Napak Tilas Pengabdian dan Kerja Gubernur Lukas Enembe

( 2013-2017 ), Revolusi Bidang Pendidikan Papua

                ( Oleh: Adrian Indra/ Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan peradaban suatu bangsa. Bagaimana sebuah bangsa merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program-program pendidikannya, semua itu yang akan menjadikannya unggul dalam jangka waktu yang lama. Tidak terkecuali dengan Papua, pendidikan adalah salah satu kunci untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua.

Pada dasarnya, persoalan pendidikan di manapun, memiliki banyak dimensi yang terkait satu dengan yang lainnya. Ada persoalan kurikulum, sarana dan prasarana, kapabilitas guru dan sebagainya. Namun, di Papua, persoalannya menjadi lebih rumit karena adanya faktor infrastruktur yang masih terbatas – dengan jumlah kampung yang begitu tersebar – dan kurangnya tenaga pendidik. Semua ini mengakibatkan terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak di Papua.

Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan pendidikan yang terjadi di Papua. Program ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah melakukan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, melalui pendistribusian tenaga pendidik atau guru.

Program GGD merupakan terobosan program dari pemerintah dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pemerataan kualitas tenaga pendidik. Melalui program ini pemerintah mengalokasikan 3.500 guru yang ditempatkan di Papua dan Papua Barat, serta Aceh dan Maluku. Mereka akan menggantikan guru-guru lulusan SMP dan SMA yang masih tersebar di berbagai wilayah pedalaman. Status mereka pun adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pemerintah daerah setempat, bukan terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, komitmen mereka diharapkan lebih kuat untuk membangun daerahnya sendiri.

Khusus untuk Papua, selain program GGD, pemerintah juga melanjutkan program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem). yang merupakan program afirmatif bagi pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah daerah seperti Jawa dan Bali.

Program ADEM bergulir sejak tahun 2013 dan telah memasuki tahun ketiga pada 2015 ini. Sebanyak 1.304 anak Papua telah menimba ilmu di tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM 2015, tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan SMK di enam provinsi tersebut.

Papua terus berupaya meningkatkan capaian program prioritas di bidang pendidikan. Kepala Disdik Papua Elias Wonda mengatakan, berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di wilayahnya.

Saat ini, pihaknya memfokuskan pada peningkatan akses layanan dan menguatkan pendidikan sebagai langkah strategis untuk produktivitas serta daya saing. Menurut Elias, parameter utamanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bergerak secara perlahan.

“Saya akui untuk meningkatkan IPM ini butuh waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, oleh sebab itu, dengan segala daya yang ada maka kami berkomitmen untuk mengenjotnya. IPM Papua bertahan di angka 56,25,” kata Elias dalam siaran pers kepada republika.co.id, Sabtu (6/5).

Elias menuturkan, untuk meningkatkan IPM Papua dibutuhkan dukungan dari kabupaten/kota. Hal itu lantaran IPM Papua merupakan akumulasi yang berasal dari kabupaten/kotatersebut. Menurut Elias, IPM Papua dinilai rendah oleh pemerintah pusat dikarenakan berpatokan pada angka buta aksara dan harapan lama sekolah.

Padahal, klaim dia, proses belajar mengajar pada umumnya di setiap sekolah di Papua sudah berjalan dengan baik. “Kami berharap agar ada dukungan dari kepala daerah terhadap peningkatan IPM. Pasalnya jika ada kepedulian maka secara perlahan kabupaten bisa meningkatkan angka IPM. Kalau untuk kota, ada Jayapura yang IPM-nya tinggi,” ujarnya.

Elias mengatakan, tren peningkatan pendidikan terjadi mulai 2013 hingga 2016. Hal itu bisa dilihat dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 28 kabupaten dan satu kota yang diikuti 68.464 siswa. Dari jumlah itu, sekitar 44 sekolah melaksanakan UNBK. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan UNBK tahun lalu, kata dia, ada peningkatan dari jumlah sekolah yang melaksanakan UNBK mencapai 400 persen. “Tahun lalu hanya 10 sekolah saja,” ujar Elias.

Pemprov Papua juga berjanji meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki daya saing yang tinggi. Diakuinya, SDM itu sangat penting dan untuk meningkatkan kualitas SDM Papua maka dibutuhkan perhatian pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi.

“KARENA SDM INI SANGAT PENTING MAKA KABUPATEN/KOTA MENGELUARKAN 20 PERSEN DARI 80 PERSEN DANA OTSUS,” (  LUKAS ENEMBE )

Selain itu, guna meningkatkan kualitas SDM Papua tersebut, pihaknya juga melaksanakan sejumlah langkah strategis seperti pengiriman anak-anak Papua untuk belajar di luar negeri atupun diluar Papua.

