Bab V : 16 Tahun UU Otsus Berlaku di Papua ( Buku Bography Lukas Enembe, Bukan Gubenur Biasa )

    Tanggal 20 November 201,  tepat 16 tahun disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Kehadiran UU Otsus Papua yang diharapkan berfungsi ganda, sebagai solusi untuk menyelesaikan masa lalu, dan solusi untuk masa depan Papua. “Solusi untuk menyelesaikan masa lalu, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di tanah Papua di masa lalu yang dinilai melanggar HAM, harus diselesaikan melalui rekonsiliasi, pemulihan, perdamaian, dan ini sudah diatur dalam UU Otsus pada  pasal 46. Affirmative Action berupa kebijakan dan keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan orang asli Papua sesuai amanat UU Otsus, harusnya dilaksanakan sepenuhnya. UU Otsus Papua tidak turun dari langit dan juga bukan pemberian cuma-cuma dari pemerintah pusat di Jakarta. Otsus lahir atas perjuangan rakyat Papua. Waktu 16 tahun bukan waktu yang pendek, berbagai keadaaan dan perubahan kondisi di Papua telah banyak yang tidak relevan dengan pasal pasal pada Undang Undang Otsu situ. Otsus sudah sangat harus dievaluasi. Kalau ada yang kurang dalam 16 tahun pelaksanaannya, bisa diamandemen atau direvisi dan dilengkapi lagi demi rakyat Papua. Rektor Universitas Cenderawasih, Apolo Safanpo menyimpulkan ada beberapa penyebab yang membuat implementasi dari UU nomor 21 tahun 2001 tidak berjalan maksimal.

“Pertama, dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, ada pasal-pasal yg tidak bisa dilaksanakan karena sudah tidak relevan lagi dengan zaman,” ( Apolo Safanfo )

      Apolo mencontohkan pada UU nomor 21 tahun 2001 hanya mengatur tentang Otsus untuk satu Provinsi, sementara pada perkembangannya, Provinsi Papua saat ini sudah berkembang menjadi dua, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.  Selain itu, dalam UU nomor 21 tahun 2001 mengatur mekanisme pemilihan gubernur melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), namun pada perkembangan saat ini, gubernur dan wakil gubernur Papua sudah dipilih langsung oleh rakyat.

“Kedua banyaknya pasal delegatif dalam UU No. 21 tahun 2001, hal Ini menimbulkan spekulasi sepertinya pemerintah setengah hati memberikan Otsus. Seperti ular yang dilepas kepalanya, tapi dipegang ekornya “ ( Apolo Safanfo )

Pasal delegatif, terang Apolo, adalah pasal-pasal yang hanya bisa diimplementasikan jika peraturan pelaksanaannya sudah dibuat, dalam hal ini pasal pelaksanannya adalah Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Peraturan Pemerintah (PP). Senada dengan Apolo Safanfo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad juga berpendapat UU nomor 21 tahun 2001 perlu dilakukan evaluasi dan direvisi agar mengikuti perkembangan dinamika sosial-politik di Papua.

“Kami menilai UU itu mendesak harus diubah. Kami mengusulkan rekronstruksi UU itu,”  ( M. Musa’ad )

Mendagri  Tjahyo Kumolo : Pemerintah Terus Membahas Kelanjutan Otsus Papua

       Pemerintah masih membahas kelanjutan pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Otonomi khusus di bumi Cendrawasih itu sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2001, seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Provinsi Papua.

“Total dana Otsus sebesar  2% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, telah diberikan sejak tahun 2002. Nilainya mencapai 53, 5 triliun yang akan berakhir pada tahun 2021 “ ( Tjahjo Kumolo )

 

Plt Ketua DPR RI sebut Pemerintah  tidak  Siap Revisi UU Otsus Papua

    Pemerintah belum siap merevisi Undang Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pelaksanatugas Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah.

“Kami (DPR) sudah beberapa kali menyampaikan pada pemerintah perlunya revisi Otsus Papua. Tapi dari sisi pemerintah yang kelihatannya belum siap Walaupun DPR bisa mengajukan dengan hak inisiatif, namun kalau pemerintah belum mau, berarti kita belum bisa melaksanakan,”  ( Fadlizon )  

     Ketidaksiapan pemerintah, lanjut Fadli, bisa dilihat dari belum adanya usulan dari pemerintah untuk membahas UU nomor 21 tahun 2001 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Prolegnas yang baru disahkan pada masa sidang lalu, dari 50 daftar Prolegnas prioritas, UU Otsus Papua belum termasuk ke dalamnya. Fadli mengimbau agar pemerintah segera melakukan evaluasi terkait implementasi UU Otsus Papua tersebut. Menurutnya hal tersebut penting dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua.

“Adanya Kebijakan Otsus harus mampu menjawab keinginan rakyat Papua untuk menjadikan tanahnya tempat yang aman, damai, dan sejahtera bagi dalam bingkai NKRI,”  ( Fadlizon )  

       Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Bumi Cenderawasih untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari 25 tahun yang diberikan, sudah 16 tahun dijalani dan tersisa sembilan tahun lagi untuk merampungkan visi dan misi diberikannya hak istimewa dalam pemerintahan di Papua ini. Kewenangan yang lebih luas ini berarti pula tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu dievaluasi. DPR ingin implementasi UU tersebut lebih optimal.  Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas Ketua DPR RI, Fadli Zon saat menghadiri diskusi bertajuk Ekspos Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Kami melihat bahwa revisi diperlukan karena kita ingin optimal pelaksanaan otsus dan itu diatur dari UU dulu, UU No. 21 itu menyatakan peraturan pelaksanaan yang dimaksud dalam UU Otsus Papua ditetapkan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Dari delapan ketentuan yang memerintahkan untuk diatur dalam Keppres dan PP, sampai saat ini baru dikeluarkan satu PP dan satu Keppres”  ( Fadlizon )  

      Fadli mengatakan instrumen peraturan UU nomor 21 tahun 2001 perlu segera dilengkapi. Namun, ia mengaku tak mudah untuk merubah hal tersebut Meski begitu, Fadli tidak memungkiri banyak perkembangan positif yang terjadi di Papua pasca diberlakukannya UU Otsus 16 tahun lalu. Namun demikian, masih adanya suara-suara ketidakpuasan terhadap implementasi Otsus Papua menandakan perlunya diadakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU tersebut.

