Papua 2018 ? Bukan Kenyang Wacana dari Pusat Tapi Haus Tindakan Nyata Untuk Kesejahteraan OAP. By Adrian Indra

Berbagai wacana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Papua,  kurang mendapat animo di masyarakat. Tekanan yang diberikan oleh enam negara Pasifik harus dimaknai sebagai usaha internasionalisasi Papua yang semakin besar. Trend ini bukan tidak mungkin akan berlanjut di tahun 2018. Usaha diplomasi memang penting untuk mengurangi dampak dari internasionalisasi tersebut.

Namun lebih dari itu, sebenarnya, masyarakat Papua tidak membutuhkan diplomasi, melainkan langkah konkret untuk pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara. Diplomasi yang baik di level internasional sekalipun tidak akan mampu membawa dampak langsung, karena permasalahan riil di Papua adalah fakta yang sampai saat ini belum diperlakukan sebagai kepentingan nasional. Namun jika  memang ada sudut pandang yang berbeda bisa diselesaikan dengan Komunikasi yang baik dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Otonomi khusus yang telah diberikan kepada Papua dari tahun 2001 sampai hari ini masih belum menunjukkan dampak yang signifikan. Masyarakat Papua memandang bahwa otonomi khusus ini hanyalah cara untuk meredam nasionalisme Papua atau dengan kata lain, untuk meredam niatan memerdekakan diri. Dengan demikian, otonomi khusus Papua hanya dimaknai sebagai sebuah political process.

Pendekatan praktik otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat perlu dievaluasi, khususnya terkait masalah Papua. Pemerintah masih menggunakan standar aturan yang sama untuk daerah-daerah otonomi, padahal kondisi Papua berbeda dari daerah-daerah lain.

Birokrasi daerah Papua belum mampu menggunakan anggaran secara efektif untuk menghasilkan dampak di bidang-bidang strategis. Salah satu permasalahan yang krusial dari desentralisasi dan otonomi daerah di Papua adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil.

Sampai saat ini, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Dana ini ditujukan khusus untuk menangani masalah kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi realitanya dana tersebut tidak memiliki dampak apa-apa. Pemerintah pusat hanya berhenti pada tataran memberikan anggaran, namun tidak sampai pada bagaimana dana tersebut dimanfaatkan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan dana otsus tersebut akan diberhentikan (sesuai prosedur otsus). Padahal selama kurang lebih 15 tahun berjalan, tidak ada perbaikan signifikan di tanah Papua. Rural poverty rates Papua adalah yang tertinggi di Indonesia.

Terdapat 40,72% masyarakat berada di bawah garis kemiskinan untuk Provinsi Papua dan 36,89% di Papua Barat. Angka melek huruf di Papua adalah yang terendah di Indonesia. Fasilitas kesehatan di Papua juga masih jauh dari standar. Kurang dari setengah bayi asli Papua yang menerima vaksin. Perlu ada yang diubah dari cara pemerintah pusat menangani masalah Papua. Otonomi khusus yang selama ini hanya bersandar pada besaran nominal anggaran terbukti tidak efektif. Karenanya pemerintah perlu untuk mulai menggunakan pendekatan berbasis program riil.

Realisasi program akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Papua ketimbang anggaran yang belum tentu akan mereka terima. Perubahan ke arah itu bisa dicapai apabila DPR dapat segera melakukan revisi UU Otonomi Khusus Papua, yang sebelumnya sempat gagal.

Setelah Wacana BBM Satu Harga

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa wacana kebijakan yang memberikan optimisme untuk mempercepat kemajuan di Papua, baik dari segi sosial dan ekonomi. Mulai dari pembentukan Tim Terpadu dalam penyelesaian kasus HAM Papua sampai wacana bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

Kebijakan-kebijakan ini memperlihatkan pemerintah yang lebih berani mengambil inisiatif dalam menangani masalah Papua. Presiden Jokowi berulang kali mengucapkan niatan besarnya dalam mendorong Papua untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, terutama Pulau Jawa.

