PAPUA TANPA DANA OTSUS di Tahun 2021

   Tahun 2018 ini, pesta demokrasi sedang berlangsung di Bumi Papua, siapapun yang nantinya akan memenangkan Pilgub Papua 2018-2023 ini, akan dihadapkan pada suatu kondisi masalah yang berat, yaitu pada tahun 2021, Papua tidak lagi mendapatkan kucuran dana Otsus yang sebesar 2 % dari DAU Nasional itu atau rata-rata senilai Rp 7 triliyun.. Kondisi ini, jika tidak bisa ditemukenali solusinya, akan bisa menyebabkan kemunduran dan kelumpuhan pembangunan di Papua, khususnya di Kabupaten-kabupaten yang selama ini, memang mengandalkan dana Otsus untuk membangun berbagai sektor di daerahnya. Keadaan seperti ini, merupakan suatu tantangan berat yang harus mulai difikirkan sejak tahun pertama Gubernur Papua yang terpilih tersebut nantinya. Alternatif konsep dana abadi, sepertinya tidak memungkinkan untuk solusi karena waktunya yang sudah sangat mepet ( 2 tahun ).

   Pemerintah Pusat tidak boleh berpangku tangan saja, membiarkan kondisi pembangunan Papua yang akan stagnasi nantinya, jika tidak ada lagi kucuran dana otsus untuk Papua. Dari tahun 2018 ini, harus sudah bisa diambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi permasalahan itu. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa nantinya permasalahan yang bakal timbul di Papua oleh karena tidak adanya kucuran dana Otsus itu. Kondisi Papua saat ini yang masih mendapat kucuran dana Otsus, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, itulah gambaran secara umum tentang multikompleksnya program pembangunan yang harus diselesaikan di Papua. Secara nilai angka, dana Otsus sebesar Rp 7 triliyun itu, memang terlihat besar, namun setelah dana itu, 80%nya dibagikan ke 29 kabupaten/kota di Papua, nilainya menjadi tidak begitu besar untuk membangun 29 kabupaten/kota di Papua yang wilayahnya luas dan sudah cukup lama tertinggal dalam hal pembangunan.

Ada beberapa hal yang perlu dibahas bersama, antara Gubernur Papua terpilih nantinya dengan pemerintah Pusat di Jakarta, tentang akan diberhentikannya kucuran dana Otsus untuk Provinsi Papua ini.

  1. Mengupayakan terbitnya Perppu tentang penambahan kewenangan bagi Provinsi Papua untuk mengelola sumber daya alamnya.
  2. Mengupayakan suatu Perpres/Keppres tentang Dana Transisi/ Dana Abadi bagi Papua menjelang diberhentikan dana Otsus tersebut.
  3. Meningkatkan kapasitas para Pimpinan Daerah di Papua untuk bisa menjadi Government Entrepreneur guna mengelola sumber daya alam ( Pertambangan, Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dll ) di wilayahnya masing-masing.

Dana transisi atau dana abadi itu nantinya, harus dipergunakan untuk membangun suatu Usaha Milik Daerah berupa usaha  pertambangan atau perkebunan, yang mana dari hasil usaha itu nantinya yang bisa dipakai sebagai pengganti dana Otsus yang selama telah diberikan ke Papua. Yang harus dicermati bersama, usaha apa yang bisa menghasilkan uang senilai minimal Rp 7 Triliyun per tahun dan berapa modal usahanya serta siapa pelaksananya dan bagaimana aspek legal formalnya.

   Disisi lain, gubernur Lukas Enembe sudah berhasil memperjuangkan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10%, namun dari jumlah ini, belumlah bisa dijadikan sebagai pengganti nilai dana otsus yang selama ini diterima oleh Propinsi Papua, tetapi sebagai suatu bentuk keberhasilan dalam hal untuk menambah sumber PAD bagi Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, ini memang suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Mari kita hitung-hitung, berapa sih nilai saham PT Freeport yang berhasil yang diraih oleh pemerintah Indonesia dengan nilai saham sebesar 51% ? dan berapa nilai saham pemprov Papua yang nantinya akan memiliki saham sebesar 10%.

   Dalam berbagai perhitungan nilai dari 51 persen saham Freeport diperkirakan mencapai ratusan triliun apabila akan dikonversi dalam metode pembayaran. Katakanlah, misalnya, perhitungan secara  fair market value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia adalah USD 15,9 miliar atau sekitar Rp 211 triliun. Dengan demikian, nilai 51 persen saham sekitar Rp 107 triliun, sedangkan pemerintah menggunakan metode perhitungan replacement cost. Jika pada metode ini nilai 100 persen saham Freeport adalah USD 5,9 miliar atau sekitar Rp 78 triliun, nilai 51 persen saham kurang lebih Rp 40 triliun. Metode replacement cost inilah yang menjadi acuan pemerintah berani mematok divestasi saham 51 persen karena dengan gambaran holding BUMN pertambangan dianggap memiliki kemampuan mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan. Holding BUMN pertambangan yang merupakan gabungan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum. Dalam taksiran kasar berdasarkan data yang tersedia, prediksi total nilai aset BUMN-BUMN bila digabungkan mencapai Rp 58 triliun. Jadi nilai saham yang dimiliki oleh Pemprov Papua jika dihitung secara Fair Market Value adalah sebesar Rp 21,1 Triliun, dan jika dihitung secara replacement cost cost, adalah sebesar Rp 7,8 Triliyun. Tetapi yang harus diingat, bahwa yang bakal diterima setiap tahunnya oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, adalah devidennya. Saya perkirakan dengan saham 10% milik Pemprov Papua itu, deviden yang bakal diterima setiap tahunnya paling-paling antara Rp 1,5 triliyun sd Rp 2 Triliyun. Pemprov Papua dan 29 Kabupaten/Kota harus membentuk suatu konsorsium Badan usaha yang bisa menghasilkan minimal Rp 7 Triliyun per tahun, untuk menutup atau sebagai pengganti dana Otsus yang dihentikan oleh Pemerintah itu. Jika ini bisa diwujudkan, akan sangat banyak tenaga kerja terserap dan akan memacu pertumbuhan ekonomi di Papua. Inilah yang dinamakan sengsara membawa nikmat.

Alternatif lainnya, yang perlu juga difikirkan adalah, tidak tertutup juga digodok suatu regulasi yang tegas, bahwa setiap Perusahaan yang beroperasi di Papua, memberikan dana CSRnya sebesar 2,5% sd 5 % kepada Pemprov Papua, untuk kontribusi pembangunan Papua.

Dengan adanya pemberhentian pemberian dana Otsus ini, merupakan suatu TANTANGAN dan PELUANG bagi pimpinan daerah di Papua, untuk bekerja keras mencari solusi sumber pendanaan untuk membangun daerahnya. Gubernur Lukas Enembe, ketika pembukaan Rakerda Provinsi Papua 2018, berkali-kali mewanti-wanti para Bupati dan Walikota se Papua, akan permasalahan pemberhentian kucuran dana Otsus ini. Potensi Pariwisata Papua yang selama ini kurang disentuh secara maksimal, juga bisa dijadikan sebagai sumber alternatif untuk pembiayaan Pembangunan Papua. ( Adrian Indra/Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here