BAB III

BUKAN PENCAPAIAN KINERJA YANG BIASA

TAHUN 2014, 1 Tahun KEPEMIMPINAN LUKAS ENEMBE

     Tanggal 9 April 2014  adalah momentum yang tak akan pernah terlupakan bagi seorang Lukas Enembe, karena dari 1 tahun masa kepemimpinannya itu, masyarakat dan media masa akan mengevaluasi pencapaian Kinerjanya.  Momentum setahun kepemimpinan “LUKMEN” ditandai dengan sejumlah kegiatan, yaitu Pameran mini yang dilaksanakan selama dua hari di kantor Gubernur Papua, peluncuran buah Merah sebagai minuman resmi PON XX Tahun 2020, dan puncaknya dilakukan doa syukuran yang dihadiri FORKOMPIMDA dan pimpinan SKPD bertempat di pemprov Papua serta tamu undangan. Sebelum acara resepsi makan malam, dilaksanakan ibadah singkat dan diikuti doa bersama dari lima agama. Gubernur, Wakil Gubernur, ketua TP.PKK Provinsi Papua Yulce Enembe bersama Pangdam XVII Cenderawasih saat memasuki ruangan diberi sambutan yang meriah. Kemudian tamu undangan dihibur oleh sejumlah penyanyi lokal serta penampilan meriah dari grup dance Fanky Papua.

     Pada kegiatan tersebut renungan pembukaan ibadah diberikan oleh President GIDI Papua Pdt Dorman Wandikbo. Sedangkan doa satu tahun kepemimpinan dibawakan oleh lima pilar agama di tanah Papua, yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Budha dan GIDI. Semua rangkaian kegiatan setahun kemepimpinan “LUKMEN” diakhiri dengan Pidato Gubernur Lukas Enembe. Doa syukur yang berjalan khidmat, selalu menyampaikan motivasi dan harapan untuk pemimpin pilihan rakyat Papua ini, untuk melakukan yang terbaik bagi semua rakyat Papua selama kepemimpinannya disisa masa jabatannya.

Lukas Enembe dalam acara itu, mengungkapkan

“ Satu tahun pastinya belum banyak yang dapat dilakukan,” Meski begitu, pondasi pembangunan untuk menata masa depan Papua kita sudah letakan. Visi dan Misi gerakan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, dimana,  kita mulai menata dan membangun fondasi Papua kedepan,” (  Lukas Enembe )

Bagi Lukas Enembe, sangat penting terbentuknya komunikasi antar semua stakeholder dalam rangka melanjutkan program pembangunan Papua saat ini menjadi bangkit, mandiri dan sejahtera. Oleh sebab itu, dari sekarang kita mesti meninggalkan sejarah yang baik untuk anak cucu kita. Dimana sejarah itu, akan meninggalkan bekas yang positif untuk diceritakan secara turun-temurun oleh para generasi kita dimasa depan. Papua juga haus dapat keluar dari keadaan yang menyebutkan Otsus gagal dan ini telah menjadi bagian dari berita yang ada di masyarakat. Jadi bila dikatakan gagal maka siapa yang menggagalkannya.

“Ya kita sendiri orang Papua. Karena semua Gubernur, Bupati, dan DPR orang Papua. Jadi kita tidak bisa persalahkan siapa-siapa karena pemimpin di Papua adalah kita semua”.  (  Lukas Enembe )

    Kemudian Lukas Enembe meminta kepada masyarakat Papua, doakan kami seluruh para pemimpin di Papua agar Tuhan beri umur panjang kesehatan dan kita dapat panjang stuntaskan tugas yang diamanatkan oleh rakyat Papua di pundak kita semua. Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP. MH mengaku, pencapaian kinerja 1 Tahun kepemimpinannya telah menunjukkan hasil yang baik dan signifikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian program dan kegiatan. Capaian tersebut diantaranya, bidang pendidikan. Dimana, capaian program dan kegiatan bidang pendidikan yaitu meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dalam berbagai jenjang pendidikan, meningkatnya kualitas dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatnya kualitas SDM Papua melalui bantuan beasiswa S1, S2 dan S3 baik didalam maupun luar negeri dan meningkatnya kompetensi siswa SD, SMP dan SMU/SMK.

“Selain itu telah dilakukan kerjasama dalam rangka pengelolaan pendidikan dengan berbagai yayasan-yayasan keagamaan di Provinsi Papua dalam bentuk pemberian bantuan kepada yayasan pengelola pendidikan pada semua jenjang,” (  Lukas Enembe )

Untuk bidang kesehatan, capaian program dan kegiatan bidang kesehatan antara lain tersedianya obat buffer stock di kabupaten/kota dan 14 titik terisolir, terkelolanya persediaan obat buffer stock provinsi, terpenuhinya kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

“Selain itu Upaya kesehatan masyarakat dengan hasil yang dicapai antara lain terlaksananya pelatihan bidan desa, pencegahan penyakit menular HIV/AIDS dari Ibu ke Janin, dan pencegahan Malaria dalam Kehamilan, terlaksananya pelatihan Stimulasi Intervensi, deteksi Dini Tumbuh Kembang Bayi Balita dan Pra sekolah bagi pengelola Kabupaten/Kota dan Petugas Puskesmas dan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), terlaksananya peningkatan Kompetensi dokter gigi tentang tindakan Bedah mulut dasar tingkat Provinsi, meningkatnya kemampuan bidan desa dalam melayani persalinan normal,”  (  Lukas Enembe )

     Disamping itu, kata Lukas Enembe, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dengan hasil antara lain terbangunnya Gedung Critical dan Medical Centre Blok E RSUD Dok II Jayapura, Terbangunnya Gedung YKI di Kota Jayapura, penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III), bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat, Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

     Untuk program dan kegiatan bidang Infrastruktur antara lain terbangunnya beberapa jembatan dan ruas jalan di kabupaten/kota yang membuka Lancarnya akses transportasi dalam mendukung aktifitas masyarakat.  Selain itu Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan capaian terpeliharanya Bendungan dan Jaringan Irigasi di beberapa kabupaten/kota. Di samping itu Pengelolaan Air Baku dengan capaian terbangunnya infrastruktur air baku di Kabupaten Supiori, Sarmi dan Long Storage di Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk pengendalian banjir dan pengaman pantai dan normalisasi sungai telah dilakukan di beberapa kabupaten antara lain : Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Nabire, Kota Jayapura, Supiori dan Keerom.

 “Khusus pembangunan infrastruktur perdesaan telah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota dengan hasil-hasil terbangunnya sarana jaringan air bersih, pembuatan jalan lingkungan dan peningkatan jalan dan jembatan serta penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh,” (  Lukas Enembe )

Sementara untuk bidang ekonomi kerakyatan, kata Lukas Enembe, capaian program dan kegiatan bidang ekonomi kerakyatan antara lain Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan capaian terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, terlaksananya Pengembangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), terlaksananya Pemberdayaan petani tentang cara Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura.

“Terlaksananya Pemberdayaan Petani tentang Cara Penggunaan Pestisida secara bijaksana dan Terlaksananya Pelatihan Teknis Fungsional Petugas Pengendali OPT. BPTPH Provinsi Papua,” (  Lukas Enembe )

 

TAHUN 2015, 2 Tahun KEPEMIMPINAN LUKAS ENEMBE

     Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tanpa terasa tahun 2015 nyaris berlalu. Tak terasa telah setahun kita bekerja dan mengabdi untuk negeri tercinta. Pada saat-saat ini, tepat kiranya untuk kita  menjalankan retrospeksi, memandang kembali perjalanan kehidupan kita, sebagai pribadi ataupun sebagai orang-orang yang dipercaya dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita masing-masing untuk membentuk  Provinsi Papua. Saat-saat ini kita harus melakukan penilaian kepada kondisi dan hasil-hasil yang telah kita kerjakan dan raih selama 2015. Pada saat yang bersamaan kita juga perlu melakukan dengan jelas apa yang akan kita lakukan dalam tahun depan, tahun 2016, yang jelas apapun yang akan kita lakukan, harus memberi jaminan searah dengan visi kita bersama yakni PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA.

Tahun 2015, adalah tahun untuk Lukas Enembe dan Klemen Tinal, beserta semua jajaran aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Papua secara sungguh-sungguh dengan segala daya dan upaya, bekerja dengan hati, menjalankan harapan semua masyarakat Papua, menuju kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan, harapan seluruh rakyat Papua.

Lukas Enembe yakin bahwa dia tidak sendiri untuk merealisasikan Visi Papua bersama, sebab tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan. Untuk membangun Provinsi Papua yang besar ini dengan sejumlah kompleksitas persoalannya, Lukas Enembe butuh gerakan bersama secara masif. Inilah yang dikatakan oleh Lukas Enembe sebagai Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera, Harapan Seluruh Rakyat Papua yang disingkat Gerbangmas Hasrat Papua. Kebersamaan menjadi modal sosial dan modal kultural masyarakat Papua dalam melangkah. Masyarakat Papua harus terus mempertahankan dan meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unsur pemerintahan, antara Gubernur, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bupati/Walikota, TNI/POLRI, antar pemerintahan daerah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, ataupun perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya. Inilah power Lukas Enembe dan masyarakat Papua, inilah modalitas  dalam membangun.

