Otsus dan Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua
By : Adrian Indra, S.Sos
( Pimpred Tabloid Media Papua )

 

Jakarta, Tabloid Media Papua. Akhir tahun 2017 ini, dari 25 tahun yang diberikan tentang dana Otsus Papua, sudah 16 tahun dijalani dan tersisa sembilan tahun lagi untuk merampungkan visi dan misi diberikannya hak istimewa dalam pemerintahan di Papua ini. Membangun ekonomi rakyat asli Papua dalam bingkai cara pandang Jakarta harus direnungkan kembali. Karena, masih kita saksikan bahwa orang asli Papua tetap menjadi pemain pinggiran, bahkan penonton, dalam semua proses transformasi ekonomi yang berjalan begitu cepat di sekelilingnya. Lihat di pasar-pasar, orang-orang Papua berjualan di atas tanah beralaskan karung, sementara kaum pendatang memenuhi los-los yang dibangun dengan dana Otsus dari Jakarta. Semua toko, saga, supermarket ditempati oleh orang-orang pendatang yang mampu membayar pajak. Sementara, mama-mama Papua mesti menahan terik panas di pinggir jalan.

Jika kita amati, orang asli Papua tidak punya uang tetapi punya asset seperti dusun sagu, punya lahan atau tanah adat dan juga kebun. Tetapi, dari segi ekonomi dan mata pencarian, mayoritas rakyat Papua masih hidup dalam taraf ekonomi subsistem bahkan sebagian lagi masih dalam taraf peramu. Karena itu, mereka jelas tidak akan mampu berkompetisi dengan saudara-saudaranya dari luar Papua dalam persaingan sistem ekonomi pasar.

1. Program yang saya namakan ” Program Khusus Mensejahterakan Orang Asli Papua / PKM OAP “

2. Menbentuk Sindikasi suatu Badan Usaha antara Pemerintah Provinsi Papua dan Masyarakat Asli Papua yang saya namakan Government Entrepreneurial.

Dengan tidak mengurangi rasa terimakasih kita pada Pemerintah pusat dan Presdien Jokowi, ( bahwa di Papua sudah banyak dibangun Bandara dan pelabuhan laut yang baru, jalan trans Papua, infrastruktur listrik, bahkan pencanangan harga BBM yang seragam di Papua ) saya melihat ada hal yang terlupakan atau mungkin tidak terlihat oleh Pemerintah Pusat untuk membangun perekomomian masyarakat asli Papua.

Jika Pemerintah Pusat berfikir dengan sudut pandang luar Papua, dengan adanya pembangunan infstruktur tersebut akan menjadi sebagai stimulus tumbuhnya ekonomi masyarakat dan kegiatan perekonomian lainnya di Papua. Namun fakta yang terjadi tidak demikian.

Kenapa seperti itu ? untuk membahasnya perlu kita kembali mengupas program RPJM Pemerintah Pusat untuk Papua. Di tengah tekanan dan keinginan pemerintah pusat untuk berkarya penuh membangun Papua, Papua dihadapi SDM yang belum siap menjalankan peran peran  dan dampak  pembangunan tersebut dengan baik.

Kita percaya, bahwa buah fikiran untuk membangun Papua  datang dari sebuah perencanaan dan anlisa masalah yang intens yang bermuara pada tujuan Pembangunan secara Makro.  Nampaknya program perencanaan teknokrasi pemerintah Pusat belum bisa menyesuaikan dengan realita, retorik dan harapan masyarakat Papua yang lebih secara Mikro.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat menggunakan jargon umum seperti Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment. Pemerintah Pusat berfikir dengan sudut pandang mereka, jika di Papua dibangun infrastrukturnya, perekonomian masyarakat akan meningkat. Yang mungkin lupa dibahas oleh para teknokrat pusat ialah yang mau diangkat itu perekonomian masyarakat asli Papua yang mana ? karena secara de fakto, masyarakat asli Papua, sebahagian besar belum memiliki usaha perekonomian sendiri dan belum terbiasa dalam mengelola usaha ekonomi sendiri. Saya juga tidak menanfikan, jika pembangunan infastruktur Papua bisa dinikmati oleh sebagian kecil pengusaha yang telah lama eksis di Papua.

Akibatnya apa ? jadilah masyarakat asli Papua sebagai penonton dari gegap gempitanya pembangunan itu, tanpa mereka bisa berbuat banyak untuk memamfaatkan hasil pembangunan yang dilaksanakan dengan dana puluhan triliyun itu.

Mengacu pada kompleksitas masalah di atas, siapkah kita merumuskan formula yang tepat untuk pembangunan Papua yang adil, damai dan beradab ? Sejauh mana kita dapat melakukan alignment, kalibrasi ide dan konvergensi tujuan yang dapat saling melengkapi serta memperkuat (bersinerji) ? Bisakah ide ide tersebut bersifat out of the box ?

Kita harus mampu menemukan formula yang memenuhi aspek substansial, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat luas.. Kompleksitas permasalahan di Papua masih terkesan belum mendapatkan perhatian dan upaya penyelesaian yang terarah dari pemerintah pusat.  Meskipun pemerintah pusat telah memberikan ruang yang besar dalam pembangunan Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) merupakan unit fasilitasi pembangunan yang diharapkan dapat memfasilitasi fokus pembangun yang lebih tajam. Sebenarnya pemerintah pusat bisa belajar dari kegagalan UP4B dalam membangun Papua.

Untuk membangun Papua, harus memakai kacamata Papua, maksudnya program yang lebih dulu diprioritas adalah membangun kekuatan ekonomi dan usaha masyarakat asli Papua serta peningkatan SDM Papua. Itu dulu yang diutamakan.

Wujud kongkritnya, pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi secara bersama dan bersungguh untuk memberikan suatu usaha dan memberikan pendampingan menjalankan usahanya sampai benar-benar bisa dilepas untuk berusaha secara mandiri. Contohnya : Masyarakat miskin asli Papua dibimbing dalam usaha ternak ayam atau ternak babi atau sapi, dengan tetap didampingi secara berkelanjutan sehingga bisa berhasil sebagai peternak.

ACD Systems Digital Imaging

Begitu juga, yang ingin jadi pengusaha menjual Sembako, pemerintah membantu dari mulai lokasi tempat berjualannya, isi toko sembakonya dan didampingi dalam ilmu dagang serta pembukuannya. Begitu juga dengan usaha lainnya, seperti ada yang ingin membuka usaha photocopi, atau usaha rental mobil atau usaha pembuatan tahu dan usaha lainnya seperti bidang perikanan dan pertanian/Perkebunan.

Atau masyakarat miskin asli Papua diberikan pelatihan Montir bengkel mobil, motor, servis HP, listrik, TV dll. Jika hal ini dilakukan secara serius dan dilkasanakan secara besar-besaran dan terus didampingi sampai masyarakat asli Papua tersebut bisa berhasil, maka jangan kaget, dari konsep sederhana seperti inilah yang akan meningkatkan IPM masyarakat asli Papua dan akan menurunkan angka kemiskinan di Papua.

Usaha seperti yang saya uraikan diatas, mungkin sudah pernah dilaksanakan, namun dilaksanakan hanya secara sporadis dan tidak didampingi secara berkelanjutan dan di evaluasi hasil dari pelaksanaanya. Atau secara bahasa kasarnya, program yang hanya asal jalan dan hanya untuk realisasi suatu program kerja.

Kenapa harus seperti itu ?

Papua itu, sudah lama tidak tersenuth pembangunan dan juga dengan kondisi alam Papua, banyak masyarakat Papua yang belum merasakan hasil Pembangunan selama ini. Jadi, secara umum sangat banyak ketertinggalan masyarakat Papua dalam berbagai bidang.

Konsep Perencanaan Pembangunan Terbaru dari BAPPENAS RI, untuk membangun Papua adalah berdasarkan Wilayah Adat. Kembali saya bisa katakan, BUKAN HANYA SEPERTI SEPERTI ITU cara membangun Papua. Pembangunan ekonomi masyarakat miskin Papua perlu program yang lebih khusus dan spesifik.

Konsep itu, adalah masih sama dengan kegagalan konsep yang sebelumnya telah pernah dilaksanakan. Menurut kacamata saya, program yang perlu difikarkan ialah ” Bangun Papua mulai dari keluarga miskin masyarakat asli Papua” beri mereka paket program berbentuk usaha  yang sesuai dengan kebiasaan dan kehidupan serta daerah mereka. Dampingi terus mereka sampai mandiri dalam berusaha. Simple dan tidak perlu konsep yang muluk-muluk dengan teori setinggi langit.

Masyarakat miskin asli Papua berhak untuk diberikan program ini, karena itulah kompensasi yang wajib mereka terima karena ketertinggal selama ini, yang menyebakan mereka tidak mampu untuk bersaing dan berusaha seperti masyarakat lainnya di Provinsi lain yang ada di Indonesia. Anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI, Paskalis Kossay mengutarakan, ketidakmampuan masyarakat Papua mengakses pasar membuat mereka tertinggal dan semakin tersisih.

“Sampai hari ini kehidupan masyarakat Papua bergantung pada subsistem, bukan dari pasar. Karena itu mereka tertinggal dan tidak mampu bersaing dengan pasar yang semakin ketat,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/7/2013). Dia mengkritik kebiasaan pemerintah yang terlalu banyak membuat regulasi yang pada akhirnya terbukti tidak efektif dan bermanfaat dalam segi ekonomi.

“Ada Otsus Plus, ada peraturan-peraturan lainnya, tetapi ternyata sebenarnya sudah terakomodasi di UU No 21/2001. Kalau konsisten kita enggak perlu cari sesuatu dan bikin semacam (UU) itu lagi,” katanya. Paskalis menyebut ketidakkonsistenan itu yang pada akhirnya membuat Papua masih tetap terbelakang. Karena pemerintah daerah dengan pemerintah pusat hanya saling melempar kesalahan akibat banyaknya regulasi.

“Harus ada evaluasi. Ketidakkonsistenan itu yang membuat Papua tetap terbelakang. Sebenarnya UU Otsus 2001 sudah tepat. Kalau mau fokus pada kesejahteraan masyarakat (benahi) ekonomi Papua, itu kuncinya,” pungkas Paskalis.

SUDAH teramat lama Papua eksis dalam ironi dan anomali. Bumi Papua kaya, tetapi rakyat yang tinggal di atasnya hidup dalam belitan nestapa. Pun, Papua sejatinya tanah yang damai, tetapi rakyatnya sebahagian besar hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan dalam berbagai bidang. Pemerintahan saat ini mulai merubah kebijakan, kecenderungan dalam mengedepankan pendekatan keamanan berubah menjadi pendekatan kesejahteraan. Pemerintah sadar betul bahwa kesenjangan pembangunan selama ini telah memantik perlawanan dari sebagian rakyat Papua.