“Saya menilai memang perlu ada revisi terhadap UU tersebut, karena memang perlu ada semacam evaluasi setelah 16 tahun berjalan. Saya kira revisi ini hal yg lumrah,”  ( Fadlizon )  

    Selama 16 tahun melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus), Provinsi Papua telah mengalami banyak perkembangan positif. Meski begitu, perkembangan Papua tidak bisa hanya diukur melalui angka-angka komparatif.  Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan dinamika perkembangan Papua tidak bisa dibanding-bandingkan dengan provinsi lain.

“Melihat pembangunan Papua tidak bisa dengan angka-angka komparatif. Kalau dilihat dari situ, tentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah Papua. Kemiskinan tertinggi Papua. Ini tidak adil,” ( M, Musaad )

     Musa’ad menilai pembangunan di Papua tidak bisa disejajarkan dengan Provinsi lain lantaran Papua baru mulai melakukan pembangunan. Pembangunan Papua dimulai secara maksimal pasca diterbitkannya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.  Sebaliknya, Musa’ad mengatakan banyak capaian yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Papua selama 16 tahun melaksanakan otsus. Diantaranya, menurunnya tingkat kemiskinan dari 54 persen pada tahun 1999 menjadi 27 persen pada tahun 2017.

RUU OTSUS PLUS BUKAN UNTUK MINTA REFERENDUM  ATAU KEMERDEKAAAN PAPUA, TAPI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA YANG SUDAH SANGAT TERTINGGAL DARI PROVINSI LAINNYA di INDONESIA.

     Ada beberapa komentar yang bernada curiga  yang mengatakan UU Otsus Plus isinya sama dengan referendum yang berdampak Pemerintah Pusat tidak memasukkannya ke dalam Prolegnas tahun 2014 di DPR RI, ditepis langsung oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Gubernur menegaskan, isi dari pada RUU Otsus Plus bukan untuk referendum. Penegasan ini langsung dikatakan dihadapan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tjahyo Kumolo dan Kepala BIN Sutiyoso saat melaksanakan pembukaan Rakerda Bupati/Walikota Se-Papua di Sasana Krida.

     Gubernur Lukas Enembe mengatakan bahwa, RUU Otsus Plus muncul setelah MRP sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) melakukan evalusai sekaligus merevisi total UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pasalnya, UU tersebut dianggap tidak sesuai dengan perkembangan OAP saat ini. Kewenangan khusus itu, terang Gubernur, adalah sebagai bagian dari Otonomi Asimetris yang diberikan kepada Tanah Papua, karena Otsus merupakan jalan tengah untuk menuntaskan masalah Papua.

         Menurut Gubernur Lukas Enembe, Otsus terdapat dua sisi yang dirasakan oleh OAP maupun Pemerintah di Tanah Papua. Disatu sisi, Otsus memiliki dampak positif bagi OAP antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi rakyat. Namun dilain sisi, Otsus masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan. Nafas dari Otsus Papua adalah usaha untuk memajukan potensi Papua untuk rakyat Papua oleh rakyat Papua dengan melindungi hak ulayat dari orang Papua, sehingga Papua bisa menyusul ketertinggalan dibanding rakyat Indonesia lainnya. Prinsip dasarnya adalah perlindungan dan pengakuan identitas Orang Asli Papua, afirmasi kebijakan dalam konteks percepatan pembangunan, dan redistribusi pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula, prinsip penguatan representasi orang asli Papua di dalam berbagai sektor pembangunan maupun prinsip rekonsialisi di dalam penyelesaian konflik.

       Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong agar revisi terhadap Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) tahun 2016 atau 2017.

     Usulan Revisi yang diberi nama Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua, hari ini Jumat 27 Juni 2016 resmi disampaikan oleh Ketua DPR Provinsi Papua Yunus Wonda didampingi Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen ke Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk di usulkan melalui mekanisme komulatif terbuka oleh Baleg DPR. RUU ini semata-mata fokus kepada upaya mensejahterakan masyarakat papua, khususnya orang asli papua dalam bingkai NKRI. Untuk itulah dalam RUU ini kami mengusulkan 28 sektor pembangunan menjadi fokus perhatian, jauh lebih banyak daripada UU 21 tahun 2001 yg hanya mengatur 9 sektor pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua tersebut maka perlu ada pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi di Tanah Papua sebagai bagian dari kekhususan Papua

     Untuk mempercepat pembangunan yang menyeluruh di Papua, maka Pemprov Papua telah menyusun RUU Otsus Plus meliputi tujuh prinsip dasar yakni perlindungan hak-hak dasar OAP, pengakuan identitas rakyat Papua, afirmasi kebijakan untuk OAP, percepatan pembangunan, redistribusi pembangunan yang adil, representasi OAP di berbagai sektor, rekonsiliasi untuk Papua tanah damai. Prinsip tersebut diterjemahkan kedalam 5 kerangka dalam RUU yakni kerangka kewenangan, kerangka kebijakan strategi pembangunan, kerangka keuangan daerah, kerangka kelembagaan Pemerintahan dan kerangka politik yang ada beberapa penyebab yang diamati oleh Media, sehingga yang menjadi korban, adalah OAP Papua yang masih banyak hidup dalam kemiskinan yang belum tersentuh oleh dana Otsus itu.