Tahun 2015 adalah tahun untuk memastikan realisasi rencana-rencana yang terstruktur dan sistematis berjalan di setiap Bidang Pembangunan. Lukas Enembe beserta jajarannya sudah mempunyai program-program yang konkrit, biaya untuk mewujudkannya sudah tersedia. Rintangan maupun permasalahan yang muncul  merupakan tantangan, sebab Lukas Enembe banyak merubah dan melakukan hal-hal yang baru, yang tidak dihadirkan pada masa-masa sebelumnya. Khususnya dan admintrasi dan aspek legal formal tata Pemerintahan di Pemerintah Propinsi Papua. Bisa dikatakan Lukas Enembe ketika menerima estafet sebagai Gubernur Papua, kondisi Admintrasi dan Tata Pemerintahan yang sangat berantakan. Banyak aset Pemda Papua yang belum terdata, belum adanya RPJM dan RTRW, serta berbagai Peraturan Daerah dan Pergub serta Perdasi yang seharusnya ada, tidak ada,

Pembangunan yang dijalankan oleh Lukas Enembe dan jajarannya selama tahun 2015 sudah menunjukkan arah yang positif menuju perbaikan. Perekonomian Papua pada triwulan II tahun 2015 mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,77 persen dibanding triwulan II tahun 2014. Keadaan ini lebih baik dari laju pertumbuhan Ekonomi Nasional triwulan II tahun 2015 sebesar 4,72 persen. Pertumbuhan ekonomi ini berkorelasi positif terhadap semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat Papua yang tercermin, antara lain: Terjadi penurunan angka kemiskinan dari 31,13 tahun 2013 menjadi 28,17 di bulan maret 2015; Angka Pengangguran di bulan Februari tahun 2015 mencapai 3,72 persen dari total angkatan kerja, angka ini lebih baik dibandingkan angka pengangguran nasional sebesar 5,81 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 56,25 tahun 2013 menjadi 56,75 di tahun 2014;

     Raihan pembangunan ini tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan sejumlah prioritas pembangunan lewat Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera: Prioritas Generasi Emas Papua; lewat Pelayanan kesehatan yang semakin meluas dan bermutu lewat KPS, jaminan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan pelayanan dasar kesehatan; Peningkatan Akses Pendidikan, tuntas Buta Aksara dan wajib belajar 9 tahun, pemberian jaminan dan beasiswa untuk anak sekolah, pengembangan daya saing SDM Papua bseperti pemberian beasiswa meneruskan keperguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk anak asli papua, serta peningkatan prestasi olahraga, seni dan budaya; Prioritas Berdaya Ekomas atau Pemberdayaan Masyarakat lewat peningkatan rantai nilai komoditas unggulan masing-masing wilayah atau daerah, peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan kelembagaan ekonomi kampung, peningkatan produktivitas bidang-bidang produktif; Prioritas Infradas atau Infrastruktur dan prasasarana dasar lewat Pembangunan dan peningkatan sarana transportasi darat, laut dan udara, pembangunan jalan dan jembatan, pemenuhan energi listrik, pemenuhan air bersih, dan telekomunikasi. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota yang diikuti dengan porsi dana otsus 80%, juga menjadi pendorong utama dalam perwujudan pembangunan.

Dari sejumlah pencapaian-pencapaian tahun ini, masih banyak rintangan yang harus Lukas Enembe lewati, tantangan terbesar bagi Lukas Enembe yakni membebaskan rakyat dari 7-K: Bebas dari Kemiskinan, Kebodohan, Keterbelakangan, Ketertinggalan, Keterisolasian, Ketidakadilan dan Kematian. Selain itu bagaimana menurunkan disparitas antar wilayah: kantong-kantong kemiskinan Papua yang terdapat di daerah pegunungan tengah disebabkan susahnya akses transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu terutama untuk Ibu, Bayi dan anak-anak. Tantangan berikutnya yaitu sinergitas antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembangunan dan pencapaian target-target pembangunan, serta apakah sudah tuntas menjawab kebutuhan masyarakat Papua untuk meningkatkan mutu hidupnya

   Lukas Enembe baru saja menuntaskan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016. Pemerintah Provinsi Papua sudah dengan sungguh-sungguh menjalankan penyusunan RAPBD secara sistematis dan terstruktur yang dilandasi dengan perencanaan yang matang disertai dengan sejumlah asumsi-asumsi baik internal dan eksternal, dengan spirit pemerataan berdasarkan 5 (lima) wilayah pembangunan berbasis adat sehingga semua isi RAPBD bisa dipastikan rasional dan terukur, berdasarkan target penerimaan yang konkret dan belanja yang proporsional dan bisa dipastikan aspirasi dan harapan masyarakat telah terakomodir berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Fokus mempersiapkan rencana pembangunan ditahun 2016 diarahkan untuk sebesar-besarnya berefek pada peningkatan mutu hidup rakyat Papua terutama Orang Asli Papua.

Lukas Enembe ditahun tahun berikutnya akan tetap melanjutkan program-program GERBANGMAS HASRAT PAPUA: dalam rangka Perwujudan Generasi Emas Papua; Perwujudan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan Perwujudan Pemenuhan Infrastruktur dan Prasarana Dasar, serta melakukan reformasi birokrasi. Lukas Enembe akan terus melaksanakan kebijakan mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembangunan dan urusan bersama ke kabupaten/kota, dengan menyerahkan bantuan khusus yakni Dana 80 persen Dana Otsus setara 2 persen DAU Nasional untuk pelayanan pendidikan dan Kesehatan, pengembangan perekonomian rakyat serta pemenuhan infrastruktur dasar kampung, Dana PROSPEK, Dana KPS, serta Dana Gerbangmas Hasrat Papua. Untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran, Kami akan menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pencapaian target program-program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di kampung-kampung dan berimbas pada peningkatan mutu hidup Orang Asli Papua.

     Pemerintah Provinsi Papua telah mengutamakan kebijakan pembangunan ekonomi dalam merealisasikan kemandirian masyarakat khusus Orang Asli Papua. Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Papua sudah menjalankan upaya-upaya dan terobosan lewat Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang berpusat pada: pengwilayahan komoditas berbasis 5 (lima) kawasan pembangunan, Integrasi Tanam, Petik, Olah dan Jual dan PROSPEK. Untuk tahun 2016  nanti sudah diprioritaskan penguatan ekonomi masyarakat kampung berbasis komoditas unggulan masing-masing kampung lewat pendampingan dan sarana masyarakat untuk peningkatan produksi, meningkatkan nilai tambah dengan produk-produk olahan skala industri rumah tangga, penguatan kemampuan usaha dalam berusaha serta memfasilitasi pasar untuk hasil produksi dan industri komoditasnya.

      Kemudian dalam rangka menjalankan ekonomi Riil daerah, pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) untuk menjalankan geliat Usaha Kecil dan Menengah lewat peningkatan wirausaha dan pengembangan usaha-usaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif di Provinsi Papua. Selain itu juga ditingkatkan intermediasi bank, penyaluran kredit usaha kecil dan peningkatan wirausaha, penyempurnaan prosedur serta mempercepat proses perijinan dan investasi. Dalam rangka Papua Investment Years Tahun 2016. Diharapkan dengan penguatan ekonomi ditingkat lokal atau kampung, akan memperkuat fundamental ekonomi daerah dan terutama masyarakat kampung serta semakin kuatnya daya tahan terhadap globalisasi seperti implementasi MEA 2016 nanti.

        Pembangunan jaringan transportasi terpadu semakin dipacu oleh Lukas Enembe dan dipercepat, yang bisa menerobos keterisolasian wilayah, juga penyediaan energi listrik, penyediaan perumahan layak huni (lewat Program pembangunan tiga belas ribu rumah) dan pemenuhan air bersih. Reformasi Birokrasi tetap akan diutamakan, salah satu tolok ukur kesuksesan Visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yakni meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Lukas Enembe terus berkomitmen untuk menjalnkan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan. Maka dari itu Lukas Enembe akan menindak tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

    Sebagai tuan rumah perhelatan PON XX tahun 2020, maka Persiapan PON XX sudah dimulai oleh Lukas Enembe, Panitia Besar PON XX sudah terbentuk. Masterplan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi sebagai langkah menuju keberhasilan Pelaksanaan, Sukses Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Sukses Administrasi telah disiapkan. Pembangunan venue PON XX sudah mulai dikerjakan di Tahun 2016 yang dimulai dengan Land Clearing, rancang bangun stadion utama dan sejumlah venue lainnya yang tersebar di 6 (enam) klaster. Selain usaha yang sungguh-sungguh untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan, Lukas Enembe perlu terus memelihara ketentraman dan ketertiban. Lukas Enembe tegaskan dalam hubungan ini, bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban adalah faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

     Oleh sebab itu, Lukas Enembe menyurukan kepada semua komponen bangsa di Provinsi Papua untuk bekerjasama turut berpartisipasi aktif dibawah koordinasi POLRI dan TNI, menciptakan keamanan dan ketertiban dilingkungannya masing-masing. laksanakan upaya cegah dan tangkal terhadap setiap kemungkinan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa merusak dan mengancam kebersamaan dan toleransi sesama anak bangsa dinegeri ini, Bentuk nyatakan Papua sebagai Tanah Damai berdasarkan  KASIH MENEMBUS PERBEDAAN.

