BAB IV : Nawacita Hadir dan Membangunan Papua

APAKAH NAWACITA ITU ?  

    Lukas Enembe adalah juga seorang pengagum Bung Karno dan Khalil Gibran, Lukas Enembe sangat mengetahui banyak tentang TRISAKTI dan NAWAKSARA serta NAWACITA. Nawa Cita atau Nawacita adalah berasal dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Penamaan Nawacita itu sendiri mengingatkan kita pada pidato Nawaksara peringkasan dari Nawa Aksara yang disampaikan Presiden Soekarno, 22 Juni 1966, kurang dari setahun sebelum akhir kekuasaannya. Sejak tampil ke kancah politik nasional sebagai calon pemimpin nasional, Presiden Jokowi meneruskan dan mengimplementasikan terminologi politik yang digunakan Soekarno saat berkuasa.

    Konsep Trisakti dilahirkan mantan Presdien Soekarno di tengah-tengah iklim revolusi Indonesia yang dijalankan di tengah gencetan dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Uni Soviet dan dua ideologi besar: liberalisme dan komunisme. Di tengah dua gencetan kekuatan besar yang saling berebut pengaruh dalam politik dunia itu, ada dua jalan yang biasanya diambil oleh negara-negara di sekitar dua kekuatan besar itu. Pertama, mengikuti salah satu arus untuk mengambil jalan aman. Atau kedua, ini biasanya yang dilakukan oleh negara-negara yang menamakan dirinya sebagai gerakan non-blok, yaitu menolak bergabung dengan kekuatan imperialis, memilih untuk berusaha netral dengan mengusahakan jalan kemandirian.

    Pada pertengahan tahun 1960an, mantan Presiden Soekarno tidak setuju apabila Indonesia harus tunduk dalam kekuasaan imperialis Barat yang semakin menghegemoni. Untuk menciptakan kesejahteraan, Indonesia tidak bisa bergantung kepada konsep ekonomi kapitalisme blok Barat yang dianggapnya eksploitatif. Indonesia harus mampu menciptakan kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi mesti ditempatkan dalam konteks cara berpikir revolusi Indonesia. Sebab revolusi dalam pengertian ini bukanlah amuk-amukan, kekerasan atau penghancuran fisik. Tapi revolusi adalah cara bertindak revolusioner untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil. “Kemerdekaan diri” adalah kata kunci. Soekarno menginginkan Indonesia saat itu dan di masa depan merdeka dalam artian seluruhnya.

   Konsep Trisakti yang digaungkan pada tahun 1963 adalah manifesto dari pemikiran Soekarno tentang keinginan kuatnya akan kemerdekaan diri sendiri yang berarti itu merepresentasikan kedaulatan Indonesia dalam politik, mendorong terciptanya kebebasan untuk mempresentasikan kepribadian kebudayaan Indonesia dan menciptakan jalan kemandirian ekonomi dengan tidak bergantung kepada kekuatan imperialis. Namun, seperti yang dikatakan oleh Soekarno berdikari dalam ekonomi “bukan berarti menutup kerjasama ekonomi, tetapi memperhatikan bahwa hubungan kerjasama patut dibangun dengan negara-negara yang baru merdeka dan atas prinsip keuntungan yang adil.” Ketiga prinsip Trisakti “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan” inilah yang semangat dan substansinya dinilai masih relevan untuk diterapkan saat ini oleh  Presiden Jokowi. Nawacita ingin meneruskan cita-cita Trisakti yang putus di tengah jalan. Nawacita sesungguhnya secara substansial merupakan turunan dari ide Trisakti.

   Dalam Nawacita Presiden Jokowi mempunyai sembilan program yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara menggerakan ekonomi rakyat yang strategis dan memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong land-reform. Dalam bidang politik, Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.

  Berikut rangkuman dari sembilan program (Nawa Cita) tersebut

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
  9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

 

     Pada tahun 2013, Lukas Enembe meluncurkan program kerja yang bernama Gerbangmas Hasrat Papua. Yang pada intinya Lukas Enembe juga ingin membuka daerah terisolir di Papua, memajukan pembangunan di Papua dan mensejahterakan Orang Asli Papua yang sudah sangat lama hidup dengan ketertinggalan pembangunan. Dengan hadirnya program Nawacita, itu merupakan suatu pendorong yang sangat besar sekali didalam mensukseskan program Gerbangmas Hasrat Papua. Mau tidak mau dampak dari Program Nawcita ini akan berdampak langsung pada peningkatan berbagai sektor pembangunan di Papua.  Lukas Enembe sangat memuji program pembanguanan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi di Tanah Papua. Lukas Enembe memakai istilah Luar Biasa, untuk pujian kepada Presiden Jokowi. Lukas Enembe juga menyatakan ucapan rasa terimakasih dari masyarakat Papua untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya.

Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Nduga yang adalah wilayah dari kondisi keamanannya, Lukas Enembe juga menyatakan rasa salutnya pada Presiden Jokowi. Karena hanya Presiden Jokowi yang berani berkunjung ke daerah Red Zone dan daerah pedalaman Papua. Masyarakat Papua sangat mencintai Presiden Jokowi dan sangat dekat di hati masyarakat Papua.

   Presiden Jokowi  sangat memberikan perhatian yang spesial dalam  pembangunan infrastruktur Papua. Contoh nya saja jalan raya, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus. Bukan tanpa alasan, Presiden Jokowi berambisi membuat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut. Dengan demikian, kesenjangan antara timur dan barat Indonesia semakin sempit. Tidak hanya itu, Laju pertumbuhan ekonomi Papua juga diperkirakan mencapai 6,81 persen dengan tingkat kemiskinan ditekan hingga 25,85 persen dan tingkat pengangguran terbuka hanya sekitar 3,6 persen. Sejumlah sektor penggerak perekonomian yang diharapkan menopang target ini, antara lain sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, hingga perdagangan besar dan eceran. Beberapa pembangunan yang akan digalakkan untuk mencapai target ini, di antaranya adalah pengembangan pariwisata Raja Ampat, pembangunan KEK Sorong, pembangunan jalur kereta api Sorong, Manokwari, dan pembangunan kawasan industri Bintuni.

   Perekonomian Papua yang tumbuh 3,36 persen pada kuartal I 2017 kalau dibanding kuartal I 2016 lalu. Pertumbuhan yang terjadi pada kuartal I masih tergolong cukup rendah dikarenakan rendahnya pertumbuhan pada kontributor utama, seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian (28,59 persen). Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing hanya tumbuh 0,36 persen dan 1,35 persen. Dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Papua sebesar 6,81 persen pada 2018, diharapkan mampu mendongkrak 1,88 persen ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5,4 persen hingga 6,1 persen pada periode tersebut. Saat ini, penyumbang ekonomi terbesar masih dipegang oleh Pulau Jawa dengan sumbangsih 58,59 persen dan Sumatra 22,12 persen.  Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan pengembangan Pelabuhan Arar, dermaga penyebrangan Batanta, jalan lingkar Sorong, bandara, dan kawasan industri, termasuk jalan perbatasan Oksibil-Towe-Hitam. Adapun anggaran pembangunan infrastruktur di Pulau Papua pun tidak sedikit. Pada 2015, sebesar Rp5,66 triliun digelontorkan untuk alokasi pembangunan di Papua. Angka tersebut mengalir ke beberapa proyek, antara lain sumber daya air Rp576 miliar, jalan dan jembatan Rp4,26 triliun, pemukiman Rp281 miliar, serta perumahan sebesar Rp415 miliar. 2016, alokasi dana untuk Papua sebesar Rp5,06 triliun dan tahun ini di alokasikan sebesar Rp4,96 triliun. Di samping itu, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,18 triliun pada 2017. Sejumlah pembangunan ini diharapkan menjadi penunjang penurunan kesenjangan di wilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat dan didukung prasarana dan sarana yang memadai sekaligus canggih

     Setelah 3 tahun Nawacita hadir di Papua dan Papua Barat, dan saling bersinkronisasi dengan program pemerintah daerah setempat, hasil bisa terlihat seperti gambar dibawah ini.

PRESIDEN JOKOWI dan PROGRAM NAWACITA HADIR DI PAPUA dan PAPUA BARAT 20 DESEMBER 2017

      Pada tanggal 20 Desember 2017, Lukas Enembe mendampingi Kepala Negara meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW serta launching 74 desa baru berlistrik Papua dan Papua Barat di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dengan beroperasinya kedua PLTMG ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik  masyarakat di kedua wilayah tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan program listrik 35 ribu megawatt di seluruh Tanah Air. Kepala Negara meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW serta meluncurkan 74 desa baru berlistrik Papua dan Papua Barat di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

   Dengan beroperasinya kedua PLTMG ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik bagi masyarakat yang berada di kedua wilayah tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong masuknya investor di Tanah Cendrawasih. Presiden Jokowi pun sempat merasakan langsung listrik biarpet yang selama ini dialami masyarakat, khususnya masyarakat Papua saat bermalam di Kota Sorong, kemarin. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 3.000 desa yang belum teraliri listrik di Indonesia. “Tapi yang paling banyak 2.000 desa itu di tanah Papua,” ungkapnya. Sehingga tidaklah heran untuk membangun listrik pada sebuah desa di Papua memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan di tempat lain. Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah menyatakan bahwa untuk membangun listrik di desa yang berada di Papua memerlukan biaya sebesar Rp2 miliar setiap desanya. Padahal jika di tempat lain hanya memerlukan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk satu desa. Ia berpesan kepada jajarannya untuk selalu mengutamakan dan memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Ini mesti hati-hati. Pelayanan kepada rakyat harus diberikan sebaik-baiknya,” ucap Presiden. Utamanya pelayanan di bidang kelistrikan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat untuk menjalani kegiatan sehari-hari dan mengembangkan perekonomian di Tanah Papua.