Kita mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan baru pemerintah terhadap Papua. Terlebih lagi, political will itu tak cuma kata-kata, bukan sekadar janji-janji, melainkan langsung direalisasikan di lapangan. Keputusan pemerintah untuk menyamakan harga premium di Papua ialah salah satunya. Namun, untuk memaksimalkan pembangunan di Papua, negara tak cukup hanya menggelontorkan triliunan dana otonomi khusus. Pengawasan agar dana selangit itu tepat sasaran merupakan keniscayaan.

Tanah ini menjadi paradoks yang diketahui umum, miskin di tengah kelimpahan. Apa kesalahan dan kekeliruan yang telah kita lakukan ?

Membangun masyarakat miskin asli  Papua juga perlu keterlibatan dan pendampingan  langsung dari negara sehingga rakyat ‘Bumi Cenderawasih’ betul-betul merasa dibimbing untuk bisa berdiri dan berusaha sendiri. Memang anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini cukup besar, tapi hal itu akan terbayarkan dengan meniungkatkan IPM dan menurunnya angka kemiskinan di Papua.

Keluhan-keluhan di Papua mulai ditanggapi sejak lahirnya Otsus. Pelaksanaan desentralisasi secara serius harus terus dipelihara. Dukungan lebih jauh guna menciptakan konteks positif untuk mencapai keadilan pemerataan keadilan masih perlu dilanjutkan untuk mewujudkan filsafat penting dari Otsus, yaitunperlindungan terhadap penduduk asli Papua sampai pada tingkat desa.

Strategi intervensi lainnya harus memastikan kesinambungan akibat dari program tersebut dalam menyentuh kelompok rentan. Ada banyak badan-badan internasional yang telah bekerja di Papua untuk mendukung pelaksanaan Otsus. Seluruh badan internasional ini harus berupaya supaya tidak menjadi bentuk lain dari “kiriman berkat” (cargo cult) yang memberikan ide penyelamatan dengan jalan mencurhakan pelbagai sumber daya dari luar.

Strategi intervensi harus mempunyai kebijakan yang seimbang baik dalam konteks (misalnya berhubungan dengan penyebaran keadilan) dan pada para pelaku (misalnya menghapuskan kompleksitas rasa rendah diri). Mendukung program mandiri di Papua akan mempertegas martabat dari penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri, seperti salah satu pepatah; “ Apa yang dapat kita lakukan atau tidak, apa yang kita anggap mungkin atau tidak, jarang sekali merupakan kemampuan kita yang sebenarnya.

Lebih merupakan kepercayaan mengenai siapa kita.” Pengertian mendalam mengenai kerumitan permasalahan di Papua termasuk penyimpangan-penyimpangannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka nasional yakni hubungannya dengan pemerintah Pusat.

Selain dari pada pelbagai kekurangan yang ada di tingkat lokal termasuk kurangnya sistem penyaluran profesional dalam pemerataan kesejahteraan; tingkat keamanan manusia dari kelompok rentan di daerah-daerah terpencil juga dipengaruhi oleh konstelasi perdamaian yang ditandai oleh kurangnya modal sosial antara negara dengan aparat keamanannya dan rakyatnya. Pada akhirnya, resolusi konflik yang sebenarnya berada di tangan kedua pihak (Jakarta dan Papua) sebagai pelaku utama dalam mencapai perdamaian positif di Papua. Jika Ekonomi masyarakat miskin asli Papua. potensi konflik dan perlawanan tuntutan Merdeka juga bisa diredam sedikit demi sedikit. Salah satu penyebab dari gerakan kelompok tertentu di Papua untuk Merdeka, ialah karena mereka sangat miris melihat faktor kemiskinan masyarakatnya yang masih cukup tinggi.

Kita yakin, asalkan konsep ini dilakukan secara konsisten, ironi dan anomali di Papua akan menjadi cerita lama. Kepedulian maksimal pula yang dibutuhkan rakyat asli Papua di kawasan terpencil lainnya. Dan yang juga tidak boleh dilupakan yaitu pemberian Pelatihan Human Resources dan Manajerial Skill untuk mempersiapkan Generasi Muda Papua yang handal dan tangguh untuk menghadapi pasar bebas tahun 2020 dan juga dalam hal penyelenggaraan PON 2020 harus bisa diselenggarakan  secara profesional oleh SDM Asli Papua. Masih ada waktu untuk memberikan Pelatihan bagi mereka.

Bangun Papua mulai Keluarga miskin masyarakat asli Papua. Pembangunan Papua  selain membangun infrastrukturm juga harus ada Extra Ordinary Program untuk meningkatkan IPM dan menekan angka kemiskinan di Papua. Semoga jangan salah lagi dalam menerapkan kosep Pembangunan di Papua, yang hanya menghasilkan rasa kecewa, pembangunan tidak terlihat hasilnya, uang banyak habis, dan masyarakat asli Papua masih tetap seperti yang dulu-dulu.

1.BIDANG USAHA PKM OAP

A. Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil bidang peternakan Papua ( Ternak Babi )
Usaha mikro atau usaha kecil merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Hal ini telah terbukti ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998,usaha kecil mampu tetap eksis dari terpaan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan dunia. Begitupun realitasnya usaha menengah ke atas (makro)hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Sebaliknya usaha kecil dimiliki oleh banyak masyarakat dengan berbagai jenis usaha baik yang ada di perkotaan maupun dipedesaan. Usaha mikro juga melibatkan banyak tenaga kerja, karena usaha dan proses produksi ini dilakukan hampir sepenuhnya dengan manual atau bantuan minimal teknologi mesin. Dengan banyaknya orang yang terlibat dalam usaha kecil tersebut, berartisejalan dengan indikator utama pemberdayaan, yaitu melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan. Membangun usaha kecil peternakan berarti membangun ekonomi masyarakat banyak atau dengan kata lain membangun ekonomi kerakyatan.
Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh. Mereka perlu dibina mulai dari proses produksi hinga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu didorong untuk menciptakan berbagai inovaasi produknya yang memiliki daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif sangat diperlukan. Keterampilan dankemampuan lainnya yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha kecil adalah aspek  managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, kerjasama yang salingmenguntungkan. Pengusaha kecil juga perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa mengakses penambahan modal usaha. Untuk itu, diperlukan kegiatan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu. Tenaga instruktur dapat melibatkan instansi terkait di pemerintahan, dunia usah atau masyarakat di Wilayah tersebut yang memiliki pengalaman relevan dengan usaha kecil peternakan tersebut.

MASALAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PAPUA HARUS DILAKUKAN SECARA ” LUAR BIASA ” dan DENGAN CARA PAPUA. ( Tidak bisa disamakan dengan sistem yang diterapkan di daerah lainnya di luar Papua )

Masih ingat dalam benak, pemerintah menggulirkan program Bantuan langsung Tunai (BLT). Program ini menuai pro dan kontra. Yang pro terutama dari kalangan penerima BLT, karena bisa langsung menikmati bantuan tersebut. Bagi yang kontra terutama melihat dampaknya tidak mendidik dan menciptakan masyarakat malas untuk  bekerja, serta yang paling berbahaya adalah menciptakan ketergantungan pada pihak lain. Membangun tidak bisa dilakukan secara charity atau melalui pendekatan topdown.
Terlepas dari Pro dan Kontra, pada kenyataannya Program BLT tersebut tidak juga bisa mensejahterakan masyarakat miskin, karena jumlah BLT yang dibagikan itu, jumlahnya tidak seberapa dengan kebutuhan hidup masyarakat. Apalagi jika kebutuhan hidup itu untuk Papua, sudah pasti jumlahnya tidak bisa sama dengan di Pulau Jawa atau Sumatera. Jadi konsep seperti apa yang kira-kira cocok untuk bisa diterapkan di Papua ? dan bisa dirasakan benar-benar mamfaatnya oleh masyarakat miskin di Papua ?
LP3MP mencoba untuk berjuang melalui pemikiran dan menuangkan dalam suatu konsep serta menyuarakan agar konsep tersebut bisa diterapkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Papua.
Ya…perlu suatu TEROBOSAN PROGRAM, terobosan program dengan anggaran yang agak besar. Ya, memang harus begitu, jika bantuan yang diberikan pada masyarakat miskin dengan jumlah yang kecil, sama saja seperti menyiram garam kelaut. Program itu akan hilang ditelan angin, dan tidak akan mengubah nasib masyarakat miskin Papua.
KONSEP APA YANG BISA DILAKSANAKAN DI PAPUA, YANG BISA SECARA LANGSUNG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT dan BISA SECARA NYATA TERUKUR MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA
Dalam Kajian kami kali ini, kami mengajukan suatu Konsep Peningkatan Kesejahteraan masyarakat miskin Papua dengan Konsep Peternakan Terpadu. Sistem peternakan terpadu merupakan suatu sistem yang menggabungkan kegiatan peternakan (on farm) dengan kegiatan pertanian untuk mendapatkan suatu integrasi yang menguntungkan satu dengan yang lainnya. Kegiatan peternakan terpadu yang akan dilaksanakan ini adalah dengan mengintegrasikan pemeliharaan babi, pengelolaan tanaman kangkung, serta pemeliharaan ikan lele dengan metode  (Kolam-Babi-Kangkung-Ubi-Cabe) dengan konsep LEISA (Low External Input and Sustainable Agriculture). Dan bantuan subsidi selama selama 6 bulan kepada masyarakat miskin Papua untuk kebutuhan hidupnya sebesar Rp 3, 5 juta/KK. Setiap KK diberikan bantuan 1 ekor Babi jantan dewasa (usia minimal 6 Bulan ) dan 2 Ekor babi betina dewasa usia 6 bualan, bibit cabe, bibit lele, kangkung, ubi serta Pupuk dan alat pertanian. Dan biaya untuk pembuatan Kandang babi serta kolam lele. Program ini adalah sebagai Program Induk awal, yang mana nantinya akan diterapkan sistem bergulir, yaitu KK yang sudah berhasil membiakan babinya akan diambil sebanyak 3 ekor oleh Pemprov untuk dibagikan kembali pada penduduk miskin lainnya.
Konsep LEISA merupakan bentuk pertanian yang berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lokal dengan mengkombinasikan komponen yang berbeda dalam sistem lapang produksi (tanaman, hewan, air, iklim, dan manusianya) sehingga komponen-komponen tersebut saling melengkapi dan memiliki pengaruh sinergik yang maksimal dalam sistem LEISA. Dengan demikian resiko ekologik dari masukan eksternal yang tinggi dapat dihindari. Salah satu syarat dalam pelaksanaan peternakan terpadu adalah secara ekologi (ramah lingkungan) kegiatan dilakukan dapat diterima dan meminimumkan limbah (Surahman dan Sudradjat 2009).
Berdasarkan komponen-komponen yang dalam sistem peternakan terpadu yang akan dilaksanakan, tanaman (Kangkung) akan menghasilkan produk yang cepat menghasilkan ( 1 bulan ), Lele akan menghasilkan dalam waktu 2 bulan, Cabe akan menghasilkan dalam waktu 3 Bulan. Sedangkan ternak babi untuk pembiakan babi akan menghasilkan dalam waktu 4 bulan.
Setiap Kepala Keluarga yang akan diikutkan dalam program ini, harus diberikan Pelatihan selama 1 Minggu mengenai dasar-dasar peternakan terpadu dan akan terus diberikan pendampingan oleh dinas Pertanian/Perternakan selama 1 bulan ketika memulai usaha peternakan terpadunya.

