Lukas Enembe dan Revolusi Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua ( Napak Tilas Membangun Papua 2013-2017 )

By ADRIAN INDRA ( PENGAMAT POLITIK dan PEMBANGUNAN PAPUA )

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengakui akan segera mengeluarkan peraturan untuk melindungi pengusaha lokal Papua dalam mengakses bisnis di tanah kelahiran mereka, karena selama ini pengusaha asli provinsi paling timur Indonesia itu masih mengalami kesulitan untuk berkembang. “Ada dua peraturan yang sedang disusun, tentang induk dari organisasi pengusaha orang asli Papua dan mekanisme penggunaan anggaran tiga persen dana Otsus (Otonomi Khusus),” jelas Gubernur Enembe saat dikonfirmasi . Ia mengatakan peraturan dalam proses drafting. itu merupakan petunjuk teknis Perdasus Nomor 18 tahun 2008 tentang Ekonomi Berbasis Masyarakat. Meski sudah hampir 50 tahun menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pengusaha asli Papua belum menjadi tuan rumah di wilayah mereka sendiri. Padahal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua mengamanatkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua, termasuk pengusaha, tapi kenyataannya dunia bisnis masih sulit ditaklukkan pengusaha lokal. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 84/2012 tentang Pengadaan Khusus di Papua dan Papua Barat untuk memberdayakan dan melindungi pengusaha asli Papua. Namun, Perpres ini belum dapat diimplementasikan secara optimal karena banyak pengusaha asli Papua kesulitan dalam mengakses modal usaha. Hingga kini, ada belasan ribu pengusaha asli Papua. Sekitar 13.000 di antaranya bergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Asli Papua (KAPP).  Berbeda dengan organisasi pengusaha lain, KAPP memang hanya dikhususkan untuk pengusaha asli Papua. Dari jumlah belasan ribu pengusaha asli Papua itu, lanjutnya, pengusaha konstruksi ada 1.621 orang, sisanya merupakan pengusaha sektor real, termasuk mama-mama penjual pinang yang mencapai 6.000 orang.

Kesulitan karena stigma

Menurut Merry, selain sulit mengakses modal yang umumnya dirasakan pengusaha kecil asli Papua, kesulitan lain adalah mendapat badan hukum untuk mulai menjadi pengusaha barang dan jasa. Ia mengakui bahwa stigma orang asli Papua yang malas, tidak mampu, dan tak bisa mengelola uang telah lama menjadi perhatian perbankan. Semestinya hal tersebut dibuktikan karena itu anggapan yang sudah ada sejak lama dan menjadi penghambat utama dalam mengakses modal usaha. Karena itu, niat Gubernur Papua untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Papua yang mengatur kelembagaan pengusaha asli Papua dan mekanisme penggunaan Otsus tiga persen untuk pemberdayaan pengusaha asli Papua sangat didukung KAPP. Selama ini, banyak pengusaha asli Papua kesulitan mengurus badan hukum perusahaan mereka, entah karena tidak paham prosedur atau keterbatasan sumber daya.

Komitmen pemerintah daerah

Gubernur Enembe telah menyerahkan bantuan dana segar senilai Rp25 miliar kepada 2.870 pengusaha asli Papua yang tersebar di 29 kabupaten dan kota. “Saya imbau seluruh kabupaten dan kota memberi perhatian dalam bentuk stimulus bagi pengusaha asli Papua, termasuk pengembangan KAPP yang ada di daerah-daerah untuk membangkitkan potensi orang asli Papua sebagai pengusaha,” harap Enembe. Komitmen lain dari Pemerintah Daerah adalah mendirikan PT Jaminan Kredit Daerah Papua yang pengawasannya dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Utama PT. Jamkrida Papua, Desty Pongsikabe, menjelaskan pemberian jaminan kepada para pengusaha asli Papua bekerja sama dengan Bank Papua. “Selama satu tahun terakhir platfom kredit yang telah kami jaminkan sekitar Rp35 miliar dan tahun ini diharapkan naik 10 hingga 15 miliar,” katanya. Desty menambahkan, pihaknya menjadi mitra Bank Papua dan Pemerintah Daerah untuk menggarap proyek infrastruktur, khususnya di Papua, seperti jalan, bandara udara, hingga persawahan dan perkebunan.