TAHUN 2016, 3 Tahun KEPEMIMPINAN LUKAS ENEMBE

     Dari hasil pengukuran kinerja pada 22 (dua puluh dua) sasaran  akhir tahun 2016, bisa disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua “Sangat Berhasil ”, hal ini dapat dilihat pada capain kinerja pelaksanaan masing-masing sasaran sebagai berikut :

16 sasaran termasuk dalam kategori ”Sangat Berhasil”.

3 sasaran termasuk dalam kategori ”Berhasil”.

1 sasaran termasuk dalam kategori ”Cukup Berhasil”.

1 sasaran termasuk dalam kategori ”Kurang Berhasil”.

1 sasaran termasuk dalam kategori ”Tidak Berhasil”

Bagaimana Pencapaian Kinerjanya ?

Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua

    Situasi dan suasana aman, tenteram dan nyaman adalah potensi dan modal awal pembangunan di Provinsi Papua. Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar terciptanya kenyamanan bagi semua  Masyarakat Papua dan investasi ke Papua untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya dilaksanakan dengan perwujudan tata kehidupan masyarakat Papua yang religius dan berbudaya lewat optimalisasi peran lembaga keagamaan dan lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka aktualisasi dan penghormatan kepada nilai-nilai budaya asli Papua. Pijakan pada nilai-nilai agama dan adat dibutuhkan agar upaya penciptaan keamanan dan ketertiban itu dilembagakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu meningkatkan rasa aman, tenteram dan nyaman diwujudkan lewat penegakan hukum dan revitalisasi peran masyarakat, dengan mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah.

Terkait sasaran di atas, ada 3 ( tiga) indikator yang mengukur pencapaian kinerja untuk sasaran 1 ini, yakni

Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif

Penururnan konflik horisontal berdasarkan SARA

Angka kriminalitas.

     Untuk tahun 2016, rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua memperlihtkan capaian kinerja sebesar 71,33 persen dengan predikat “cukup berhasil”, ada 3 indikator yang tewujud mencapai target. Indikator persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif untuk tahun 2016, realisasi kinerjanya mencapai 100 persen atau mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dari 5 (lima) Program yaitu : Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan dan Pembinaan dibidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yang menghasilkan :

  • Keputusan Gubernur : 475 dokumen
  • Peraturan Daerah (PERDA) : 20 dokumen
  • Peraturan Gubernur (PERGUB) : 85 dokumen

Persentase konflik horizontal berdasarkan SARA Tahun 2016 untuk perolehan indikator 2 sebanyak 27,59 persen dimana jumlah konflik horizontal berdasarkan SARA dalam tahun 2016 terjadi sebanyak 23 kasus yang terjadi sejumlah Kabupaten di Provinsi Papua.

Sasaran 2 :     Meningkatnya     Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur

      Target  Kinerja    Meningkatnya   Profesionalisme dan   Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur” adalah target yang mencerminkan situasi dan kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang jabatan Struktural ataupun fungsional pada pemerintahan serta hasil evalusi pemerintah pusat kepada kinerja pemerintah daerah lewat penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah dan juga laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pemakaian dana dalam pengelolaan program-program pemerintah daerah serta tingkat disiplin aparatur. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja target “Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur” yaitu 89,67 persen atau dalam skala ordinal adalah ”Berhasil”. Kesuksesan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 (lima) indikator sasaran.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi informasi.

      Yang diharapkan dengan pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik yakni kegiatan atau susunan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga Negara atau penduduk atas barang/jasa atau pelayanan administrative yang disiapkan oleh pengelola pelayanan publik Sasaran “ Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi informasi” adalah sasaran yang harus diukur lewat pencapaian 1 (satu) indikator sasaran. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi” yaitu 20,80 persen atau dalam skala ordinal adalah ”Tidak Berhasil”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur lewar pencapaian 1 (satu) indikator sasaran.

Sasaran 4     :    Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN

     Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN” yaitu 98,55 persen atau dalam skala ordinal adalah ”Sangat Berhasil”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja sasaran persentase laporan dan gugatan masyarakat yang ditangani didapat melalui program mengintensifkan penanganan laporan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 persen yakni dari target yang ditentukan 100 persen terlaksana 100 persen.

Sasaran 5     :    Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.

     Salah satu amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yaitu terwujudnya hak-hak dasar orang asli Papua. Terwujudnya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua seperti Hak mendapat Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya. Untuk mengetahui kinerja pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yakni : Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pencapaian Kinerja untuk sasaran ini berada dalam golongan Sangat Berhasil, dimana rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran memperoleh 92,66 persen. Indikator persentase penduduk miskin dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 102,08 persen, di atas target yang ditentukan yaitu sebesar 70.00 persen. Selama lima tahun terakhir (tahun 2011 – tahun 2015) keadaan kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 2,84 persen, yakni dari 31,24 persen pada September 2011 menjadi 28,4 pada September 2015 meskipun terjadi kenaikan di tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua

Sasaran 6     :    Terwujudnya Masyarakat yang Sehat.

     Sasaran terpenuhinya masyarakat sehat bisa diukur dari 6 (enam) Indikator yakni dari Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam kartu Papua Sehat (KPS), Angka Kematian Ibu per 100.000 Ibu melahirkan, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang didapatkan dan mendapatkan ARV, Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis, Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan menerima perawatan, dan Angka usia harapan hidup. Untuk tahun 2016 capaian kinerja sasaran ini mencerminkan kinerja yang sangat berhasi dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebanyak 183,50 persen dengan predikat “sangat berhasil”.

Sasaran 7 :        Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil” yaitu 116,03 persen atau dalam skala ordinal yakni ”Sangat Berhasil” Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur lewat pencapaian 16 (enam belas) indikator sasaran.

Sasaran 8     :    Meningkatnya prestasi olahraga

      Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga adalah sasaran untuk mencapai tujuan misi 3 yakni Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia. Dalam sasaran ini diukur dengan pencapaian 1 (satu) indikator sasaran yakni Persentase atlet/klub olahraga yang memperoleh penghargaan tingkat nasional,secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Prestasi Olahraga” sebesar 297,16 persen atau dalam skala ordinal yaitu ”Sangat Berhasil” dengan target indikator sebesar 25 persen dan realisasi sebesar 74,29 persen, pencapaian kinerja tahun 2016 meningkat sebanyak 150,87 persen dibanding tahun 2015 sebesar 146,29 persen.

Sasaran 9    :     Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan” sebanyak 96,37 persen dengan predikat “Sangat Berhasil.” Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur lewat pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Sasaran 10   :    Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

Sasaran “terwujudnya iklim investasi yang kondusif” yang dicapai yaitu 51,34 persen, dengan predikat “Kurang Berhasil”. Sasaran ini diukur lewat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yakni Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun dan Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun.

Sasaran 11   :     Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya memperlihatkan kinerja yang “sangat berhasil” dengan rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,18 persen. Sasaran ini bertujuan meningkatkan koperasi yang sehat, berkualitas, meningkatanya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan meningkatkan jumlah koperasi yang aktif. Indikator Persentase Koperasi aktif yakni bertambahnya komposisi koperasi aktif dari total koperasi atas berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif dari total koperasi.

Sasaran 12 :       Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja

Salah satu alat ukur dari berkembangnya kemajauan suatu daerah yaitu tersedianya lapangan kerja untuk masyarakat. Pencapaian sasaran ini dikukur dari 2 (dua) indikator yakni Tingkat Pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dari dua indikator tersebut peningkatan penyediaan lapangan kerja memperlihatkan capaian kinerja sebanyak 106,08 persen dengan kategori “sangat berhasil”

Sasaran 13 :       Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah

      Kegiatan Pariwisata adalah salah satu kegiatan yang mempunyai kedudukan strategis di Provinsi Papua. Papua mempunyai kekayaan multidimensional mulai dari kondisi alamnya yang mempesona mulai dari puncak gunung tertinggi, lembah dan ngarai yang indah, hutan terbentang luas dengan flora dan fauna unik dan endemik, pesisir pantai terbentang dan gugusan pulau yang indah, isi laut yang tiada tara, adat budaya masyarakat asli yang unik maka potensi wisata Papua patut ditetapkan sebagai potensi favorit daerah. Provinsi Papua juga mempunyai taman nasional, yaitu Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire sehingga Papua mempunyai potensi pariwisata terlengkap di Indonesia dan dunia. Terkait sasaran di atas, ada dua indikator yang mengukur pencapaian kinerja untuk sasaran 13 ini, yaitu Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua.

Sasaran 14 :     Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat” yaitu 124,52 persen atau dalam skala ordinal adalah ”Sangat Berhasil”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan pencapaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran.

Sasaran 15 :   Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing

     Perekonomian Papua tahun 2016 berkembang sebesar 9,21 persen atau dengan capaian kinerja 115,13 persen, tahun 2017 naik sebsar 5%,. Ini mencerminkan capaian kinerja yang sangat baik untuk tahun 2016. Kinerja ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebanyak 5,02 persen. Perekonomian Papua Tahun 2016 terjadi pada semua lapangan usaha, lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi perekonomian Papua tumbuh 13,15 persen, tumbuh lebih besar dibandingkan 2015 6,79 persen.

Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,86 persen dan yang ketiga yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,64 persen meskipun terjadi penurunan dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebanyak 10,89 persen. Dipandang dari struktur perekonomian, di tahun 2016 lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih mendominasi ekonomi di Papua dengan sumbangan sebesar 35,50 persen. Lapangan Usaha lapangan Usaha Konstruksi berada pada posisi kedua dengan kontribusi sebesar 12,93 persen dan berada pada posisi ketiga Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan sebesar 12,11 persen.

Sasaran 16 :   Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya konektivitas antar wilayah” yaitu 78,12 persen atau dalam skala ordinal adalah ”Berhasil”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

Sasaran 17 :    Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah” sebesar 582,52 persen dengan predikat “sangat berhasil”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

Sasaran 18  :    Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni” sebesar 131.28 persen dengan predikat “Sangat Berhasil”.Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 ( satu) indikator kinerja sasaran yaitu indikator Jumlah Rumah Layak Huni. Capaian kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 dari 13.000 sudah melampaui target sebesar 13.560 berhasil. Pada tahun 2016 kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Papua saat ini masih sangat besar yakni 25.825 unit rumah yang terbagi di berbagai Kabupaten dan Kota. Adapun Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten / Kota melaksanakan program pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemerintah Provinsi Papua selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013 – 2018 menargetkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut sebesar 13.000. Sampai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Papua baru bisa menuntaskan sebanyak 650 unit rumah yang telah terbangun ada 2 SKPD yang menangani adalah Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua jumlah rumah yang didirikan sebanyak 170 unit diantaranya Kabupaten Jayapura di Distrik Sentani 10 unit dan Yapsi 40 unit, Kabupaten Merauke di Distrik Tubang 50 unit, Kabupaten Lanny Jaya di Distrik Tiom Neri 30 unit, Kabupaten Mappi sebanyak 30 unit dan Kota Jayapura di Distrik Jayapura Utara 10 unit. Sementara 480 unit rumah didirikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun 2015 membangun rumah layak huni28 Kabupaten dan 1 Kota.

Sasaran 19  :     Meningkatnya pemenuhan air bersih

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “meningkatnya pemenuhan air bersih adalah 79,67 persen atau dalam skala ordinal adalah ”Berhasil” Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran.

Sasaran 20  :     Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan” sebesar 127.43 persen dengan predikat “Sangat Berhasil”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Sasaran 21  :     Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya

Berdasarkan hal tersebut, secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten” tercapai sebesar sebesar 100 persen dengan predikat “Sangat Berhasil”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1(satu) indikator kinerja sasaran.

Sasaran 22   :     Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia

Secara  keseluruhan  capaian   kinerja   sasaran   “Terwujudnya  Papua sebagai paru-paru dunia” mencapai 91.29 persen dengan predikat “Berhasil”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran

Secara umum Pemerintah Provinsi Papua  sudah bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan sebagai penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua. Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilakukan oleh Sekretariat, Biro, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua lewat kegiatan masing-masing satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik seperti yang telah ditentukankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

     Secara umum masih ada sejumlah hambatan yang perlu dituntaskan dalam pencapaian sasaran, yakni: Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan target kinerja disebabkan Pemerintah Provinsi Papua baru mempunyai IKU. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain : Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2016. Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan. Belum tersusunnya SOP pada sejumlah unit kerja disebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dari segi akuntabilitas keuangan, total anggaran belanja langsung Pemerintah Provinsi Papua tahun 2016 yaitu sebesar Rp 6.087.515.955.417,00 dan anggaran yang diperuntukkan menjalankan prioritas Indikator Kinerja Utama (22 sasaran) yaitu sebesar Rp 4.119.154.730.822,00 atau 67,67 persen. Realisasi belanja prioritas IKU adalah Rp 3.469.253.286.041 atau 84,18 persen dari anggaran untuk menjalankan prioritas IKU.

      Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2016 adalah Rp 13.658.635.299.819,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp 7.571.119.344.402,00 dan Belanja Langsung Rp 6.087.515.955.417,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU yaitu sebesar Rp 4.119.154.730.822,00 atau 67,67persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU yaitu sebesar Rp 3.469.253.286.041,00 dari realisasi belanja langsung atau 85,97 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk menjalankan prioritas IKU adalah 84,18 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 84,18 persen tersebut terjadi sebak tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU bisa terserap semuanya. Selama tahun 2016 capaian-capaian program GERBANGMAS HASRAT PAPUA tercermin pada peningkatan sejumlah sektor penting, seperti kesetahatan dan pendidikan.

“Angka Kematian bayi di papua tahun 2015 hanya 45 kematian per 1.000 kelahiran atau turun 13,9 persen dibandingkan Angka Kematian Bayi tahun 2012. Untuk sektor pendidikan, dalam pidato tersebut Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa hasil Susenas 2015  menunjukkan bahwa persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang melek huruf di Papua tahun 2015 mencapai 70,83 persen.” ( Lukas Enembe )

 

“ Harapan Lama sekolah menjadi 9,95 tahun pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2013 sebesar 9,58 tahun; Rata-rata lama sekolah mencapai 5,99 tahun pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,74 tahun. Disamping sektor kesehatan dan pendidikan, program pembangunan 13 ribu rumah juga terus dilaksanakan. Program pembangunan 13 ribu rumah yang telah terbangun mencapai 9 ribu unit, atau tingkat capaian sebesar 69,23 persen dari target 13 ribu rumah yang terbangun sampai tahun 2018,” ( Lukas Enembe )

     Sejumlah program untuk tahun 2017 telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Papua, baik di sektor pendidikan, kesehatan, bidang pembedayaan ekonomi rakyat, infrastruktur dan konektivitas, pemenuhan infrastruktur dasar, persiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX, pembedayaan masyarakat serta reformasi birokrasi. Gubernur menegaskan bahwa dibutuhkan usaha-usaha besar dan tindakan-tindakan terobosan, yang didasari keuletan dan kebesaran hati serta pemikiran dari kita semua, khususnya semua aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

“Oleh karena itu agenda kita di tahun 2017 kita pastikan bahwa semua yang kita lakukan itu harus menjadi pengungkit utama untuk terjunjungnya harkat dan martabat kita sebagai orang Papua, ( Lukas Enembe )

Provinsi Papua pada masa kepemimpinan Lukas Enembe mempunyai sejumlah kebijakan yang sangat memihak kepada masyarakat Papua. Dan kebijakan tersebut pantas dijadikan contoh. Melihat dari penjelasan di atas berikut ini  lima  poin kebijakan gubernur Papua Lukas Enembe  yang patut untuk diacungi jempol.

Pertama Dana Otsus sebesar  80 Persen  dialihkan ke Kabupaten

Di bawah kepemimpinan Lukas Enembe dana otsus sebesar 80 persen dialihkan kekabupaten dan 20 persennya untuk Provinsi. Kebijakan terebut dimaksudkan  untuk  mengembangkan  pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Kedua Gubernur Papua Menerbitkan PERDA larangan beredarnya minuman keras di Papua

      Pada realitasnya tidak seluruh orang Papua itu pemabuk seperti yang kerap dicap oleh sebagia orang non Papua di negeri ini. Namun kita juga mesti berani mengakui bahwa sejumlah generasi muda Papua dibunuh oleh setan yang bernama alkohol. Penerbitan larangan beredarnya minuman keras di Papua ini sangat berani dan bermanfaat untuk orang Papua  demi melindungi generasi muda Papua. Kebijakan ini  bila dilaksanakan dengan baik pengimplementasiannya maka kita seyuju persoalan miras di Papua dapat dituntaskan dari akarnya, sebab yang diadili pelaku penjual dan pengedar minuman keras (miras)  yang menyebabkan orang mabuk. Karena selama ini aturan yang berlaku di Papua yaitu menangkap orang yang mabuk disebabkan minuman.

Perda tersebut sangat bermanfaat sebab setidaknya mampu menekan peredaran miras tersebut dari akarnya. Bukan dari orang yang mengkonsumsinya. Menanggapi kebijakan Gubernur Papua yang melarang minuman keras beredar di Papua.

Ketiga berani menyatakan keberatan kepada pemerintah pusat yang menganggap dana Otsus 30 triliun  yang diberikan sejak tahun 2002  hingga saat ini lebih besar dari hasil pencapaian.

Langkah ini sangat berani memandang pemerintah pusat menuhankan uang yang di berikan dari pada meninjau beratnya medan dan letak geografis yang sangat sulit di jangkau dalam proses pelaksanaan program. Ia berani menekankan dana dengan sekian rupiah sangat tidak cukup  untuk membangun Papua. Lukas menyampaiakn kepada  pemerintah bahwa Rp 50 miliar hanya cukup untuk membangun jembatan berukuran 500 meter di Papua dengan kondisi harga bahan dan biaya angkut yang cukup tinggi di Papua.