Agar usaha ternak babi dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemiliknya maka perlu diperhatikan beberapa hal yang menyangkut Manajemen pemeliharaan Ternak Babi.

PEMILIHAN BIBIT

Pemilihan bibit yang baik merupakan langkah awal keberhasilan suatu usaha peternakan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan pada waktu memilih bibit:

Babi Sehat, dengan ciri-ciri : letak puting simetris dan jumlah 12 buah kiri dan kanan, ambing yang besar dengan saluran darah terlihat jelas, tubuh yang padat dan kompak, kaki yang tegap dan kokoh, tubuh yang panjang dibandingkan dari babi-babi yang sama umur.

Anak babi yang akan di ternakan sebaiknya berasal dari induk yang sering menghasilkan anak banyak atau biasanya mempunyai anak lebih dari 5 ekor dalam satu kelahiran dan sanggup atau menjaga anak-anaknya sampai saat lepas susu, maupun pejantan yang sanggup atau mempunyai kemampuan kawin serta menghasilkan anak lebih dari 5 ekor.

2. BIDANG USAHA  GOVERNMENT ENTREPRENEURIAL ?

  1. PEMBUKAAN USAHA PENGEMUKAN dan PEMBIAKAN SAPI POTONG SEBANYAK 5.000 Ekor di LAHAN SELUAS 300 Ha di Kab. Jayapura.

Alasan dan Peluang Usahanya:

Ketua Komite Daging Sapi  Sarman Simanjorang mengatakan, dengan populasi khusus sapi potong 12,69 juta ekor dan berada di individu peternak, sangat sulit bagi Indonesia memiliki stok sapi potong. Stok sapi potong adalah sapi-sapi yang siap dipotong untuk digelontorkan ke pasar. Tahun 2016, lanjut Sarman, pemerintah menetapkan kebutuhan daging sapi nasional sebanyak 675 ribu ton atau setara 3,9 juta ekor sapi. Impor diklaim hanya memasok sekitar 15% terhadap kebutuhan nasional, sedangkan sisanya berasal dari sapi lokal. Apabila memang 85% kebutuhan nasional dipenuhi sapi lokal, namun patut dipertanyakan karena setiap ada gejolak harga justru yang ditanya selalu sapi impor. “Bahkan, katanya ada mafia dan kartel. Lalu, mana sapi lokalnya?

Pada kesempatan yang sama, Direktur statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan Badan Pusat Statistik (BPS) Yomin Tofri mengatakan, total ketersediaan daging sapi potong, sapi perah, dan kerbau di Indonesia untuk 2016 diprediksi 421,45 ribu ton. Sedangkan, permintan nasional tahun ini diperkirakan mencapai 674,69 ribu ton. Dengan demikian, akan ada defisit sebesar 253,24 ribu ton.

PILOT PROJECT PERTAMA PERTERNAKAN SAPI SKALA BESAR OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA DAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI.

Peternakan SAPI Skala besar yang sudah diluncurkan , adalah Peternakan Padang Mengatas milik Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, Padang, Sumatera Barat. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas, Sugiono menceritakan, hanya dalam 4 tahun peternakan ini bisa membiakkan sapi menjadi 1.250 ekor sapi dari semula hanya 70 ekor.

“Tahun 2011, saya ditunjuk jadi Kepala Balai di sini (Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas), hanya ada 70 ekor sapi, sekarang sudah mencapai 1.250 ekor. 500 ekor-nya bunting (hamil),” tutur dia

Kunci keberhasilannya, kata dia, adalah pada cara pemeliharannya itu sendiri. Di area peternakan seluas 280 Hektare (Ha) ini, sapi-sapi dibiarkan hidup bebas, mencari makan, tumbuh dan berkembang biak layaknya pola peternakan di New Zeland di Benua Australia.

“Sapi itu, yang penting adalah pakannya. Kalau di lepas di padang rumput, mereka bisa dapat makanan cukup. Dan mereka nggak stress sehingga bisa berkembang biak. Seperti manusia, kalau makannya cukup, hidupnya sehat, bisa berkembang biak dan tumbuh dewasa,” jelas dia.

Bukan hanya bisa berkembang biak, bertambah banyak. Sapi-sapi di area peternakan ini juga bisa tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. “Mereka bisa tumbuh 0,7 kilogram (kg) per hari,” ungkap dia.

Dengan kecepatan tumbuh itu, sapi-sapi di tempat ini bisa tumbuh hingga seberat 700 kg hanya dalam kurun waktu 2 tahun. “Kalau dimaksimalkan mereka bisa tumbuh 1,2-1,6 kg per hari,” sambung dia.

Keberhasilannya mengembangkan peternakan ini, kata dia, adalah bukti bahwa Indonesia bisa jadi peternakan terbesar di dunia, Walaupun jumlahnya belum mencukupi untuk seluruh kebutuhan daging potong Indonesia. “Saya ingin menunjukkan bahwa, siapa bilang peternakan sapi terbesar adalah Australia, Brazil, India? Indonesia bisa juga kok. Hanya selama ini kita nggak sadar. Sekarang waktunya kita bisa,

Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas berfungsi sebagai penghasil bibit sapi potong dan hijauan pakan ternak dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan Dan Keswan Kementerian Pertanian dan diupayakan melalukan peningkatan populasi dan produktifitas sapi dan kerbau. Berdasarkan Blue Print program Swasembada daging sapi dan kerbau
(PSDS/K 2014).
Dengan ketersediaan bibit unggul yang memenuhi standar maka program Direktorat  Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dapat dicapai terutama dalam meningkatkan produktivitas sapi potong yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan daging Nasional. Tuntutan untuk dapat memenuhi ketersediaan Bibit unggul sebagai bibit dasar maka BPTUHPT Padang Mengatas selalu meningkatkan produksi untuk penyediaan bibit-bibit sapi yang unggul baik jantan maupun betina yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.
B.Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi BPTUHPT Padang Mengatas berdasarkan PERMENTANNO.56/PERMENTAN/OT.140/J-2013 tanggal 24 Mei 2013, dipimpin oleh seorangKepala Balai ( eselon III.a ) dan dibantu oleh :1.Subbagian Tata Usaha (Es.IV.a)2. Seksi Pelayanan Teknis (Es.IV.a)3. Seksi Prasarana dan Sarana (Es.IV.a)4. Seksi Informasi dan Jasa Produksi (Es.IV.a)5. Kelompok Jabatan Fungsional :
oMedik Veteriner
oParamedik Veteriner
oPengawas Bibit Ternak
oPengawas Mutu Pakan Sebagaimana lampiran 1 Laporan ini BerdasarkanPermentan No 56/PERMENTAN/OT.140/J-2013 tanggal 24 Mei 2013
Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dandistribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Balai Pembibitan Ternak
Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas mempunyai fungsi :
1.Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama,
serta penyiapan evaluasi dan pelaporan
2.Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul
3.Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul
4.Pelaksanaan Pencatatan (recording) pembibitan ternak unggul.
5.Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah
6.Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul.
7.Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.
8.Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan,dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan.
9.Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak
10.Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak
11.Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak
12.Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan
ternak unggul
13.Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul
14.Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul
15.Pengelolaan prasarana dan sarana teknis
16.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT
C. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia di tahun 2015 adalah sebanyak 89 orang dari berbagai jenjang pendidikan yaitu SD/SMP sebanyak 10orang, SLTA teknis/Administrasi 45orang, D3 Teknis/ Administrasi 7 orang, D4 penyuluhan 3 orang , Dokter Hewan 5orang S1 Peternakan 14
orang dan S2 peternakan 5 orang. Pada perjalanan dar itahun 2010 mengalami penambahan disebabkan pengangkatan PNS baru dan pengurangan disebabkan oleh PNS yang mengalami pensiun.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 Laporan ini.
D. Dukungan Anggaran
Selama satu tahun anggaran ini ( tahun 2015) seluruh kegiatan didukung olehanggaran APBN yang tertera dalam DIPA BPTUHPT Padang Mengatas. nomor :No. 018.06.2.239434/2015 tanggal14 Nofember2014 sebesar Rp.30.959.651.000,-
(Tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh
satu ribu rupiah) pada revisi I, Revisi ke II padatanggal 9 maret 2015 dari dana yang disedia
kan sebesar Rp.66.087.470.000,-(Enam puluh Enam miliar delapan puluhtujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) denganserapan anggaran sebesarRp.44.105.220.518,-
atau (66,74%)dari dana yang disediakan.
Anggaran tersebutsecara rinci dapat dilihat padaLampiran 3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjadan analisis serta evaluasi akuntabilitas kinerja, bahwa output semua kegiatan dengan kategori sangat berhasil kecuali 2(dua) kegiatan yaitu a).Kegiatan sinkronisasi berahi dikategorikan berhasil dengancapaian 36.873 ekor atau (64,13%) dari target yang
telah ditetapkan sebanyak57.500 ekor,
b).KegiatanSinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan(GBIB)
dikategorikan Tidak Berhasil dengan capaian 28.830 ekor atau (57,66%)dari target yang telah ditetapkan sebanyak 50.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, dimana alokasi anggaran BPTUHPT Padang mengatas sebesar Rp.26.866.508.000,-dengan terealisasi sebesarRp.25.370.109.280,-atau (94,43%), maka dapat dikatakan pada tahun 2015BPTUHPT Padang mengatas mengalami peningkatan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.66.087.470.000,-atau peningkatan sebesar(246%). Hal ini terjadi karena adanya tambahan anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai BPTUHPTPadang Mengatas.
Sasaran strategis
Adapun sasaran yang ingin dicapai dari rencana target setiap tahunnya adalah tersedianya bibit sapi potong unggul yang bersertifikat sesuai kebutuhan masyarakat :dengan indikator kinerja jumlah populasi bibit sapi potong 1.000 ekor, kelahiran sapi potong 300 ekor, jumlah produksi bibit sapi potong 108 ekor, jumlah distribusi bibit sapi potong 75 ekor, pembinaan kelompok 31 kelompok, Sinkronisasi berahi 57.500 ekor, pengembangan HPT 78 Ha, jumlah produksi bibit HPT 1.500.000 stek/pols
Hasil Kinerja  BPTUHPT Padang Mengatas   Selama tahun anggaran 2015
Hasil kinerja BPTUHPT Padang Mengatas adalah jumlah populasi +1131 ekor (113,10%), kelahiran 311 ekor (103,67%), produksibibit 149 ekor (137,96%), distribusi 149 ekor (197,67%) pembinaan kelompok 45 kelompok (145,16%), Sinkronisasi berahi 36.873 ekor (64,12%), pengembangan HPT 90 Ha (115,38%), jumlah produksi bibit HPT 2.000.000 stek/pols (133,33%) dan dukungan manajemendan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH 1 Dokumen(100%)

PERMASALAHAN SDM DI PAPUA :

Permasalahan yang selalu dilontarkan setiap akan melaksanakan suatu Pilot Project di Papua adalah Soal Sumber Daya Manusia. Solusinya adalah pada tahun pertama, dikirimkan 50 0rang Papua asli untuk belajar selama 6 Bulan di Lokasi Peternakan Padang Mangatas, Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat ini. Mereka di Training sekaligus Praktek sampai benar-benar mahir dan ahli dalam mengembangkan usaha

Berdasarkan contoh keberhasilan Provinsi Sumatera Barat dalam hal menerapkan Enterprenial Governtmen, telah berhasil mengembangkan suatu usaha Peternakan sapi yang terbesar di Indonesia sekaligus dapat memberdayakan kerlompok-kelompok masyarakat peternak sapi disekitar wilayah peternakan itu. Kami mengusulkan pada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat membuat suatu Kajian Peternakan Sapi Potong yang jumlahnya 10 kali lipat ( 11.000 ekor sapi ) dari jumlah jumlah sapi yang diternakan di Padang Mangatas Provinsi Sumatera Barat. Dana- dana Otsus Papua yang ada harus benar-benar dioptimalkan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat asli Papua. Jika perlu dalam pembuatan peternakan sapi Papua ini, diadakan semaca KONSORSIUM dengan Pemerintah daerah/Kota. Khususnya Pemerintah Daerah yang kurang Optimal dalam menggunakan Dana Otus yang telah diberikan sebesar 80% tersebut.

untuk tahap awal, Program khusus ini dibatasi dalam Usaha Kecil/ Kerajinan dan Pertanian, Perkebunan, Peternakan terpadu. Program ini dilaksanakan baik dari dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Daerah.