KEBANGKITAN NASIONAL : KEBANGKITAN EKONOMI PAPUA

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari yang bersejarah dan merupakan momentum bersejarah dalam pergerakan pencapaian kemerdekaan bangsa ini. Berdasarkan sejarah yang ada, pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Boedi Oetomo (Budi Utomo) yang menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui media organisasi sosial dan organisasi politik. Spirit pembentukan organisasi Budi Utomo pada saat itu adalah munculnya kesadaran para pemuda yang memiliki semangat kebangkitan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Dengan demikian, hingga saat ini tanggal 20 Mei diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Pada tanggal 20 Mei 2015, bangsa Indonesia memperingati Harkitnas yang ke-107 tahun. Tema yang diusung dalam peringatan Harkitnas tahun ini adalah “Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Berkaitan dengan tema tersebut, bangsa Indonesia hendaknya bukan saja dimaknai sebagai perayaan seremonial semata, akan tetapi harus dimaknai dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus bangkit dari segala aspek.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan memang telah usai, akan tetapi perjuangan bangsa ini dalam rangka membangkitkan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus dilakukan baik pada bidang ekonomi, politik maupun kebudayaan. Pada bidang ekonomi khususnya, perlu adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga hari ini, kesenjangan sosial antara wilayah timur Indonesia dengan wilayah lainnya masih menjadi permasalahan serius bangsa ini. Kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik merupakan problematika utama yang terjadi di wilayah timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Masih banyak masyarakat Papua yang berada di bawah garis kemiskinan, kesenjangan harga berbagai barang kebutuhan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan masih jauhnya masyarakat Papua dari sentuhan infrastruktur publik yang ideal masih menjadi mimpi bagi Orang Asli Papua.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Papua mewacanakan pendataan jumlah pengusaha. Info ini penting untuk mapping arah minat dunia usaha di Papua.

“Ini juga tugas kami di Hipmi untuk membantu pemerintah membuat pendataan seberapa banyak jumlah pengusaha di Papua. Kami akan bersinergi dengan BPS dan Disperindag,” ujar Ketua Umum Terpilih Hipmi Papua, Dasril Sahari di Jayapura, Senin (24/4/2017). Dasril mengatakan, dengan pendataan itu maka ke depan bisa diketahui sektor-sektor apa saja yang menjadi primadona di kalangan pengusaha dan mana yang belum digarap dengan baik. Data tersebut, kata Dasril, berguna untuk mengetahui apakah Papua sudah masuk dalam kategori daerah yang berkembang atau belum. “Untuk menjadikan Papua sebagai daerah yang berkembang, paling tidak membutuhkan pengusaha 2-3 persen dari seluruh indeks penduduk yang ada. Kalau tidak memenuhi standar itu, jangan pernah berharap Papua akan menjadi daerah yang berkembang,” kata Dasril.

“Salah satu indikator suatu daerah atau negara berkembang juga tergantung dari pengusahanya. Di Vietnam saja jumlah pengusahanya sudah tujuh persen dari total jumlah penduduk, Amerika Serikat sudah di atas 12 persen, Malaysia 6 persen, sedangkan Indonesia masih di bawah 2 persen,” sambungnya. Dasril menambahkan, Hipmi berkeinginan, sektor-sektor yang selama ini belum tergarap dengan baik, atau sama sekali belum dikerjakan, ke depan bisa dimaksimalkan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah.