PENYEBAB :

Fakta dan data menunjukan bahwa sampai dengan akhir tahun 2017 ini, UU Otsus dan dana Otsus dan pembangunan infrastruktur itu belum berhasil sepenuhnya meningkatan kesejahteraan OAP ataupun mengurangi kemiskinan OAP. Beberapa kendala yang diamati oleh media, penyebab tidak efektifnya UU Otsus ialah :

1.INKONSISTENSI PEMERINTAH PUSAT

Pertama adalah dalam hal pendirian partai lokal (parlok) di Papua. Jika parlok ini difasilitasi pemerintah pembentukannya sejak awal, kelompok-kelompok perlawanan politik dan kelompok bersenjata mungkin akan mentransformasikan diri mereka ke dalam ruang demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Karena pembentukan parlok dihalangi, maka saluran politik tersumbat.

Kedua, pembentukan Pengadilan HAM. Pemerintah pernah punya kesempatan emas untuk mendirikan Pengadilan HAM untuk Papua pada 2003/2004 seusai Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dari Komnas HAM menuntaskan penyelidikan pelanggaran HAM berat di Wamena dan Wasior.

Ketiga, pembentukan KKR Papua sama sekali tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, KKR ini bisa menjadi kanalisasi bagi luapan perasaan diperlakukan tidak adil pada masa lalu. Melalui KKR, para korban dan peyintas bisa merasakan suara mereka didengar dan kondisi mereka dipulihkan. Ada kesempatan ketika UU tentang KKR disahkan pada 2004. Sayangnya, UU KKR dibatalkan oleh MK pada 2005. Sejak itu untuk KKR pintu tertutup rapat. Singkatnya, karena inkonsisten dalam penanganan pelanggaran HAM, masalah HAM itu kini menjadi amunisi bagi kelompok perlawanan Papua di fora internasional.

  1. PERANGKAT PERATURAN TURUNAN UU OTSUS YANG BELUM LENGKAP.

Implikasinya menyebabkan ada ketidakjelasan urusan pengelolaan dan tumpang tindih pengelolaan kewenangan. Di tingkat daerah ternyata Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat, DPRP, DPRPB, MRP, MRPB belum menyelesaikan beberapa Perdasus dan Perdasi sebagai implementasi UU Otsus. Akibatnya, pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta pola dan mekanisme kerja sama belum dibangun, sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal. Dalam pengelolaan keuangan pun, masih terdapat masalah mendasar. Hingga kini pembagian dan pengelolaan penerimaan dana Otsus hanya diatur Peraturan Gubernur. Sementara kabupaten dan kota tidak memiliki acuan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan dana otsus.

  1. PENCAIRAN DANA OTSUS YANG SELALU DI AKHIR TAHUN

Pencairan dana Otsus yang hamper selalu pada akhir Tahun anggaran menyulitkan Pemerintah Daerah untuk merealisasi program meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

  1. TIDAK ADANYA SUPERVISI dan INTERMEDIASI YANG MEYELURUH DARI PEMERINTAH PUSAT

Dalam UU Otsus, mekanisme Supervisi dan Intermediasi merupakan bagian dari pembinaan kewenangan yang harus dilakukan Pemerintah Pusat. Padahal mekanisme supervisi ini sangat krusial dalam mengawasi pemakaian dana Otsus supaya tepat sasaran. Efesiensi penggunaan anggrannya dan tidak menyimpang dalam penggunaannya. Timbul suatau pertanyaan jika terjadi penyimpangan dalam pemakaian dana Otsus ini, salah siapa ?  Apakah aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten / kota yang tidak tau mengenai ketentuan itu atau apakah salah Pemerintah Pusat yang tidak melakukan supervisi dan intermediasi.

  1. KELEMAHAN SDM DI PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN/KOTA

Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua menghadapi tantangan yang berat dalam mengelola pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan di Papua serta dalam hal menjalankan Program Otsus ini. Antara lain faktor terbatasnya kualitas SDM ASN di Daerah Kabupaten/Kota maupun di Provinsi dan juga keterbatasan akses jalan, jaringan listik dan alat komunikasi, budaya masyarakat yang berbeda beda dan ketimpangan ekonomi masyarakat.

  1. BELUM SEMUANYA PERDASUS / PERDASI DISELESAIKAN TERMASUK GRAND DESAIGN TENTANG PEMAKAIAN DANA OTSUS di KABUPATEN/KOTA.

Berdasarkan audit BPK RI terkait dengan dana Otsus  untuk Papua dan Papua Barat, ternyata ada Pemerintah Daerah Kabupaten   membelanjakan dana Otsus untuk gambar Presiden/Wakil Presiden dan gambar burung Garuda serta pengadaan tas berlogo Pemda, pembelian jam dinding. Ini kan tidak diperintahkan UU No 21.

  1. SULITNYA MENGIMPLEMENTASIKAN PERDASI dan PERDASUS YANG DIBUAT

“Kita sudah miliki banyak Perdasi dan Perdasus yang luar biasa, tapi semuanya tumpul karena tidak pernah diterapkan,”  ( LUKAS ENEMBE )

Beberapa Permasalahan yang lainnya seperti :

–Inpres No. 1 Tahun 2003 Tentang Provinsi Papua Barat bertentangan dengan pasal 76 UU Otus 2001.

-Diberlakukannya dualisme Hukum, Pemerintah Provinsi melaksanakan UU Otsus 21/2001, Pemerintah Kabupaten/Kota memakai UU No.32 Tahun 2004.

-Tidak ada Realisasi Transparansi tentang Pendapatan dan pembagian hasil Sumber Daya Alam Papua sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34. UU Nomor 21 Tahun 2001 ayat 1, 2, 3.

-Pengangkatan Kapolda dan Kajati harus meminta persetujuan Gubenur sesuai pasal 48 ayat 5  dan pasal 53 ayat 2.

-Berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan DPRP dan MPRP.