“SELAIN MENGIRIM ANAK-ANAK PAPUA KELUAR, KAMI JUGA BEKERJASAMA UNIVERSITAS CENDERAWASIH MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR UNTUK JENJANG PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI DENGAN DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH KERJSAMA DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM HAL INI DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIKELOLA OLEH BADAN DIKLAT,” (  LUKAS ENEMBE )

Bukan cuma itu, pengiriman anak-anak Papua ke berbagai institut di Jakarta dan pengiriman anak-anak Papua ke sekolah akuntansi (STAN).

“INI MENJADI PRIORITAS KITA JUGA. JADI SEMUA TINGKATAN PENDIDIKAN MENJADI PRIORITAS BAGI PEMERINTAH. SAYA HARAP SEMUA ANAK-ANAK PAPUA YANG DIKIRIM MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN DAPAT MENYELESAIKAN DENGAN BAIK DAN KEMBALI MENGABDI DI PAPUA ATAU DIMANA SAJA YANG PENTING KEMBALI DENGAN MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA,” (  LUKAS ENEMBE )

Selanjutnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pihaknya juga berupaya meningkatkan dengan penuntasan angka buta aksara. Tetapi hal ini perlu bantuan dari kabupaten/kota sebab akumulasi IPM berasal dari daerah. Untuk diketahui, sebelumnya pada tahun 2010 angka buta aksara di Papua sebanyak 633.080 jiwa dan tahun 2015 jumlah tersebut berkurang menjadi 584.441.

“PRESENTASI ANGKA BUTA AKSARA INI BERDASARKAN USIA 15-59 TAHUN DAN MULAI BERTAHAP MENURUN. WALAUPUN SECARA PERLAHAN BISA DILIHAT ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS) TAHUN 2015 KE BAWAH MASIH RENDAH SEHINGGA ADA PENINGKATAN TETAPI SECARA PERLAHAN,” (  LUKAS ENEMBE )

Lukas Enembe menambahkan, HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah penentu dari IPM dari bidang pendidikan. Selain harapan hidup, melek huruf dan standar hidup.

“KALAU UNTUK PAPUA, BEBERAPA DAERAH SEPERTI KOTA JAYAPURA, KABUPATEN JAYAPURA, BIAK NUMFOR DAN SUPIORI IPMNYA TINGGI TETAPI KARENA KABUPATEN LAINNYA RENDAH MAKA IPM PAPUA RENDAH DAN BERTAHAN DI ANGKA 56,75. (  LUKAS ENEMBE )

 Empat tahun kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013 – 2018, sejumlah keberhasilan sudah di torehkan duet ini yang dianggap sudah menghantarkan masyarakat Papua sampai pada tujuan besar keduanya, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

“SELAMA 4 TAHUN SAYA DAN KLEMEN TINAL, MEMIMPIN SEBUAH GERAKAN UNTUK MEWUJUDKAN PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA MEMBUTUHKAN KESUNGGUHAN, KESERIUSAN, TEROBOSAN DAN BERPIKIR DI LUAR DARI KEBIASAAN, UNTUK MENEMBUS BATAS – BATAS KEKAKUAN SELAMA INI, ITULAH MENGAPA KAMI MEMBONGKAR PIKIRAN LAMA YANG KAKU, KURANG INOVATIF DAN TIDAK RESPONSIVE”, (  LUKAS ENEMBE )

Adapun tujuh parameter keberhasilan dan tercapaianya visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sebagaimana di klaim LUKMEN diantaranya yaitu:

Kesatu : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 mencapai 58,05 dengan capaian kinerja sebesar 96,75 %, dari target 60 point di tahun 2018.

Kedua :  Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 mencapai 9,21 %, melampaui target RPJMD 7 % setiap tahunnya, atau dengan capaian kinerja 131,38 %.

Ketiga : PDRB per kapita Tahun 2016 mencapai Rp. 55,61 juta melampaui target RPJMD sebesar Rp 30 juta pada tahun 2018 atau dengan capaian kinerja 185,37%,

Keempat : Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 mencapai 2,97 % melampaui target dalam RPJMD yang ditargetkan 3 % atau dengan capaian kinerja 148,8 %,

Kelima : (Gini rasio tahun 2016 mencapai 0,39 % dengan tingkat capaian kinerja 112,82%, dari target sebesar 0,40 %, ini menandakan pelaksanaan pembangunan semakin merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.

Keenam : Usia Harapan Hidup tahun 2016 mencapai 65,12 tahun dari target 65, 61 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,25%.