“Dan kita juga mau tahu jenis usaha apa yang selama ini belum dijalankan dan mengetahui kendalanya apa agar ke depan bisa memiliki nilai ekonomi yang baik,” ujarnya lagi. Ia menilai jumlah pengusaha di Papua sudah cukup banyak, hanya masih banyak yang belum memiliki izin resmi dari pemerintah. “Di Papua kita belum tahu persis data pengusaha karena lebih banyak pengusaha yang tidak terdeteksi, maksudnya pengusaha yang punya usaha tapi tidak punya perizinan,” ujar Dasril.

Hipmi: Orang Papua Perlu Penguatan Manajerial

Pimpinan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Papua menyatakan orang asli Papua memerlukan penguatan dari sisi manajerial agar mereka bisa berkembang dalam berwira usaha.

“Ini perlu penguatan manajerial, karena yang namanya perusahaan, organisasi, kalau manajerialnya tidak bagus tidak akan jalan juga,” ujar Ketua Umum Terpilih BPD Hipmi Papua Dasril Sahari, di Jayapura, Sabtu (2/4/2017).

Ia menjelaskan selama ini banyak masyarakat Papua yang mencoba memulai usaha namun sulit berkembang, bahkan akhirnya harus gulung tikar karena tidak mampu mengelola usahanya dengan baik. Menurutnya, hal tersebut lebih dikarenakan pengaruh budaya yang seharusnya mereka pisahkan dari urusan bisnis. “Sebenarnya ada kelemahan dari saudara kita di Papua ini, saya melihat kekeluargaannya luar biasa, tidak bisa melihat keluarganya susah, sehingga dia tidak dapat membedakan mana pendapatan pribadi mana pendapatan perusahaan, semua di campur aduk,” katanya.

“Sehingga tidak jelas mana ruginya, dan profitnya di mana. Kadang-kadang ini menghambat teman-teman di daerah itu, ada pekerjaan sampai Rp20 miliar, Rp10 miliar tapi apa yang di hasilkan belum tentu ada yang di tinggalkan, karena budaya seperti itu,” sambung Dasril. Hal tersebut dikatakannya akan menjadi salah satu program kerja BPD Hipmi Papua periode 2017-2020, selain juga upaya mendorong para pelajar dan mahasiswa untuk berani menjadi pengusaha.

“Bukti UMKM mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia saat krisis ekonomi 1998 adalah salah satu contoh yang digunakan untuk menarik minat para pelajar untuk berwira usaha. “Ini ‘kan terbukti teman-teman di Papua rata-rata bercita-cita menjadi politisi dan PNS, saya katakan pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia, akan tetapi pekerjaan apa yang sekarang tidak membutuhkan uang, mau jadi bupati butuh uang, mau jadi politisi butuh uang, yang punya uang itu pengusaha,” ujar Dasril.

PERMASALAHAN ORANG ASLI PAPUA DALAM BERWIRA USAHA

Dalam pandangan penulis da­lam membangun perekono­mian suatu ma­syarakat yang bermukim di suatu dae­­rah, maka terlebih dahulu harus di­­dukung oleh infrastruktur yang me­ma­dai dan harus lebih baik dari se­be­lum­­nya. Salah satunya ada­lah pem­ba­­ngunan akses jalan yang memudah­kan bagi ma­syarakat dalam menjalan­kan segala kegiatannya. Definisi infrastruktur menurut ahli yai­tu sistem yang meno­pang sistem so­sial dan sistem ekonomi yang se­kaligus menjadi penghubung dengan sis­tem lingkungan, dimana sistem ini da­pat dipakai sebagai dasar dalam me­ngambil kebijakan. (Kodoatie: 2005).

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi dengan tingkat pembangun­an infrastruktur yang kurang mema­dai sehingga terjadi ketimpangan di an­tara provinsi yang ada di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi di Timur Indonesia ini dikarenakan berbagai faktor seperti masih kurangnya perhatian pemerintah pusat, banyak­nya pegunungan (faktor geografis), sulitnya ak­ses jalan (darat).