Lukas Enembe mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2002 sampai kini tercatat senilai Rp 30 triliun sehingga rata-rata dana yang disalurkan ke 29 kabupaten sebesar Rp 80-90 miliar selama 13 tahun.  Menurut Lukas, dana itu tentu saja tidak cukup untuk membangun daerah sebab harga bahan baku untuk membangun di Papua sangat mahal. Dari kutipan ini Lukas menuntut pemerintah pusat jangan melihat dari jumlah dana yang di berikan, namun dari  letak geografis, tingkat kebutuhan, dan keterbatasan prasarana dan sarana dalam proses percepatan penyelenggraan tiap programnya.

Ke empat Menolak membangun Smelter  di luar Papua.

Kita semua tahu beberapa tahun terakhir negeri ini diguncang dengan isu perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Selain itu, pembangunan smelter dari  PT. FI yang  menurut pemerintah pusat akan di bangun di Jawa Timur. Menanggapi rencana tersebut, Lukas Enembe menolak denang tegas rencana terebut. Baginya semelter mesti dibangun di Papua. Kekayaan alam Papua harus diutamakan untuk membangun Papua. Menurutnya, seluruh kekayaan alam, termasuk tambang diperuntukkan untuk kesejahteraan Papua. Maka itu, Freeport harus membangun smelter di Papua.

Kelima menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa  program transmigrasi tidak cocok di Papua.

Kebijakan ini pantas untuk  diapresiasi oleh  masyarakat Papua. Sejak gubernur pertama di Papua hingga saat  ini  jarang  ada gubernur yang seberani Lukas Enembe. Menurut saya ketegasan Lukas Enembe berangkat dari  kecintaannya kepada masyarakatnya di Papua.

“ Pemerintahan Pusat harus bisa memahami kondisi Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,”  ( Lukas Enembe )

 

TAHUN 2017, 4 Tahun KEPEMIMPINAN LUKAS ENEMBE

Akhir tahun 2017 ini merupakan masa akhir kepemimpinan Lukas Enembe bersamaKlement Tinal sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua. Berbagai suka dan duka sudah kita lewati bersama, Lukas Enembe akui, dia telah sangat bekerja keras untuk dapat membangun suatu PONDASI yang kokoh untuk pembangunan Provinsi Papua yang dicintai ini. Khususnya di tahun-tahun pertama kepemimpinannya, saya sangat jarang sekali tidur dan bahkan nyaris tidak memiliki waktu untuk keluarga. Lukas Enembe memahami, bahwa memimpin masyarakat Papua dengan tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang rendah, banyak masyarakat yang hidup didaerah terpencil dan terisolasi dari segala akses publik bukanlah pekerjaan yang mudah. Terkadang Lukas Enembe merasa iri dengan rekan-rekan Gubernur lainnya di Indonesia.

     Kompleksitas permasalahan di Papua sangat banyak sekali. Seorang pemimpin daerah di Papua harus rela diterjang ombak lautan, berjalan dihutan belantara yang lebat, diterpa teriknya sinar mentari dan mendaki bukit serta menyusuri lembah dan pantai..demi untuk menemui masyarakat dan melihat secara langsung keadaan mereka.  Bukan sesuatu yang aneh lagi, jika saya sering digigit nyamuk dan serangga hutan yang ganas dalam setiap perjalanan ke suatu daearah pedalaman. Uang saja tidak cukup untuk menuntaskan sejumlah permasalahan di Papua, sebab Papua karakteristik masyarakatnya dan wilayahnya multi kompleks dan multi dimensial. Bila hanya dengan dasar payung hukum Pemerintahan Daerah yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Otsus, tidak akan dapat menuntaskan persoalan yang ada di Papua. Apalagi  Undang-Undang Otsus yang ada saat inipun, berjalan tidak dengan sepenuhnya atau berjalan setengah hati.

Jalan satu-satunya yaitu dengan diperbaharuinya Undang-Undang Otsus menjadi Undang-Undang Pemerintahan Papua atau UU Otsus Plus. Untuk memperjuangkan UU Otsus Plus ini, kendalannya juga sangat berat dan hebat dan terlebih sempat ada praduga kepada saya, bahwa dengan UU Otsus Plus ini kekuasaan seorang Gubenur jadi sangat besar dan dengan dan yang besar. Sesungguhnya, itulah intinya, untuk membangun Papua saya butuh tambahan kewenangan, bila soal dana untuk membangun Papua jika kewenangan itu ada, bisa kami cari sendiri. Mungkin pada saat ini, Pimpinan negara ini belum memiliki satu sudut pandang yang sama dengan kami di Papua, tentang pentingnya UU Pemerintah Papua itu. Kami akan tetap berjuang, supaya bisa terdapat persamaan prespsi antar pejabat pemerintah pusat dalam memandang urgensi perlunya UU Otsus Plus itu. Biarlah waktu berjalan dulu, dalam perkembangannya, akan terbukti bahwa apa yang saya sampaikan, untuk menuntaskan masalah Papua yang super multikompleks ini adalah perubahan UU Otsus Papua. Berbagai kemajuan yang sudah diraih bersama Klemen Tinal selama 4 tahun dalam memimpin Papua. Terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, gebrakan dari  Presiden Joko Widodo sangat membantu percepatan pembangunan Papua. Tetapi, kami juga mengakui, masih banyak yang mesti diperbaiki dalam pembangunan di Papua, terutama dalam bidang kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan.

Di akhir tahun 2017 ini, gonjang-ganjing menjelang Pilgub dan Pilpres juga menerpa Lukas Enembe dengan sejumlah isue dan tudingan, yang juga sangat menguras energi pemikiran dan tenaga juga waktu Lukas Enembe. Tetapi Lukas Enembe legowo, inilah politik dan inilah resiko yang harus dihadapi dalam situasi panas tahun politik 2018 dan tahun 2019 ini. Didada Lukas enmbe hanya ada merah putih, tidak sebersitpun terbetik niat untuk menjadikan Papua Merdeka dari Indonesia dan sebagai Gubernur, saya Pamong Praja yang loyal pada atasan saya yakni Mendagri dan Presiden RI. Terkadang, mungkin ada salah presepsi bila membaca berita-berita di media, seakan-akan Lukas Enembe hendak membangkang atau berlawan arah kepada pemerintah pusat.

    Gaya bahasa Papua dan Bahasa Melayu yang dipakai di Indonesia dan yang dipakai di Papua dalam beberapa kata/ bahasa banyak terdapat perbedaannya. Dan masyarakat Papua, dalam berbahasa, terkadang mengungkapkan apa adanya, suatu peryataan yang jujur dan tanpa rekayasa. Makanya, Lukas Enembe selaku Gubernur Papua, yang benar-benar sangat tahu persoalan yang ada di masyarakatnya, dan itulah Lukas Enembe perlu sampaikan kepada Pemerintah Pusat, agar jangan sampai ada salah konsep atau salah Program kelak di Papua. Apa yang terbaik bagi masyarakat Papua, juga berarti yang terbaik bagi Pemerintahan Republik Indonesia. Secara umum, kehidupan antar suku dan agama serta keamanan sosial politik di Papua bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini suatu situasi yang dapat dibilang luar biasa, bseperti saya meyakinkan masyarakat Papua dengan konsep KASIH MENEMBUS PERBEDAAN. Sesungguhnya jika ingu dikatakan sulit, ya sangat sulit untuk dapat menwujudkan suatu keadaan yang sangat nyaman dalam kehidupan beragama antar suku di Papua ini. Lukas Enembe juga hendak menyampaikan bahwa masa depan Papua yang Sejahtera, sudah nampak didepan mata, mari satukan tekad dan semangat untuk menyonsongnya. Kita kerahlan tenaga dan fikiran kita untuk bersama-sama membangun Papua. PON XX tahun 2020 juga sangat penting untuk batu loncatan pembangunan infrastruktur dan jati diri masyarakat Papua. Kita harus perlihatkan pada dunia bahwa Papua Bisa…! Papua harus sukses penyelenggaraan dan sukses Prestasi.

Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua empat tahun silam, Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM sudah melaksanakan berbagai terobosan yang luar biasa. Terlebih program pembangunan yang benar-benar menyentuh golongan akar rumput masyarakat seperti visi misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, pasangan yang dikenal “LUKMEN” sungguh-sungguh membenahi system pemerintahan di Papua. Contohnya saja menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk Papua dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.

“Terus terang dari awal kita masuk sebagai Gubenur di Provinsi Papua, dalam pemerintahan ini dengan kondisi Admintrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta berbagai aspek legal formal dalam keadaan berantakan, dan tidak mempunyai RPJPN dan RTRW” (  Lukas Enembe )

Semestinya, ucap Gubernur Lukas Enembe, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap pemerintah provinsi maupukan kabupaten/kota wajib mempunyai RJPN dari tahun 2005-2013. Dijelaskan, penyusunan RPJPN dan RTRW adalah  dokumen yang disiapkan cukup luar biasa dan dapat dirampungkan pada tahun 2014.