Mereka (orang asli Papua) harus difasilitasi dengan peraturan, bidang usaha yang harus mereka jalankan, dana operasional selama program kegiatan, dan pendampingan berkelanjutan sehingga mampu menjadi pengusaha yang benar-benar bisa mandiri di bidang itu. Meskipun lambat, tetapi satu saat mereka akan memahami pola dan karakter sebagai pengusaha. Usaha itu harus dijadikan sumber hidup dan pusat kegiatan sehari-hari.

Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Papua.

Presiden Jokowi telah mematok di Tahun 2018, Laju pertumbuhan ekonomi Papua juga dipatok mencapai 6,81 persen dengan tingkat kemiskinan ditekan hingga 25,85 persen dan tingkat pengangguran terbuka hanya sekitar 3,6 persen.

Sejumlah sektor penggerak perekonomian yang diharapkan menopang target ini, antara lain sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, hingga perdagangan besar dan eceran. Sebagai informasi, perekonomian Papua tumbuh 3,36 persen pada kuartal I 2017 kalau dibanding kuartal I 2016 lalu. Pertumbuhan yang terjadi pada kuartal I masih tergolong cukup rendah dikarenakan rendahnya pertumbuhan pada kontributor utama, seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian (28,59 persen). Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut, pertumbuhan ekonomi Papua 9,26 persen dan melebihi pertumbuhan nasional tidak menyeluruh di kota dan kabupaten.

“Pemerataan tidak terjadi, sebagian besar tak terjadi pertumbuhan yang baik, dan kita dorong terus tumbuh menyeluruh di Papua, harus ada pemerataan di dalamnya,” ( Lukas Enembe ).

Diakui oleh Gubernur, pertumbuhan ekonomi Papua tak terlepas dari dominasi bidang pertambangan. Karena itu ia berharap selain dua perusahaan raksasa seperti gas bumi dan emas, ada investor lain yang membawa dampak pertumbuhan perekonomian Papua ke depan.

“Investor memberikan pertumbuhan ekonomi Papua dan kita lihat selain dua itu ada perkebunan kelapa sawit yang juga menorehkan investasi dan tenaga kerja yang banyak direkrut, kita harap ini juga memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi Papua ke depan,” ( Lukas Enembe )

Diakuinya, faktor keamanan dan politik 2016 juga mempengaruhi perekonomian Papua. Ia berharap stabilitas keamanan dan politik terjaga sehingga ekonomi akan tetap dan terus tumbuh.

“Masalahnya, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi itu hanya disumbang bidang pertambangan dan hanya di wilayah Mimika bukan di daerah lainnya yang belum mendapatkan distribusi mendapatkan, ini memang harus dilakukan pemerataan,” ( LUKAS ENEMBE )

” Provinsi Papua agar tak bergantung dari pertambangan saja, salah satunya bekerjasama dengan pemerintah daerah di lima wilayah adat untuk mengembangkan usaha bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri lainnya, yang memiliki komoditi unggulan tersendiri ” ( Joko Supratikno, Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua )

Government Entrepreneur merupakan salah satu usulan solusi yaitu satu bentuk konsep dan Strategi penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah atau Negara. Aktivitasnya dapat berupa dengan mewujudkan suatu usaha pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan ataupun peternakan yang dikelola secara bersama antara Pemerintah Provinsi dan Masyarakat.

Contohnya pertumbuhan ekonomi sejumlah negara maju seperti Jepang, USA, Korea Selatan,  China, Israel, dan Singapura tidak dapat dipisahkan dari peranan entrepreneurnya (Ernst & Young, 2011;). Hal ini terkait dengan apa yang disebut dengan TEA, (Total Entrepreneurial Activity)   , yakni suatu Indikator pertumbuhan entrepreneurship. Beberapa negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti China, Denmark, Korea Selatan, USA, Israel, dan Singapura mampu mencapai TEA yang optimal.

Dua negara yang disebutkan terakhir, yakni Israel dan Singapura adalah dua contoh negara yang pembangunannya sangat ditentukan oleh peranan entrepreneur karena dalam keadaan ketiadaan atau rendahnya sumberdaya alam, keduanya menunjukkan keperkasaan ekonominya oleh karena peranan yang genting yang dimainkan oleh para entrepreneur mereka. Sebaliknya, Nigeria terancam menjadi salah satu negara yang miskin di dunia karena tidak memiliki kelas entrepreneur yang berkualitas dalam meningkatkan pembangunan ekonomi (Obisi dan Anyim, 2012). Untuk mencapai negara/daerah berpendapatan tinggi, Pemerintah Daerah harus melakukan transformasi struktural dari sistem ekonominya yang berbasis produksi primer ke industri sekunder (manufaktur) hingga industri tersier.

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan, melalui pengembangan daya saing entrepreneur dapat dilakukan melalui kebijakan wilayah. Dimana, daerah melalui kebijakannya dapat merupakan faktor pemicu tumbuh dan berkembangnya entrepreneurship. Sebagai contoh adalah kebijakan yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Provinsi  di  Negara India yang memfasilitasi tumbuhnya UKM baru melalui penyederhanaan registrasi bagi UKM baru dengan prosedur yang lebih sederhana /simple. Strategi pembangunan Daerah melalui  berbasis konsep entrepreneurship, seperti pengalaman negara-negara maju, akan sangat menunjang pembangunan dan perekonomian daerah. Tentu hal ini akan sangat berkaitan dengan aktivitas entrepreneurial dalam inovasi untuk meningkatkan daya saing regional Papua.

Konsep kewirausahaan pada organisasi publik sangat penting untuk dimasukkan dalam pola pikir aparatur-aparatur penyelenggara daerah di Era Otsus di Papua ini.

Artinya hal terpenting adalah merubah orientasi aparatur organisasi publik agar lebih antisipatif, kraeatif, inovatif, dan mampu menangkap peluang dan segera membuat terobosan Program yang PRO RAKYAT ASLI PAPUA, PRO JOB dan PRO BENEFIT, serta PRO INVESTASI.
Agar, ketika Otsus Berakhir…..uang yang diberikan untuk Papua oleh Pemerintah Pusat tidak habis begitu saja.

Orientasi semacam inilah yang dimiliki oleh seorang wirausaha (entrepreneur). Semangat kewirausahaan atau entrepreneurial government pada organisasi publik merupakan konsep yang sangat tepat dalam rangka pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan produktivitas dan efiktivitas.

Tulisan ini berusaha memaparkan bagaimana perkembangan dan implementasi entrepreneurial government serta beberapa pemikiran strategi terkait dengan masalah tersebut berdasarkan kajian teoritis dan empiris dengan harapan di Papua dapat tercipta suatu Program Usaha Bidang Peternakan/Perkebunan/Pertanian/Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama sama dengan Masyarakat Asli Papua.

Pengertian tentang semangat kewirausahaan banyak diberikan oleh para pakar. Demikian halnya dengan ciri-cirinya. Istilah wirausaha (entrepreneur) mula-mula dipergunakan oleh J.B sekitar tahun 1800-an, yang diartikan sebagai memindahkan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktifitas rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dengan hasil yang lebih besar.

Jadi yang dimaksud dengan pemerintah wirausaha adalah lembaga sektor pemerintah yang mempunyai kebiasaan bertindak seperti ini-yang tetap menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efisien dan efektivitas. Pada organisasi publik konsep kewirausahaan harus dimasukkan dalam pola pikir aparatur-aparatur penyelenggara negara. Artinya hal terpenting adalah merubah orientasi aparatur organisasi publik agar lebih antisipatif, kraeatif, inovatif, dan mampu menangkap peluang.

Orientasi semacam inilah yang dimiliki oleh seorang wirausaha (entrepreneur). Pemikiran menarik dari Osborne dan Gaebler (1992), agar kinerja organisasi pemerintah daerah dapat optimal dalam pengelolaan sumber dayanya, maka ia harus mengikuti prinsip-prinsip yang dianut organisasi bisnis.

Untuk itu organisasi pemerintah harus mempunyai semangat atau jiwa entrepreneurial (semangat kewirausahaan) seperti yang dimiliki organisasi bisnis. Semangat entrepreneurial disini dapat diartikan sebagai usaha dalam pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan produktivitas dan efiktivitas.

Namun demikian harus disadari bahwa meskipun organisasi pemerintah menganut prinsip-prinsip organisasi bisnis, ia tidak bekerja berdasarkan profit oriented. Dengan demikian di implementasikannya semangat kewirausahaan pada organisasi sektor publik diharapkan aparatur pemerintah (Pemda) mampu mengembangkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Berikut kajian secara teoritis dan empiris tentang implementasi entrepreneurial government.
Entrepreneurial Government (Pemerintahan Bergaya Wirausaha) Kewirausahaan dikenal sebagai suatu proses penciptaan nilai dengan menggunakan berbagai sumber daya tertentu untuk mengeksploitasi peluang (Lupiyoadi,1999).

Konsep kewirausahaan telah mendapat perhatian yang sangat luas dan intensif dikalangan pakar akademis maupun dikalangan praktisi baik ekonomi, manajemen bisnis serta para pejabat yang bergerak disektor publik.

Kilas Balik tentang Otsus Papua.

Masalah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan otonomi khusus bagi Propinsi Papua menurut Tim Asistensi Otsus Papua (Sumule, 2002: 39-40) berawal dari belum berhasilnya pemerintah Jakarta memberikan Kesejahteraan, Kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinka. Malahan, sebagian di antara mereka masih hidup seperti di zaman batu.

Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap hak kesejahteraan rakyat papua masih juga belum diselsaikan secara adil dan bermartabat (lihat Maniagasi, 2001: 65). Keadaan ini telah mengakibatkan munculnya berbagai ketidakpuasan yang tersebar di seluruh tanah Papua dan diekspresikan dalam bermacam bentuk. Banyak diantara ekspresi-ekspresi tersebut dihadapi pemerintah pusat dengan cara-cara kekerasan bahkan tidak jarang menggunakan kekuatan militer secara berlebihan. Puncaknya adalah semakin banyaknya rakyat Papua ingin melepaskan diri dari NKRI sebagai suatu alternatif memperbaiki kesejahteraan.

Dilihat dari penetapan masalah dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001, seperti yang telah dipaparkan diatas. Maka sasaran kebijakan in tak jauh dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat papua dan keinginan rakyat Papua, yang antara lain adalah, peningkatan kesejahteraan rakyat papua, penghormatan terhadap hak-hak sipil dan hak asasi/dasar rakyat papua, kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, serta pembagian hasil alam yang adil bagi rakyat Papua.

Dengan demikian jelaslah bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan.

Secara garis besar terdapat 4 (empat) hal mendasar di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yakni:

  1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua
  2. Penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
  3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
  4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan bercirikan:
  1. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuan.
  2. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya.
  3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
  4. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Dari prinsip tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa secara ideal pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Tujuan Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Tawaran kebijakan otonomi khusus yang diberikan Jakarta terhadap tuntutan tinggi kemerdekaan teritorial (high call) yang didesakkan Papua dengan cepat menggelinding ke dalam agenda wakil rakyat hasil pemilu 1999. MPR dalam Tap-nya No. IV Tahun 1999 tentang GBHN menyatakan bahwa: ”Dalam rangka mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penerapan daerah Propinsi Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-Undang”.

Dari substansi, Tap MPR No. IV Tahun 1999 tentang GBHN, seperti yang dipaparkan diatas, dapat ditarik benang merah bahwa, tujuan dari kebijakan otonomi khusus Papua adalah untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat Papua agar dapat melaksanakan sendiri Pemerintahan Daerahnya. Serta untuk lebih menghargai kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, dan juga mensejahterakan rakyat Papua.

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Provinsi Papua merupakan refleksi dari pendekatan desentralisasi yang “asymetric“. Artinya kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Provinsi tersebut tidaklah simetris dengan desentralisasi di Provinsi lainnya di Indonesia. Pendekatan tersebut banyak dilakukan di berbagai negara di dunia, bahkan dalam skala yang lebih besar seperti Monaco di Perancis, Roma di Italia, Kurdi di Irak, Skotlandia dan Irlandia Utara di Inggris dan lain-lain. Pendekatan asymetric dilakukan untuk mengakomodasikan perbedaan yang tajam yang terjadi di daerah-daerah khusus tersebut dengan yang berlaku umum di bagian lain dari negara yang bersangkutan. Dengan penerapan kebijakan tersebut kekhususan daerah dapat diakomodasikan tanpa harus menciptakan separatisme dalam bentuk pemisahan diri dari negara induknya.

Dengan demikian pendekatan desentralisasi di Provinsi Papua pada hakekatnya tetap dimaksudkan untuk mencapai tujuan pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah itu sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Musa’ad dkk (2000) bahwa tujuan otonomi Daerah dan desentralisasi dibedakan berdasarkan 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari sudut pandang Pemerintah Pusat, sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan otonomi Daerah dan Desentralisasi, yaitu: (i) pendidikan politik; (ii) pelatihan kepemimpinan; (iii) menciptakan stabilitas politik; serta (iv) mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di Daerah. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah, tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

  1. Kebijakan otonomi Daerah dan Desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality. Maksudnya melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat Daerah (lokal).
  2. Kebijakan otonomi Daerah dan Desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai local accountability. Maksudnya, melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan ada tuntutan kewajiban untuk memberikan pertangungjawaban atau menjawab dan menerangkan berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh seorang Kepala Daerah maupun lembaga daerah kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertangungjawaban, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di Daerah.
  3. Kebijakan otonomi Daerah dan Desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai local responsiveness. Maksudnya melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah Daerah diharapkan akan tanggap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan otonomi khusus Propinsi Papua adalah rangkaIn kegiatan penyusunan usulan-usulan kegiatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Propinsi Papua. Sebagaimana yang diungkapkan Dunn (2003: 26), Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang kebijakan yang baru. Masalah utama pemerintahan Propinsi Papua bukanlah terletak pada kurangnya jumlah Propinsi. Terbukti dari gagalnya jalan pemecahan lewat UU No. 45 Tahun 1999 yang memekarkan Propinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timr.

Masalah pokoknya adalah tidak adanya ruang bagi rakyat papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, tidak adanya kebebasan bagi rakyat papua untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alamnya untuk kemakmuran rakyat, dan tidak adanya kebebasan untuk memutuskan sendiri strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi dan kebudayaan orang Papua (lihat Sumule, 2002 : 41). Hal ini disebabkan karena kebijakan orde lama dan orde baru cenderung sangat bersifat sangat sentralistik. Untuk itulah perlu dirumuskan kebijakan otonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Papua. Otonomi tersebut disebut otonomi khusus.

Karena kekhususannya itu kebijakan bagi otonomi Propinsi Papua perlu dibedakan dengan propinsi-propinsi lainnya. Ada hal – hal mendasar yang berlaku di papua saja, atau sebaliknya ada pula hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia namun tidak bisa diterapkan di Papua. Karena yang tahu persis tentang kekhususan itu adalah orang papua, maka perumusan kebijakan otonomui khusus papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh TAP MPR No. IV Tahun 2000.

Pengesahan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Bila ditilik dari segi isi, cukup banyak hal-hal krusial dalam RUU versi Papua diakomodasi dalam UU No.21 Tahun 2001. misalnya, soal nama Papua, bendera dan lagu, bentuk pemerintahan distrik dan kampung, Lembaga MPR dengan kewenangan yang besar, sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih besar, sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih besar, peralihan adat, tambahan jumlah anggota DPRD, Kepolisian Daerah, dan kewenangan – kewenangan khusus di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kesehatan, kependudukan dan sosial. Pendek kata, UU ini cukup memperhatikan aspirasi masyarakat Papua, dan memasukkan unsur budaya lokal. Kehadiran UU ini merupakan langkah pertama untuk mengatasi masalah-masalah di Papua. Judul yang ditetapkan untuk UU No.21 Tahun 2001 adalah Otonomi Khusus Papua. Dalamketentuan umum UU ini dijelaskan bahwa arti otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Agar bisa dipahami lebih baik, berikut ini dikemukakan secara sederhana isi dan pengimplementasian UU No. 21 Tahun 2001 yang memiliki tidak kurang dari 24 bab dan 79 pasal.

  1. a) Bendera dan Lagu (Pasal 2)

Propinsi Papua dapat memiliki bendera daerah dan lagu daerah sebagai simbol kultural tetapi tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

  1. b) Pembagian Daerah (Pasal 3)

Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah distrik, dan distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.

  1. c) Kewenangan Daerah (Pasal 4)

Propinsi Papua mendapat Kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang meliputi kewenangan di bidang perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sosial. Selain itu, semua perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah hanya terkait dengan kepentingan Propinsi Papua, dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan guberNur. Propinsi Papua juga dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri.

  1. d) Lembaga MRP (Pasal 5, 19 – 25)

MRP merupakan representasi kultural orang asli papua yang meiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang papua, dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

  1. e) Lembaga Legeslatif (Pasal 6 – 10)

DPRP adalah pemegang kekuasaan legIslatif yang jumlah anggotanya 1 ¼ kali dari jumlah yang ditetapkan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya DPRP bekerja sama dengan MRP.

  1. f) Badan Eksekutif (Pasal 11 – 18)

Gubernur adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil gubernur. Syarat utama untuk dipilh menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli papua. Gubernur dan wakil Gubernur bertanggung jawab kepada DPRP. Dalam posisinya sebagai wakil pemerintah, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

  1. g) Partai Politik (Pasal 28)

Penduduk Propinsi Papua dapat membentuk partai politik, rekruitmen politik oleh partai politik di propinsi papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua. Partai politik wajib memeinta pertimbangan NRP dalam melakukan seleksi rekruitmen politik partainya.

  1. h) Keuangan (Pasal 33 – 37)

Pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% dibagi kepada Propinsi Papua. Untuk hasil pertambangan minyak bumi jatah Papua dinaikkan 15% menjadi 70%, dan pertambangan gas alam dari 30% menjadi 70% yang berlaku selama 25 Tahun. Tetapi mulai tahun ke 26 porsi Papua tersebut diturunkan menjadi 50% baik untuk pertambangan minyak bumi maupun pertambangan gas alam , atau sama besar dengan porsi pemerintah pusat. Sedangkan pembagian antara propinsi dengan kabupaten / kota diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal. Penggunaan dana tersebut sekurang-kurangnya 30%d dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan, dan perbaikan gizi. Pemrintah Propinsi dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan Perusahaan swasta yang berdomisili di propinsi Papua.

  1. i) Hak Asasi Manusia (Pasal 45 – 47)

Dalam rangka penegakan HAM, pemerintah membentuk perwakilan komnas HAM, pengadilan HAM, dan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Propinsi Papua.

  1. j) Kepolisian Daerah (Pasal 48 – Pasal 49)

Dalam melaksanakan kebijakan mengenai keamanan, Polda di Propinsi Papua berkoordinasi dengan Gubernur yang mencakup aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tugas ketertiban dan ketentraman msyarakat itu diatur dengan Perdasi, termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan Kapolda kepada Gubernur. Begitu pula pengangkatan Kapolda dilakukan dengan persetujuan Gubernur. Sedangkan untuk pemberhentiannya, dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat memberi pertimbangan kepada Kapolri. Disamping itu, seleksi pendidikan dasar dan pelatihan umum, serta penempatan polisi wajib memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat –istiadat yang berlaku di Propinsi Papua.

  1. k) Kekuasaan Peradilan (Pasal 50 – 52)

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Badan Peradilan. Di samping kekuasan kahakiman itu, diakui adanya peradilan adat sebagai peradilan perdamian yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadilli sengketa perdata atas perkara pidana diantara warga masyarakat hukum adat. Tetapi, pengadilan adat tersebut tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurangan, dan pihak yang berkeberatan terhadap putusan atau peradilan adat berhak meminta pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan untuk memeriksa dan mangadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat Papua Terhadap UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Papua

Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara benar, jelas, dan tegas sejak awal karena telah terbentuk berbagai pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di kalangan rakyat Papua. Pengalaman pahit yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, yang juga memperlakukan daerah Papua sebagai suatu daerah otonomi, telah membuat rakyat Papua sudah tidak percaya lagi terhadap Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Pemerintah RI.

