bahkan berkreasi untuk membangun daerahnya sendiri, ” ( Lukas Enembe )

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI,  Dr Sonny Sumarsono menyampaikan terima kasih kepada Majalah Sindo Weekly yang telah  menyelenggarakan Sindo Weekly Goverment Award (SWGA) karena mampu memberikan semangat kepada para penerima setelah mampu membangun atau mentransformasi daerahnya dengan baik.

“Pemerintah tentu memberikan perhatian penting bagi pembangunan di daerah dan diberikan bersamaan dengan hari otonomi daerah, dan penghargaan ini tentu menjadi perhatian pemerintah, kami sampaikan terima kasih kepada Majalah Sindo Weekly yang telah mampu menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik,”  ( Sumarsono )

Beberapa kepala daerah lain yang mendapatkan penghargaan SWGA ini yaitu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

PEMBERIAN GELAR ADAT SEBAGAI SUTAN RAJO PANGLIMO GADANG KEPADA LUKAS ENEMBE.

 Sebelumnya, Suku Sikumbang Kamang Mudiak Kabupaten Agam, Sumatera Barat  memberikan gelar adat kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Ahad 2 April 2017 di Kota Padang, Sumatera Barat. Tito dianugerahi gelar sangsako atau gelar kehormatan Minangkabau. Kepala Bagian Humas Polda Sumatera Barat AKBP Syamsi mengatakan gelar kehormatan akan diberikan kepada Kapolri beserta isterinya Tri Suswati. Kepada Tito, akan dipasangkan mahkota kehormatan, keris dan tongkat.

Tito akan diberi gelar Sutan Rajo Pagar Alam. Isteri Tito, Tri Suswati, akan diberi gelar Siti Linduang Alam. “Pemberian gelar akan diadakan di tenda halaman parkir Mapolda Sumbar,” ujarnya Minggu 2 April 2017. Gelar sangsako merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa untuk Minangkabau, agama, adat budaya, bangsa dan Negara. Gelar ini diberikan karena adanya hubungan kekerabatan dan persahabatan yang erat antara Kapolri Tito dan Kapolda Sumatera Barat Fakhrizal yang berasal dari kaum suku Sikumbang Kamang Mudiak. Kapolri Tito juga merupakan sosok pemimpin muda yang cerdas, dan layak untuk menerima gelar tersebut.

Kemudian pada Rabu, 24 Mei 2017. Di ruang VIP bandara, Gubernur Lukas Enembe, SIP. MH didampingi Ibu Yulce Wenda Enembe dan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, disambut dengan tarian adat Persembahan ala Minangkabau. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit hadir menyambut Lukas dan rombongan pada petang itu.“Selamat datang di Tanah Minangkabau,” sapa Nasrul diiringi jabatan tangan dan pelukan hangat kepada Gubernur Lukas. Lukas tersenyum. Membalasnya dengan pelukan.

“Saya menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan saat kami tiba di tanah ini.  Ini moment yang sangat berharga bagi kami yang datang jauh-jauh dari Papua. Dalam semangat NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Papua dan Minang adalah saudara,( Lukas Enembe )

Prosesi penyambutan tetamu di Minang tak beda jauh dengan tradisi di Papua. Tarian yang dibawakan belasan remaja wanita dan pria memberi rasa hormat pada sang tamu yang datang dari jauh. Diawali dengan dengan sekapur sirih berbahasa Minangkabau dan pengalungan songket kepada Gubernur Lukas dan Ibu Yulce. Turut bersama rombongan gubernur, Asisten I Bidang Pemerintahan dan HAM Doren Wakerkwa, Asisten III Bidang Umum Elysa Auri, Kepala Biro Humas dan Protokoler Papua Israel Ilolu, Kepala Bappeda Papua Muhammad Musaad, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Kansiana Salle, Kepala Inspektorat Daerah Papua Anggiat Situmorang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ridwan Rumasukun, Kepala Badan Penghubung Daerah Papua di Jakarta, Alex Kapisa, Komisaris Utama Bank Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, dan sejumlah pejabat eselon III.