“Listrik menjadi kunci investasi di Papua,” ( Presiden Joko Widodo )

    Meskipun tidak mudah, namun Presiden yakin listrik akan menerangi seluruh tanah Papua pada tahun 2019 mendatang. Dalam lawatanya di Papua ini Presiden Jokowi menyempatkan meninjau Poliklinik Spesialis BLU RSUD Nabire, Papua. Kepala Negara dan rombongan tiba di lokasi sekira pukul 09.45 Wit. Bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung meninjau sejumlah ruangan yang ada di poliklinik tersebut. Kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mendapat sambutan hangat warga yang tengah berada di rumah sakit tersebut. Alhasil, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana banyak memenuhi permintaan warga untuk bersalaman dan juga berswafoto. Sementara itu, RSUD Nabire yang terletak di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua merupakan rumah sakit tipe C. “(Ini) ‎rumah sakitnya juga bersih. Ini adalah tipe C,” kata Jokowi dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin‎, Kamis (21/12/2017). Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan meningkatkan status RSUD Nabire tersebut dari tipe C menjadi tipe B. “Nanti tahun depan disiapkan juga dana dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp48 miliar lagi untuk menaikkan dari tipe C ke B. Untuk membeli peralatan kesehatan juga ada tambahan Rp22 miliar dari pemerintah provinsi. Juga melengkapi yang belum, ada tambahan dari pemerintah kabupaten,” jelasnya.

    RSUD Nabire ini merupakan rumah sakit yang dibangun bersama antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Nabire dan Kementerian Kesehatan. Kepala Negara mengatakan, rumah sakit ini juga dapat memberikan pelayanan kepada warga yang berada di enam kabupaten lainnya yang berada di sekitar Kabupaten Nabire. “Nanti daerah di sekitar Nabire, ada 6 kabupaten yang bisa ikut menikmati pelayanan di RSUD,” kata Presiden. Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan poliklinik ini, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

   Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan ribuan sertifikat tanah untuk masyarakat di Sorong, Papua Barat. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut. Antusiasme masyarakat sudah nampak sejak Jokowi menempuh perjalanan di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12/2017) pagi. Jokowi turun dari mobilnya, menyapa para warga sekitar.  Akhirnya Jokowi sampai di arena pembagian sertifikat tanah, yakni di Gedung Aimas Convention Center Jl. Sorong-Klamono KM 23 Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, pukul 09.00 WIT. Istrinya Iriana ada di samping. Kaesang Pangarep berkaos lengan panjang warna putih terlihat memegang kamera, berada jauh dari panggung, di bagian belakang.
Di dalam ruangan sudah ada 1.230 orang dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Ada 2.568 sertifikat tanah yang dibagikan, terdiri dari 789 sertifikat untuk wilayah Kabupaten Sorong, 482 sertifikat untuk Kota Sorong, dan 1.297 sertifikat untuk Kabupaten Sorong Selatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan hadir di acara. Menurut laporan Menteri Sofjan Djalil, perkiraan jumlah bidang tanah di Provinsi Papua Barat ada 1.356.581 bidang, tanah yang terdaftar baru 14 persennya yakni 190.638 bidang, dan yang belum terdaftar ada 86 persen dari total bidang tanah. Presiden Jokowi menargetkan 15.500 bidang tanah di Papua Barat disertifikatkan di tahun 2017.

KONSEP dan STRATEGI PEMBANGUNAN JOKOWI – JK

1. Membangun cita-cita dan impian bangsa Indonesia dengan Nawacita.
Membangun sebuah rumah idaman, adalah cita-cita dan impian semua orang, karena didalam rumah idaman itu ketenangan dan kenyamanan serta kesejahteraan bisa didapatkan. Didalam pembangunan Indonesia, rumah idaman yang dicita-citakan itu diibaratkan berupa “ Di abad ke-21 Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa”.
 
   Dalam bidang politik, Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa, kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.

2. Mengapa harus Nawacita ?

      Nawacita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Mengenai krisis mentalitas, Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan pernah mengatakan bahwa “dalam zaman post-revolusi tumbuh beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang menjauhkan kita dari pembangunan”. Koentjaraningrat menganalisis bahwa krisis mentalitas itu bersumber pada kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas yang suka meremehkan, kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab (Koentjaraningrat 2000: 45). Apa yang diteropong dengan baik oleh Koentjaraningrat puluhan tahun lalu sebenarnya masih terjadi bahkan semakin menjadi-jadi setelah era reformasi. Jokowi yang menjadi gelisah menangkap fenomena ini, ia mengatakan bahwa reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru ternyata baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset atau budaya politik kita.
      Oleh sebab itu, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik. Jika Trisakti adalah cita-cita, Nawacita merupakan program inti dari pemerintahan Jokowi maka revolusi mental adalah paradigma berpikir atau cara berpikir dan bertindaknya pemerintahan Jokowi. 9 Agenda program kerja prioritas seperti yang diuaraikan pada Nawacita, diibaratkan dalam membangun sebuah rumah idaman, adalah merupakan “pondasi dan kerangka rumah” yang pada tahun pertama ini dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam membangun pondasi dan kerangka, merupakan pekerjaan yang tersulit, tapi juga merupakan yang terpenting, karena kokoh dan nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh pondasi dan kerangkanya. Jika pondasi dan kerangka sudah terbentuk, baru tahun berikutnya dibangun dindingnya, atapnya, halaman rumahnya dan aksesoris pendukung lainnya. Semua pembangunan rumah idaman tersebut memerlukan waktu, biaya, tenaga, pemikiran serta kondisi-kondisi lainnya. Jika ingin menilai hasil kerja pemerintahan saat ini, harus dinilai dan dievaluasi sampai sejauh mana kerangka dan pondasi rumah tersebut sudah dibangun dan seberapa kokoh pondasi dan kerangka tersebut.
      Begitu juga dengan kekurangannya, dalam hal apa saja yang masih kurang. Dibaratkan dalam membangun rumah tersebut, rakyat Indonesia adalah pemilik rumah tersebut, Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pemborong yang ditugaskan untuk membangun rumah tersebut, para Menteri adalah mandor per sektor yang membangun pemborong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemborong. DPR RI adalah pengawas yang ditugaskan oleh rakyat untuk mengawasi dan membantu dalam hal regulasi. TNI/POLRI adalah petugas keamanan, yang harus menjaga jangan sampai ada gangguan dalam proses pembangunan rumah tersebut.

Tiga Jalan Perubahan Untuk Pembangunan Indonesia.

        Didalam mengamati program pembangunan yang saat ini dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta kabinetnya, tidak bisa hanya dilihat secara parsial dan dengan tanpa mengetahui Platform apa yang dijalankan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dan segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, insya Allah, republik tercinta ini akan tiba pada masa kejayaannya. Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, tak ada kata lain selain segera melakukan perubahan. Untuk memulai perubahan tersebut, harus dibangun pondasi awal, yang sudah pastinya pekerja untuk memulai agenda perubahan ini adalah pekerjaan yang sulit dan yang pastinya akan banyak menghadapi rintangan serta kritikan. Perubahan nyata yang ditawarkan harus kembali dan bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945.
        Presiden Jokowi haqqul yaqin bahwa melalui jalan ideologis itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, insya Allah, bisa teratasi. Selain berpegang pada ideologi, Presiden Jokowi memilih mengusung konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya, Presiden Jokowi menjabarkan visi dan misi mereka secara tegas dan rinci, yang pada intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.
Untuk mewujudkan visi itu, disusunlah MISI tegas dalam tujuh poin:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis, berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Ke-7 misi mulia yang berlatar semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan dalam 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.
       Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus dimanfaatkan. Solusi lain yang sedang pemerintah kejar adalah bekerja keras untuk menggalang dana investasi, terutama dari Jepang, Korea, Cina, Singapura, Jerman, dan Amerika. Penggalangan dana membuat banyak orang mempertanyakan utang naik karena pendanaan ini. Presiden Jokowi mengatakan utang ini untuk kebutuhan investasi yang dapat meningkatkan produk bukan untuk konsumsi atau subsidi BBM. Dengan kebijakan yang dirancang ini, Presiden Jokowi yakin pada sisa tahun 2015 ini, stimulus ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2 persen. Pada tahun 2016 mendorong pertumbuhan 0,5-1 persen. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi.
       Presiden Joko Widodo menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera. Presiden Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses. Namun jika dibandingkan dengan krisis 1998, kondisi ekonomi saat ini lebih ringan. “Namun 17 tahun kemudian kita melihat perekonomian bisa tumbuh empat kali lipat. Indonesia menjadi anggota G-20 dan kita telah menjadi negara demokrasi yang dibanggakan,” katanya.
        Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu, didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi. Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit. Pertama, pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Kedua, pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran. Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen.
 
        Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat desa. Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil. Presiden Jokowi menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa. Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera, langkah tersebut belum dapat menggerakan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan meluncurkan paket kebijakan tahap pertama. Presiden Jokowi mengatakan langkah pertama mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.‎
        Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. Langkah kedua, ‎pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Presiden Jokowi yakin paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini, akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan memperlancar perdagangan antar daerah. kebijakan ini dapat membuat pariwisata semakin bergairah dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap serta penghematan biaya bahan bakar 70 persen melalui konversi minyak solar ke LPG. Presiden Jokowi menegaskan agar paket ini sukses memajukan ekonomi dalam negeri, maka pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Ia juga memastikan jajaran kabinetnya akan berusaha maksimal mendongkrak ekonomi.
      Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok adalah tiga negara yang sukses menjadi negara industri berkat kebijakan yang baik dan terarah. Sementara Indonesia masih harus belajar untuk menumbuhkan industri manufaktur. Kita percaya negara maju bukan karena sumber daya alam, tapi kebijakan yang baik. Korea, Jepang dan Tiongkok mampu menjadi negara industri, income per kapita naik berkat kebijakan yang baik dan tepat. Sebut saja Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu harus menempuh perjalanan panjang selama puluhan tahun untuk bangkit dari kesulitan ekonomi maupun politik. Tiongkok, kata dia, akhirnya bisa menjadi negara terbuka bagi investor. Korea habis dan hancur akibat perang dunia. Tapi setelahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik dengan menyekolahkan banyak mahasiswa sekolah di Amerika Serikat. Dan akhirnya menjadi brand trust untuk mendorong ekonomi mereka.