Yang lebih ironis lagi adalah bahwa pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di Papua juga terjadi di kalangan pejabat pemerintah dan anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Hal-hal tersebut adalah beberapa di antara hambatan-hambatan untuk menyosialisasikan UU tentang Otonomi Khusus di Papua.

Istilah Otonomi Khusus terdiri dari dua kata yaitu kata “otonomi” dan “khusus.” Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional.

Demikian juga kebebasan dan kearifan untuk menentukan kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-kekhususan yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua.

Masalah saling tidak percaya (distrust) merupakan salah satu penyebab yang krusial dalam pemahaman masyarakat akan UU Otonomi khusus bagi Papua tersebut. Segala penderitaan yang dialami oleh masyarakat Papua, pelanggaran HAM, pembunuhan, penindasan, intimidasi, ketidakadilan, dan diskriminasi telah membawa sebagian masyarakat Papua kepada suatu kekecewaan yang sangat dalam. Kekecewaan demi kekecewaan telah membawa mereka untuk tidak percaya lagi kepada NKRI. Mereka tidak percaya bahwa masih ada ruang bagi perbaikan dan karena itu mereka memilih alternatif untuk berpisah dari NKRI.

Pengalaman pahit yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang juga memberikan otonomi kepada Provinsi Papua, telah membuat sebagian rakyat Papua sudah tidak percaya lagi terhadap Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh pemerintah RI. Mereka beranggapan bahwa untuk keluar dari penderitaan seperti itu, adalah hak mereka untuk menentukan nasib masa depannya sendiri.

Implementasi UU No.21 Tahun 2001

Undang- undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur – secara filosofis UU Otsus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia serta juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar Orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan NKRI hak-hak dasar mereka terabaikan dan termarginalkan. Singkatnya kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.

Akan tetapi Perjalanan Otsus hingga kini tahun 2017 akhir belum berjalan optimal, sekelumit permasalahan menghinggapi perjalanannya diantaranya distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, inkonsistensi pemerintah Pusat dan Pemda Papua hingga konflik kepentingan dan kekuasaan inter-elit lokal di Papua, akibatnya masyarakat Papua sudah tidak memiliki trust akan kebijakan ini, yang sedari awal telah digembor-gemborkan oleh berbagai pihak sebagai “senjata pamungkas” menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di Tanah Papua. Berikut ini beberapa catatan kilas – balik permasalahan yang mengemuka dalam implementasi Otsus di Papua.

  • Konflik pemekaran Propinsi Irian Jaya Barat; Penerbitan Inpres Nomor 1/2003

Pada tanggal 27 Januari 2003 Presiden Megawati Soekarino Putri mengeluarkan Inpres No 1 Tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yaitu pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Penerbitan Inpres ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan baik itu di Papua maupun di tingkat nasional. Terlebih lagi Abraham Otururi bersama dengan beberapa pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari mendeklarasikan terbentuknya propinsi Irian Jaya Barat pada tanggal 5 Februari 2003. sedangkan deklarasi pembentukan Irian Jaya tengah pada bulan Agustus tahun 2003 di Kabupaten Mimika akhirnya dibatalkan karena implikasi deklarasi tersebut terjadinya konflik berdarah antar kelompok pro dan kontra pemekaran. Berbagai kelompok yang ada di Papua dan di tingkat nasional menanggapinya dengan berbagai argumentasi yang beragam, Kelompok yang pro pemekaran berpendapat bahwa pemekaran propinsi -propinsi melalui Inpres Nomor 1/2003 dianggap terobosan dan cara jitu untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dengan demikian akan meningkatkan kesejahteran dan keadilan bagi masyarakat Papua Tetapi bagi yang kontra berpendapat bahwa penerbitan Inpres Nomor 1/2003 melecehkan UU No 21/200 tentang otonomi Khusus Papua karena di dalam UU No 21/2001 pasal 76 menyebutkan bahwa untuk membentuk propinsi baru terlebih dahulu harus diperoleh persetujuan dari MRP dan DPRP, padahal MRP pada saat itu belum terbentuk karena Pemerintah pusat belum mengeluarkan Peraturan pemerintah, walaupun pemerintah Propinsi Papua sudah memasukkan Draft PP tersebut kepada pemerintah Pusat sejak Bulan Juli 2002 (lihat Kompas, 29 Agustus 2003) .

Konflik inter elit lokal Papua (Pemda IJB vs Pemda Papua) dan elit Jakarta berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan judicial revieuw masing-masing pihak mempertahankan argumentasinya. Akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU No 45/1999 batal demi hukum dan secara implisit mengakui keberadaan Propinsi Irian Jaya Barat. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi inipun mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan terutama dari elit Propinsi Papua yaitu DPRD dan Pemda Propinsi Papua karena dianggap justru keputusan ini tidak menyelesaikan persoalan dan bersifat ambivalen. Terakhir Majelis Rakyat Papua membentuk sebuah Tim kosultasi Publik dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban Publik Irian Jaya Barat tentang setuju atau tidak pemekaran Propinsi Papua. Tim konsltasi Publik inipun mendapat reaksi yang cukup keras dari kalangan di Irian Jaya Barat. Mereka menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh MRP telah memasuki “wilayah haram”. Tudingan ini semakin kuat manakala MRP dalam konsultasi publiknya keluar dari kesepakatan. Di mana telah disepakati bahwa dalam melakukan konsultasi Publik, MRP harus didampingi pihak Irian Jaya Barat (Yuwono, 2007: 4).

Tak mau ketinggalan Pihak Irian Jaya Barat melalui DPRD Propinsi Irian Jaya Barat juga melakukan konsultasi Publik dan hasilnya sudah jelas bahwa masyarakat Irian Jaya Barat mendukung pemekaran. Di sisi lain hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP di Propinsi Irian Jaya Barat menghasilkan keputusan yaitu (1) Pemekaran Propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi baru seperti propinsi Irian Jaya Barat atau dengan nama lainnya belum saatnya dilakukan; (2) Pemekaran Propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi baru seperti propinsi Irian Jaya Barat atau dengan nama lainnya dilakukan berdasarkan pasal 76 UU No 21/2001.

Selanjutnya masih Berkaitan dengan Pemekaran Propinsi Irian Jaya Barat, hasil ketetapan yang dilakukan oleh DPRP Propinsi Papua adalah (1) Pemekaran Propinsi Papua menjadi Propinsi IJB atau nama lain belum saatnya dilakukan dan apabila pemekaran dilakukan di Propinsi Papua harus berdasarkan pasal 76 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua; (2) Apabila Pemerintah Pusat tetap melaksanakan pemekaran Propinsi IJB atau nama lain diluar ketentuan pasal 76 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Maka DPRP atas nama rakyat Papua akan mengelar rapat paripurna untuk mengembalikan UU RI No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Yuwono, 2007: 5).

  • Lambatnya Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua

Secara Filosofis Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua memuat sejumlah pengakuan dan komitmen. Salah satu bentuk pengakuan dan komitmen tersebut adalah memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.

Sebagai langkah untuk mengimplementasikan komitemen tersebut maka di perlukan untuk membentuk sebuah institusi yang merupakan wadah partispasi politik dan representasi kultural orang asli Papua yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal ini dipertegas di dalam Pasal 5 UU No 21/2001 ayat 2 disebutkan: “dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Propinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan repersentasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama “.

Seiring dengan perkembangannya sejak Pemerintah Propinsi Papua memasukkan Draft PP tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Tahun 2002, implementasi pembentukan Majelis Rakyat Papua baru dilaksanakan pada Bulan November 2005 padahal berdasarkan aturan yang ada lembaga ini harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah UU Otsus diberlakukan, salah satu alasan kekhawatiran dari pemerintah Pusat lebih bersifat politis dengan mengatakan bahwa lembaga ini “superbody” sehingga perlu ditinjau kembali selain itu di khawatirkan MRP menjadi basis politik bagi orang asli Papua yang akan mengancam disintegrasi dan keutuhan NKRI.

Menyadari akan semakin banyaknya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat jika Majelis Rakyat Papua belum dibentuk dan juga sesuai dengan janji presiden SBY pada saat melakukan kampanye Pilpres di Papua bahwa apabila kelak ia terpilih maka akan menjalankan Otsus Papua secara komprehensif maka pada tanggal 26 Desember 2004, Presiden SBY memberikan kado Natal Bagi Masyarakat Papua berupa Penyerahan simbolis PP No 54 Tahun 2004 kepada pemerintah Propinsi Papua (Institute for Local Development, 2005: 612).

Meskipun proses pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) menuai pro-kontra diberbagai kalangan karena dinilai proses rekruitmen anggota MRP tidak mencerminkan asas demokrasi dan keterwakilan dari unsur masyarakat di Papua selain itu proses rekruitmen anggota MRP di duga hanyalah untuk kepentingan politik segelintir elit lokal Papua menjelang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemerintah Propinsi Papua dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Propinsi tetap melakukan proses pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten yang ada di Propinsi Papua, dan akhirnya pada Bulan November 2005 Mendagri M. Ma’ruf melantik secara resmi 42 orang anggota MRP yang mewakili tiga unsur/komponen masyarakat di Papua yaitu Unsur agama, adat dan perempuan.

UU Otonomi Khusus Papua yang disahkan setelah UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam oleh sejumlah kalangan memang dipandang terlalu “radikal”. Rakyat Papua dimungkinkan memiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan perwakilan dari eksponen masyarakat adat di Papua.
MRP bukan merupakan bentuk “MPR mini” di Papua karena lembaga ini lebih menekankan pada pemberian pertimbangan pada penyelenggara pemerintahan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan rakyat asli Papua. Konsep MRP ini tampaknya tidak dipahami betul oleh Pemerintah Pusat. Barnabas mengatakan salah satu penyebab belum mulusnya pemberlakuan UU Otonomi Khusus Papua merupakan merupakan bentuk ketakutan pemerintah pusat pada bayangannya sendiri. Ia menyebut MRP yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Pemerintah Pusat (Sinar Harapan, 3 Mei 2003) .

Kekhawatiran Pusat terhadap terbentuknya MRP sebenarnya tidak beralasan sama sekali. Sekalipun UU Otonomi Khusus Papua memungkinkan terbentuknya MRP, pemerintah masih memiliki intervensi yang sangat kuat melalui Peraturan Pemerintah yang harus dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari UU Otonomi Khusus. Untuk menyusun keanggotaan MRP pun tangan Pusat masih sangat kuat melalui PP tersebut. Dominasi peran Pusat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua bukan hanya terlihat dalam pembentukan MRP.

Kalau meneliti pasal demi pasal UU Otonomi Khusus Papua, senantiasa dilengkapi dengan satu ayat yang menyebut perlunya dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dari pasal dan ayat yang dimaksud. Jadi, bisa dipahami kalau pelaksanaan Otonomi Khusus Papua akan memakan banyak waktu karena untuk setiap ketentuan, harus ada PP yang dikeluarkan.