Dari evaluasi selama ini, pemerintah pusat sebenarnya bisa lebih melakukan intervensi terhadap urusan pendidikan dan kesehatan. Kedua urusan tersebut bisa banyak diambil alih oleh pemerintah pusat lewat tangan pemerintah provinsi. Tantangan dari hal ini adalah pandangan sinis terhadap resentralisasi pemerintah pusat.

Akan tetapi, pemerintah pusat perlu tegas dalam memilah kepentingan. Kondisi di Papua tidak dapat disamakan dengan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Permasalahan selama ini adalah pemerintah pusat terlambat beberapa rezim untuk mengambil langkah menangani Papua.

Ketika desentralisasi berjalan, keterpurukan Papua dibebankan kepada pemerintah daerah. Meski pada dasarnya desentralisasi ini baik untuk memberikan keleluasaan masyarakat Papua dalam membangun daerahnya, namun ada gap yang jauh dengan daerah-daerah lain, sehingga diperlukan adanya bantuan pendampingan dari pemerintah pusat untuk mengejarnya.

Selain perubahan pendekatan dalam hal ekonomi dan pembangunan, stabilitas dan keamanan juga adalah isu yang memerlukan pendekatan berbeda. Pembentukan tim untuk penyelesaian kasus HAM memang telah dilakukan namun belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Persoalan penempatan Kopasus dan Densus 88 di Papua juga tidak dapat dipungkiri membuat masyarakat di sana merasa “berbeda” dengan daerah lain di Indonesia. Untuk menangani pandangan ini, pemerintah perlu memberikan ruang lebih bagi masyarakat Papua untuk menjaga tanahnya sendiri. Dengan demikian, rasa kepemilikan mereka terhadap lahan mereka dapat lebih terjaga. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan memperbanyak personil kepolisian yang berasal dari Papua sendiri. Atau dengan kata lain, seperti yang dituangkan oleh Bobby Anderson dalam penelitiannya, “Papuanisasi” adalah sebuah kebutuhan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali upaya untuk mendatangkan migrasi penduduk ke Papua dalam rangka mengisi lahan kosong. Karena hal ini berdampak pada semakin besarnya sentimen negatif masyarakat Papua, di mana mereka tidak merasa memiliki tanah mereka sendiri.

Dari segi ekonomi, wacana BBM satu harga nampaknya masih akan dijadikan narasi utama, namun akan sulit diimplementasikan. Beban kerugian negara, terutama Pertamina, untuk menyokong program tersebut sangat berat.

Diperlukan political will yang besar dan ketegasan dalam menjalankan roda birokrasi agar patuh pada program tersebut. Pada akhirnya, permasalahan Papua perlu diberikan porsi lebih dalam penanganannya. Internasionalisasi yang mulai berkembang di tahun 2016 adalah momentum yang besar bagi pemerintah Indonesia untuk berefleksi dan memberikan langkah strategis dalam membangun Papua di tahun 2018 nanti. Penyelesaian berbagai masalah ekonomi, sosial, dan politik di Papua akan menjadi cerminan kinerja dan keberpihakan pemerintah pusat dalam membangun daerah yang selama ini ditinggalkan oleh rezim-rezim sebelumnya. Dengan berbagai janji dan wacana yang telah dibangun di tahun 2016, menarik kita simak implementasinya di tahun 2018 nanti.

Rakyat Asli Papua yang hidup dalam garis kemiskinan memerlukan Extra Ordinary Program dalam pemberdayaan ekonominya seperti dalam bidang Pertanian. Perkebunan, Peternakan, atau Perikanan. Walaupun tidak bisa bisa menjangkau secara keseluruhan masyarakat. tapi program pemeberdayaan ekonomi itu bisa dilaksanakan, sudah merupakan suatu PRESTASI yang sangat luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Juga Pemerintah Pusat.

Petani kakao Papua

Rakyat Asli Papua bukan tidak butuh pembangunan Infrastruktur, tapi ada kebutuhan yang lebih utama dan sangat mendesak, yaitu perbaikan kehidupan mereka yang bisa keluar dari kemiskinan. Inilah salah satu contoh Perbedaan CARA PANDANG terhadap masalah yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh Rakayat Asli Papua yang masih hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan itu. Apakah Pemerintah Pusat tidak mengetahui tentang hal ini ? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.  * AI/TMP/VIII/2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here