Ketiga faktor tersebut menjadikan Pa­pua sulit mengimbangi provinsi lain­­nya di Indonesia. Bila akses jalan be­lum memadai maka pembangunan di sektor lainnya akan menjadi tim­pang juga seperti sumber daya ma­nu­sia (SDM) karena sedikitnya tenaga pe­­ngajar dan bangunan sekolah yang tidak memadai, kemudian rumah sa­kit yang minim. Lantas ekonomi Pa­pua menjadi tertinggal bukan?

Patut dicermati dan saling meng­ingat­kan bahwa infrastruk­tur seperti akses jalan merupakan tanggung ja­wab pemerintah dengan besaran pa­jak yang dibayarkan oleh setiap warga ne­ga­ranya dan juga hasil kekayaan alam tanah Papua yang sangat kaya akan tambangnya, kekayaan ikannya, dan keindahan laut Papua yang mana bila dikelola secara benar akan men­da­tang­kan banyak turis. Berpindahnya tongkat kekuasaan ke tangan presiden Joko Widodo memberikan harapan besar dan pem­buk­tian sedikit demi sedikit dari uca­pan orang nomor satu di Negara Kesa­tuan Republik Indonesia (NKRI) bah­wa pembangunan tidak hanya me­ni­tik­beratkan pada pusat tetapi di dae­rah-daerah lain. Pembangunan Jalan Trans Papua (ja­lan nasional) adalah ja­waban yang mam­­pu mengurangi ketimpangan sek­tor ekono­mi yang menjadi sumber per­masalahan di Papua sehingga masih ter­lampau jauh tertinggal dari provinsi lain­nya. Harga-harga kebutu­h­an se­hari-hari semacam BBM, ba­han ba­ngu­nan, dan makanan jauh me­lam­bung. Belum lagi kebutuhan lain­nya yang cukup mencengangkan harga­nya.

Ketika akses jalan sudah memadai maka perlahan bisa dili­hat ke depan­nya harga-harga kebutuhan barang dan lain seba­gainya bisa dipangkas. Eko­nomi masyarakat Papua pun me­rang­kak naik dan pembangunan rumah sakit, sekolah, dan gedung-ge­dung yang menunjang taraf hidup dan ke­butuhan publik masyarakat Papua bisa tercapai.

Ketika eko­nomi masyarakat Papua bangkit dan berjalan seba­gaimana mesti­nya (tidak timpang) maka perlahan masyarakat Papua pasti akan mencintai tanah air ini dan bangga menjadi bagian dari negara Re­publik Indonesia.

PENGUSAHA ASLI PAPUA SULIT MENDAPATKAN KREDIT

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Merry Yoweni mengungkapkan, dari 13 ribuan anggotanya di 29 kabupaten da kota di Papua kebanyakan masih sulit mendapatkan kredit dari perbankan. “Bukan karena kondisi perekonomian Papua belum stabil, akan tetapi tak tumbuh khusus bagi orang asli Papua, kalaupun mereka ada usaha kecil-kecilan ini karena mereka harus berupaya dan bertahan hidup, kami meminta agar Pemerintah ke depan harus mendukung pengusaha Papua bisa bankable,” ujarnya pada acara Sosialisasi dan Pembinaan BUMD dan Anak Perusahaan Daerah di Jayapura, Rabu (19/4/2017). Diakuinya, banyak stigma orang asli Papua yang malas, tidak mampu, dan tak bisa mengelola uang, serta pemabuk, telah lama menjadi perhatian perbankan. Akan tetapi hal itu perlu dibuktikan, karena oang asli Papua tidak semua sama. “Sebab tahun lalu Gubernur Papua memberikan bantuan modal sebesar Rp20 miliar ke KAPP itu bisa didistribusikan ke 2.878 rekening, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, hal ini mematahkan stigma orang Papua tidak mampu, kami bisa bekerja sama dengan pemerintah,” ujarnya. Ke depan, Yoweni berharap agar pemerintah memberikan pusat pelatihan praktis yang bisa dilaksanakan secara langsung oleh orang asli Papua. “Sayangnya itu belum ada, kita butuhkan diberikan pembinaan dan pelatihan praktis yang langsung bisa dilaksanakan secara cepat dengan teori yang tak lama,” ujarnya. Menjawab hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Joko Supratikto berjanji akan memberikan dorongan kepada perbankan yang ada di Papua untuk menyalurkan kreditnya bagi Usaha Menengah Kecil (UMK) sebanyak 20 persen, sekaligus akan memberikan pelatihan manajemen ringan untuk pengusaha kecil yang bankable. “Kita sudah lakukan, tapi tampaknya anggota KAPP sangat banyak, maka kita perlu persiapan bersama melalui training of trainer akan membantu di mana satu orang dilatih memberikan pelatihan kepada yang lain,” ujarnya.