AKIBATNYA :

  1. KETIDAKPUASAN OAP TERHADAP PEMERINTAH PUSAT.
  2. BISA MENIMBULKAN BENIH BENIH GERAKAN SEPARATISME BARU.
  3. PROGRAM OTUS PEMERINTAH PUSAT DINILAI GAGAL.
  4. TIMBULNYA PRO dan KONTRA YANG TAJAM DI KALANGAN MASYARAKAT ATAS UU OTSUS.
  5. MENIMBULKAN SALING TUDING ANTARA PEMERINTAH PUSAT dan PEMERINTAH DAERAH ATAS KEGAGALAN OTUS TERSEBUT.
  6. MUNCUL USULAN REVISI OTSUS dan RUU OTSUS PLUS

Dari apa yang di uaraikan oleh para elit atau tokoh Papua, maka sangat penting untuk menempatkan wacana revisi ini sebagai satu isu yang harus di sosialiasikan dan di perdebatkan dengan memperluas ruang dialog terutama para pihak yang berkepentingan Agar para pihak dapat memahami dengan baik maksud dari UU Otonomi khusus ini. Beberapa  wacana revisi Otonomi khusus , yaitu:

 Pertama, revisi Otonomi khusus merupakan pembaharuan bagi titik kompromi antara Jakarta dan Papua, maka konsultasi publik merupakan prasyarat pokok dalam melakukan revisi. Artinya revisi harus melibatkan semua pihak di Papua,. Revisi jika dilakukan secara tertutup dilihat oleh berbagai pihak berpotensi memancing konflik di tengah masyarakat Papua atau bisa menjadi momentum bagi gerekan perlawanan yang masif terhadap Jakarta. Karena sebagai titik kompromi baru, maka poin-poin yang akan direvisi mesti menjadi pembicaraan di kalangan publik terlebih dahulu sebelum dijadikan ketentuan dalam UU.

Kedua, Pemerintah dalam melakukan revisi Otonomi khusus harus beranjak dari evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pilar pemerintahan di Papua dan juga kinerja dari instansi pusat dalam mendukung pilar pemerintahan di Papua dalam mengimplementasikan UU Otonomi khusus. Hal ini diperlukan untuk menentukan titik lemah utama dari Otonomi khusus dan sekaligus juga untuk menentukan jalan keluar yang tepat dari titik lemah tersebut. Maka dari itu, Pemerintah pusat harus membuka sedari awal poin-poin mana yang akan direvisi, dan apa tawaran pemerintah untuk mengubah poin-poin yang akan direvisi itu. Keterbukaan pemerintah akan menjadi stimulan bagi pihak-pihak di Papua untuk memikirkan atau memberikan pandangan tentang agenda revisi secara lebih baik dan utuh.

Ketiga , pemerintah dalam melakukan perbaikan Otonomi khusus lebih baik mendorong DPRP dan MRP serta Gubernur untuk melakukan penjaringan pendapat publik mengenai perlu atau tidaknya Otonomi khusus direvisi. Hasil konsultasi publik yang diwadahi oleh pilar pemerintahan Papua ini lah yang harus dipakai sebagai dasar jika revisi hendak dilakukan. Untuk itu Pilar pemerintahan di Papua yaitu Gubernur, DPRP dan MRP harus difasilitasi duduk semeja untuk menentukan sikap resmi atas rencana revisi. Sikap resmi pilar pemerintahan di Papua ini diperlukan agar kecemasan di masyarakat atas adanya rencana revisi itu tidak kian meluas.

Percepatan implementasi Otonomi khusus Papua sangat penting untuk segera di laksanakan. Percepatan itu tidak semata-mata di maknai dengan mengelontorkan dana ratusan triliunan rupiah bagi Papua, akan tetapi bagaimana merumuskan kerangka legal untuk ketiga aspek substansi yang tertuang dalam Undang-udang Otonomi khusus yakni pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan. Jika kerangka legal itu belum di buat maka di yakini akan membuat otonomi khusus semakin kehilangan legitimasi di mata orang Papua. Kerangka legal yang di maksudkan di sini yakni suatu aturan afirmasi atau proteksi bagi orang Papua untuk menikmati manfaat langsung dari kebijakan Otonomi khusus. Karena esensi Otonomi khusus itu sendiri mengsiyaratkan bagaimana orang Papua bisa mengambil peran dan juga sekaligus sebagai pelaku utama dari kebijakan ini, bukan hanya sekedar obyek pembangunan yang selama ini di nikmati oleh orang Papua selama 32 tahun era Orde Baru.

     Pemberdayaan dan penguatan masyarakat kampung merupakan basis kerja utama untuk membangun Papua sejahtera. Celakanya, penguatan basis masyarakat sering kali bergandengan erat dengan kekuatan uang (money power) yang pada gilirannya justru menghancurkan basis sosial. Bantuan uang tunai bagi masyarakat kampung membuat masyarakat pada akhirnya tidak kreatif, terlena dengan banyaknya uang dan pada akhirnya mengaburkan potensi –potensi kekuatan lokal. Bila demikian, maka uang menjadi satu daya perusak sistem relasi sosial yang selama ini terjaga dengan baik pada komunitas orang Papua.

     Namun, dalam menjalankan kewenangannya banyak mendapat kendala, apalagi setelah MRP dianggap beraroma separatis. Kemudian MRP juga dipecah menjadi dua, yaitu di Manokwari dan Jayapura. Satu-satunya instrumen UU Otsus yang jalan adalah instrumen ekonomi, yaitu dana Otsus yang setara 2% DAU Nasional, yang jumlahnya rata-rata Rp4 triliun per tahun untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta dana tambahan infrastruktur sekitar Rp1 triliun per tahun. Jika dihitung rata-rata, Dana Otsus yang sudah masuk ke Papua Rp60 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp15 triliun, jadi total keseluruhan Rp75 triliun. Jika saat ini sekolah-sekolah masih banyak tanpa guru dan buku, puskesmas tanpa dokter dan obat serta tingkat kemiskinan masih tinggi, apanya yang salah ? Keberadaan partai politik di Papua yang sering menimbulkan persoalan, apakah pemilukada yang berlaku secara nasional, sesuaikah dengan kehidupan orang Papua atau UU Otsus Papua. Dalam hal ini harus ada hubungan partai politik dengan kepala daerah berjalan secara baik.

