Napak Tilas Pengabdian dan Kerja Gubenur Lukas Enembe ( 2013-2017 ), Revolusi Pembangunan Bidang Kesehatan di Papua

( Oleh Adrian Indra, Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

Permasalah KLB Campak dan Gizi buruk yang terjadi dipedalaman Kabupaten Asmat pada awal tahun 2018 ini, telah membuka mata kita semua termasuk para pejabat di pemerintah pusat Jakarta. Bahwa, untuk membangun berbagai sektor di Papua itu bukanlah semudah seperti provinsi lainnya di Indonesia. Keadaan alam yang terpelosok dan sulit dijangkau, budaya masyarakat pedalaman Papua yang belum sadar akan pentingnya kesehatan, dan seringnya masyarakat berpindah-pindah tempat tinggal serta lingkungan tempat tinggal yang secara aspek kesehatan tidak memenuhi syarat sebagai suatu tempat tinggal yang ideal. Yang namanya KLB ( Kejadian Luar Biasa ) adalah sesuatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia. Penanggung jawab langsung bidang kesehatan di Kabupaten Asmat, adalah pihak pemerintah Kabupaten Asmat, yang tentunya lebih memahami kondisi wilayah dan kondisi masyarakatnya disana. Syukurlah kondisi KLB campak dan gizi buruk di Kab. Asmat saat ini sudah bisa tertangani oleh satgas gabungan yang terdiri Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Pemprov Papua, Pemkab Asmat Pihak TNI, Polri dan juga partisipasi perusahaan-perusahaan swasta. Dengan akan dibangunnya lokasi kampung sehat di distrik sekitar tempat tinggal penduduk pedalaman kab. Asmat yang terkena KLB campak dan Gizi buruk itu, diharapkan KLB yang seperti ini tidak terjadi lagi duikemudian hari.

  Membangun bidang kesehatan di Provinsi Papua, dalam scope lebih luas, mencakup di 28 kabupaten dan kota. Kita harus coba ingat kembali dan melawan lupa, atau prestasi dan kerja keras yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan suatu Revolusi Pembangunan Bidang Kesehatan untuk orang asli Papua. Berdasarkan fakta dan data yang ada, secara umum Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM telah berhasil mencatatkan sejarah presitius dengan mengangkat derajat kesehatan Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini merujuk pada capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dari sejak tahun 2013. Bahkan sejak drg. Aloysius Giyai, M.Kes yang dipercaya Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kinerja Positif “LUKMEN” bidang Kesehatan dari tahun 2013-2017 diantaranya Angka Kematian Ibu (AKI) yang menurun dari angka 575 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi menjadi 380 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk Angka Kematian balita (AKB) mengalami penurunan dari angka 54 per 1000 kelahiran hidup menjadi 13 per 1000 kelahiran hidup.

“Masih perlu kerja keras dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali (K4). Gizi buruk juga mengalami penurunan dari 21,6 persen menjadi 7,7 persen dan cakupan imunisasi meningkat dari 57,5 persen menjadi 67 persen,” ( LUKAS ENEMBE )

Dikatakan oleh Gubernur Lukas Enembe, Pemprov Papua mampu memberikan jaminan kesehatan orang asli Papua (OAP) misalnya pelayanan rujukan meningkat dari 80 persen menjadi 100 persen.

”Tahun 2016 ada 10 kabupaten yang memperoleh piagam penghargaan imunisasi dasar lengkap dari Kementerian Kesehatan dan Kabupaten Jayapura sukses dalam pemberian obat pencegahan massal 5 tahun menuju bebas Filariasis 2020,” ( Lukas Enembe )

Menurutnya, capaian berikutnya adalah peningkatan pasien baru Tuberculosis (TB)yang diobati meningkat mulai dari 48 persen menjadi 100 persen. Angka inseden malaria menurun dari 70 per 1000 menjadi 34 per 1000 dan cakupan temuan BTA positif menurun dari 2778 kasus menjadi 2050 kasus. Selain itu, jumlah kasus Human Immuno Deficiency Virus (HIV) yang mengikuti Voluntary Counseling Test (VCT) mengalami peningkatan dari 3.713 kasus menjadi 4.155 kasus.