Majalah Papua Bangkit bersama belasan jurnalis pun turut serta. Gubernur Lukas dan rombongan datang jauh-jauh dari ufuk timur Bumi Cenderawasih ke Tanah Andalas negeri Malin Kundang, untuk menerima penghargaan gelar kebesaran adat dari Rumah Gadang Sholihin Jusuf Kalla DT. Rajo Penghulu, Suku Kutianyir Tanjung Kociak, Kampung Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Nama gelar yang diterima adalah “Sangsako Sutan Rajo Panglimo Gadang” yang berarti Sultan Raja Panglima Besar.

“Selain untuk menerima penghargaan itu,kami juga datang untuk menjalin silahturahmi dengan masyarakat Minang,”  ( Lukas Enembe )

Mobil Alphard hitam No.Pol PA 1 sudah terbuka di pintu masuk ruang VIP bandara. Delapan mobil lain berderatan di belakang. Sesudah proses seremonial penyambutan selama 20 menit dan wawancara singkat, Lukas dan rombongan menuju Hotel Grand Inna yang terletak di Jalan Gereja No. 34. Jaraknya sekitar 25 KM dari bandara yang teletak di  Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Butuh waktu sekitar 45 menit menuju hotel di jantung Kota Padang itu.

Kota Padang adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Ini mirip Jayapura. Hanya saja, Padang memiliki wilayah dataran yang lebih  luas. Barisan masjid tinggi masih terlihat dan cukup mencolok di tengah kota. Kota ini memang pernah diporak porandakan gempa pada 30 September 2009 dengan korban jiwa mencapai 1.116 orang. Itulah alasan, mengapa tak banyak ditemukan bangunan perhotelan, mall dan perkantoran yang tampak tinggi menjulang. Apalagi, kota ini menghadap langsung Samudera Hindia, yang rawan berpotensi tsunami di saat gempa. Padang berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Selama penjajahan Belanda, Padang juga menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Ia juga menjadi kota seni dan budaya, yang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Sitti Nurbaya, dimana setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan.

Menikmati Pemandangan

Dua mobil Vooridjer mengaum membelah Kota Padang di Kamis, 25 Mei 2017 pagi. Mobil patwal milik Polda Sumatera Barat itu berlari kencang mengapit 6 mobil pribadi dan 3 minibus yang membawa rombongan Gubernur Lukas Enembe keluar dari Grand Inna Hotel menyusuri pantai menuju Kabupaten Tanah Datar. Jaraknya sekitar 120 KM dari Kota Padang. Kepala Dinas Perhubungan Papua Reky D. Ambrauw, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Max M. Olua, dan Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly, yang baru tiba di Padang pagi itu, langsung bergabung dengan rombongan. Bersama-sama menikmati perjalanan panjang tiga jam lamanya melewati dua kabupaten yakni Padang Sidempuan dan Padang Pariaman. Ruas jalan Trans Sumatera memang sangat sempit. Ditambah lagi hari itu adalah hari libur, jalanan tampak macet di pagi. Namun rombongan disuguhkan panorama alam yang indah sepanjang jalan. Pohon-pohon kelapa tinggi berdiri di sepanjang pesisir pantai menyerupai daerah Sentani menuju Doyo. Di Nagari Singgalang, Kecamatan Sepuluh Koto, rombongan disuguhkan panorama air terjun Lembah Anai, yang menjadi maskot pariwisata di Sumatera Barat. Orang Padang biasa memanggilnya dengan Aia Tajun atau Aia Mancua, Lembah Anai. Air terjun ini berketinggian sekitar 35 meter ini merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah Dalam dari Gunung Singgalang yang menuju daerah patahan Anai.

Saat mengangkat mata, terdapat lintasan kereta api yang menghubungkan Padang-Pekanbaru, tampak menggantung bagai lukisan seniman. Sungguh menakjubkan. Lanskap berubah menjadi persawahan dan kebun cengkih ketika rombongan berbelok dari Batu Sangkar, ibukota Kabupaten Tanah Datar menuju Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara. Itu setelah rombongan menempuh perjalanan dua jam lebih.