NAWACITA HADIR DI BUMI CENDERAWASIH

      Dalam konteks Nawacita kedua, menghadirkan Negara dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, tugas pemerintah adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni sebagai aparatur Negara. Persoalan sumber daya manusia selama ini terkendala antara lain oleh kesenjangan fasilitas pendidikan antara Jawa dan luar Jawa yang terjadi sejak periode Orde Baru. Setelah lebih dari 30 tahun, kesenjangan menjadi sangat dalam. Harus ada prioritas dari pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, terutama untuk mengisi jajaran birokrasi pemerintah daerah.

    Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan merupakan landasan umum pembangunan di wilayah Papua. Berbagai kekayaan sumber daya alam Papua (hutan, pertambangan, keindahan alam, perikanan) selama ini belum tersentuh oleh program-program untuk membangun kemandirian perekonomian Indonesia dengan menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik. Ini jelas diamanahkan Nawacita ke tujuh. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan wilayah Papua. Namun, dengan kebijakan yang benar, strategi pembangunan tepat sasaran dan manageman pemerintahan daerah yang baik, semua kedaulatan itu akan terwujud.

Luka-luka sejarah yang terjadi karena konflik horizontal harus disembuhkan dengan bukti nyata. Melalui Nawacita keempat, yaitu mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya akan terbangun budaya hukum yang baik, bersih dan adil.

    Pada saat yang sama, Program Indonesia sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dalam Nawacita kelima juga harus merata di seluruh Papua. Fokus pembangunan Papua ada dalam bingkai Nawacita keenam, meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia dan daya saing di pasar internasional. Caranya dengan membangun infrastruktur mulai dari jalan raya penghubung berbagai daerah di Papua, pelabuhan dan bandara baru yang semua itu kini sedang dilakukan. Dalam  kunjungan ke San Fransisco, Amerika Serikat, Februari 2016, Presiden Jokowi mengatakan pada kelompok mahasiswa Papua di San Fransisco agar pulang dan membangun Papua segera setelah mereka menyelesaikan studi. “Generasi muda Papua itu pintar-pintar, sudah banyak yang memenangkan berbagai Olimpiade ilmu pengetahuan,” tegasnya. Ini adalah fakta sekaligus modal besar untuk membangun Papua. Pembangunan di berbagai daerah pinggiran dan desa secara umum memerlukan peran dan kontribusi besar generasi muda yang saat ini sebagian besar lebih banyak berada di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri.

    Nawacita harus dipahami dengan baik oleh generasi muda Indonesia dan Papua karena melalui pelaksanaan Nawacita, generasi muda akan tergerak membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera sebagaimana diamanahkan Undang Undang Dasar 1945. Kontribusi generasi muda adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan untuk memajukan daerah-daerah yang selama ini belum pembangunan seperti Papua dan sejumlah daerah lain di wilayah Indonesia Timur.  Visi-Misi Nawacita sudah jelas mengenai pembangunan kawasan Timur Indonesia. Komitmen itu adalah untuk “melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa.” Perimbangan pembangunan kawasan, dilakukan antara lain, dengan “meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan lain-lain di pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal.” Dan inilah yang dengan segala daya dan upaya sedang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Di Papua, pemerintah bekerja keras membangun jalan, bandar udara, sentra produksi, pasar dan kawasan wisata – beberapa di antaranya sudah mulai beroperasi – dengan tujuan mengakselerasi konektivitas, kemajuan serta kesejahteraan dan perdamaian di wilayah ini.

      Untuk pembangunan jalan darat, Presiden Jokowi menargetkan seluruh jalan darat di Papua sudah bisa selesai dan terkoneksi pada tahun 2018. Khusus untuk jalur Wamena-Mumugu sepanjang 278 kilometer yang menghubungkan berbagai kabupaten di Pegunungan Tengah Papua, targetnya lebih cepat lagi. Dalam kacamata pemerintah, Papua bukan cuma simbol bagi pembangunan kawasan Timur Indonesia. Papua adalah simbol untuk mengawali terwujudnya mimpi seluruh anak bangsa. Kondisi infrastuktur jalan darat yang tidak memadai menjadikan jalur udara sebagai andalan untuk pengangkutan orang dan barang, termasuk berbagai kebutuhan pokok di Papua. Dalam kacamata ekoknomi, hal tersebut menyebabkan mahalnya biaya distribusi, yang berarti secara otomatis juga menaikkan harga berbagai barang kebutuhan pokok tersebut, terutama di pedalaman Papua. Upaya untuk menurunkan biaya distribusi dari satu kabupaten ke kabupaten lain di wilayah Papua terus dilakukan pemerintah Indonesia melalui pembangunan infrastuktur jalan raya Trans-Papua. Terdapat 12 ruas jalan yang jika tersambung semua akan memiliki panjang yang mencapai 4.325 kilometer (km). Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko, Ruas 2 Waropko-Oksibil, Ruas 3 Dekai-Oksibil, Ruas 4 Kenyam-Dekai, Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu, Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura, Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali, Ruas 8 Wageta-Timika, Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire, Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari, Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong, Ruas 12 Jembatan Hamadi-Holtekamp. Hingga saat ini, jalan Trans-Papua yang sudah tersambung mencapai 3.498 km, dengan kondisi jalan aspal mencapai 2.075 km dan sisanya masih berupa tanah. Sedangkan jalan yang belum tersambung mencapai 827 km. Presiden Jokowi menargetkan infrastruktur Trans-Papua paling lambat sudah dapat tersambung sekitar empat tahun dari sekarang.Keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Papua merupakan perwujudan janji Nawacita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan Trans-Papua diharapkan akan mewujudkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat berdampak terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian di Papua dalam jangka panjang. Selain pembangunan Trans-Papua, Presiden Jokowi juga tengah mempersiapkan proyek pembangunan kereta api pertama di Pulau Papua, yang hingga saat ini sedang memasuki fase studi kelayakan (feasibility study).

    Presiden mengatakan bahwa dana infrastruktur untuk Papua nilainya tidak sedikit. Kebutuhan untuk menyambungkan seluruh jalan di Papua dan Papua Barat (Trans-Papua), diperkirakan mencapai Rp12,5 triliun. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 senilai Rp10 triliun. Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, pemerintah telah menganggarkan dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp7,7 triliun, ditambah dengan dana tambahan pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,8 triliun. Dengan anggaran yang cukup besar dan maraknya pembangunan di Papua di berbagai bidang, maka dampak yang diharapkan pemerintah adalah berakhirnya kesenjangan antar kabupaten di Papua. Konektivitas yang tercipta tidak semata-mata akan menguntungkan secara ekonomi, tapi lebih dari itu pelayanan publik melalui berbagai program di bidang pendidikan dan kesehatan tentu akan lebih optimal. Tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan masyarakat Papua turut berpartisipasi dan menjadi subyek dalam setiap pembangunan yang terjadi, termasuk dalam aliran arus investasi dan pembangunan industri di Papua. Sehingga nilai tambah yang tercipta dalam proses pembangunan di Papua akan dinikmati pertama-tama oleh masyarakat Papua sendiri.

NAIK MOTOR TRAIL

     Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendarai sendiri motor trail menyusuri jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 6 km yang belum diaspal. Itu dilakukan Presiden saat meninjau jalan Trans Papua, di Distrik Habema, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (10/5) siang. Jalan tersebut menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat sejauh 284 km, dan yang sudah diaspal 38 km. Perjalanan dari Wamena menuju tempat acara yang berjarak 42 km, dilalui Presiden dengan menggunakan kendaraan roda 4 sepanjang 36 km. Sisanya 6 km, Jokowi mengendarai sendiri motor trail.

“Ini adalah adalah satu ruas dari 4.300 km Trans Papua yang dalam proses dibangun sudah selesai 3.800 yang sudah dibuka, dan kita harapkan total nantinya tahun 2019 sudah terbuka semuanya. Artinya sudah bisa dilewati tapi mungkin belum aspal,” ( Presiden Joko Widodo )

        Presiden menjelaskan, dirinya berjalan di ruas Wamena menuju Agas sepanjang 287 km. Diakuinya memang yang teraspal baru 38 km, tapi ini akan terus dikerjakan. Karena itu, bersama Panglima TNI, Presiden mengaku melihat kesulitannya seperti apa, kemudian setelah terbuka baru masuk untuk aspal, mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh TNI.

PRESIDEN MEMBERIKAN PUJIAN KEPADA DUET KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) DAN TNI serta dukungan pemerintah provinsi papua, YANG TELAH MEMBANGUN JALAN TRANS PAPUA SEPANJANG 3.800 KILOMETER (KM) DARI RENCANA 4.300 KM, DIMANA 38 KM DIANTARANYA SUDAH TERASPAL DAN BISA DILEWATI KENDARAAN RODA 4 DENGAN LANCAR.

     Mengenai alasannya mengendarai trail meninjau jalan Trans Papua, Presiden Jokowi mengatakan, agar kelihatan betapa sulitnya membangun jalan tersebut. “Kita mencoba melihat di lapangan dan harus dirasakan betul,” ujarnya. Menurut Presiden Jokowi, prioritasnya adalah membuka lahan oleh TNI terlebih dahulu untuk membentuk badan-badan jalan. Sesudah kelihatan, maka aspal masuk yang belum diaspal ini. Ia menyebutkan, masyarakat di seluruh tanah air perlu mengetahui betapa sangat sulitnya membangun jalan di Papua. “Bukan sulit, sangat sulit sekali. Tanahnya bergunung-gunung yang sangat tinggi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Presiden menambakan, untuk melengkapi pembangunan jalan Trans Papua itu, akan dibangun 35 jembatan dari Wamena menuju ke Agas. Ia menyebutkan, yang sudah dikerjakan baru 15 jembatan.

“Memang ini pekerjaan yang sangat besar sekali, di lapangan memang kita lihat betapa sangat sulitnya medan yang dihadapi baik oleh TNI, kemudian kontraktornya juga. Bayangkan aspalnya untuk memulai itu, bisa membayangkan baru membawa alat-alat beratnya belum aspalnya,” ( Presiden Joko Widodo )

PENINGKATAN AKSES, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN MENJADI KUNCI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA.