“Itulah yang membuat kita pada tahun pertama dan tahun kedua melakukan pembenahan pada seluruh regulasi pemerintahan untuk memperkuat pemerintahan di Papua,” (  Lukas Enembe )

 Penyusunan RPJPN dan RTRW Papua ini, lanjut Gubernur Enembe bahwa tidak lain untuk merealisasikan dan mensukseskan serta membangun Papua dengan visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

“Itulah sebabnya sejak kami dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami menyiapkan porsi dana dalam kebijakan anggaran maupun pertumbuhan di provinsi Papua,” (  Lukas Enembe )

 Salah satu kebijakan anggaran yang dijalankan yaitu melakukan pembagian dana otonomi khusus 80 : 20 atau 80 persen dikelola untuk kabupaten/kota sementara 20 persen untuk dikelola provinsi. Dimana dari 20 persen tersebut dikeluarkan 10 persen untuk lembaga keagamaan. Kemudian, untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sampai saat ini sudah mengalami pertumbuhan yang cukup signitifikan mencapai 9,09 persen atau diatas pertumbuhan rata-rata nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi Papua tersebut tidak lepas dari kebikan-kebijakan yang dikerjakan selama ini dan kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

“Saya tekankan harus melihat pemerataan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang cukup tinggi,” (  Lukas Enembe )

Salah satu faktor adanya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota disebabkan adanya pendistribusian dana otsus 80 persen.

“Pengalokasian dana APBD kita sudah cukup jelas. Dimana fiscal daerah kita sudah berubah selama ini hanya terpusat di provinsi kita alihkan ke kabupaten/kota. Kemudian dana 80 persen sudah diperuntukan kepada kabupaten/kota”  (  Lukas Enembe )

Untuk distribusi dana otsus 80 persen tersebut bidang ekonomi memperoleh perhatian yang lebih penting. Dan untuk pendidikan 30 persen dan ekonomi 20 persen serta kesehatan 15 persen.

“Ini menunjukkan bahwa komitmen saya bersama Wakil Gubernur jelas terhadap sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi masyarakat Papua,” (  Lukas Enembe )

 Ia menganggap dengan adanya pembagian dana otsus tersebut, sudah memberikan hasil dengan baik di kabupaten/kota seperti adanya pertumbuhan ekonomi.

“Saya lihat banyak daerah atau kabupaten melaksanakan sesuai dengan intruksi yang sudah ditetapkan dan hampir sebagian besar telah melaksanakan hal tersebut. Dengan demikian pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di Papua cukup luar biasa terjadi di kepemimpinan kami berdua,” (  Lukas Enembe )

Ditekankannya, di bawah kepemimpinannya bersama Klemen Tinal terbukti pembangunan di Papua memperlihatkan perubahan yang cukup baik. Tetapi untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan, bagi Gubernur Lukas Enembe tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi saja atau hanya mendengar pendapat orang.

“Harus ada ukurannya. Saya yakin program yang kita luncurkan semakin nyata di daerah dan kabupaten serta di provinsi,” (  Lukas Enembe )

Misalnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Lany Jaya, dimana hampir seluruh kepala keluarga diberikan modal usaha oleh pemerintah. Kemudian pengusaha asli Papua diberikan modal.

“Ini contoh daerah-daerah yang kita lihat sudah menunjukkan keberhasilan,”. (  Lukas Enembe )

 Disamping itu, Pemprov Papua juga berjanji meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki daya saing yang tinggi. Diakuinya, SDM itu sangat penting dan untuk meningkatkan kualitas SDM Papua maka dibutuhkan perhatian pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi.

“Karena SDM ini sangat penting maka kabupaten/kota mengeluarkan 20 persen dari 80 persen dana otsus,” (  Lukas Enembe )

Selain itu, guna meningkatkan kualitas SDM Papua tersebut, pihaknya juga melaksanakan sejumlah langkah strategis seperti pengiriman anak-anak Papua untuk belajar di luar negeri atupun diluar Papua.

“Selain mengirim anak-anak Papua keluar, kami juga bekerjasama Universitas Cenderawasih memberikan tugas belajar untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan dibiayai oleh pemerintah kerjsama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yang dikelola oleh badan diklat,” (  Lukas Enembe )

Bukan cuma itu, pengiriman anak-anak Papua ke berbagai institut di Jakarta dan pengiriman anak-anak Papua ke sekolah akuntansi (STAN).

“Ini menjadi prioritas kita juga. Jadi semua tingkatan pendidikan menjadi prioritas bagi pemerintah. Saya harap semua anak-anak Papua yang dikirim mengikuti pendidikan pada semua jenjang pendidikan dapat menyelesaikan dengan baik dan kembali mengabdi di Papua atau dimana saja yang penting kembali dengan membangun sumber daya manusia,” (  Lukas Enembe )

Selanjutnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pihaknya juga berupaya meningkatkan dengan penuntasan angka buta aksara. Tetapi hal ini perlu bantuan dari kabupaten/kota sebab akumulasi IPM berasal dari daerah. Untuk diketahui, sebelumnya pada tahun 2010 angka buta aksara di Papua sebanyak 633.080 jiwa dan tahun 2015 jumlah tersebut berkurang menjadi 584.441.

“Presentasi angka buta aksara ini berdasarkan usia 15-59 tahun dan mulai bertahap menurun. Walaupun secara perlahan bisa dilihat angka harapan lama sekolah (HLS) tahun 2015 ke bawah masih rendah sehingga ada peningkatan tetapi secara perlahan,” (  Lukas Enembe )

Lukas Enembe menambahkan, HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah penentu dari IPM dari bidang pendidikan. Selain harapan hidup, melek huruf dan standar hidup.

“Kalau untuk Papua, beberapa daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Supiori IPMnya tinggi tetapi karena kabupaten lainnya rendah maka IPM Papua rendah dan bertahan di angka 56,75. (  Lukas Enembe )

 Empat tahun kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013 – 2018, sejumlah keberhasilan sudah di torehkan duet ini yang dianggap sudah menghantarkan masyarakat Papua sampai pada tujuan besar keduanya, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

“Selama 4 tahun saya dan Klemen Tinal, memimpin sebuah gerakan untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera membutuhkan kesungguhan, keseriusan, terobosan dan berpikir di luar dari kebiasaan, untuk menembus batas – batas kekakuan selama ini, itulah mengapa kami membongkar pikiran lama yang kaku, kurang inovatif dan tidak responsive”, (  Lukas Enembe )

Adapun tujuh parameter keberhasilan dan tercapaianya visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sebagaimana di klaim LUKMEN diantaranya yaitu:

Kesatu : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 mencapai 58,05 dengan capaian kinerja sebesar 96,75 %, dari target 60 point di tahun 2018.

Kedua :  Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 mencapai 9,21 %, melampaui target RPJMD 7 % setiap tahunnya, atau dengan capaian kinerja 131,38 %.

Ketiga : PDRB per kapita Tahun 2016 mencapai Rp. 55,61 juta melampaui target RPJMD sebesar Rp 30 juta pada tahun 2018 atau dengan capaian kinerja 185,37%,

Keempat : Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 mencapai 2,97 % melampaui target dalam RPJMD yang ditargetkan 3 % atau dengan capaian kinerja 148,8 %,

Kelima : (Gini rasio tahun 2016 mencapai 0,39 % dengan tingkat capaian kinerja 112,82%, dari target sebesar 0,40 %, ini menandakan pelaksanaan pembangunan semakin merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.

Keenam : Usia Harapan Hidup tahun 2016 mencapai 65,12 tahun dari target 65, 61 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,25%.

Ketujuh : Program Pembangunan 13.00 unit rumah tahun 2018 telah dibangun 12.690 unit rumah dengan capaian kinerja 97,62%, dan diharapkan di tahun 2017 akan mencapai 13.000 unit rumah

Menurut Lukas Enembe terdapat 3 fase dalam 4 tahun kepemimpinan LUKMEN, yaitu Fase Kebangkitan Pertama (2013 – 2014), adalah tahun pertama yang mengusung thema Membangun Pondasi, Menatap Masa Depan Papua, dimana yang dilaksanakan yakni konsolidasi internal dan eksternal pemerintah, rekonsiliasi menata tata kelola pemerintahan.

    Ketika Lukas Enembe dan Klemen Tinal dilantik 31 Oktober 2013, saya berdiri di sini juga dan kita berjanji dengan DPRP untuk mengisi lembaran baru dan babak baru menuju peradaban baru, memulai langkah besar, dengan merumuskan strategi pembangunan yang tepat, desain kebijakan pembangunan yang lebih menyentuh dan terukur yang di dukung pelaksanaan kewenangan penuh, skema anggaran yang terbagi secara adil dan merata serta pengawasan yang terkendali. Menurut Lukas Enembe, di 6 bulan pertama kepememimpinannya, bersama DPRP telah ditentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua sebagai acuan dalam pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 yang menetapkan prinsip dasar pembangunan  kita yaitu Perlindungan, Keberpihakan, Pemberdayaan, Keterpaduan, dan Tata Pemerintahan yang baik yang berorientasi pada manusia, pertumbuhan, persamaan, dan keberlanjutan serta pengembangan wilayah secara terpadu yang di dukung 3 dasar , pemerintah, masyarakat (adat, agama, pemuda) dan dunia usaha (mitra pembangunan) untuk menjalnkan program pembangunan kita pada reformasi birokrasi, menciptakan generasi emas Papua, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur dan prasarana dasar.