”Diperlukan upaya keras untuk meningkatkan cakupan pemberian obat ARV (Anti Retroviral-red). Selain itu, ditemukan kasus HIV sebanyak 26.973 (data Dinkes Papua per 31 Desember tahun 2016). Sedangkan untuk kasus positif malaria berdasarkan pemeriksaan laboratorium menurun dari 442.248 kasus menjadi 294.644 kasus,” ( LUKAS ENEMBE )

Untuk kasus postif malaria yang mendapat obat ACT juga menurun dari 142.306 kasus menjadi 100.410 kasus. Pemprov Papua telah berhasil memberikan pelayanan kesehatan kepada orang asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat (KPS) yang mana setiap orang asli Papua bisa mengakses pelayanan kesehatan secara gratis.

“Untuk KPA anggarannya mencapai Rp.300 milliar per tahun. KPS ini dimanfaatkan bagi layanan rujukan di seluruh rumah sakit milik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, rumah sakit rujukan nasional terpilih, rumah sakit mitra, balai kesehatan milik gereja/LSM, rumah sakit regional wilayah adat dan lembaga penerbangan keagamaan,” ( Lukas Enembe )

Gubenrnur Papua memastikan bahwa pihaknya telah mendistribusikan KPS ke 29 kabupaten/kota sebanyak 1.174.907 kartu. Dan jumlah OAP yang mendapat layanan KPS di tahun 2015-2016 sebanyak 2.070.392 orang.

   Dengan mengusung misi menjangkau yang tidak terjangkau dan melayani yang tidak terlayani maka sejak tahun 2015, Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah menempatkan Satuan Tugas Kaki Telanjang (Satgas Kijang) yang telah ditempatkan 256 petugas dari 8 profesi kesehatan di seluruh kabupaten pegunungan/dataran tinggi pada 38 titik terpencil yang terisolir.

“Khusus untuk Satgas Kaki Telanjang ini merupakan keberhasilan Pemprov Papua yang berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, yang berada di daerah terisolir yang belum pernah terjangkau sebelumnya,” ( LUKAS ENEMBE )

Ditambahkannya, Satgas Kaki Telanjang ini benar-benar melayani masyarakat di daerah terpencil dan mendapat perhatian dari masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kepemimpinan Gubenur Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM saat ini sudah memasuki tahun kelima. Memasuki lima tahun kepemimpinan tersebut ada banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Papua seperti yang dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Demikian diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Simeon Itlay ketika Rapat Kerja Kesehatan Daerah di Hotel Aston, Jayapura, Jumat.

Dijelaskan, kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Papua meliputi, pertama dalam indikator Imunisasi Dasar Lengkap terdapat sebelas kabupaten yang menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan tahun 2016 yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Nabire, Boven Dogoel, Mimika dan Yalimo. Kemudian dalam indikator penanggulangan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) dimana Kabupaten Jayapura mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan karena lolos survei penularan tahap satu telah menyelesaikan pemberian obat pencegahan massal. Selanjutnya, dalam indikator malaria dimana Papua mendapat penghargaan sebagai pengelola logistik malaria terbaik di kawasan Indonesia Timur dan pengelola program malaria terbaik di kawasan Indonesia Timur.

“Selain itu, Balai Latihan Kesehatan Provinsi Papua juga mendapat sertifikat akreditasi penuh dari Kementerian Kesehatan. Kemudian Balai Labolatorium Kesehatan Papua adalah satu-satunya Labolatorium Kesehatan di Kawasan Indonesia Timur yang mendapat tujuh sertifikat internasional yaitu pemantauan mutu eksternal pemeriksaan tes cepat HIV dari Australia, pemantauan mutu eksternal CD 4 untuk pemeriksaaan HIV dari Kanada dan Thailand serta pemeriskaan viral load HIV dari CDC Atlanta (USA),”terangnya.