“Saat ini, sebagian besar kewenangan pemerintah Provinsi Papua lebih dikuasai pemerintah Pusat, seperti halnya soal perizinan usaha kelautan, perikanan dan perkebunan, yang mana masih dikuasai oleh pusat, sementara wilayah pengelolaannya berada di wilayah itu sendiri,” ( Lukas Enembe )

         Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., mengatakan ada lima prinsip dasar Otsus Papua. Kelima prinsip tersebut adalah Proteksi ( perlindungan terhadap orang asli Papua ), Affirmasi ( keberpihakan kepada orang asli Papua ), Pemberdayaan ( bagi masyarakat Papua), Universal ( berlaku umum ), Akuntabilitas ( harus ada pertanggungjawaban kepada publik). Pada Seminar Efektivitas Pengunaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat di Sorong, 27 Agustus 2015, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan :

Lukas Enembe menyampaikan bahwa, Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait penggunaan dan pengelolaan dana Otsus di Provinsi Papua “ 

  1. Kebijakan Otonomi Khusus merupakan kebijakan publik (public policy) yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua.
  2. Selain urusan kesejahteraan, kebijakan Otonomi Khusus Papua juga memuat kebijakan untuk menyelesaikan berbagai urusan politik, Hak Asasi Manusia (HAM), dan sumber daya alam.
  3. Khusus yang terkait dengan kesejahteraan, kebijakan yang diusung Otonomi Khusus diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan daerah lain dalam wadah NKRI.
  4. Konsekuensi pemberian kebijakan Otonomi Khusus bagi Tanah Papua, Pemerintah menyerahkan 2 jenis dana yaitu (1) dana yang dihitung setara 2 % DAU Nasional (lebih lanjut disebut Dana Otsus), dan (2) Dana Tambahan Infrastruktur.
  5. Total Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua dalam periode 2002 – 2015 adalah Rp. 42 trilyun lebih, sedang Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp.10 trilyun lebih untuk periode TA 2006 – 2015. Jadi total dana selama 14 tahun sebesar Rp. 52 trilyun lebih. Lihat buku Penerimaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002-2015 seperti terlampir.
  6. Pemberian dana Otsus belum dapat menyelesaikan masalah yang diusung oleh UU21/2001. Masih dibutuhkan pengaturan dan persiapan SDM dan perangkat oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selain itu afirmasi dan pemberdayaan warga dan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam perlu mendapat perhatian. Tanpa kebijakan afirmasi dan keberpihakan orang asli Papua, dalam mengelola SDA, tingkat ketergantungan akan tetap tinggi.
  7. Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua diatur peruntukannya untuk berbagai urusan yang diamanatkan UU21/2001 seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi rakyat, dan bantuan afirmasi bagi lembaga keagamaan, adat dan kelompok masyarakat. Dana Tambahan Infrastruktur, sesuai ketentuan dan peraturan digunakan untuk pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan, dermaga/pelabuhan dan lapangan terbang untuk menyelesaikan sebagian masalah keterisolasian daerah. Kedua jenis dana ini telah beberapa kali diperiksa oleh BPK RI.
  8. Terkait dengan Dana Otsus, Provinsi Papua telah menetapkan sejumlah peraturan untuk penggunaan dan pengelolaannya. Pada tahun 2013 telah ditetapkan Perdasus 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang mengatur bagian dana yang dikelola Provinsi dan bagian dana yang dikelola kabupaten/kota. Melalui Perdasus ini diatur 5 program lintas kabupaten/kota yang wajib dilaksanakan di daerah yaitu PROSPEK, KPS, GERBANGMAS HASRAT Papua, Perumahan Rakyat, dan Pendidikan dan Pengembangan SDM Papua. Selain Perdasus telah ditetapkan beberapa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Perdasus ini. Semua peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perencana dan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan, dan pedoman bagi pengawas/pemeriksa keuangan dalam melakukan pembinaan/pemeriksaan keuangan.
  9. Efektifitas penggunaan dana Otsus di Provinsi Papua dapat dilihat dari capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Semua pihak diajak untuk melihat dan menilai kinerja Otsus Papua dari hasil yang dikerjakan, dan bukan semata-mata hanya mempertanyakan besaran dana yang telah diterima Papua. Perlu diinformasikan bahwa dalam bidang pendidikan banyak siswa dan mahasiswa telah menerima dan memanfaatkan dana Otsus. Sebagian besar pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua telah diberikan pembebasan biaya pengobatan melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA), yang juga dikenal dengan Program Kartu Papua Sehat (KPS). Banyak lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan telah menerima dana Otsus. Demikian juga banyak keluarga dan warga masyarakat telah menerima bantuan untuk pengembangan ekonomi pertanian, peternakan, dan perikanan.
  10. Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana Otsus di Kabupaten/Kota, sejak tahun 2014 ditetapkan porsi alokasi dana Otsus sebesar 80%, yang dialokasikan untuk bidang prioritas Otsus: pelayanan pendidikan minimal 30%, kesehatan minimal 15%, ekonomi rakyat minimal 25%, infrastruktur kampung minimal 20%, bantuan afirmasi maksimal 6%, perencanaan, MONEV dan pengawasan maksimal 2%, dan program priotas Otsus lainnya maksimal 2%.
  11. Efektifitas penggunaan dana Otsus telah berhasil memperbaiki indikator makro pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 60,1 di awal tahun pelaksanaan Otsus (Tahun 2002) menjadi 66,25 di tahun 2014. Walaupun IPM ini masih rendah dibanding rata-rata nasional, namun capaian ini masih dapat diterima mengingat berbagai keterbatasan dan hambatan pembangunan yang ada di Papua. Angka kemiskinan juga berhasil diturunkan dari 31,52% di tahun 2013 menjadi 27,80 % di tahun 2014. Angka Harapan Hidup juga mengalami peningkatan dan mencapai 69 tahun pada tahun 2014.
  12. Dengan Dana Tambahan Infrastruktur telah berhasil dibangun :
  • Jalan dan jembatan untuk membuka isolasi dan membangun konektifitas daerah seperti jalan Nabire – Enarotali, Merauke – Mindiptanah, Wamena– Tolikara, Jayapura – Sarmi, Jayapura – Keerom, Wamena – Yalimo, Wamena – Lanni Jaya, Wamena – Mamberamo Tengah. Jalan yang telah dibangun dari dana tambahan infrastruktur mencapai 1.452 kilometer, atau 30,58% dari total panjang jalan yang menjadi target konektifitas kewenangan Provinsi Papua.
  • Lapangan terbang perintis sebagai prasarana penunjang angkutan udara untuk sejumlah daerah yang belum terjangkau angkutan jalan darat. Peran lapangan terbang perintis ini sangat strategis untuk mendukung angkutan udara berupa barang dan orang, khususnya wilayah pegunungan;
  • Pelabuhan laut perintis di sejumlah kabupaten dan kampung-kampung untuk mendukung transportasi laut dan penyeberangan perintis antar pulau dan kampung-kampung pesisir pantai;
  • Sarana angkutan laut dan penyeberangan seperti kapal perintis dan kapal penyeberangan, sarana angkutan darat berupa bus yang dibeli dan dibagikan kepada lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi; lembaga pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit; dan perusahaan DAMRI untuk menambahan armada untuk pelayanan warga seperti di Kota.
  1. Pengelolaan dana Otsus dimulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan dan pemeriksaan. Pada tahap perencanaan Bappeda mengkoordinir rencana penggunaan dana Otsus dengan melibatkan SKPD teknis. Setelah rencana selesai, ditindaklanjuti dengan penyusunan anggaran yang dikoordinir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Peraturan keuangan negara/ daerah tetap menjadi perhatian dan pedoman dalam penyusunan anggaran Otsus, dengan pengecualian dan pertimbangan khusus pada beberapa aspek seperti kebijakan bantuan afirmasi. Setiap kabupaten/kota menyusun laporan penggunaan dana Otsus yang disampaikan kepada Provinsi Papua, untuk selanjutnya melalui BPKAD disusun laporan konsolidasi penggunaan dana Otsus untuk disampaikan ke Kemendagri dan Kemenkeu.
  2. Masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang perlu terus diperhatikan dan diperbaiki antara lain. Penyusunan aturan baru atau revisi peraturan yang ada untuk mengoptimalkan pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan dana Otonomi Khusus;