Menerima Penghargaan

Tepat pukul 12.000, Gubernur Lukas dan rombongan tiba di Rumah Gadang Sholihin Jusuf Kalla Datuk Rajo Penghulu, tempat berlangsungnya acara pemberian penghargaan itu. Tarian Galombang dan Parsambahan dari putra-putri Minang, menyambut Lukas dan rombongan dengan semarak. Ada suguhan sirih pinang. Ada pantun penyambutan. Terasa sangat mulia. Usai seremoni penyambutan, Lukas dan Ibu Yulce bersama Sekda Hery Dosinaen, Asisten I Doren Wakerkwa dan Asisten III Elysa Auri kemudian diarak ke bagian belakang rumah untuk memakai pakaian kebesaran adat Minangkabau. Sesudah itu, mereka diarak masuk Rumah Gadang melalui tangga depan dengan diiringi musik tradisional. Sesuai tradisi, semua yang naik ke lantai atas meninggalkalkan alas kakinya. Bentuk rumah gadang khas Minangkabau terbuat dari kayu. Luasnya 8×12 meter. Terdapat 3 jendela depan dan 2 pintu bagian depan dan belakang. Rumah itu milik Suku Kutianyir, salah satu suku yang menetap di Tanjung Kociak, Kampung Tanjung Bonai.

“Rumah ini dibangun sebelum Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden, sekitar tahun 2003. Diberi nama Sholihin Jusuf Kalla, nama putra Jusuf Kalla selaku Datuk Raja Penghulu. Ibu Mufidah Jusuf Kalla adalah sepupu saya di kampung ini, saya diberi kepercayaan mengelola Rumah Gadang ini,” ( Atman Panungkek Dt. Rajo Penghulu )

Gubernur Lukas dan Ibu Yulce duduk di tengah-tengah didampingi Atman Panungkek Datuk Rajo Penghulu, Sekda Hery Dosinaen dan kedua assitennya. Di sebelah kanan pintu, sejumlah pimpinan SKPD dan Pdt. Lipiyus yang ikut dalam rombongan pun duduk bersimpuh menyaksikan acara tersebut. Ruangan itu tampak sesak. Apalagi, aneka macam masakan makanan di atas piring tersaji. Mulai dari rendang khas Minang, jeruk, pisang, nasi, dan air mineral. Acara yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun TVRI Sumatera Barat ini dimulai dengan doa. Kemudian, pembacaan Surat Keputusan (SK) pemberiaan gelar adat dilanjutkan dengan penyerahahan SK dan peyematan pin pada baju kebesaran yang dikenakan Gubernur Lukas oleh Atman Panungkek mewakili Sholihin Jusuf Kalla. Menurut Atman Panungkek selaku pengelola Rumah Gadang Sholihin Jusuf Kalla, pemberian gelar penghargaan “Sang Sako Sutan Rajo Panglimo Gadang” atau Sultan Raja Panglima Besar kepada Gubernur Lukas Enembe karena beberapa prestasi yang diraih Lukas selama memimpin Papua. Dalam Surat Keputusan No. 01/5/RGSK/2017, ada beberapa poin prestasi yang menjadi landasan kuat pemberian penghargaan gelar itu. Di antaranya, Lukas dinilai berhasil membangun kerukunan beragama di Papua hingga mendapat penghargaan dari Menteri Agama RI, berhasil mengembangkan adat dan membangun berdasarkan wilayah adat di Papua, dan berhasil membangun wilayah terisolir sehingga menerima penghargaan dari Mendagri. Alasan lain, Lukas juga dinilai berhasil mengelola keuangan daerah sehingga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mengembangkan system E-Government dan menjadi pemimpin yang inovatif dalam program pembangunan hingga meraih penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2017 dari Majalah Sindo Weekly dan Tokoh Pembangun Indonesia Timur dari Inews Maker Award 2017.