     Dalam pengantar rapat terbatas mengenai pembangunan di Papua di Kantor Presiden, Selasa 8 November 2016, Presiden Joko Widodo mengevaluasi program pembangunan di Bumi Cenderawasih. Menurut Presiden, permasalahan pembangunan di Papua bukanlah terletak pada besar-kecilnya alokasi anggaran pembangunan Papua. Pada tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 85,7 triliun sudah digelontorkan ke Papua.

Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan agar kementerian dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi, fokus, dan berjalan bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua. Hal-hal yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan. Soal peningkatan kesejahteraan sosial di Papua memang menjadi sasaran yang terus diupayakan. Perhatian pemerintah sangat besar ke wilayah ujung Timur Indonesia ini. Selain porsi anggaran yang besar, paling tidak juga ditunjukkan dengan kunjungan Presiden selama 4 kali ke Papua sejak Oktober 2014. Kunjungan terakhir dilakukan pada Oktober lalu, salah satunya meresmikan enam proyek listrik di Papua dan Papua Barat. Menurut Lukas Enembe, Gubernur Papua. Presiden tidak hanya singgah di kota-kota besar. Namun juga daerah terpencil dengan fasilitas minim seperti Nduga dan Wamena. Strategi yang ditempuh pemerintah dalam memajukan Papua adalah pendekatan komprehensif. Artinya, kemajuan san kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan pembangunan antara proyek yang bersifat fisik dengan hal-hal yang berkait dengan kemanusiaan.

PAPUA TERBARU

    Melalui pendekatan kesejahteraan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sedikit membaik, meski belum memuaskan. Kalau pada tahun 2014, IPM sebesar 56,57, maka pada 2015 naik sedikit menjadi 57,25. IPM sendiri menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, khususnya memperoleh pendapatan, mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dsb. Pembangunan manusia sendiri muaranya adalah untuk mengurangi ketimpangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta penghormatan terhadap hak asasi. Dalam bidang pendidikan, misalnya, sebanyak 358.617 warga telah menerima Kartu Indonesia Pintar. Sementara dalam bidang kesehatan 60 persen atau 2.836.145 masyarakat Papua telah menerima kartu Papua Sehat. Penderita malaria yang masih endemik di Papua mengalami penurunan sebanyak 2.744 jiwa pada 2015. Sasaran berikutnya adalah pembangunan ekonomi yang mensejahterakan Papua. Tujuannya membuka isolasi dan meningkatkan perekonomian orang asli Papua terutama mama-mama sebagai tulang punggung perekonomian keluarga. Untuk itu pasar mama-mama ditingkatkan kapasitasnya. Dari sebelumnya 3 unit (2014) menjadi 25 unit (2016). Jumlah pedagang juga bertambah dari 23.000 orang (2015) menjadi 39.000 orang (2016). Dalam hal membuka isolasi daerah, dibangun 4.480.05 kilometer jalan baru di Papua dan Papua Barat, 3 terminal baru bandar udara, 3 kapal ferry baru, 6 infrastruktur listrik baru, dan rute baru penerbangan maskapai Garuda: Biak-Nabire-Timika

PEMERINTAH TAHUN INI MEMBERIKAN DANA RP 6 TRILIUN KE PAPUA: UNTUK JEMBATAN DAN JALAN RP4,7 TRILIUN, PENGAIRAN IRIGASI RP600 MILIAR, SANITASI DAN AIR MINUM RP400 MILIAR DAN PERUMAHAN RP300 MILIAR

   Kesenjangan perekonomian yang terjadi khususnya antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa tidak dapat terbantahkan. Khususnya di Papua, kesenjangan perekonomian masih terlihat dengan jelas. Dari segi infrastruktur, belum adanya jalan yang memadai, menyebabkan ongkos distribusi kebutuhan pokok di Papua semakin mahal, sehingga meningkatkan harga jual di masyarakat. hal tersebut, berupaya ditanggulangi oleh pemerintah salah satunya dengan pembangunan jalan trans Papua. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp12,5 triliun untuk menyelesaikan jalan trans Papua. Dana tersebut untuk membangun jembatan dan jalan sepanjang 900 km. Presiden Jokowi mengatakan, bahwa pemerintah tahun ini memberikan dana Rp6 triliun ke Papua. Untuk jembatan dan jalan Rp4,7 triliun, untuk pengairan irigasi Rp600 miliar, untuk sanitasi dan air minum Rp400 miliar dan untuk perumahan Rp300 miliar. Terkait pembangunan Jembatan layang Hamadi-Holtekamp, Presiden Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan senilai Rp1,5 triliun. “Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat Rp900 miliar, jadi pemerintah provinsi dan Kota Jayapura Rp600 miliar,” kata Presiden Jokowi saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan layang Hamadi-Holtekamp di Jayapura. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dana infrastruktur untuk Papua nilainya tidak sedikit. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 senilai Rp10 triliun.

     Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang memadai, disadari memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan dampak jangka panjangnya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita. Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi juga dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara umum, di berbagai Negara maju, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Kondisi infrastruktur di Papua yang belum memadai dan memenuhi kebutuhan baik untuk bisnis maupun masyarakat, berdampak pada perlambatan ekonomi di masyarakat. Dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah Papua, selain akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian, juga diharapkan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.

Presiden Jokowi : Negara dan Nawacita Harus Hadir di Tanah Papua

    Presiden Joko Widodo ingin pemerintah memberikan perhatian yang amat besar kepada tanah Papua. Pemerintah, negara harus hadir melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan pelabuhan, kawasan industri dan juga pembangunan pasar-pasar. “Juga melalui pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, maupun pelayanan sosial yang ini sangat diharapkan oleh warga tanah Papua,” ucap Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas tentang Masalah Papua, Kamis sore, 3 Desember 2015. Dalam beberapa tahun ini Presiden Jokowi melihat kementerian-kementerian bekerja sangat sektoral, tidak terintegrasi, sehingga yang kelihatan di lapangan adalah berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan agar Pemerintah memberikan perhatian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan terutama di perbatasan, pembangunan jembatan. Pembangunan infrastruktur ini, kata Presiden Jokowi, agar bisa membuka keterisolasian beberapa wilayah yang ada di Papua, seperti misalnya jalan dari Agas naik ke atas ke Wamena yang juga sudah mulai dikerjakan oleh PU dan TNI.  Kita ingin meletakkan fondasi yang kuat terhadap percepatan pembangunan dan perlu sekali didukung oleh tata kelola pemerintahan daerah yang baik, yang transparan, yang akuntabel, yang memberikn ruang-ruang partisipasi masyarakat untuk ikut berperan.

Kerja Kongkrit Jokowi Membangun Papua

      Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat menikmati hasil pembangunan daerah. Pencapaian tersebut merupakan buah konsistensi pemerintahan Jokowi-JK melalui kebijakan Nawacita untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mencapai hal tersebut pemerintahan Jokowi berkomitmen meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi dari pinggiran dengan tetap berpegang pada pemerataan pembangunan. Sejak terpilih sebagai presiden ke-7 pada pilpres 2014 lalu, nama Jokowi telah dikenal masyarakat secara nasional sebagai sosok yang sederhana dan peduli dengan rakyat kecil, bahkan tidak seganturun kelapangan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Keunggulan pemerintahan Jokowi tidak hanya terbatas pada kesederhanaan dan keramah-tamahan saja. Selama 3 tahun pemerintahannya, Jokowi telah mampu membuktikan kinerjanya bersama kabinet kerja. Kerja nyata Jokowi tersebut membuat masyarakat meyakini Jokowi akan mampu memajukan Indonesia.

     Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur di Papua juga menjadi pokok perhatikan pemerintah. Salah satu kebijakan membangun Papua adalah Pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Sorong dan Merauke. Proyek pembangunan jalan tersebut perencanaannya sudah ada saat era Presiden Habibie dan kini lebih masif lagi dikerjakan oleh Jokowi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Trans Papua kini telah terhubung sepanjang 3.851,93 km dari total target awal sepanjang 4.330,07 km. Fokus pembangunan Papua dibandingkan dengan daerah lain dikarenakan Papua adalah kawasan yang paling tertinggal dari segi infrastrukturnya terutama di daerah. Sehingga dengan pembangunan Papua akan tercapai target pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pingggiran Indonesia.

Juga dilakukan peresmian Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) pada hari jumat 29 September 2017 lalu, di distrik Bonggo Kabupaten Sarmi. Peresmian PLTD tersebut merupakan buah dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia terang dan Papua terang.

      Selain pembangunan yang telah terealisasi dan sedang berjalan, pemerintahan Jokowi juga merencanakan pembangunan bendungan Baliem yang rencananya akan dilelang pada 2018 mendatang. Bendungan tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebanyak 4,7 triliun, dan akan memiliki kapasitas tampungan air hingga 200 juta meter kubik serta mampu menghasilkan hingga 50 MW. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan saat ini pemerintah sedang merehabilitasi daerah irigasi termasuk pembangunan Bendungan Baliem yang memiliki daya tampung 200 juta m3. Bendungan ini memiliki potensi sebagai pembangkit listrik sebesar 50 Mega Watt (MW). Pembangunan bendungan Baliem diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp4,7 triliun. Bendungan lainnya yang sedang disiapkan adalah Bendungan Digoel dengan kapasitas tampung 230 juta m3. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bendungan Baliem di Papua menjadi salah satu yang desain, studi serta pendanaannya bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan. Adapun proses pembangunan bendungan ini diperkirakan dapat selesai maksimal paling lama 4 tahun.

   Diluar kebijakan pembangunan infrstruktur pemerintah Jokowi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Papua melalui kebijakan BBM satu harga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya, selain itu kebijakan tersebut juga merupakan komitmen pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran. Selama 3 tahun pemerintahannya, presiden Jokowi telah mampu menunjukkan kerja nyata da kerja kongkrit dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik, bahkan peningkatan-peningkatan kinerja Jokowi terlihat sangat signifikan diabandingkan kondisi pembangunan pada awal pemerintahannya.