Untuk menjawab wacana yang diinformasikan ke ruang publik tentang besaran dana yang dialokasikan ke Provinsi Papua dari Pemerintah Pusat, saya sebagai Gubernur ingin memberi penjelasan kepada Pemerintah dan warga masyarakat bahwa dana sebesar Rp. 37 trilyun yang masuk ke Papua tidak sepenuhnya diterima Pemda Provinsi Papua. Dana tersebut masuk ke Papua melalui sejumlah entitas (satuan) organisasi pemerintah baik vertikal maupun otonom. Daerah otonom yang mendapatkan dana transfer dari pemerintah bukan hanya Provinsi Papua, tetapi juga kabupaten/kota. Nilai riel dana yang dikelola Provinsi

Papua selama kepemimpinan saya dan wakil Gubernur pada tahun anggaran 2013 – 2015 sebagai berikut:

Tahun anggaran 2013 sebesar  Rp     8.184.736.386.000

  • Tahun anggaran 2014 sebesar Rp.10.489.109.379.000
  • Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.11.987.595.808.455

Pada periode yang sama, instansi vertikal mengelola dana :

  • Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 12.584.411.773.049
  • Tahun anggaran 2014 sebesar Rp.13.783.111.088.000
  • Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.15.450.248.505.000

        Data ini menjelaskan bahwa bagian dana yang masuk ke Papua lebih banyak dikelola oleh Instansi Vertikal dibanding Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Demikian beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan, dengan harapan dapat menjadi masukan dan dibahas dalam Seminar ini. Bagi Papua, UU Otsus membawa harapan baru bagi Papua untuk menjawab berbagai persolan yang terjadi bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka. Namun terdapat masalah formulasi dan implementasi Otsus Papua. Diantaranya adalah beberapa kebijakan nasional dalam bentuk Peraturan Perudang-undangan yang tidak sejalan dan selaras dengan UU Otsus. Bahkan, banyak lembaga pemerintahan yang tidak tahu mengenai Otonomi Khusus Papua ini sehingga kebijakannya menjadi berbenturan.

Permasalahan di daerah, banyak aparat penyelenggara pemerintahan tidak memahami dengan baik filosofi dan substansi isi UU Otsus Papua. Akibatnya, yang terjadi adalah munculnya birokrasi konvensional. Perencanaan pembangunan pun berjalan secara konvensional. Guru Besar Ilmu Pemerintah FISIP Unpad, Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, MA. menuturkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus di Papua perlu memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, historis, politis, dan yuridis. Saat ini, kadang yang terjadi adalah tidak sinkronnya pemikiran dari pemerintah atau pengamat, dengan apa yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

       Selanjutnya, otonomi khusus juga bukan hanya diterapkan pada Papua, Aceh, atau Yogyakarta saja. Otonomi khusus juga dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia, asal kesejahteraan dan kemakmuran dapat terjamin meningkat. REVISI UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan keharusan. Betapa tidak. Setelah 16 tahun UU ini dilaksanakan, telah banyak terjadi perubahan di tanah Papua. Perubahan itu ialah UU 21/2001 sendiri pun telah diubah dengan UU 35/2008 yang bertujuan memberikan kedudukan yang setara antara Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya dalam penerimaan dana otsus. Selain itu, sudah ada 2 provinsi di tanah Papua (Papua dan Papua Barat) serta 42 kabupaten/kota.