Potensi sumber daya alam (SDA) di Tanah Papua, kata Lukas Enembe, sungguh sangat besar, namun ironisnya kekayaan alam itu belum dinikmati semaksimalnya oleh orang asli Papua. “Hanya orang lain yang memanfaatkan sejak tahun 1969 hingga kini,” kata Lukas Enembe. Dari tahun 1969 hingga kini, lanjutnya, belum ada seorangpun pengusaha asli Papua yang sukses. “Ini ada kesalahan yang luar biasa. Orang di provinsi lain luar biasa menuai keberhasilan. Sepanjang 53 tahun orang asli Papua tak bisa berhasil mengelola kekayaannya, sehingga kita menjadi miskin di atas tanah air sendiri,” ungkapnya. Oleh karena itu, lanjut Gubernur, ke depan orang asli Papua harus berhasil menjadi pengusaha sukses dan mandiri serta mampu mengelola kekayaan alamnya dengan baik. “Yang bisa menolong orang Papua adalah orang Papua sendiri. Saya himbau seluruh pemerintah kabupaten dan pemerntah kota di Papua, agar memberikan bantuan sebagai rangsangan (stimulus) bagi pengembangan usaha KAP Papua di daerah-daerah,” ujarnya.

Sebanyak 2.870 pengusaha asli Papua yang tersebar di 29 kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih mendapat bantuan dana segar sebesar Rp25 miliar dari Gubernur Papua Lukas Enembe, selaku Pembina Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Dalam arahannya, Gubernur Lukas Enembe mengaku, bantuan yang diberikan tentunya tidak cukup besar, namun jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, tentu akan berhasil. Pasalnya, seluruh  potensi   Sumber Daya  Alam (SDA) diseluruh Tanah Papua ini sunguh luar biasa. Tapi ironisnya sebagian besar dinikmati orang lain sejak 1969 hingga kini.

“Kalau orang asli Papua tak maju di negeri ini, maka kita adalah orang yang celaka diatas negeri kita sendiri,” ( Lukas Enembe, Jayapura, 28/11/2016)

“Dari 1969 hingga kini belum ada  seorangpun  pengusaha asli Papua yang sukses. Ini ada kesalahan yang luar biasa. Orang  di Provinsi –provinsi lain luar biasa menuai keberhasilan. Sepanjang 53 tahun OAP tak bisa berhasil mengelola kekayaannya, sehingga kita menjadi miskin diatas tanah airnya sendiri,” tambahnya. Menanggapi itu, Enembe menginginkan kedepan orang asli Papua (OAP) ada yang berhasil menjadi pengusaha sukses dan mandiri serta mampu mengelola kekayaan alamnya dengan baik.

“Yang bisa menolong orang Papua adalah orang Papua sendiri. Saya imbau seluruh pemerintah kabupaten/kota diseluruh Papua, agar memberikan bantuan sebagai rangsangan (stimulus) bagi pengembangan usaha KAPP di daerah-daerah,” ( LUKAS ENEMBE )

KONTAK

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here