KATA SAMBUTAN

    Saya sudah baca isi buku Biografi Gubernur Provinsi Papua yang berjudul  “ Lukas Enembe Bukan Gubernur Biasa “ bab demi bab. Buku ini banyak memberikan informasi tentang perjalanan hidup dan perjuangan Bp. Lukas Enembe ketika masa kanak-kanak sampai dengan menjabat sebagai Gubernur Papua selama 4 tahun.  Menjadi Gubernur di Provinsi Papua, haruslah kuat dalam menghadapi segalan permasalahan yang di Papua yang sangat multikompleks. Bp. Lukas Enembe sebagai putra asli Papua yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, dan juga Bupati Puncak Jaya, tentulah sangat memahami kondisi social dan budaya masyarakat Papua serta kendala-kendala pembangunan yang terjadi di Papua.

    Presiden Jokowi sejak awal sudah berkomitmen untuk membangun berbagai infrastruktur dan menghapus disparitas harga antara Papua dengan dsersh lsinnys di Indonesia. Karena selama ini harus diakui, harga – harga di Papua lebih tinggi dibanding daerah lain. Misalnya, harga BBM. Kini sudah diambil kebijakan satu harga. Pun harga kebutuhan lainnya, seperti semen, akan juga coba ditekan. Prinsipnya jangan sampai membebani masyarakat. Ketika saya melantik 51 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) masa jabatan 2017-2022 di Jayapura tanggal 20 November 2017, saya mengingatkan para wakil adat, agama dan perempuan itu menjalankan tugas sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Silahkan jalankan tugas sesuai yang diamanatkan, salah satunya memberikan pertimbangan dan persetujuannya terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana yang diusulkan oleh DPR. Tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan rancangan peraturan daerah khusus yang diajukan DPRP bersama Gubernur. MRP memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga. Peran lain MRP juga memperhatikan dan menyalurkan aspiraisi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak asli orang Papua serta menfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

      MPRP juga memberi pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD dan Bupati Wali kota terkait perlindungan dan hak orang asli Papua. Tjahjo berharap kehadirann MRP mampu menjadikan Papua lebih maju dan modern. Namun tidak boleh meninggalkan identitas jati diri masyarakat Papua. MRP tidak boleh berperan sebagai lembaga politik, tapi fokus pada kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan adat, agama, dan perempuan. Harus berikan solusi sesuai kewenangan.

      Saya sebagai Menteri Dalam Negeri sangat mengapresiasi berbagai capaian hasil pembangunan selama kepemimpinan Bp. Lukas Enembe. Dan saya pernah memberikan memberikan penghargaan Penanganan Daerah Terisolir di Daerah Otonomi Khusus 2017 kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang dinilai berhasil menangani daerah terisolir di bumi Cenderawasih. Penghargaan tematik otonomi daerah ini, diberikan kepada provinsi maupun kabupaten/kota yang menunjukan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan lima tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

       Akhirnya saya mengucapkan selama atas terbitnya Buku Biografy yang berjudul Lukas Enembe Bukan Gubernur Biasa ini. Dan Gubernur atau Bupati serta Walikota lain diseluruh Indonesia dapat juga menerbitkan buku Biography seperti in, sehingga masyarakat bisa mengenal dengan jelas perjalanan hidup dan kinerja yang telah diperbuat oelh pemimpinnya. Semoga buku ini bisa menjadi suatu tauladan dan contoh bagi generasi muda Papua dan calon pemimpin masa depan Papua nantinya.

 

MENTERI DALAM NEGERI RI

 

 

TJAHYO KUMOLO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here