 Berdasarkan kerangka pembangunan itu, pendekatan pembangunan di Papua menjadi beda dengan provinsi lain di Indonesia, pendekatan integrasi sosio – kultural dalam system formal, yaitu membagi wilayah pembangunan berbasis wilayah adat, sebagai pengakuan akan eksistensi system kultural yang sudah ada sebelum system formal terbentuk di Papua, pendekatan system ini sudah diakui dan dan diintegrasikan dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, dan merupakan pertama kali dalam sejarah pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua dan pedekatan ini merupakan yang pertama dilaksanakan dari seluruh provinsi di Indonesia”, (  Lukas Enembe )

Transfer Anggaran Harus Berbasis Kinerja

     Efektivitas penggunaan dana transfer daerah dalam memberikan dampak kesejahteraan masyarakat dinilai masih rendah. Rendahnya fokus pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan menjadi salah satu pemicunya. Kondisi tersebut tecermin dalam peringkat akuntabilitas pengelolaan anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat. Di situ banyak daerah mendapatkan nilai di bawah B. Direktur EksekutifKomite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai perlu adanya reformasi dalam mekanisme transfer ke daerah. Menurutnya akan lebih terukur jika besaran transfer disesuaikan dengan kinerja daerah. “Pemerintah pusat harus tegas. Jangan kinerja bagus dan tidak bagus, transfer ke daerah tetap sama besarnya,” katanya kemarin. Selain itu, kata Robert Endi Jaweng, ketentuan daya serap sebagai salah satu pertimbangan dana transfer daerah justru kontraproduktif dengan kehendak pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi dana transfer. Ketentuan tersebut justru mendorong pemerintah daerah menghambur-hamburkan uang agar dinilai mempunyai daya serap tinggi terhadap anggaran.

“Parameter serapan anggaran ini saya kira tidak tepat. Uang berapa pun pasti bisa dihabiskan. Daerah jadi manja karena anggaran yang penting habis,” (  Lukas Enembe )

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan ada 370 daerah yang mendapatkan nilai akuntabilitas daerah di bawah B. Hal ini menunjukkan banyak program pembangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

“Pak Presiden selalu mengatakan money follow function . Tapi banyak yang programnya tidak jelas dan uangnya habis. Ini tidak boleh terjadi lagi,” (  Lukas Enembe )

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan terus berusaha pengelolaan anggaran di wilayahnya memberikan dampak kesejahteraan bagi warga. Salah satunya dilakukan dengan menyelesaikan agenda pembangunan sesuai jadwal. Dengan demikian agenda pembangunan tidak mengganggu jadwal penyusunan anggaran baik APBD Perubahan 2017 dan APBD induk 2018.

“Kita punya dokumen APBD induk 2018 sudah harus disampaikan tepat waktu. Saat ini berbagai program pembangunan APBD 2017 sudah ada di unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE),” (  Lukas Enembe )

Dijelaskan oleh Lukas Enembe, penyusunan APBD induk 2018 paling lambat pada bulan September atau Oktober sudah harus diselesaikan. Dia mengaku telah meminta semua jajarannya agar terus mengomunikasikan semua hambatan di lapangan agar semua program selesai tepat waktu.

“Karena sekarang sudah bisa menggunakan sistem E-Government. Jadi tidak ada masalah lagi,” (  Lukas Enembe )

EXPORT KAYU KE CHINA

Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Papua  bekerjasama dengan Komda ISWA Papua dan PT. Pelindo IV  kembali  menjalanakan  ekspor ke Shanghai China, saat pelepasan ekspor 100 konteiner  kayu olahan dari Pelabuhan Laut Jayapura dalam  rangka  4 tahun kepemimpinan   Gubernur Papua dan Wakil  Gubernur Papua pada  Senin (10/4).

Gubernur  Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengemukakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Komda ISWA Papua dan PT. Pelindo IV, yang sadu membantu Pemprov Papua  secara rutin melaksanakan  ekspor  kayu olahan ke Shanghai China.

Gubernur  menyampaikan, pihaknya  juga merasa bangga,  sebab  Papua dapat dijadikan tempat  untuk mengekspor hasil produksi keluar  negeri.  Papua sebenarnya mempunyai potensi Sumber Daya  Alam (SDA)  yang luar biasa,   namun  belum dilkelola sepenuhnya. Oleh sebab itu,  pihaknya ingin menegaskan kepada segenap OPD di lingkungan Pemprov Papua, khususnya pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dan lain-lain bisa pula melakukan ekspor ke  mancanegara, seperti yang telah dilaksanakan  Dinas Kehutanan Papua secara rutin ekspor kayu ke Sanghai China.

“Saya minta  kepada  pimpinan OPD agar  jangan kerja biasa, tapi kerja luar biasa, sehingga kita bukan mengekspor kayu. Tapi juga  ekspor hasil produksi Papua yang lain, seperti ikan tuna, kopi, rumput laut dan lain-lain,”  (  Lukas Enembe )

Lukas Enembe menerangkan, pihaknya juga minta agar Pendapat Asli Daerah (PAD) Papua tak perlu lagi  seluruhnya dari  pertambangan. Namun juga produk-produk unggulan yang lain.  Sementara itu,  Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Yap L. Ormuseray  menyampaikkan kegiatan ekpor kayu olahah ini adalah ekspor komoditas produk asal  Papua  ketiga kali langsung dari Pelabuhan   Jayapura pada  masa kepemimpinan Gubernur Papua dan Wakil  Gubernur Papua. Ekspor kayu olahan pertama dilakukan juga dalam memperingati tiga  tahun Gubernur Papua dan Wakil  Gubernur Papua pada  tanggal 9 April  2016 lalu sebanyak 40 Konteiner. Ekspor Kedua  tanggal  9 Januari 2017 sebanyak 100 konteiner. Dan  hari ini pada  tanggal 9 April  2017. Untuk memperingati empat  tahun kepemimpinan Gubernur Papua dan Wakil  Gubernur Papua kita   melepaskan 100 Konteiner kayu olahan ke Shanghai  China.  Ketua Komda ISWA Papua Daniel Garden  mengungkapkan  produk  unggulan sawmill/kayu olahan Papua  yang diekspor  ke Shanghai China adalah  Yellow Marbau jenis  produk flooring, dorgem dan Decking.

PAPUA BERHASIL SEBAGAI TUAN RUMAH PON XX

    Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM atau dikenal dengan “LUKMEN” ternyata membuat sejarah baru di tanah Papua. Ya, setelah berhasil mengalahkan Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk menjadi tuan rumah PON XX/2020. Namun akhirnya Provinsi Papua memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 dengan meraih 66 suara pada Rapat Anggota Tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

      Menjadi tuan rumah PON XX adalah sejarah untuk Papua. Mengingat, selama ini, pelaksaaan PON hanya berputar di wilayah pulau Jawa. Dengan adanya PON di Papua menjadi perantara agar Papua dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal tidak sampai menjadi tuan rumah semata. Buktinya, dua puncuk pimpinan di Provinsi Papua ini berkomitmen untuk kembalikan kejayaan olahraga Papua yang dulu dikenal sebagai gudang atlet nasional.  Prestasi olahraga Papua yang hancur-hancuran pada dua pelaksanaan PON sebelumnya menjadi cambuk bagi LUKMEN. Berbagai terobosan dilakukan dalam tubuh KONI Papua. Terbukti, dalam pelaksanaan PON Jawa Barat 2016, Papua berada di posisi 7 besar dengan perolehan 18 medali emas, 19 perak dan 32 medali perunggu.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, mengapa saya begitu bersemangat dan kuat tekadnya untuk bisa menjadikan Papua sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020 adalah menginginkan supaya dengan PON ini maka identitas dan kebanggaan rakyat Papua semakin meningkat di pentas nasional bahkan internasional.

“Saya sebagai Gubernur Papua untuk mewujudkan cita-cita ini melakukan “road show” ke berbagai Kementerian dan pimpinan DPR untuk meyakinkan bahwa Papua siap sebagai tuan rumah PON 2020 setelah PON ke-19 Tahun 2016 di Jawa Barat,” (  Lukas Enembe )

Diakuinya, keinginannya untuk rakyat dan Pemerintahan Papua menjadikan wilayahnya sebagai penyelenggara PON XX tahun 2020 mendatang tidak semata-mata karena faktor prestasi olahraga semata. Melainkan memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua yaitu, pertama, dari sisi ekonomi akan semakin berkembang infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata.

Kemudian kedua, dari sisi sosial-budaya bahwa akan terjadi interaksi sosial yang massive dimana masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air.

Ketiga, dari sisi politik bahwa akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah nasional sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua.

“Keinginan Papua sebagai tuan rumah PON ini sebenarnya sejalan dengan konsep revolusi mental Presiden Joko Widodo di Tanah Papua. Hal itu diletakkan dengan desain besar pemerintah dalam membangun dan mensejahterakan Provinsi Papua, yakni dalam satu dasawarsa ini pemerintah telah melakukan reformasi politik di Papua,” (  Lukas Enembe )

Hal itu dapat dilihat dari desentralisasi asimetris yang dirumuskan dalam payung otonomi khusus bagi Papua. Melalui kerangka otonomi khusus maka pemerintah telah mendesain kewenangan yang luas, mendesentralisasi fiskal yang lebih besar maupun menghargai identitas ke-papua-an melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Menurutnya, dengan olahraga adalah pintu bagi pemerintah untuk memperkuat identitas kebangsaan dan solidaritas nasional.