Bukan hanya itu, berdasarkan laporan yang masuk dari seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 575 per 100.000 Kelahiran Hidup di tahun 2013 menjadi 380 per 100.000 Kelahiran Hidup di tahun 2016. Angka Kematian Balita (AKB) menurun dari 54 per 1.000 Kelahiran Hidup di tahun 2013 menjadi 13 per 1000 Kelahiran Hidup di tahun 2016.

“Meskipun ada banyak keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan kesehatan maka harus diakui banyak juga kekurangan yang perlu dibenahi disana-sini,”bebernya.

Misalnya, kasus kematian karena diare yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan pelayanan kesehatan yang tidak makimal menjangkau Suku Korawai di wilayah Asmat dan Kabupaten Yahukimo membuat harus mengambil terobosan dalam satu tahun berjalan ini.

“Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban menatapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Penduduk disini termasuk Orang Asli Papua yang terdapat di daerah-daera yang sangat terpencil,”pungkasnya. Sekedar diketahui, Rapat Kerja Kesehatan Daerah mengusung Tema Merajut Prestasi Derajad Kesehatan Masyarakat Papua Melalui Akreditasi Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan Bergerak Berbasis Keluarga dan SPM, Inovasi Program, KPS dan Germas dihadiri 500 peserta dari Kabupaten/Kota Se-Papua.

PRESTASI DALAM PENANGANAN MALARIA

Dinas Kesehatan Provinsi Papua beberapa waktu lalu mendapatkan pengahargaan atas prestasi pengobatan Malaria terbaik di Indonesia. Prestasi ini tak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam penanganan dan pengobatan Malaria yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Papua. “Penghargaan yang diperoleh dari Kementrian Kesehatan RI merupakan bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS, TB, dan Malaria (ATM), Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Beeri Wopari. Salah satu faktor penilaian pemerintah pusat, kata Beeri, ketersediaan logistik yang didistribusikan baik ke kabupaten/kota sampai ke Puskesmas, seperti obat, peralatan laboratorium dan kelambu.

“Kami harus menemukan kasus Malaria secepat mungkin, jangan sampai yang datang ke rumah sakit yang Malaria komplikasi. Ini semua hanya bisa didukung oleh logistik yang memadai,” ungkap Beeri.

Jika dilihat secara keseluruhan, kata Beeri, kasus Malaria di Papua lebih tinggi disbanding daerah lain. Tapi dengan program manajemen kasus dan manajemen logistic, serta kerja keras dilakukan, pihaknya mengakui bisa menekan sekecil mungkin orang yang terjangkait. Sejauh ini, baik kabupaten/kota sampai ke Puskesmas tersedia obat Malaria, kelambu, dan alat laboratorium secara gratis, baik pemeriksaan michroscopik maupun pemeriksaan Malaria cepat.

Gubernur Lukas menyebutkan bahwa RSUD Jayapura kini sudah mulai berubah bahkan saat dirinya pertama kali melakukan pemeriksaan pada tahun 2013 dimana ada beberapa alat penunjang kesehatan yang tidak tersedia alias belum ada. Namun kini sudah dilengkapi dengan peralatan canggih.

Menurutnya, ada beberapa alat yang di Indonesia Timur hanya terdapat di RSUD Jayapura seperti alat USG multi dimensi dan mikroskop bedah saraf.

“Yang jelas ada kemajuan luar biasa. Ini kan rumah sakit sudah tipe A sehingga tidak hanya peralatan semata tapi kita juga harus mendorong SDM karena dengan SDM yang baik serta yang dapat mengoperasikan alat-alat ini. Saat ini untuk dokter spesialis kita baru memiliki 50-an dokter,”terang Enembe.

Dirinya mengharapkan kepada Direktur RSUD Jayapura untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada di RSUD Jayapura. Sehingga masyarakat yang datang berobat bisa terlayani dengan baik.

“Khusus masyarakat yang datang berobat agar tidak merokok, makan pinang maupun mabuk di areal rumah sakit. Kita harus menjaga kebersihan di rumah sakit ini sehingga proses pelayanan kepada orang yang sakit ini dapat berjalan dengan baik,”harapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meresmikan sebuah rumah sakit yang terletak di sebuah pulau di Kabupaten Biak tepatnya di Distrik Numfor bernama Rumah Sakit “Lukas Enembe” pada Kamis (18/5/2017).