Di sinilah sebenarnya peran pemerintah bisa dimaksimalkan.
Dalam hal MRP, misalnya, terlalu berlebihan kalau Pusat mengkhawatirkan terbentuknya lembaga tersebut. UU Otonomi Khusus menyebut MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Jadi, MRP bukan representasi politik, melainkan representasi kultural rakyat Papua yang memang memiliki kekhasan.Soal kekhawatiran bahwa UU Otonomi Khusus Papua merupakan cikal bakal kemerdekaan Papua juga tidak tepat karena kewajiban pertama MRP seperti tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) disebutkan bahwa MRP berkewajiban mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua.
Kalau Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan rakyat Papua, implementasi UU Otonomi Khusus Papua merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. UU ini padahal disusun melibatkan segenap komponen bangsa, yaitu DPR, Pemerintah diwakili Departemen Dalam Negeri, dan perwakilan masyarakat Papua.

  • Minimnya Aturan Pelaksanaan Dalam Bentuk PERDASI dan PERDASUS

Dalam kurun waktu Implementasi UU Otsus bagi Propinsi Papua khususnya penyusunan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasi dan Perdasus belum berjalan optimal padahal untuk mengejawantahkan UU No 21 Tahun 2001 diperlukan adanya perdasi dan Perdasus sebagai instrumen operasionalisasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan penegakan hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini dipertegas dalam pasal 75 UU No 21/2001 bahwa “peraturan pelaksanaan yang dimaksud dalam Undang-undang Otonomi Khusus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak di undangkan”.

Lambatnya penyusunan Perdasi dan Perdasus melahirkan sejumlah persoalan salah satunya antara lain masih belum jelasnya koordinasi diantara tiga pelaksana Otsus: DPRP, MRP dan Pemda Propinsi Papua, selain itu didalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua di sebutkan bahwa ada 4 bidang yang menjadi prioritas pembangunan di Papua yaitu Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Dari 4 (empat) bidang tersebut Perdasi pendidikan, kesehatan, Perdasi tentang tata cara pemilihan anggota MRP dan Perdasus pengelolaan dan pembagian dana Otsus yang baru saja disahkan di DPRP. belum lagi sejumlah aspek lain yang tersirat dan termaktub dalam UU tersebut yang membutuhkan Perdasi dan Perdasus tertentu. Jika proses penyusunan Perdasi dan Perdasus tidak dikerjakan secara serius maka bisa dipastikan peluang untuk menjadikan Otsus sebagai “tuan” di tanah sendiri bagi orang asli Papua tidak akan menjadi sebuah kenyataan karena Perdasi dan perdasus merupakan gambaran atau ekspresi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat asli Papua., disisi lain keunikan UU Otsus Papua adalah Proses pembangunan di Papua yang diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua cukup dalam bentuk Perdasi dan Perdasus tanpa harus membutuhkan Peraturan Pemerintah Pusat.

Pada sisi yang lain, dari pihak pemerintah pusat, ada kalangan atau pejabat tertentu yang curiga atau khawatir bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus akan lebih mendorong perjuangan rakyat Papua untuk merdeka (dalam arti memisahkan diri dari NKRI). Lebih ironis lagi bahwa sejumlah pejabat orang asli Papua yang selama ini justru berperan sebagai penengah, juga dicurigai tanpa bukti dan data yang akurat (Suara Pembaruan, 9 september 2003).

Dengan demikian, salah satu masalah utama dalam implementasi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus di Papua adalah masalah saling tidak percaya antara satu sama lain. Sangat lambannya proses penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan (PP, Perdasi, Perdasus). Hingga Juni 2003, sudah lebih dari satu setengah tahun sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, belum ada satupun peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah, Perdasi, dan Perdasus) yang ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Salah satu penyebab utama dari kelambatan tersebut adalah bahwa Tim Inti yang terdiri dari para intelektual Papua yang menyusun Konsep Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilibatkan secara utuh dan penuh dalam penyusunan draft rancangan peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut. Tanpa keterlibatan Tim Inti (Tim Asistensi) tersebut tidak saja menyebabkan proses itu menjadi lambat, tetapi bisa terjadi missing link antara nilai-nilai dasar dan norma-norma dasar yang diatur dalam undang-undang tersebut untuk kemudian diterjemahkan/dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya.

  • Konflik inter-elit Lokal; tidak berfumgsinya penyelenggaraan Pemerintahan di beberapa Daerah di Papua

Sebagaimana tersirat di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus sangat tergantung sejauh mana tata pemerintahan yang baik (good governance) berjalan dengan efektif dan efisien dalam kerangka melayani kepentingan publik yang lebih adil, demokratis dan acountabilty.

Uraian tersebut diatas adalah upaya merespon sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaran Pemerintahan di Papua yang selama kurun waktu 5 (lima) Tahun pelaksanaan Otsus dirasakan kurang berjalan optimal baik dalam aspek Distribusi dana Otsus, pelayanan Publik, koordinasi dan kompetensi institusi Pemerintahan lokal hingga tidak berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan di beberapa daerah. intinya bahwa akumulasi sejumlah persoalan diatas tidak terlepas adanya berbagai kepentingan politik dari segelintir elit pusat dan daerah (lokal) yang pada gilirannya berujung terjadinya konflik kepentingan inter – elit lokal.

Berkaitan dengan konflik inter-elit lokal di Papua terdapat sejumlah peristiwa yang mewarnai peta interaksi elit lokal tersebut, diantaranya: Pasca hasil Pemilu Tahun 2004 d Kabupaten Mimika melahirkan 2 (dua) keputusan tentang pengesahan anggota DPRD Kabupaten Mimika yang terpilih hasil dari proses Pemilu anggota Legislatif, yaitu keputusan versi KPUD Propinsi Papua dan keputusan versi Bupati Mimika. Gubernur Propinsi Papua pada saat itu (Alm) J. P Solossa berpegang pada hasil keputusan KPUD Propinsi Papua. Meskipun Persoalan ini telah dibawa kedalam proses hukum yang akhirrnya dimenangkan oleh KPUD Propinsi Papua tetap tidak bisa menyelesaikaan persoalan. Di sisi lain Pemerintah Pusat menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Pemda Propinsi Papua. Implikasinya selama kurang lebih 2 (dua) tahun DPRD Kabupaten Mimika mengalami ke-vakuman atau tidak melakukan aktivitas sama sekali. Berbagai solusi dan pendekatan persuasif dilakukan oleh berbagai pihak agar persoalan ini harus secepat mungkin di selesaikan dengan melakukan dialog/komunikasi intensif. Gubernur Papua Barnabas Suebu yang baru saja terpilih dari proses pilkada Papua berjanji dan mencoba untuk mengfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai dalam mengatasi ke-vakuman DPRD Kabupaten Mimika. Akhirnya pada Bulan Desember 2006 Gubernur propinsi Papua secara resmi melantik Anggota DPRD Kabupaten Mimika dan rencananya sekitar pada Bulan Februari tahun 2007 sudah ada Ketua dan Wakil ketua DPRD definitif (Http : www.fokerlsmpapua.org).

Semenjak Kabupaten Mappi dimekarkan pada Tahun 2004 melalui UU No 12 Tahun 2004, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati definitif mengalami penundaan berulang kali (Http : www.fokerlsmpapua.org). Dimana sebelumnya telah terjadi 2 (dua) kali pelantikan pejabat careteker Bupati. Tertundanya proses pelantikan Bupati dan wakil Bupati definitif karena adanya pihak calon Bupati dan wakil Bupati yang mengikuti proses pilkada Kabupaten Mappi pada Tahun 2005 merasa tidak puas atas hasil pemilihan tersebut. Sengketa atas hasil pilkada Kabupaten Mappi pun di bawa sampai kepada proses Hukum. Walaupun telah ada hasil keputusan hukum yang dimenangkan oleh salah satu pihak peserta calon Pilkada tetap saja tidak menuai hasil yang optimal untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Hingga pada akhirnya Gubernur Barnabas Suebu yang baru saja terpilih mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan mengundang kedua belah pihak dalam mencari solusi sebagai upaya dalam rangka mengefektifkan kembali proses penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Mappi yang kurang lebih 2 (dua) tahun selalu di landa kemelut Politik khususnya persoalan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Bahkan Tip O’Neil dalam Agustino (2005: 139) menyatakan bahwa ”all political is local” yang dapat dimaknai tumbuh dan berkembangya demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila ditingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi lokal tersebut tidak hanya terbentuk begitu saja dalam kehidupan di masyarakat, karena dalam penguatan demokrasi di aras lokal ini diperlukan segudang persyaratan, yang antara lain adalah dengan tatanan, intrumen dan konfigurasi keraifan serta kesantunan politik lebih dahulu terbentuk. Dengan melihat potensi konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mappi seperti yang telah dipaparkan diatas, dan juga dengan mempertimbangkan adat istiadat dan tingkat pendidikan masyarakat papua. Konflik dalam pilkada di papua sangat berpotensi kearah konflik yang bersifat primordial.

Konflik primordial sebagaimana yang diungkapkan Geertz (1998), bahwa konflik primordial yang dihubungkan dengan ikatan adat istiadat. Suatu komunitas dapat juga diikat berdasarkan persamaan kebiasaan dan norma-norma, dan adat istiadat yang dianut. Konflik primordial seperti ini akan semakin bertambah ”panas” apabila sudah bercampur dengan urusan politik, karena masyarakat sperti ini selalu memiliki loyalitas yang tinggi kepada pemimpinnya.

Kendala Dalam Implementasi dan dan Dampak dari Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Dari mengamati proses pelaksanaan otonomi khusus bagi propinsi Papua, dapat dikemukakan kendala-kendala yang telah mengganggu kelancaran jalannya implementasi UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Kendala tersebut berasal dari pihak pemerintah pusat, pihak pemerintah propinsi papua, dan pihak pendukung separatisme. Berikut ini dijelaskan bagaimana persisnya kendala itu masing-masing.

  1. a) Pihak Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab melaksanakan otonomi khusus Papua. Di tangan Pemerintah Pusat, tombol eksekusi kebijakan terletak, naik menyangkut penyiapan peraturan pelaksanaan maupun pengucuran anggaran. Tetapi tombol tersebut bisa saja tidak dipencet, karena pemerintah pusat tidak senang dengan kebijakan sesuai kewenangan dan kekuatan yang dimilikinya. Situasi probelematik seperti itu ternyata terjadi dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua.

Sangat terlambatnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) oleh pemerintah pusat, walaupun rancangannya telah diserahkan pemerintah Propinsi Papua sejak Juli 2002 (Lihat Institute for Local Development, 2005: 612). Padahal PP MRP itu merupakan PP kunci bagi pelaksanaan otonomi khusus Papua. Tanpa PP itu segenap proses pelaksanaan otonomi khusus akan terkendala, gubernur tidak akan bisa dipilih, Perdasus tidak akan dapat diterapkan, pembagian dana otonomi khusus tidak memiliki dasar hukum yang kuat, pemekaran propinsi tidak dapat dilakukan, dan yang paling penting hak-hak dasar orang asli Papua tidak akan terjamin. Persoalannya, lembaga MRP ini tidak sepenuh hati disetujui oleh pemerintah, karena dianggap lembaga superbody.Dalam draf RUU versi Depdagri sendiri tidak terdapat materi tentang MRP. Karena itu, Pemerintah Pusat berusaha menahannya, meskipun dalam pasal 72 ayat (1) UU No. 21 pemerintah wajib menyelsaikan PP tersebut selambat-lambatnya 1 bulan setelah usulan diterima dari pemerintah propinsi Papua. Namun sayangnya UU itu tidak mengatur lebih jauh jika pemerintah tidak mampu memenuhi jadwal waktu tersebut.