  Pembangunan infrastruktur jalan di Papua adalah mutlak! Tidak bisa tidak, pemerintah harus mewujudkan janjinya. Mengapa harus pemerintah? Karena jelas investasi swasta tak akan pernah dapat diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan seperti di Papua. Investasi itu tak akan pernah dapat terbayarkan! Perjalanan mereka juga tidak mudah. Mereka harus terlebih dahulu berburu tiket penerbangan ke Papua di tengah minimnya keterbatasan kursi. Perjalanan mereka juga diasuransikan karena ada kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan di ”zona merah” Papua. Apa pun hambatannya, kerja-kerja lapangan jelas harus dilakoni oleh wartawan untuk mengecek sendiri pembangunan di daerah. Sedapat mungkin, media mendorong percepatan pembangunan atau mengarahkan arah dan laju pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Membantu Rakyat Papua

   Kerja keras untuk membuka jalan di tanah Papua untungnya terbayarkan dengan pengeluaran warga yang makin berkurang. Sebelum terbangun jalan, warga Distrik Mbua, Kabupaten Nduga harus terbang ke Wamena dengan biaya Rp 600.000 per orang, tetapi kini cukup membayar Rp 100.000 per orang dengan perjalanan naik kendaraan roda empat. Bila sebelumnya sewa pesawat rute Mbua-Wamena membutuhkan dana Rp 16 juta untuk pesawat berkapasitas delapan penumpang, kini warga hanya butuh Rp 3 juta untuk menyewa kendaraan roda empat berkapasitas 15 orang. Hingga awal 2016 bahkan sebagian warga Mbua harus jalan kaki selama lima hari untuk mencapai Wamena. Bila malam tiba, mereka harus menginap di belantara sambil mengawasi keberadaan binatang buas. Bila Papua bagian tengah diterpa hujan es, mereka harus berlindung di balik bebatuan di tebing-tebing karang. Jangan heran bila dulu kita sering mendengar kisah tentang perjuangan untuk mencoblos saat pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Selama berhari-hari, warga yang mempunyai hak pilih harus menerobos hutan untuk mencapai tempat pemungutan suara. Selama itu pula, para kepala keluarga rela tidak bekerja untuk menghidupi keluarga mereka di kampung asal.

   Keberadaan jalan membuat warga pedalaman Papua lebih mudah bermobilisasi. Warga bisa bepergiaan naik kendaraan, tak lagi jalan kaki berhari-hari menembus hutan dan pegunungan. Perjuangan memang belum berakhir. Dari target membangun Trans-Papua segmen Wamena (Kabupaten Jayawijaya) hingga Mumugu (Kabupaten Asmat) sepanjang 298 kilometer baru terbangun jalan sepanjang 92 kilometer. Meski demikian, jalan baru sepanjang 92 kilometer itu telah membuat mobilitas manusia menjadi semakin mudah dan murah. Tantangan lain pembangunan infrastruktur sempat pula terdengar datang dari Jakarta. Kementerian Keuangan kini sedang memperketat pengeluaran sebagai imbas dari seretnya pendapatan.

PENINGKATAN AKSES, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN MENJADI KUNCI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA.

     Dalam pengantar rapat terbatas mengenai pembangunan di Papua di Kantor Presiden, Selasa 8 November 2016, Presiden Joko Widodo mengevaluasi program pembangunan di Bumi Cenderawasih. Menurut Presiden, permasalahan pembangunan di Papua bukanlah terletak pada besar-kecilnya alokasi anggaran pembangunan Papua. Pada tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 85,7 triliun sudah digelontorkan ke Papua. Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan agar kementerian dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi, fokus, dan berjalan bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua. Hal-hal yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan. “Saya minta kerja kita fokus pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua,” imbuhnya. Soal peningkatan kesejahteraan sosial di Papua memang menjadi sasaran yang terus diupayakan. Perhatian pemerintah sangat besar ke wilayah ujung Timur Indonesia ini. Selain porsi anggaran yang besar, paling tidak juga ditunjukkan dengan kunjungan Presiden selama 4 kali ke Papua sejak Oktober 2014. Kunjungan terakhir dilakukan pada Oktober lalu, salah satunya meresmikan enam proyek listrik di Papua dan Papua Barat. Menurut Lukas Enembe, Gubernur Papua. Presiden tidak hanya singgah di kota-kota besar. Namun juga daerah terpencil dengan fasilitas minim seperti Nduga dan Wamena. Strategi yang ditempuh pemerintah dalam memajukan Papua adalah pendekatan komprehensif. Artinya, kemajuan san kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan pembangunan antara proyek yang bersifat fisik dengan hal-hal yang berkait dengan kemanusiaan.

PAPUA BARU

   Melalui pendekatan kesejahteraan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sedikit membaik, meski belum memuaskan. Kalau pada tahun 2014, IPM sebesar 56,57, maka pada 2015 naik sedikit menjadi 57,25. IPM sendiri menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, khususnya memperoleh pendapatan, mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dsb. Pembangunan manusia sendiri muaranya adalah untuk mengurangi ketimpangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta penghormatan terhadap hak asasi. Dalam bidang pendidikan, misalnya, sebanyak 358.617 warga telah menerima Kartu Indonesia Pintar. Sementara dalam bidang kesehatan 60 persen atau 2.836.145 masyarakat Papua telah menerima kartu Papua Sehat.

    Penderita malaria yang masih endemik di Papua mengalami penurunan sebanyak 2.744 jiwa pada 2015. Sasaran berikutnya adalah pembangunan ekonomi yang mensejahterakan Papua. Tujuannya membuka isolasi dan meningkatkan perekonomian orang asli Papua terutama mama-mama sebagai tulang punggung perekonomian keluarga. Untuk itu pasar mama-mama ditingkatkan kapasitasnya. Dari sebelumnya 3 unit (2014) menjadi 25 unit (2016). Jumlah pedagang juga bertambah dari 23.000 orang (2015) menjadi 39.000 orang (2016). Dalam hal membuka isolasi daerah, dibangun 4.480.05 kilometer jalan baru di Papua dan Papua Barat, 3 terminal baru bandar udara, 3 kapal ferry baru, 6 infrastruktur listrik baru, dan rute baru penerbangan maskapai Garuda: Biak-Nabire-Timika.

   Pembangunan yang menyasar berbagai bidang ini diharapkan bisa lebih fokus dan terkoordinasi antar kementerian dan lembaga. Juga antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar anggaran yang besar tersebut tidak sia-sia. Tapi yang lebih penting, seperti dikatakan Presiden adalah agar, “Masyarakat Papua dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan tempatkan rakyat Papua menjadi subyek yang penting dalam pembangunan di Tanah Papua.” Kalau hal di atas dilaksanakan, secara perlahan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti diharapkan oleh Presiden dalam rapat terbatas tersebut.

Dimulainya Produktivitas Pangan dari Tanah Papua

    Pabrik sagu Perhutani ditargetkan meraih pendapatan Rp100 milyar per tahun. Sehingga dapat memicu dan menggerakkan ekonomi di wilayah Sorong Selatan. Pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan di Tanah Papua hanya akan terwujud bila kapasitas produksi dan produktivitasnya ditingkatkan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan produksi dan produktivitas adalah aktivitas ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah pada masyarakat Papua. Bukan yang semata-mata mengeksploitasi sumber daya alam, tapi yang dapat diolah dan memberi keuntungan ganda bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

   Sagu adalah produksi pangan olahan khas Papua, yang paling tepat untuk menjawab tantangan produksi dan produktivitas tadi. Memiliki nama latin Metroxylon Sp, sagu adalah sumber karbohidrat utama yang juga dapat dimanfaatkan untuk makanan sehat, bioethanol, gula untuk industri makanan dan minuman, pakan ternak, industri kertas mapun kebutuhan industri farmasi. Terlebih jika melihat kualitas pohon Sagu Raja di Papua yang bisa menghasilkan tepung sagu hingga 900 kilogram per batangnya. Jauh di atas sagu dari negara tetangga seperti Malaysia yang rata-rata hanya menghasilkan 250 kilogram per batang. Di sinilah nilai strategis pembangunan Pabrik Sagu Perum Perhutani di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 1 Januari 2016. Pabrik yang rencananya akan beroperasi penuh pada bulan Maret 2016 ini, dibangun dengan total investasi Rp150 miliar dan jumlah tenaga kerja yang mencapai total 600-an orang. “Yang bekerja berasal dari lingkungan masyarakat sekitarnya,” ujar Presiden saat berkeliling melihat proses pengolahan sagu.

    Secara ekonomis, pembuatan pabrik sagu di Papua akan sangat menguntungkan, terutama mempertimbangkan permintaan atau kebutuhan sagu nasional yang dalam perhitungan Perhutani mencapai 5 juta ton per tahun. Bandingkan dengan pabrik sagu PT Perhutani di Sorong ini yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 30.000 ton per tahun – di tahun pertama dimulainya produksi dan akan meningkat hingga 50% lagi dalam tahun-tahun berikutnya. Kendati kelak akan muncul kompetitor baru sekalipun, pasar yang tersedia masih lebih dari cukup untuk meraih keuntungan. Harga sagu selama ini terus menunjukkan tren kenaikan. Di tahun 2012, saat sebelum pabrik sagu dibangun harga jualnya adalah Rp5.200 per kilogram hingga Rp6.500 per kilogram. Di akhir tahun 2015, harga pasaran tepung sagu di Jawa telah mencapai Rp6.800 per kilogram. Harga ini diyakini maih akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan tepung sagu untuk bahan pangan secara nasional. Pabrik sagu Perhutani ditargetkan akan memberikan kontribusi pendapatan ke perusahaan sebesar Rp100 milyar per tahun. Namun, dampak yang diharapkan tidak terbatas pada keuangan perusahaan, tapi kehadiran pabrik ini jelas akan menjadi pemicu dan penggerak ekonomi di wilayah Sorong Selatan. Belanja kebutuhan pabrik, maupun pengeluaran lain-lain – termasuk dari ratusan pekerja di sana – secara alami akan memunculkan kegiatan perdagangan lokal. Dalam kacamata strategi dan ideologi pembangunan. Inilah yang dapat dikategorikan sebagai pembangunan ketahanan, dan bahkan, kedaulatan pangan. Dengan mesin-mesin produksi yang dijalankan oleh anak-anak negeri, pabrik sagu ini kelak dapat menampung hasil tanaman sagu penduduk setempat dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan cara inilah, kita dapat bersaing dan lebih dari itu, meraih keunggulan dalam kompetisi perdagangan dunia. Bagaimanapun perdagangan dan kompetisi global adalah keniscayaan, yang harus dihadapi dengan persiapan dan kerja keras membangun produktivitas dan daya saing. Tak bisa lagi mundur ke belakang, apalagi Papua sudah memulai dan menunjukkan bahwa kita bisa. Indonesia bisa!