      Demikian juga 2 MRP di Jayapura dan Manokwari. Yang lebih penting lagi bahwa selama 16 tahun implementasi otsus belum menyentuh penyelesaian masalah mendasar yang diamanatkan oleh UU tersebut. Inilah yang penting untuk direvisi cara kita mengelola Papua. Ada 2 masalah mendasar dua dalam hal implementasi Otsus ini. Pertama, persoalan politik seperti klarifikasi sejarah penyatuan wilayah Papua dengan negara RI yang kini berkembang kian tak terkendali dan semakin terkristalisasi serta memperoleh dukungan internasional, terutama dari negara negara kepulauan di kawasan Pasifik Selatan sebut saja Vanuatu, Fiji, Salomon, dalam forum MSG lewat satu wadah perjuangan bersama oleh organisasi organisasi sayap perjuangan Papua merdeka yang disebut dengan United Liberation Movement West Papua (ULMWP).

     Artinya, gerakan politik ini tak bisa dipandang sebelah mata karena gerakan Papua merdeka telah mengalami pergeseran dukungan dari tadinya didukung oleh LSM-LSM kini telah memperoleh support dari negara-negara secara resmi dan terbuka. Bahkan pada Sidang Umum PBB September 2016 lalu pemerintah negara-negara ini mendesak agar PBB memberikan perhatian khusus terhadap masalah Papua. Kedua, persoalan perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM di Papua. Hal ini terjadi karena belum adanya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan masa kini.

     Bahkan kualitas kekerasan yang berimplikasi pada pelanggaran HAM justru tinggi di era otsus. Hal ini bertentangan dengan amanat otsus di satu pihak UU 21/2001 memerintahkan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi di lain pihak peristiwa pelanggaran HAM terus terjadi. Permasalahan lain yang mengemuka lagi ialah selama otsus berlangsung dana otsus 2% setara DAU nasional pun tidak luput dari kontroversial. Dana otsus itu direduksi kemudian diidentikkan dengan otsus.

     Eksesnya muncul masalah karena akibat konsentrasi hanya pada dana otsus tersebut mengakibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hanya berkutat pada pembagian dan pemanfaatan dana itu sehingga lupa akan tanggung jawabnya untuk menjabarkan ‘kewenangan khusus’ dari otsus. Padahal, kewenangan khusus inilah yang membedakan dengan otonomi daerah umumnya. Dana otsus pun menjadi ajang keributan pemerintah provinsi versus kabupaten/kota atau antara pemerintah dengan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) yang merasa bahwa dana otsus belum pernah sampai kepada mereka.

    Muncullah distrust dari masyarakat terhadap pemerintah. Belum dilaksanakannya pasal-pasal tersebut karena dua alasan. Pertama, faktor internal di Papua yang belum bisa memberikan pijakan yang kuat terhadap pasal-pasal tersebut karena belum rinci dan jelas, dan belum adanya aturan turunan seperti PP, Perdasi, dan Perdasus. Kedua, karena ada keengganan dari pemerintah untuk melaksanakan secara konsekuen.

   Dari penjelasan di atas, mengapa perlu revisi cara kita mengelola peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua? Ada 3 argumentasi, pertama, untuk menyinkronkan pasal-pasal dari UU 21/2001 dengan UU baru lainnya termasuk UU sektoral. Sinkronisasi pasal-pasal tersebut dibutuhkan sehingga tidak terjadi kerancuan dan tumpang tindih norma dalam mengelola Papua ke depan. Dengan sinkronisasi, UU Otsus diberikan bobot lex spesialis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua. Kedua, untuk menegaskan dan memperkuat pasal-pasal dalam UU Otsus agar mampu menjawab persoalan dan tantangan baru yang berkembang di Papua.

     Selain itu, untuk mempertegas kewenangan khusus yang melekat di Papua sehingga tidak terjadi kerancuan secara normatif dan kebingungan dari aparatur pemerintahan di Papua dalam melaksanakan UU ini. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk menjamin terlindunginya secara baik dan benar identitas dan hak-hak masyarakat adat serta hak asasi manusia (HAM) OAP, termasuk eksploitasi SDA Papua pertama.

     Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, Otus Plus ialah jawaban terbaik bagi penyelesaian masalah Papua di dalam NKRI asalkan sama-sama dijalankan dan dilengkapi aturan secara lengkap oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan efektifitas penyelenggaraan otsus haruslah menjadi prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah di Tanah Papua.

Kedua, revisi mesti memperjelas wujud kekhususan bagi Pemerintah Provinsi Papua dan PB yang dilakukan lewat penyerahan dan pelimpahan kewenangan secara tegas dari K/L kepada Pemerintah Papua dan PB dengan masing masing sektor pembangunan, yaitu kewenangan diluar urusan absolut pemerintah pusat.

Ketiga, Kemendagri dalam melaksanakan pendampingan, supervisi, dan advokasi terhadap otsus di tanah Papua perlu ditingkatkan dan ditambah alokasi dananya. Selama ini telah dilakukan terkendala dengan masalah dana apalagi ditengah kebijakan pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan.

Keempat, selain tiga usulan itu untuk meningkatkan rasa saling percaya antara unsur-unsur masyarakat Papua dengan pemerintah perlu dioptimalkan pendekatan humanis dalam menangani soal Papua.

Kelima Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat perlu mengantisipasi berkurangnya atau berakhirnya dana otsus yang nilainya 2% setara DAU nasional pada tahun 2021.

Keenam, selain revisi menyeluruh dan komperhensif terhadap UU Otsus Papua, maka revisi perlakuan dalam cara menangani Papua pun mesti dikoreksi karena selama 16 tahun pelaksanaan Otsus masyarakat Papua. Terutama OAP di lapisan bawah belum merasakan dan menikmati manfaat dari Otsus. Justru yang menikmati dan merasakan ‘manfaat’ Otsus ada ditingkat elite birokrasi dan kekuasaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Yang terakhir,  bahwa apa pun yang kita lakukan sebagai negara dan pemerintah di tanah Papua mesti berupaya membangun karakter nasional bangsa Indonesia (national character building) di tanah Papua sehingga masyarakat di wilayah ini selain bisa percaya tapi juga ‘yakin’ bahwa ada jaminan terhadap masa depan kehidupan mereka dalam NKRI. Tanpa kepercayaan dan keyakinan itu maka sia-sia apa yang kita lakukan.