Ketujuh : Program Pembangunan 13.00 unit rumah tahun 2018 telah dibangun 12.690 unit rumah dengan capaian kinerja 97,62%, dan diharapkan di tahun 2017 akan mencapai 13.000 unit rumah

Menurut Lukas Enembe terdapat 3 fase dalam 4 tahun kepemimpinan LUKMEN, yaitu Fase Kebangkitan Pertama (2013 – 2014), adalah tahun pertama yang mengusung thema Membangun Pondasi, Menatap Masa Depan Papua, dimana yang dilaksanakan yakni konsolidasi internal dan eksternal pemerintah, rekonsiliasi menata tata kelola pemerintahan.

Program 1000 Doktor

Sebelumnya, Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua telah mengembangkan program 1000 doktor yang dikelola BPSDM (Badan Pengelola Sumber Daya Manusia) Provinsi Papua. Program yang dimulai tahun 2009 di masa kepemimpinan Gubernur Barnabas Suebu ini sudah mengirimkan lebih dari 200 orang Papua untuk mengecap pendidikan di beberapa universitas ternama di luar negeri. Targetnya, hingga tahun 2025 sudah ada 1000 putra-putri Papua bergelar Ph.D yang dihasilkan melalui program ini.

Salah satu produknya adalah Vonie Blessia yang mengikuti program beasiswa Papua luar negeri, angkatan pertama yang kuliah di Corban University Amerika Serikat (USA) pada 2009 lalu. Dalam waktu 3,5 tahun Vonie berhasil menyelesaikan program S1 di bidang ilmu kesehatan.

“Seperti yang baru saja diukir oleh Vonie Blessia dan Willem Wanane. Ini membuktikan bahwa anak-anak papua cerdas dan mampu bersaing dengan anak-anak cerdas dari luar negeri lainnya,” ungkap Lukas Enembe penuh bangga.

Vony tidak sendirian, tetapi juga ada Willem Wanane, Fredi Kenelak yang memilih Studienkolleg di Jerman dan masih banyak lagi.

BPSDM Papua juga bekerjasama dengan Yayasan Papua Mandiri Institut untuk mengirimkan siswa sekolah menengah yang berprestasi ke luar negeri. Bulan lalu, Gubernur Papua melepaskan 42 siswa unggulan dari Yayasan Papua Mandiri Institut untuk mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan di luar negeri.

Itu baru dari Pemerintah, belum lagi dari kepedulian lembaga swasta seperti gereja, perusahaan swasta yang beroperasi di Papua (PT Freeport misalnya), dari Surya Institute di Jakarta, serta dari perguruan tinggi swasta di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Solo yang tahun ini memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa dari Papua yang akan menempuh Program Studi Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi. Bentuk bantuan adalah bebas uang masuk sampai biaya selama 12 semester (sampai lulus), serta biaya hidup selama masa studi.

Menitip Harapan

Dengan adanya ribuan putra-putri Papua yang lulus perguruan tinggi nanti, SDM Papua jelas akan berkembang luar biasa. Paling tidak mereka harus kembali untuk membangun Papua atau lebih baik jika mereka mampu membuka lapangan kerja bagi yang lain. Harapan ini diungkapkan seorang Wakil Rakyat dari Papua, Drs Marcus Mirino SH, MM.

Harapan yang sama juga disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe ketika melepaskan 42 siswa unggulan dari Yayasan Papua Mandiri Institut ke luar negeri bulan lalu. Luka berpesan: “Orang Papua harus bisa berkiprah dimana-mana. Tidak harus pada pendidikannya, akan tetapi harus memiliki tekhnologi diseluruh dunia, karena ini merupakan harga diri dan martabat orang Papua.”

Tidak menutup kemungkinan, para lulusan program beasiswa tersebut bisa menyumbangkan pengetahuan mereka untuk Pemerintah Pusat untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara yang telah membiayai kuliah mereka dengan uang rakyat Indonesia.

9 MAHASISWA PAPUA YANG KULIAH DI LUAR NEGERI BERTEMU MENLU R.I

Sembilan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Kalifornia, AS bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Minggu malam waktu setempat atau Senin siang waktu Jakarta (16/02). Kesempatan tersebut diperoleh dalam acara makan malam bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Luar Negeri serta Staf Khusus Presiden.

Kesembilan mahasiswa tersebut memperoleh beasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua secara penuh untuk menempuh pendidikan tinggi di California State University San Bernardino. California State University San Bernardino adalah salah satu dari sekolah bisnis di dunia dan salah satu dari 18 sekolah bisnis paling inovatif di dunia versi Majalah CEO Eropa. Didirikan oleh badan legislatif negara pada 29 April 1960 sebagai San-Benardino Mountains.