Peresmian rumah sakit itu disaksikan langsung Ketua DPRP, Yunus Wonda, SH, MH, anggota DPR RI, Willem Wandik, Bupati Mamberamo Tengah, R. Ham Pagawak SH, M.Si dan Bupati Biak, Thomas Ondy

Pemberian nama Lukas Enembe pada rumah sakit itu, menurut Bupati Biak, Thomas Ondy bahwa karenakan selama ini pihaknya melihat baik di daerah pegunungan dan juga pesisir yang pernah dikunjungi belum ada bangunan yang dinamai Lukas Enembe.

Padahal, lanjut Ondy, selama empat tahun Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH memimpin Provinsi Papua sudah banyak program infrastruktur yang dibangun.

“Ini sebagai bentuk apresiasi masyarakat Biak khususnya masyarakat Numfor kepada Gubernur atas perhatiannya dalam bidang kesehatan. Dimana sesuai visi misinya membangun Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang salah satunya setiap orang harus memperoleh pelayanan kesehatan yang baik,”ungkap Thomas Ondy.

Bupati Thomas dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Papua untuk pertamakalinya ke Pulau Numfor. Menurut Bupati Thomas, pembangunan rumah sakit ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Numfor. Sebab, selama ini masyarakat kesulitan untuk berobat karena keterbatasan sarana prasarana dan juga tenaga medis.

“Karena jarak antara pulau Numfor ke Biak maupun ke Manokwari cukup jauh untuk berobat makanya pemerintah membangun rumah sakit type D disini,”terangnya.

Selain meresmikan rumah sakit, Gubernur Lukas Enembe juga menyerahkan bantuan satu unit mobil Ambulance dan satu unit mobil jenazah. Serta. menyerahkan dua unit pembangkit listrik tenaga diesel untuk membantu pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Numfor.

Sekedar diketahui, Pulau Numfor terdiri dari lima distrik dimana masing-masing distrik terdapat satu puskesmas dan jumlah penduduknya lebih dari 10 ribu jiwa.

Sementara itu, Kepala Distrik Poiru, Andris Mansbawar mewakili masyarakat Numfor menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Papua Lukas Enembe. Diakuinya, ini akan memotivasi seluruh warga untuk terus bangkit meski berada di kepulauan yang jauh dari kota. “Semoga kehadiran ini dapat memberi berkat bagi seluruh masyarakat khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Numfor,”imbuhnya. Ia juga berharap ke depan pemerintah bisa segera melengkapi fasilitas rumah sakit seperti alat kesehatan dan juga tenaga medis supaya bisa berjalan optimal didalam melayani kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe berjanji untuk membantu penambahan fasilitas rumah sakit.

“Pastinya ke depan kami akan bantu untuk melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan di rumah sakit ini,”terang Gubernur.

Gubernur juga merasa terkesan dan kaget karena rumah sakit ini diberi nama dirinya.

“Terima kasih ini luar biasa karena nama rumah sakitnya sama dengan nama saya. Terima kasih Bupati Biak dan terima kasih untuk masyarakat semua,”harapnya. Gubernur menambahkan, pembangunan rumah sakit ini merupakan wujud komitmen dirinya untuk mencegah terjadinya kematian orang Papua karena sakit.

“Tidak boleh ada lagi orang Papua meninggal karena sakit yang disebabkan terlambat memperoleh pelayanan kesehatan. Itulah sebabnya kita terus berupaya bagaimana meningkatkan derajat kesehatan orang Papua salah satunya dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun rumah sakit,” ( Lukas Enembe )

“Saat ini, saya bisa menyaksikan langsung kehidupan masyarakat Numfor dan pesan saya ke depan bahwa tolong dijaga masyarakat asli Papua jangan sampai banyak yang meninggal karena sakit ataupun karena hal lainnya,” pinta Gubernur.

Dalam acara peresmian ini, juga ada penyerahan dokumen keagamaan yang diberikan oleh Ketua Klasis gereja setempat kepada Gubernur

 

( Adrian Indra/II/2018/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here