Jika UU Otsus Berakhir, Kita Kembalikan kepada Pemerintah Pusat Solusi yang terbaik Untuk Papua

        By Adrian Indra, S.Sos ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

   Dalam tahun Pilkada ini, adalah tahun yang serba kritis dan banyak hal yang bisa diplintir atau dipolitisasi untuk kepentingan salah satu pihak. Dan juga apabila tidak dijelaskan makna yang sebenarnya, masalah kata-kata seperti ini, bisa melebar kemana-mana yang bahkan bisa merusak saling kepercayaan antara Jakarta dan Papua. Seperti ketika acara Rankerda dengan para Bupati se-Provinsi Papua, yang disiarkan secara LIVE oleh TVRI Papua pada hari Rabu tanggal 7 Febuari 2018, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa, menurut anggapan masyarakat Papua, jika Otsus berakhir, maka kontrak Pemerintah Papua dengan Indonesia akan berakhir. Jadi dalam hal ini, Gubernur Lukas Enembe ingin mengingatkan kita semua, bahwa permasalahan akan berakhirnya UU Otsus di Papua sudah menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat Papua, dengan berbagai analisa menurut sudut pandang masing-masing masyarakat.

   Jika seseorang yang berpengetahuan luas dan berjiwa NKRI, sudah pasti mengetahui dan menyadari, bahwa antara Papua dan Pemerintah Pusat itu tidak ada kontrak apa-apa. Kebijakan pemberlakuan UU Otsus ketika Tahun 2001 yang ditanda tangani Presiden Megawati Soekarno Putri, adalah suatu solusi untuk mencarikan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah Papua. Tapi, jika yang beranggapan itu, adalah masyarakat, yang mungkin kurang memahami akan maksud dan tujuan pemberlakuan UU Otsus itu, disinilah kewajiban dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk bisa menjelaskan yang sebenarnya kepada masyarakat Papua.

    Dalam Rankerda tersebut, Gubernur Lukas Enembe juga ada menyampaikan kata-kata ” kita kembalikan barang ini ke Pemerintah Pusat Jakarta”. Kata-kata seperti ini sangat rawan untuk dipoitisir. Sebenarnya yang dimaksud oleh Gubernur Lukas Enembe, ialah kita kembalikan kepada Pemerintah Pusat konsep atau solusi, jika UU Otsus nantinya sudah tidak berlaku lagi di Papua atau akan berakhir pada tahun 2024. Lukas Enembe, ingin pemerintah pusat menyiapkan Grand Design yang terbaik dan cocok dengan kondisi Papua yang terkini. Sebab UU Otsus yang telah berlaku selama 17 tahun di Papua sudah banyak pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kondisi terkini di Papua.

   Tahun 2018-2023 adalah Era Peradaban baru Papua, diperlukan kesamaan cara pandang dan keharmonisan Komunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua. Keberhasilan Kinerja Gubernur Lukas Enembe dalam meletakkan Pondasi dasar untuk kebangkitan, Kemandirian serta kesejahteraan Papua, hendaknya jangan sampai terhambat oleh karena miskomunikasi atau salah interprestasi dari suatu kata-kata yang dilontarkan. makna dan arti yang sebenarnya perlu ditanyakan kembali dan dievaluasi kembali. Fokus Papua kedepannya seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Papua dalam acara Rankerda itu, bahwa para Bupati dan Walikota dituntut untuk bisa menggali sumber PAD bagi daerahnya, sehingga jika nantinya pemberlakuan UU Otus dicabat pada tahun 2024, dan tidak ada dana otsus lagi, setiap daerah di Papua, sudah memiliki sumber pendanaan  untuk membiayai pembangunan yang ada di daerahnya. Gubernur Lukas Enembe, juga sempat mempertanyakan. kenapa dana Otus tahun 2017 bisa berkurang ? padahal sudah diatur untuk dana Otsus Papua adalah sebesar 2% dari DAU Nasional. Yang menjadi pertanyaan, menurut data pemerintah pusat, dana Otus Papua 2018 yang masuk RAPBN 2017, malah naik, sedangkan info dari pihak Pemprov Papua, ada penurunan, data mana yang benar ?

Sebab, gara-gara informasi penurunan jumlah dana otsus ini, Gubernur Papua sempat kesal dan sempat mempertanyakan, kenapa kok bisa berubah-rubah jumlahnya. Seolah-olah besaran jumlah dana otus Papua ini, tidak jelas dasar perhitungannya.

Point penting lainnya yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe dalam Rankerda ini, perlunya siaga KLB Campak dan Gizi buruk yang diperkirakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua akan terjadi di beberapa kabupaten di Papua. Rankerda ini masih akan berlangsung, untuk membahas masalah pencapaian hasil pembangunan di Papua, dan malam ini dijadwalkan akan membahas tentang pendataan Orang Asli Papua dan juga tentang masalah peredaran miras di Papua.

BESARAN DANA OTSUS PAPUA

” Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi (otsus) khusus Papua mencapai Rp 8,0 triliun. Rinciannya ialah dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun. Dari dana otsus dan dana keistimewaan DIY tahun anggaran 2018 sebesar Rp21,1 triliun, alokasi dana otsus Papua dan Papua Barat mencapai Rp8,0 triliun,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo kepada Media Indonesia, Minggu, 21 Januari 2018.

Tidak sampai di situ, dana tambahan infrastruktur (DTI) dalam rangka otsus untuk Papua sebesar Rp2,4 triliun dan Papua Barat sebesar Rp1,6 triliun. Pemanfaatan dana otsus di Bumi Cendrawasih memiliki prioritas untuk pembiayaan, pendidikan dan kesehatan.
Adapun penggunaan dana DTI diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, jembatan, dermaga hingga sarana transportasi darat, sunga dan laut.

“Melalui dana DTI, pemerintah berupaya mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat, serta dengan daerah lainnya,” jelas Budiarso.

Mengacu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang dana otonomi khusus, alokasi dana otsus ditetapkan 2 persen dari total pagu dana alokasi khusus (DAU) nasional dalam APBN. Sebagai informasi, dana otsus Papua dan Papua Barat per 2016 tercatat Rp7,7 triliun, kemudian pada 2017 alokasi dana otsus Papua dan Papua Barat naik menjadi Rp7,9 triliun.

“Besaran alokasi anggaran dana otsus sangat tergantung dari besaran pagu DAU di APBN setiap tahunnya,” tutupnya.

 ( AI/II/TMP/2018 )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here