BBM Satu Harga di Papua dan Papua Barat Wujud Keadilan Sosial

   Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama. Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi. Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat.

   Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh. Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal. Namun, pemerintah tak berdiam diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.

Bertolak ke Papua, Presiden Resmikan Infrastruktur Kelistrikan Papua dan Papua Barat

   Senin sore, 17 Oktober 2016 di Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Keenam infrastruktur kelistrikan tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW,  Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem – Waena – Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp – Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena – Sentani 20 Mega Volt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere. Dengan diresmikannya 6 infrastruktur kelistrikan Papua dan Papua Barat tentunya akan mengurangi masalah kurangnya pasokan listrik di kedua provinsi tersebut. Masalah listrik adalah masalah yang dihadapi semua provinsi di Indonesia karena saat Presiden berkunjung ke suatu daerah, masalah pertama yang disampaikan warga adalah kondisi biarpet .

Krisis listrik ini terjadi karena adanya keterlambatan dalam membangun pembangkit listrik. Secara bertahap, pemerintah terus berusaha mengatasi masalah krisis listrik dengan membangun pembangkit listrik yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Sebelum meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan mengawali kegiatannya di Papua dengan mengunjungi sebuah sekolah dasar yang berada di Kabupaten Jayapura untuk menghadiri acara Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Di sini Presiden akan menyerahkan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak di bawah lima tahun dan anak sekolah.

Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, PMT menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden karena dalam pandangan Presiden PMT sangat penting untuk investasi anak-anak Indonesia. “Akan terus kita lakukan dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu depan. Karena ini penting untuk investasi masa depan anak anak kita,” kata Presiden di Serang Banten pada September lalu.

“Untuk ibu-ibu hamil, kita enggak mau ada gizi buruk, untuk anak-anak balita kita, kita juga enggak mau ada gizi buruk. Yang ketiga untuk anak-anak sekolah terutama di SD ini akan kita beri makanan tambahan dan akan terus kita gaungkan betapa pentingnya sumber protein bagi anak anak kita. Ini akan terus kita lakukan,” ucap Presiden saat itu. Presiden dan Ibu Iriana akan bertolak menuju Papua dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Senin pagi 17 Oktober 2016 pukul 07.30 WIB. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan ke Papua, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI  Hadi Tjahjanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan.

Peresmian Bandara Wamena Papua

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana mendatangi kota Wamena, Papua, guna meresmikan Terminal Baru Bandar Udara (Bandara) Wamena dan  Kaimana, Rabu (30/12) 2015. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa Bandara Wamena dan Bandara Kaimana memiliki posisi strategis. “Bandara Wamena dan Kaimana adalah pintu gerbang yang menghubungkan warga pegunungan tengah Papua dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” tegasnya. Saat ini, Bandara Wamena memiliki terminal  yang mampu melayani 282 penumpang. Dengan landas pacu sepanjang 2.175 meter, Bandara Wamena akan menjadi bandara tersibuk kedua di Provinsi Papua. Menurut Presiden Jokowi, terminal di Wamena yang diresmikannya itu jauh lebih bagus dari terminal yang ada di Jawa. Ia mengingatkan, konektivitas antarkabupaten, provinsi, pulau butuh infrastruktur membutuhkan bandara dan pelabuhan. “Oleh karena itu, lima tahun ke depan, kita fokus pada infrastruktur sehingga mobilitas manusia dan arus barang bisa lancar,” ujarnya.

   Presiden meminta Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi guna meningkatkan pelayanan. ” Sinergi adalah kata kunci dalam meningkatkan pelayanan pada rakyat Papua,” kata Presiden seraya menambahkan, rakyat Papua sudah lama menunggu hadir Negara dalam wajah pelayanan publik yang lebih baik. Terkait dengan keamanan di bandara, Presiden Jokowi mengingatkan maskapai penerbangan juga harus memperhatikan kondisi pesawatnya. “Tidak boleh ada kompromi atas keselamatan penumpang dan keamanan penerbangan, terlebih akan terbang di tengah area pegunungan,” tegasnya.

Pasar Mama-mama, Perhatian kepada Pedagang Tradisional Papua

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan Pasar Mama-Mama, di kota Jayapura. Pembangunan pasar bagi Mama-Mama Papua ini merupakan bagian dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo dan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia khususnya para pedagang tradisional. Groundbreaking pasar ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 30 April 2016 silam. Pasar yang berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi ini didesain menjadi pasar semi modern dengan 4 (empat) lantai ditambah satu lantai mezzanine yang antara lain terdiri dari pasar basah, pasar kering, pasar cinderamata, ruang pelatihan, dan lain-lain. Kepada wartawan, Presiden Jokowi menilai Pasar Mama-Mama itu memang sudah siap untuk digunakan, tapi untuk peresmiannya ia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur, sambil menunggu Walikota baru dilantik.

Nop Goliat Dekai – Pusat Distribusi Logistik Pegunungan Papua

   Peresmiannya dilakukan Presiden Joko Widodo, Selasa, 18 Oktober 2016. Saat ini, bandara tersebut memiliki landasan pacu sepanjang 1.950 meter dan sudah dapat dilalui oleh pesawat jenis ATR 72. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menghendaki agar bandara terus dikembangkan dan meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar landasan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Sebagai wilayah paling timur Indonesia yang selama ini dianggap tertinggal dibanding dengan wilayah lainnya, Presiden menginginkan agar Papua juga dapat bersaing di era kompetisi seperti sekarang ini. Untuk itu, dirinya pun memberikan perlakuan yang sama terhadap pembangunan infrastruktur yang ia galakkan di seluruh wilayah Indonesia.  Bandara Nop Goliat Dekai merupakan salah satu dari tujuh bandara perintis yang dapat menghubungkan 517 desa di Kabupaten Yahukimo. Pembangunan bandara tersebut merupakan salah satu perwujudan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tertuang dalam salah satu agenda Nawacita untuk memperkuat wilayah pinggiran. Persoalan konektivitas memang seringkali disinggung Presiden dalam tiap kesempatan.

Jembatan Holtekamp, Ikon Masa Depan Jayapura

    Papua menyimpan banyak potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat membawa provinsi tersebut melompat maju. Namun, kondisi alamnya yang bergunung dan berbukit  menyulitkan mobilitas dan akselerasi kemajuan. Belum terciptanya konektivitas di Papua, mengakibatkan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah itu. Namun demikian, tidak ada jalan lain, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, infrastruktur harus dibangun di berbagai tempat. Mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara hingga pasar. Sebab, potensi Papua baru bisa berbuah jika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dari hulu hingga ke hilir – jika ada  infrastruktur yang terkoneksi. Salah satu proyek infrastruktur penting yang sedang dibangun di Papua, di Kota Jayapura, adalah Jembatan Holtekamp di Teluk Youtefa. Jembatan ini menghubungkan antara kota-kota di sekitar Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Empat distrik lain yang akan terhubung dengan Distrik Muara Tami adalah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Abepura. Memiliki panjang 732 meter, jembatan Holtekamp dibangun dengan dana APBN (untuk konstruksi utama sepanjang 433 meter) serta APBD provinsi dan kota (untuk kedua sisi jembatan) .”Total biayanya Rp1,5 triliun. Dari pemerintah pusat akan diberikan Rp900 miliar, sedangkan dari Pemda, Pemprov dan Pemkot Jayapura Rp600 miliar” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara groundbreaking tanggal 9 Mei 2015 di Distrik Jayapura Selatan. Keunggulan jembatan yang diperkirakan akan berfungsi sepenuhnya  tahun 2018 ini adalah karena konstruksinya dibangun menggunakan kerangka baja pilihan dengan bentuk melengkung yang sangat kuat – sehingga bisa menjadi landmark kebanggaan Kota Jayapura.

   Tiang-tiang pancangnya sengaja dibuat fleksibel, bisa bergerak ke berbagai arah maksimal hingga 80 sentimeter – sehingga bisa menahan  gempa dan bertahan hingga .1000 tahun. Teluk Youtefa  memang merupakan jalur gempa yang cukup rawan. Selain soal konstruksi, dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh jembatan ini telah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Wilayah pusat kota Jayapura, saat ini sudah sulit untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan dan berbatasan dengan bukit-bukit terjal dan laut. Dengan adanya jembatan Holtekamp,  pusat kota Jayapura akan terhubung dengan wilayah dataran yang lebih luas di Muara Tami, dengan penduduk yang kepadatannya masih rendah. Artinya, potensi pengembangannya masih sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah itu.

      Jarak pusat kota ke Muara Tami, tanpa melalui jembatan, bisa mencapai 50 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam karena harus mengitari teluk. Namun dengan adanya jembatan ini, jaraknya bisa dipangkas menjadih hanya 33 kilometer dengan waktu tempuh 1,5 jam. Wilayah dataran tersebut, khususnya Pantai Hamadi, juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi karena pantainya dikelilingi oleh bentangan pasir putih yang bersih. Lebih dari itu, seperti diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, jembatan Holtekamp akan berdampak pula pada “hubungan perekonomian antara Indonesia dan Papua Nugini, yang selama ini sudah berjalan melalui pintu perbatasan negara di Skow.”

   Dampak langsung jembatan ini  akan lebih dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jayapura. Namun penting, untuk segera menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan besar di Papua. Seiring dengan terkoneksi dan terintegrasinya jalan trans-Papua, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, maka lompatan-lompatan besar akan lebih mudah dilakukan. Ini sebuah langkah penting, bahwa pemerintah  terus mewujudkan cita-cita Nawacita, melalui pembangunan “Indonesia sentris” untuk seluruh anak bangsa.