“Dan karena itu, beliau telah datang ke rumah gadang, maka kami sudah selayaknya memberikan gelar penghargaan dan penghormatan dari Sang Sako Sultan Rajo Panglimo Gadang dari pihak keluarga Sholihin,”  ( Atman )

Acara mulia hari itu kemudian dirangkaikan dengan penandatanganan Prasasti kunjungan ke Rumah Gadang Sholihin Jusuf Kalla Datuk Rajo Penghulu dan penanaman pohon beringin di halaman rumah itu. Selanjutnya, Gubernur Lukas dan rombongan melihat dari dekat pameran songket dan hasil budi daya kakao milik kelompok UKM (Usaha Kecil dan Menengah) binaan Ibu Mufida Jusuf Kalla. Gubernur Lukas dan rombongan juga disuguhi atraksi Pencak Silat PSTG binaan Wapres Jusuf Kalla dan tarian dan musik tradisional khas Ranah Minang.

“Saya sangat menghargai gelar kehormatan yang diberikan. Saya berharap orang Papua tetap teguh bergandengan tangan dengan suku-suku lain dari luar Papua untuk membangun Papua. Kita harus bangun Papua dan Indonesia dalam semangat Bhineka Tungal Ika,”  ( Lukas Enembe )

Sekitar pukul 16.00, rombongan Gubernur Lukas kembali ke Padang. Karena ingin singgah di Bukit Tinggi, rombongan Gubernur Lukas membelokkan arah menuju kota wisata sejarah itu. Bukit Tinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Terdapat jam gadang yang menjadi ikon kota itu. Juga ada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, di Jalan Soekarno Hatta

LUKAS ENEMBE DIBERIKAN AWARD SEBAGAI THE VISONER LEADER DARI THE PARLIAMENT MAGAZINE JAKARTA

Pimpinan Redaksi Parliament Magazine, R. Imtias Putra menyampaikan bahwa Team Rekdasi dan Pimpinan Perusahaan dari ParliamentMagazine, memandang perlu untuk memberikan Award kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, S,IP, MH, karena sejak tahun 2013 sd tahun 2017 telah berhasil meletakan dan membangun suatu pondasi yang kokoh bagi peradaban baru dalam pembangunan Papua. Banyak sekali kemajuan yang telah dicapai oleh Papua semenjak dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe. Seperti meraih WTP dari BPK RI 3 tahun berturut-turut, berhasil melaunching E-Government di Papua serta juga Lukas Enembe berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Agama dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Papua. Juga Lukas Enembe berhasil meraih Award dari Kemendagri dalam hal keberhasilan membangun daerah di Era Otda. Serta yang terakhir, juga meraih Award dari Majalah Sindo sebagai Kepala Daerah Inspiratif. Lukas Enembe juga telah berhasil menyusun suatu Rencana Jangka Panjang Pembangunan Papua 2025. Semua data dan fakta itu, menunjukan bahwa Lukas Enembe adalah seorang Pemimpin Daerah yang mempunyai Visi didalam memimpin daerahnya. Pengamatan dan penilaian ini dilakukan oleh team Redaksi dengan melihat berita-berita yang ada sejak tahun 2013 s.d tahun 2017 serta juga dengan melihat kondisi yang dilapangan dan juga melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat Papua.

GUBERNUR LUKAS ENEMBE MENYAMBUT KEDATANGAN PRESIDEN JOKOWI KE NABIRE, PAPUA

Setelah menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Sorong, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nabire dengan menggunakan Pesawat CN-295, Rabu (20/12-2017). Setelah menjalani penerbangan 1,5 jam, Jokowi tiba di Bandara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Papua pukul 12.30 WIT. Kepala negara dan Ibu negara disambut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Di Nabire, Jokowi akan meninjau lahan bandar udara baru dan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire dan PLTMG Jayapura di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Sepanjang perjalanan menuju lokasi yang akan dikunjungi, banyak warga yang menantikan iring-iringan rombongan mobil presiden tersebut. Kendaraan Kepresidenan yang digunakan Jokowi di Nabire adalah mobil double gardan Toyota Land Cruiser. Presiden Jokowi mengeluarkan separuh badannya lewat Sunroof atau kaca atap mobilnya untuk menyapa warga yang berjejer dipinggir jalan. Sesekali Presiden Jokowi  memberhentikan mobil Kepresidenan untuk menyapa masyarakat dan juga membagikan buku serta bingkisan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here