Tinjauan Umum UU  Otonomi Khusus Papua

     Pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi provisi Papua itu melewati jalan panjang, penuh rintangan sebagaimana yang disebut sebagai perjuangan melawan arus dalam bingkai NKRI, memakan waktu yang lama, dan sangat melelahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi khusus (special autonomy) atau kerap disebut asymmetris decentralization, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar dibidang politik ekonomi, dan sosial budaya kepada pemerintah daerah; merupakan barang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah.

     Bahkan, bukan tidak mungkin konsep otonomi khusus ini bisa melengkapi konsep otonomi riil, otonomi materil, serta otonomi nyata dan bertanggung jawab yang selama ini kita kenal dalam penyelenggraan pemerintah lokal di Indonesia. Karena itu, bagaimana seluk beluk (sejarah) pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua dan NAD, penting untuk diungkapkan termasuk kendala-kendala dalam implementasinya, dan barangkali sebagai pelajaran yang dapat dipetik dari kehadirannya. Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, agar tidak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang terpusat disatu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia selalu membuka  peluang terjadinya kesewenang-wenangan bahkan cenderung korupsi. Dalam kaitan ini, maka negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencarkan kedaerahdaerah melalui otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui kebijakan desentralisasi atau melalui dekosentrasi. Dengan demikian, yang menjadi hakikat Negara Kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.

     Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah diberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk membetuk suatu lembaga kultural yang merepresentasikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat adat Papua dan lembaga yang bertugas memproteksi hak-hak orang asli Papua. Rakyat Papua juga diberi kesempatan untuk membentuk partai lokal agar partisipasi politik rakyat asli Papua lebih meningkat. Sedangkan untuk menjalankan kewenangan khusus tersebut pemerintah provinsi diberi dana Otsus dan dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar dari pada yang diterima oleh Provinsiprovinsi lain di Indonesia.

       Kebijakan Otonomi Khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rakyat papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengurus sendiri pemanfaatan kekayaan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat asli Papua, memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk didalamnya memberikan peranan yang lebih signifikan terhadap orang asli Papua melalui wakil-wakilnya untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan daerah dengan tetap menghargai kesataraan dan keberagaman kehidupan masyarakatdi Provinsi Papua. Hal ini sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus tersebut, maka ada perlakuan yang berbeda yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan landasan yuridis atas pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang terdiri dari XXIV Bab dan 79 pasal, yang diawali dengan konsederan dan diakhiri dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Secara filosofi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001, memuat sejumlah pengakuan23 dan komitmen24 Pemerintah pusat. Berlakunya Sejumlah pengakuan yang dimaksud adalah: (1) undang-undang ini dibuat dalam kerangka mewujudkan cita-cita tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) masyarakat Papua adalah insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab; (3) adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus; (4) penduduk asli masyarakat Papua adalah salah satu rumpun dari ras melanesia dan merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa; (5) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia; (6) pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua; (7) pengakuan adanya kesenjaangan dan ketidaksetaraan antara provinsi Papua dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. Komitmen yang di maksud antara lain; (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demikrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat; (2) menghargai kestaraan  undang-undang ini secara normatif pada tanggal 21 November 2001 hingga saat ini telah memasuki tahun ke 16. Refleksi terhadap implementasi dari Undang-undang ini menunjukkan belum efektif dilaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya perangkat peraturan yang menjadi landasan operasionalnya dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) dan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) yang dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur dan ditetapkan sebagai PERDASUS setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Tinjauan Umum Otonomi Khusus Papua

     Pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi provisi Papua itu melewati jalan panjang, penuh rintangan sebagaimana yang disebut sebagai perjuangan melawan arus dalam bingkai NKRI, memakan waktu yang lama, dan sangat melelahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi khusus (special autonomy) atau kerap disebut asymmetris decentralization, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar dibidang politik ekonomi, dan sosial budaya kepada pemerintah daerah; merupakan barang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah.

      Bahka bukan tidak mungkin konsep otonomi khusus ini bisa melengkapi konsep otonomi riil, otonomi materil, serta otonomi nyata dan bertanggung jawab yang selama ini kita kenal dalam penyelenggraan pemerintah lokal di Indonesia. Karena itu, bagaimana seluk beluk (sejarah) pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua dan NAD, penting untuk diungkapkan termasuk kendala-kendala dalam implementasinya, dan barangkali sebagai pelajaran yang dapat dipetik dari kehadirannya.

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, agar tidak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang terpusat disatu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia selalu membuka  peluang terjadinya kesewenang-wenangan bahkan cenderung korupsi. Dalam kaitan ini, maka negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencarkan kedaerahdaerah melalui otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui kebijakan desentralisasi atau melalui dekosentrasi. Dengan demikian, yang menjadi hakikat Negara Kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.

       Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah diberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk membetuk suatu lembaga kultural yang merepresentasikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat adat Papua dan lembaga yang bertugas memproteksi hak-hak orang asli Papua. Rakyat Papua juga diberi kesempatan untuk membentuk partai lokal agar partisipasi politik rakyat asli Papua lebih meningkat. Sedangkan untuk menjalankan kewenangan khusus tersebut pemerintah provinsi diberi dana Otsus dan dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar dari pada yang diterima oleh Provinsiprovinsi lain di Indonesia.

       Kebijakan Otonomi Khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rakyat papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengurus sendiri pemanfaatan kekayaan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat asli Papua, memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk didalamnya memberikan peranan yang lebih signifikan terhadap orang asli Papua melalui wakil-wakilnya untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan daerah dengan tetap menghargai kesataraan dan keberagaman kehidupan masyarakatdi Provinsi Papua. Hal ini sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus tersebut, maka ada perlakuan yang berbeda yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here