PLBN Skouw dan Bukti Pembangunan Daerah Perbatasan

Su

   Sejak hari pertama dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan keinginan untuk membangun daerah-daerah perbatasan. Pembangunan beranda-beranda terdepan Indonesia tidak boleh dilupakan. Presiden tiba di lokasi PLBN Skouw sekitar pukul 14.40 WIT dan disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono. Setiba di lokasi yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama sekitar 1 jam 30 menit ini, Presiden langsung meninjau display panel data PLBN Terpadu Skouw. Setelah itu Presiden Jokowi langsung menuju tenda tempat acara Peresmian PLBN Skouw. Presiden mengingatkan, pembangunannya PLBN juga harus menciptakan kantong-kantong pertumbuhan ekonomi baru. “Ini wajib. Jangan sampai hanya berdiri kantor tapi tidak mempunyai efek ekonomi terhadap masyarakat. Ini yang harus dikembangkan,” tuturnya. Pembangunan PLBN Skouw dimulai sejak 18 Desember 2015, yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero). Pada Tahap I ini telah dibangun Zona Inti PLBN yang terdiri dari bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksaan kargo utama, bangunan utilitas, check point, gerbang tasbara, jembatan timbang, car wash, klinik, serta monumen tasbara.

   PLBN Skouw berdiri di atas lahan dengan luas total mencapai 10,7 hektar, yang terbagi dalam beberapa zona. Desain bangunan utama PLBN Terpadu Skouw mengusung budaya lokal Papua dengan mengadopsi bangunan Rumah Tangfa yang merupakan ciri rumah pesisir di daerah Skouw. Bangunan ini juga didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip bangunan hijau.

KENDALIKAN PENYELUNDUPAN

    Presiden Jokowi meyakini dengan bangunan dan fasilitas serta sistem yang lebih modern, PLBN Skouw, akan lebih mudah mengendalikan penyelundupan. Tetapi yang paling penting masalah ekspor dari Papua ke Papua Nugini. Mengenai PLBN sebaga sebagai pusat ekonomi baru, Presiden menjelaskan, nantinya di situ akan dibangun pasar modern, sehingga PLBN itu juga akan menjadi sebuah pusat perdagangan yang besar.  Dari situlah, lanjut Presiden, nanti kenaikan ekspor akan kelihatan, baik yang namanya garmen, baik yang namanya elektronik, baik yang namanya sembako, semuanya. Ia lantas menunjuk contoh beras misalnya, dari Merauke itu harganya kurang lebih sekarang ini Rp6.000, sementara di PNG harganya antara Rp15.000-30.000. Ini artinya, beras kita bisa bersaing. Garmen juga sama, karena ada produsen. “Kita ini produsen garmen termasuk yang terbesar. Harganya pasti bisa bersaing,” ungkapnya. Saat ditanya mengenai mata uang apa yang akan digunakan untuk transaksi, Presiden menegaskan, tentunya kita ingin yang dipakai rupiah semuanya. Namun diakuinya, kadang-kadang di bawah itu kita kan sulit harus mengatur, mengawasi satu persatu.

BAGIKAN KIP, KIS, PKH

    Sebagaimana di daerah lain, dalam kunjungan ini Presiden menyempatkan waktu untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden menjelaskan, pemberian makanan tambahan ini penting sekali agar anak-anak kita gizinya baik, anak kita jadi sehat, anak kita jadi pintar nantinya, dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Ia mengingatkan, persaingan 20-30 tahun yang akan datang semakin berat, semakin sengit. Sehingga anak-anak harus disiapkan semuanya agar jadi anak sehat, pintar, cerdas, dan mampu bersaing.

Adapun terkait PKH, yang per tahunnya diberikan Rp1.890.000,00, Presiden Jokowi mengingatkan, agar uang tersebut harus dipakai untuk keperluan anak sekolah, untuk tambahan usaha, untuk pembelian gizi untuk anak. Kemudian untuk yang sudah menerima KIS, Presiden Jokowi berharap semua sehat. Tapi kalau pas diberi cobaan sakit, menurut Presiden, dengan kartu itu (KIS) bisa dipakai ke Puskesmas atau ke rumah sakit. Tidak dipungut biaya.

Hindari Gizi Buruk, Presiden Sosialisasi Asupan Gizi dan Protein

    Tiba di Bumi Cenderawasih, Kabupaten Jayapura Senin 17 Oktober 2016 pukul 14.00 WIT, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana  langsung menyambangi SD Bonaventura di Jalan Raya Kemiri Sentani yang berjarak sekitar 700 meter dari Bandar Udara Sentani. Di sana, Presiden dan Ibu Negara meninjau pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT) kepada para ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Kehadirannya disambut tarian selamat datang dari para pelajar SMA Asisi Sentani. Keceriaan tampak di wajah masyarakat setelah mengetahui kehadiran Presiden Joko Widodo yang telah sekian kali berkunjung ke tanah Papua tersebut. Dalam kesempatan tersebut, telah hadir sebanyak 160 ibu hamil, 148 balita, dan 694 anak sekolah yang akan mengikuti arahan terkait PMT dari Presiden Joko Widodo.

    Di hadapan warga, Presiden memberikan perhatiannya kepada pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan para balita serta anak-anak. Sebab menurutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang baik harus memiliki gizi yang baik sejak balita. Oleh karena itu, Presiden memberikan arahannya terkait dengan konsumsi biskuit sebagai makanan tambahan penambah protein yang turut dibagikan dalam kesempatan tersebut. Kepada para ibu hamil yang hadir, Presiden berpesan agar rutin mengonsumsi biskuit tersebut sebanyak dua kali per hari selama tiga bulan pertama masa kehamilan. Sementara pada bulan-bulan selanjutnya, asupan makanan tambahan tersebut ditambah hingga menjadi tiga keping per hari.

  Presiden mengingatkan, biskuit yang dikonsumsi tersebut hanyalah berperan sebagai makanan tambahan. Para ibu tetap diharuskan untuk mengonsumsi makanan utama yang kaya akan protein dan gizi. Sementara itu, bagi balita berusia 6 sampai 11 bulan, Presiden menyarankan untuk mengonsumsi makanan tambahan khusus tersebut sebanyak delapan keping biskuit setiap harinya. Adapun bagi yang berusia 12 bulan hingga 5 tahun, disarankan untuk mengonsumsi sebanyak 12 keping setiap harinya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantoro telah melaporkan kepada Presiden bahwa di Kabupaten Jayapura tersebut angka kasus gizi buruk yang dialami warganya berkisar 0,03 persen, jauh lebih baik bila dibandingkan dengan angka nasional yang berada pada 3,7 persen. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama dengan masyarakat setempat telah mengembangkan makanan lokal yang diperkaya dengan ikan dan telur sebagai sumber proteinnya. Meski demikian, angka kasus gizi buruk di Kabupaten Jayapura yang kecil tersebut tetaplah menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Sekecil apapun itu, Presiden Joko Widodo bertekad untuk menyelesaikan segala permasalahan yang tengah dihadapi. Acara serupa ini bukanlah kali pertama bagi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden juga telah memberikan pengarahannya terkait PMT di sejumlah daerah di Indonesia. Tercatat Pulau Nias, Banten, Situbondo, dan Kabupaten Bandung pernah disinggahi Presiden untuk menyosialisasikan pemberian makanan tambahan dan pentingnya menjaga asupan gizi bagi warga setempat. Dan sebagaimana biasanya, Presiden menyempatkan diri untuk membagi-bagikan sepeda bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan olehnya. Kali ini, sebanyak tiga orang yang terdiri dari ibu dan anak berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Presiden.

Membangun Papua Melalui Pendidikan

MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN, PEMERINTAH MENGALOKASIKAN 3.500 GURU UNTUK DITEMPATKAN DI WILAYAH TERPENCIL, KHUSUSNYA PAPUA DAN PAPUA BARAT

    Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan peradaban suatu bangsa. Bagaimana sebuah bangsa merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program-program pendidikannya, semua itu yang akan menjadikannya unggul dalam jangka waktu yang lama. Tidak terkecuali dengan Papua, pendidikan adalah salah satu kunci untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua. Pemerintahan Jokowi-JK, sejak awal menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di Papua. Visi-Misi Nawacita dengan jelas menyebutkan tentang komitmen untuk “membangun dari pinggiran” serta “meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan lain-lain di pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal.” Pada dasarnya, persoalan pendidikan di manapun, memiliki banyak dimensi yang terkait satu dengan yang lainnya. Ada persoalan kurikulum, sarana dan prasarana, kapabilitas guru dan sebagainya. Namun, di Papua, persoalannya menjadi lebih rumit karena adanya faktor infrastruktur yang masih terbatas – dengan jumlah kampung yang begitu tersebar – dan kurangnya tenaga pendidik. Semua ini mengakibatkan terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak di Papua. Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan pendidikan yang terjadi di Papua. Program ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah melakukan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, melalui pendistribusian tenaga pendidik atau guru. Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa target pemerintah ke depan adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menginginkan agar pelayanan pendidikan di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur memiliki kualitas yang sama. “Jangan sampai terjadi sebuah ketimpangan dan kesenjangan yang sangat lebar, itu yang tidak kita inginkan,” kata Presiden ketika memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 25 Mei 2015.