“Disini, PON dipersembahkan sebagai suatu kohesi sosial, perekat kebangsaan, dan solidaritas nasional. Bisa saja fasilitas olahraga masih tertinggal ketimbang daerah Jawa Tengah atau Sumatera Utara yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah,” (  Lukas Enembe )

Namun, dari sisi yang lain, PON di Papua kiranya diletakkan sebagai bagian penting dari desain besar nasional di dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Semua energi, pikiran dan langkah rakyat Papua akan tertuju ke perhelatan akbar itu. Langkah ini sebagai tonggak sejarah Indonesia dan menjadi kesadaran kolektif semua anak bangsa untuk mendukung impian dan komitmen rakyat Papua sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020,” (  Lukas Enembe )

Gubernur juga mengakui Papua membutuhkan biaya yang besar untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 mendatang. Dibutuhkan sekitar Rp 10-15 triliun untuk menyelenggarakan PON di Papua. PON Papua 2020 rencananya akan dilaksanakan di lima kabupaten yaitu Timika, Wamena, Biak, Merauke dan Jayapura akan menjadi tempat pembukaan dan penutupan.

“Papua hari ini sudah jauh lebih maju dan berharap pelaksaan PON di Papua nanti bisa sukses. Maka dari itu, Papua sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Olahraga akan persatukan Papua, Indonesia dan seterusnya. Tidak akan ada unsur politis, itulah harapan kami. Olahraga akan menjadi bagian terpenting, itulah sebabnya kami dipercayakan menjadi tuan rumah.” (  Lukas Enembe )

TOTAL INVESTASI DOMESTIK DI PAPUA JUSTRU MELONJAK SANGAT TINGGI, MENJADI RP.995,8 MILYAR ATAU NAIK 299%.

 Papua dan Papua Barat memiliki sumber kekayaan alam berlimpah. Potensi ini perlu digali dan dioptimalkan agar dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tantangannya adalah infrastruktur dan konektivitas yang masih terbatas. Sehingga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun berbagai sektor di wilayah ini. Peran investasi pun menjadi sangat krusial.

Di tengah-tengah kelesuan perekonomian global, investasi di provinsi Papua dan Papua Barat ternyata menunjukkan pergerakan yang menarik. Investasi asing di Papua maupun Papua Barat hingga kuartal III 2015 memang menurun dibandingkan tahun 2014 – sebagai cerminan dari perekonomian global yang melemah. Di Papua, total investasi asing mencapai USD 831,4 juta (turun 34%) sedangkan di Papua Barat mencapai USD 136,9 juta (turun 11%). Lain asing, lain pula domestik. Total investasi domestik di Papua justru melonjak sangat tinggi, menjadi Rp 995,8 milyar atau naik 299% dibandingkan tahun 2014. Kendati demikian total investasi domestik di Papua Barat menurun hingga 40% menjadi Rp 60 milyar dibandingkan tahun 2014. Bila digabungkan antara Papua dan Papua Barat, total investasi domestik hingga kuartal III 2015 telah mencapai Rp1,056 triliun. Sedangkan total investasi asing antara Papua dan Papua Barat untuk periode yang sama mencapai USD968,3 juta.

Khusus untuk investasi asing, negara dengan total investasi terbesar adalah Amerika Serikat yang mencapai USD763,9 juta (78,9%), disusul Gabungan Negara sebesar USD139,8 juta (14,4%), Singapura USD31,2 juta (3,2%), British Virgin Islands USD14,4 juta (1,5%), Hongkong USD7,6 juta (0,8%) dan Australia USD6,7 juta (0,7%). Lepas dari total investasi yang komposisinya belum berimbang, namun terdapat 20-an negara yang berasal dari 4 benua – Amerika, Eropa, Asia dan Australia – yang berinvestasi di Papua dan Papua Barat. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan tingkat kepercayaan dunia internasional yang merata dan pada saat yang sama mencerminkan relasi ekonomi-politik yang multipolar.

     Di propinsi Papua, terdapat fenomena menarik dari meningkatnya investasi domestik pada sektor industri makanan (naik 657,8% menjadi Rp3,5 miliar), tanaman pangan dan perkebunan (naik 280,8% menjadi Rp943 miliar) serta listrik, gas dan air (naik 1218,5% menjadi Rp22,9 miliar). Juga terdapat investasi sebesar Rp26,4 miliar untuk sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang di tahun sebelumnya tidak terjadi. Semua ini adalah sektor-sektor strategis yang mampu memberikan dampak jangka panjang baik dari aspek produktivitas maupun daya saing ekonomi Papua di masa mendatang. Sedangkan untuk investasi asing di Papua, sektor-sektor yang menunjukkan perkembangan positif adalah kehutanan (menjadi USD1,71 juta dari tahun sebelumnya tidak ada), perikanan (naik 172% menjadi USD6,4 juta) serta transportasi, gudang dan telekomunikasi (menjadi USD1,6 juta dari tahun sebelumnya tidak ada). Kedua sektor terakhir juga akan memberikan dampak jangka panjang bagi aspek produktivitas maupun daya saing ekonomi Papua.

“ Hal itu tergambar dari tren perubahan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu adanya peningkatan dari 56,25 poin di 2013 menjadi 57,25 poin pada 2015 ” (  Lukas Enembe )

 Gubernur Papua Lukas Enembe memaparkan keberhasilan yang diklaim telah dicapainya dalam empat tahun masa kepemimpinannya, berupa tren perubahan yang terjadi cukup signifikan sejak 9 April 2013 hingga 9 April 2017.

“Hal itu tergambar dari tren perubahan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu adanya peningkatan dari 56,25 poin di 2013 menjadi 57,25 poin pada 2015,” (  Lukas Enembe )

Menurut Lukas, berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu 2010 -2014, pihaknya berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22 persen yang menempatkan Papua pada urutan delapan dari 33 provinsi melakukan akselerasi pertumbuhan IPM.

“Selain itu, capaian kinerja untuk fokus kesejahteraan sosial bidang pendidikan dan kesehatan semakin membaik, ini dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah,” (  Lukas Enembe )

Lukas Enembe menjelaskan angka tersebut terlihat dari 7 sampai 12 tahun sebesar 97,36 persen, 13 sampai 15 tahun sebesar 100 persen dan 16 sampai 18 tahun sebesar 91,57 persen serta menurunnya angka kematian ibu, di mana 2016 mencapai 313 per 100.000 Kelahiran Hidup, dibandingkan 2013 sebesar 575 per 100.000 Kelahiran Hidup.

“Pencapaian ini juga terlihat dari meningkatnya taraf ekonomi masyarakat berbasis ekonomi Iokal di mana pertumbuhannya kian membaik sejalan dengan kesejahteraan warga,” (  Lukas Enembe )

Lukas Enembe menuturkan hal itu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat Papua yang terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua di 2016 menjadi 28.4 persen dibandingkan 2013 dengan tingkat kemiskinan mencapai 31.52 persen atau turun sebesar 3,12 poin.

“Pertumbuhan dan perbaikan ekonomi Papua, semakin dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, tergambar dari tingkat gini rasio yang mencapai 0,39 di 2016 dibandingkan gini rasio 2013 sebesar 0.42, capaian ini lebih baik dari gini rasio rata-rata nasional pada kisaran 0.40,”  (  Lukas Enembe )

Lukas Enembe menjelaskan dalam empat tahun kepemimpinannya juga terdapat peningkatan konektivitas antar kawasan dan antar daerah, di mana pembangunan jaringan transportasi semakin cepat serta dapat menembus keterisolasian wilayah yang ditunjukkan dengan tingkat konektivitas antar wilayah mencapai 64.29 persen. Masih banyak lagi Kinerja Lukas Enembe yang diuraikan disini, seperti peresmian RSUD Lukas Enembe di Biak, Pembangunan PLTD di Biak, bantuan biaya pembangunan rumah bagi masyarakat asli Papua, bantuan untuk Gereja dan Mesjid di Papua, bantuan kepada pengusaha asli Papua. Bantuan pemberiaan motor tempel dan juga bantuan pemberian bibit sapi dan juga bibit Babi untuk masyarakat peternakan Papua.

    Jadi, dengan demikian, Lukas Enembe pernah menyampaikan bahwa untuk membangun Papua perlu dengan cara dan kerja yang Radikal dan Gila. Dengan hasil kinerja yang boleh dibilang BUKAN KINERJA YANG BIASA, MELAINKAN SANGAT LUAR BIASA ini, masyarakat Papua akan semakin sejahtera dan merasakan juga hasil pembangunan dari NKRI. Terkadang ada sikap lowprofile dari Lukas Enembe yang tidak terlalu mengembor-gemborkan hasil kinerjanya. Karena Lukas Enembe bekerja dengan tulus untuk membangun Papua dan mensejahterakan masyarakatnya. Lukas Enembe juga dibantu oleh berbagai program dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang mengucurkan dana puluhan trilyun untuk pembangunan berbagai sarana infrastruktur di Papua. Komitmen dan keseriusan Presiden Jokowi dan Gubernur Lukas Enembe untuk membangun Indonesia mulai dari desa dan dari timur Indonesia serta daerah terluar, sangat nyata terlihat dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Papua.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here