Diterbitkannya Indtruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2003 tanggal 27 januari 2003 yang memerintahkan dilakukannya percepatan pelaksanaan pemekaran Papua menjadi tiga propinsi, yaitu; Propinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, disamping Propinsi Irian Jaya sendiri. Instruksi Presiden ini didasarkan pada UU No.45 Tahun 1999 yang notabane telah ditolak rakyat Papua lewat keputusan DPRD Tk. I Irian Jaya No. 11 tanggal 16 oktober 1999. lagi pula, UU pembentukan kedua propinsi baru yang dikeluarkan 4 oktober 1999 itu merupakan produk pemerintahan Presiden B.J. Habibie bersama DPR hasil pemilu 1997 yang rendah kadar legimitasinya. Bahkan, Mahkamah Konstitusi lewat Keputusannya terhadap perkara nomor 1/PUU-I/2003 telah membatalkan Undang-undang No. 45 Tahun 1999 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (lihat Sidin, 2005: 64). Ditambah lagi, ketentuan Pasal 76 UU Otonomi Khusus telah menggariskan bahwa pemekaran Propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP. Kehadiran Inpres tersebut telah menimbulkan kontroversi, bahkan jatuhnya korban dikalangan masyarakat Papua. Penerbitan Inpres itu telah mengganggu jalannya implementasi UU No. 21 Tahun 2001.

Munculnya kasus-kasus diatas adalah dampak dari konflik dalam proses pembuatan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Didepaknya RUU yang diajukan Pemerintah Pusat dari DPR telah menimbulkan “kekecewaan” terhadap UU yang ditetapkan. Karena itu, ada kesan Pemerintah Pusat tampaknyaberusaha menahan implementasinya. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, proyek jalan tengah Otonomi Khusus Papua ini akan merana. Sehingga tidak salah bila tanggal 12 Agustus 2005 masyarakat Papua yang tergabung dalam forum Dewan Adat Papua mengembalikan Otonomi Khusus Kepada Pemerintah.

  1. b) Pihak Pemerintah Propinsi Papua

Kendala utama dari pihak Pemerintah Propinsi Papua, termasuk kelompok masyarakat pendukung otonomi khusus, bersumber dari perbedaan materi draf RUU yang mereka ajukan dengan UU yang telah ditetapkan. Cukup banyak usulan mereka yang ditolak atau dimodifikasi “Jakarta”. Umpamanya yang krusial tentang bendera dan lagu, kewenangan bidang keamanan dan peradilan tingkat pertama oleh tingkat banding, parlemen Papua yang terdiri atas dua kamar (MRP dan DPRP), parta politik lokal, sumber penerimaan dari seluruh pajak disetor ke kas daerah dan seluruhnya menjadi hak pemerintah propinsi sementara pemerintah pusat hanya diberi bagian setinggi-tingginya 20%, kompensasi bagi koraban/keluarga korban/ahli waris korban pelanggaran HAM sejak 1 Mei 1963, kepolisian daerah, larangan pemekaran wilayah propinsi papua, penyelenggaraan referendum jika selama lima tahun UU Otonomi Khusus papua tidak dapat dilaksanakan secara efektif, dan segala ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan UU otonomi khusus dinyatakan tidak berlaku (lihat Institue for Local Development. 2006: 614).

Perubahan atau penghapusan materi-materi diatas telah menimbulkan kekecewaan pada pihak pemerintah propinsi Papua beserta kelompok masyarakat pendukung otonomi khusus, terutama para sesepuh masyarakat dan intelektual yang terlibat dalam proses pembuatan RUU Otonomi Khusus. Mereka menyatakan “UU Otonomi Khusus bagi Papua berbeda jauh dari draf RUU yang dimasukkan” (lihat Institute for Local Development, 2005: 614). Itu berarti di hati kecil mereka terdapat bibit ketidakpuasan terhadap UU No. 21 Tahun 2001. Perasaan kecewa dan tidak puas ini pada gilirannya bisa membawa pengaruh terhadap pelaksanaan UU otonomi khusus Papua. Mereka bisa tidak sepenuh hati mengimplementasikan UU ini. Dikhawatirkan birokrasi dan politisi Propinsi Papua terjebak kedalam sikap pragmatis, yang berorientasi jangka pendek yaitu; “laksanakan saja dulu UU otonomi khusus ini apa adanya. Angkat pejabat dari orang Papua asli, pakai saja dana otonomi khusus sesuka hati, toh pemerintah pusat tidak perduli”. Kalau sekiranya ini yang terjadi, kebijakan otonomi khusus bakal macet, korupsi akan merajalela, dan tuntutan Papua merdeka kembali membahana.

  1. c) Pihak Pendukung Separatisme

Pendukung paham separatisme secara fisik bersenjata adalah OPM, dan secara politik lembaga PDP. Ketika UU Otonomi Khusus Papua ini disusun kedua kelompok pendukung Papua merdeka itu terang-terangan menolak Otonomi Khusus bagi Papua. Menurut They Hiyo Elluay, ketua PDP, otonomi luas seperti otonomi khusus itu hanyalah ”gula-gula” politik yang diberikan pemerintah Indonesia, Jakarta hanya ”tipu-tipu” orang Papua (lihat Institue for Local Development, 2005: 615). Selanjutnya, penolakan tersebut mereka ekspresikan secara lunak dan keras. Bentuk lunak adalah dengan membawa 100 tokoh ke Jakarta 26 Februari 1999 menemui Presiden B.J. Habibie menuntut Papua Merdeka, dan mengibarkan bendera bintang kejora di bumi Cendrawasih 31 desember 1999. Penolakan mencapai puncaknya dengan doselenggarakanya kongres rakyat Papua 29 mei – 4 juni 2000 yang menyatakan ”Masyarakat dan Wilayah Irian Jaya (Papua) keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun bentuk kerasnya dilakukan dengan membubarkan berbagai acara konsultasi publik draf RUU Otonomi Khusus, sehingga di Jayapura sempat menelan korban.

Dari uraian diatas, jelas bahwa UU Otonomi khusus Papua tidak didukung sedikit pun oleh kelompok separatisme. Mereka tidak terlibat sama sekali dalam penyususnan UU itu. Mereka malah menentang keras dibuatnya kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua. Karena itu, mereka akan berusaha terus menghadang jalannya UU No.21 Tahun 2001 ini, atau paling tidak mendeskreditkannya. Selain itu efeknya akan dapat melemahkan mental para pendukung otonomi khusus. Akibat lebih jauh, implementasi UU No. 21 Tahun 2001 akan terus terganggu pelaksanaannya.

Dari diungkapkannya seluk-beluk pembuatan dan kendala hingga dampak dari pelaksanaan kebijakan otonomi khusus bagi Papua diatas, sesungguhnya kita dapat memperoleh berbagai pelajaran berharga untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lebih baik lagi di negeri ini pada masa mendatang. Kehadiran kebijakan otonomi aerah berbentuk Otonomi Khusus bagi Papua telah membawa perubahan mendasar pada pembuatan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, baik isi kebijakannya yang lebih akomosatif terhadap aspirasi dan budaya lokal maupun proses pembuatannya yang lebih partisipatif dengan melibatkan tidak saja pemerintah daerah tetapi juga masyarakat setempat. Dengan kata lain, dalam pembauatan otonomi khusus itu, Negara mengikutsertakan daerah dan masyarakat setempat besrta kebhinekaan budyanya. Model pembuatan kebijakan serupa seerupa itu dapat dinamai dengan model pembuatan kebijakan otonomi daerah yang progreseif-kreatif. Ibaratnya, tukang jahit masih dipercaya menjahit baju, namun ukurannya disesuaikan dengan kondisi pelanngan, sehingga pelanggan senang dan tukang jahit tidak ditinggalkan (Evans, 2002: 6). Manfaat lainnya adalah, dapat mempercepat persatuan dalam NKRI dan mengurangi sentimen disintegrasi, dapat mengurangi konflik antara pusat-daerah, lebih mampu menghasilkan struktur lokal, dan dapat melahirkan pemerintahan lokal yang sehat (Evans, 2002: 6 – 11). Bahkan, secara teoritikal, kehadiran konsep otonomi khusus telah memperkaya konsep otonomi riil, konsep otonomi materiil, dan konsep otonomi bertanggungjawab.

Pembuatan kebijakan otonomi daerah berbentuk Otonomi Khusus boleh dibilang merupakan upaya pengembangan otonomi daerah secara lebih bermakna dalam bingkai konstitusi yang dijamin oleh pasal 18 ayat (1) UUD 1945, utamanya di satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau istimewa. Karena itu, kebijakan otonomi khusus ini dapat dikembangkan di daerah-daerah yang memenuhi syarat sesuai amanat UUD 1945 tersebut.

Pembuatan kebijakan otonomi khusus seperti di NAD dan Papua bukan merupakan hadiah dari pembuat kebijakan di Jakarta, tetapi dituntut dengan tekanan keras baik secara fisik bersenjata (GAM dan OPM) maupun secara Politk (SIRA dan PDP) oelh masyarakat setempat. Sebaiknya pada masa mendatang, pemerintah pusat tidak perlu menunggu perlawanan dari daerah melahirkan kebijakan otonomi khusus, tetapi mengambil sendiri prakarsa dengan ikhlas demi integrasi NKRI. Jangan harus ada senjata yang diangkat dan darah yang tumpah dulu, baru kebijakan otonomi khusus dikeluarkan pemerintah pusat.

Isi kebijakan otonomi daerah yang terdapat dalam Otonomi khusus bagi Papua tampak sarat dengan ajaran adat. Implementasi UU Otonomi Khusus bisa terganggu bila peraturan pelaksanaannya tidak kunjung keluar. Karena itu, sebaiknya muatan UU otonomi khusus, kedepannya harus rinci dan tuntas, dan hindari semaksimal janji – janji untuk mengaturnya dalam bermacam – mcam peraturan pelaksanaan.

Untuk meredam berbagai ketidakpuasan terhadap isi kebijakan otonomi khusus yang berpotensi mengganggu kelancaran jalannya implemntasi kebijakan, seperti pihak separatis yang tidak mau menerima UU, pihak pemerintah propinsi yang kecewa karena isi UU berbeda jauh dengan usulan mereka, dan pihak pemerintah pusat sendiri yang keberatan karena kewenangan mereka banyak berkurang, maka perundingan dan kompromi yang melibatkan ketiga pihak itu secara intensif perlu ditempuh.  ( Pimpred/VII/TMP/2017 )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here