   Program GGD merupakan terobosan program dari pemerintah dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pemerataan kualitas tenaga pendidik. Melalui program ini pemerintah mengalokasikan 3.500 guru yang ditempatkan di Papua dan Papua Barat, serta Aceh dan Maluku. Mereka akan menggantikan guru-guru lulusan SMP dan SMA yang masih tersebar di berbagai wilayah pedalaman. Status mereka pun adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pemerintah daerah setempat, bukan terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, komitmen mereka diharapkan lebih kuat untuk membangun daerahnya sendiri. Kepada para peserta GGD, Presiden Jokowi mengimbau agar memberikan pendidikan karakter mental yang baik pada peserta didiknya. Anak-anak yang berasal dari daerah terpencil atau daerah perbatasan harus mempunyai kebanggaan terhadap Indonesia. “Mereka adalah anak Indonesia yang ke depan dapat bekerja di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” kata Presiden. Khusus untuk Papua, selain program GGD, pemerintah juga melanjutkan program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem). yang merupakan program afirmatif bagi pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah daerah seperti Jawa dan Bali. Program ADEM bergulir sejak tahun 2013 dan telah memasuki tahun ketiga pada 2015 ini. Sebanyak 1.304 anak Papua telah menimba ilmu di tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM 2015, tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan SMK di enam provinsi tersebut.

PEMBANGUNAN BANDARA UDARA SENTANI

    Pemerintah Provinsi Papua menargetkan Bandara Sentani akan menjadi bandara internasional pada 2017. Sejumlah pembenahan juga dilakukan untuk menunjang target tersebut, salah satunya dengan memperluas dan memperpanjang runway, apron dan fasilitas lain di bandara itu. Kepala Dinas Perhubungan Papua, Yusuf Yambe menuturkan, pekerjaan yang akan difokuskan sepanjang 2015-2016 diantaranya yaitu pengucuran dana APBN akan difokuskan pada pembayaran tanah. Sedangkan dana APBD akan digunakan untuk membantu menyelesaikan sisa pekerjaan pada sisi udaranya, misalnya memperluas strip kiri- kanan runway selebar 125 meter dan kiri-kanan panjang runway 500 meter, serta drainase 500 meter dari runway kiri kanan ke arah Danau Sentani. Kemudian ada juga perluasan strip kiri pararel tax away sepanjang 20×1.000 harus diselesaikan pada 2015. “Kami berharap pada 2016 dapat dilakukan test landing pesawat Airbus 330 dengan kursi 250 atau Boeing 767 atau 777,” ujarnya, Rabu (15/10/2014).

Tak hanya itu, Pemprov Papua juga akan memperluas lahan parkir di bandara tersebut, dari sebelumnya hanya dapat menampung 800 mobil, ke depan akan diupayakan bisa menampung 6.000 kendaraan. Untuk menunjang hal ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga telah menyediakan lahan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar bandara untuk dapat direlokasi.

PRESTASI LAINNYA PRESIDEN JOKO WIDODO DIMATA LUKAS ENEMBE

 Pemerintahan Jokowi-JK sekarang sudah memasuki masa tiga tahun memimpin. Selama tiga tahun ini, sejumlah gebrakan yang dilakukan kabinet kerja Jokowi-JK sudah menunjukkan hasil positif yang sesuai slogan “Ayo Kerja” yang merupakan visi dari nawacita. Selama tiga tahun masa kerja, Jokowi-JK bergerak cepat melaksanakan pembangunan. Sejumlah mega proyek dengan nilai strategis diluncurkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia. Sejumlah proyek strategis itu antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan, dan bandara, program sejuta rumah, bendungan atau waduk, pembangkit listrik, dan pembangunan jalan Trans Papua. Bahkan dari sektor pembangunan desa di wilayah Indonesia, Jokowi-JK telah mencetaak rekor dan sejarah baru. Total ada 66.000 kilometer (Km) jalan desa, 5.000 Km jembatan dan 38.000 unit penahan longsor serta 16.000 saluran air bersih sudah dibangun sejak era pemerintahan Jokowi-JK dalam kurung waktu 3 tahun ini. Keseriusan pemerinah mendongkrak pembangunan di Tanah Air terlihat dari besarnya dana yang dialokasikan. Untuk pembangunan infrastruktur, Jokowi menginvestasikan Rp 5.000 triliun hingga periode 2019.

Inilah rekor dan capaian yang sudah ditorehkan pemerintahan Jokowi-JK selama ini? :

1. Penerimaan Pajak Tertingi

Pada tahun 2015, penerimaan pajak menembus angka Rp 1.000 triliun atau 77,28 persen dari target pajak 2015 Rp 1.294 triliun. Penerimaan pajak ini merupakan yang pertama kali tertinggi di Indonesia.

2. Tax Amensty tersukses di dunia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiastaedi mendapat penghargaan dari dunia perpajakan internasional. Penghargaan ini didapat lantaran pencapaian program Tax Amnesty terbaik di dunia.

3. Tak impor beras sepanjang 2016

Pemerinah juga mencatat capaian spektakuluer dengan tidak mengimpor beras sepanjang tahun 2016. Padaha, sebelum-sebelumnya pemerintah kerap melakukan impor beras untuk memenuhi stok beras di dalam negeri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan impor beras tahun ini. Menurutnya, hal ini jadi sejarah baru Indonesia.

4. Luncurkan 11 mata uang baru serentak

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan peluncuran 11 mata uang baru secara serentak menjadi yang pertama sejak Indonesia merdeka. Diharapkan melalui desain baru ini, kecintaan masyarakat terhadap Rupiah semakin meningkat. Sebelas mata uang diluncurkan untuk emisi 2016, terdiri dari 7 mata uang Rupiah pecahan kertas, dan 4 logam.

5. Perang Terhadap Pungli

Selasa 11 Oktober 2016, Presiden Jokowi meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Tepat di hari peluncuran ini terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan.

Jokowi geram, dan langsung mendatangi lokasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Dia menyatakan perang terhadap pungli. Jokowi menegaskan akan membasmi praktik pungli di semua pelayanan masyarakat. Bahkan pungli yang nilainya kecil pun tetap akan diberantas.

6. Dalam Sebulan 1 Juta Wisatawan Datang ke Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 1,03 juta kunjungan atau naik 17,68 persen di Juli 2016. Secara kumulatif (Januari-Juli) 2016, jumlah turis menembus 6,32 juta kunjungan atau naik 7,64 persen dibandingkan periode sama tahun lalu 5,88 juta kunjungan

7. Tokoh Berpengaruh Dunia

Presiden Jokowi tidak hanya memainkan peranan penting di Tanah Air, tapi juga di dunia internasional khususnya dunia Islam. Baru-baru ini Jokowi dinisbatkan sebagai salah satu tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Dalam laporan bertajuk “The Muslim 500: The World’s 500 Most Influental Muslims” untuk edisi 2017 yang baru saja terbit di Yordania, Jokowi menempati posisi ke-13 dalam daftar top 50 di antara 500 tokoh Muslim dunia. Menurut laporan Muslim 500, Jokowi dinilai sukses karena kedekatannya dengan konstituen, dan memiliki reputasi sebagai politikus ‘bersih’. 

Presiden Jokowi Tuai Pujian

   Pembangunan infrastruktur yang masif ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ini suatu hal yang wajar, sebab infrastruktur adalah bentuk pembangunan yang berorientasi fisik. Bisa dilihat bentuk nyata. Oleh karenanya, menjadi wajar jika kemudian Jokowi mendapat pujian untuk itu. Sebagaimana diberitakan dalam Tempo, Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, mengapresiasi keseriusan Presiden Joko Widodo dalam membuka isolasi wilayah pedalaman Papua melalui pembangunan berbagai infrastruktur. Seperti jalan raya, lapangan terbang, dan kebijakan-kebijakan lainnya di bidang pembangunan.

“Masyarakat Papua harus mengapresiasi dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua. Sudah seharusnya Pemerintah Daerah di Papua seirama dengan Pusat untuk bersama-sama meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua,” kata Manufandu. Mantan Duta Besar Indonesia untuk negara Kolumbia itu menilai dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, Presiden Jokowi-lah yang paling sering berkunjung ke Papua. Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua bahkan jauh lebih sering dibanding dengan daerah lain di Indonesia.

“Itu artinya beliau mencintai Papua sehingga tak henti-hentinya beliau selalu datang ke Papua,” ujar Manufandu.

   Tokoh Papua ini menilai Presiden Jokowi ingin memastikan semua program untuk mempercepat pemerataan pembangunan Papua bisa terlaksana dengan baik. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan raya, bandara, pelabuhan, ketersediaan energi listrik, penerapan program BBM Satu Harga. Begitu juga dengan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Mantan Staf Khusus di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak mengingkari fakta bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini, wilayah Pegunungan Tengah Papua yang begitu sulit kondisi geografisnya dan mengalami ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan yang sangat lebar dengan daerah lain terutama di luar Papua mendapat perhatian prioritas. Berbagai infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan lapangan terbang kini dibangun di wilayah Pegunungan Tengah Papua seperti ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Kenyam Kabupaten Nduga menuju Wamena Kabupaten Jayawijaya sejauh ratusan kilometer.

Di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan kini terus menggenjot pembangunan sejumlah bandara di pedalaman Papua seperti Bandara Wamena, Bandara Dekai Yahukimo, Bandara Ilaga, Bandara Kenyam, Bandara Asmat, Bandara Timika, Bandara Wagete, Nabire dan lainnya. Tak hanya tokoh Papua yang melontarkan pujian, Antropolog dari Kupang juga ikut mengapresiasi. Antropolog dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD, Ph.D.

“Melihat geliat pembangunan infrastrutkur maupun lintas sektor lainnya di wilayah timur Indonesia maka tidak berlebihan jika saya katakan Pemerintahan Jokowi telah merombak mitos sentralisasi pembangunan yang sebelumnya hanya fokus di wilayah barat”, Ujar Pater Gregorius Neonbasu. (Sumber)

Rohaniawan Katolik yang juga adalah Ketua Dewan Riset Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur itu, menyatakan bahwa unsur pemerataan pembangunan dalam tema Hari Kebangkitan Nasional itu sudah mulai tampak dari maraknya realisasi pembangunan infrastruktur dasar seperti air, jalan, dan listrik untuk kawasan timur Indonesia. Lebih lanjut, Ia mengatakan, memang secara umum Indonesia merupakan negara yang besar (penduduk) dan sangat luas secara geografik. Dampaknya, jika strategi pembangunan tidak sesuai dengan panduan atau pola umum tertentu, maka akibatnya daerah-daerah akan semakin terpojok.

 ( AI/Tabloidmediapapua/des/2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here