Mahasiswa yang hadir yakni Beatrix Imbab dari Kota Jayapura yang mengambil jurusan Bio Chemistry, Emma Aud dari Wamena yang mengambil jurusan Health Science Manajemen, Brenda Rumwaporen asal Kota Jayapura yang mengambil jurusan environmental studies, Insoraki Rakhmawati Swabra dari Kota Baik yang mengambil jurusan Matematika, dan Yull Elin Mare dari Kabupaten Sarmi di jurusan Environmental Studies. Mahasiswa lainnya yaitu Richard Mehue dari Kabupaten Jayapura Jurusan Computer Engineering, Yosias Sapari dari Kabupaten Waropen Jurusan Computer Engineering, Aprilia Bano dari Jurusan Health Care Manajemen berasal dari Kabupaten Jayapura, dan Citrakasih Kaigere dari Kota Jayapura mengambil Jurusan Bioinformatika.

Kondisi Papua dimana dimana masih banyak dusun kecil yang sangat sulit dijangkau transportasi darat maupun udara sangat memprihatinkan. Selain itu sebagian besar koneksi antara perkampungan-perkampungan mikro tersebut putus antara satu dengan lainnya. Sekitar 1,5 juta penduduk di dusun pedalaman tersebut masih hidup dengan pola primitif, tanpa terjamah fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bahkan mengenai agama. Banyak pula yang masih menganut animisme dan dinamisme. Sebagian besar anak pedalaman papua hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa kesukuan. Dan sudah tak mengherankan bahwa Papua mendominasi 400 dari sekitar 700 bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah tidak menunjukkan hasil yang memuaskan karena kebanyakan dari Program Pemerintah tidak berkelanjutan dan akan berhenti hanya dalam periode waktu tertentu saja. Seperti pembukaan sekolah-sekolah negeri di Pedalaman Papua yang tidak dapat berlanjut karena sebagian besar guru yang ada hanya melaksanakan tuganya selama satu-dua bulan dalam setahun. Sistem pendidikan yang ada pun tidak mendukung pendidikan berkarakter dimana guru membocorkan  lembar jawaban kepada muridnya agar mereka dengan cepat menerima sertifikat kelulusan. Dengan kasus semacam ini, banyak anak Papua yang lulus sekolah, akan tetapi dengan pengetahuan yang minim dan hanya dapat berhitung angka 1 sampai 3. Dengan adanya pertemuan ini, mahasiswa memanfaatkan moment untuk berbincang mengenai aspirasinya untuk Papua yang lebih maju. Mahasiswa mengharapkan agar usaha pengelolaan sumber daya alam di daerahnya lebih memperhatikan lingkungan Alam. Selain itu, kebutuhan warga Papua akan bahan bangunan juga menjadi topik mahasiswa dikarenakan harga semen yang mahal di Papua.

Merekapun berharap agar pendidikan di Papua bisa lebih disetarakan dengan menambah jumlah guru di Papua.  Sarana Kesehatan di Papua juga sangat perlu untuk ditingkatkan, alat kedokteran, serta listrik di pedalaman. Pemerintah Inggris menawarkan pendidikan gratis (beasiswa) kepada anak-anak Papua yang memiliki kemampuan baik dalam berbahasa inggris.

“Tentunya mereka akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah Inggris, kedepan ada perhatian serius dari pihaknya terkait masalah pendidikan di Papua,” kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Staf Kedutaan Besar Inggris, di Jayapura, Selasa (31/1/2017).

Menurut  Sekda selama ini sudah ada kerjasama pendidikan dengan pemerintah Inggris melalui Biro Sumber Daya Manusia (beasiswa), namun program yang kali ini ditawarkan berbeda, karena  pembiayaannya ditanggung pemerintah Inggris.

“Tidak ada penentuan kuota, karena masih akan dilihat mengingat ini baru penjajakan awal. Dari Dinas Pendidikan selanjutnya akan berkoordinasi untuk bagaimana aplikasinya nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kedubes Inggris, Faye Belhis mengatakan kunjungan Kedutaan Besar Inggris ke Papua dan Papua Barat untuk mempromosikan hubungan Inggris-Indonesia, termasuk kerjasama pendidikan dan untuk memahami lebih jauh perkembangan isu-isu sosial dan politik terkini.

“Kami akan bertemu dengan beberapa pemangku kebijakan dari pemerintah provinsi, kepolisian dan pejabat-pejabat lainnya,” kata Faye. Untuk pendidikan, ujar ia, pihaknya mempromosikan beasiswa Chevening yang merupakan program global dari pemerintah Inggris yang dibiayai oleh Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris (FCO) dan mitra organisasi lainnya. “Kami siap menyambut pelajar terbaik Papua dan Papua Barat untuk datang ke Inggris untuk belajar, baik melalui program beasiswa chevening maupun LPDP, demi membantu Papua mencapai potensi terbaiknya,” tutupnya. Indonesia adalah negara penerima beasiswa terbesar ke-empat di dunia. Terdapat 70 beasiswa tersedia bagi masyarakat Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here