BAB II PERJALANAN MENJADI GUBERNUR PAPUA

    Perjalanan Lukas Enembe menuju Kursi Papua 1, bukanlah suatu perjalanan yang mudah dan lurus-lurus saja. Lukas Enembe saat itu sedang ingin memecahkan Mitos, bahwa orang Pengunungan Papua tidak akan bisa menjadi Gubernur di Papua. Lukas Seperti David yang melawan Goliath ketika bersaing di Pilgub Papua. Lukas dipandang sebelah mata yang diperhitungkan tidak akan memenangkan Pilgub pada saat itu. Karena sudah menjadi karakter dari Lukas Enembe yang tidak pernah menyerah dan didorong oleh suatu keinginan yang tulus untuk mensejahterakan Orang Asli Papua ( OAP) Lukas Enembe terus berjuang walaupun dengan keadaan keuangan yang serba kekurangan.

    Ketika mulai kampanye, mulailah terlihat, bahwa ada tanda-tanda seorang Lukas Enembe, bukan pemimpin biasa di Tanah Papua ini. Berbagai konsep dan program yang dipaparkan dapat diterima oleh sebahagian masyarakat Papua. Dan dengan bekal keberhasilan Kinerjanya sebagai wakil Bupati dan Bupati Puncak Jaya, dukungan kepada Lukas Enembe dan Klemen Tinal semakin banyak. Lukas Enembe sudah pernah merasakan hidup menderita dalam keadaan serba kekurangan dan hidup di tengah hutan di Pengunangan Papua yang serba keterbatasan berbagai akses dan fasilitas. Lukas Enembe tidak menginginkan masyarakat Papua terus hidup seperti itu terus, Papua harus berubah menuju peradaban baru dan Bangkit untuk Mandiri serta Sejahtera.

BUKAN KAMPANYE BIASA

Saya tidak akan sia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Papua dan siap membawa mereka ke peradaban baru. Saya tidak ingin rakyat Papua menderita seperti saya. Rakyat harus diberi penghidupan yang layak dan terangkat derajatnya dari kehidupan sebelumnya, itulah peradaban baru yang saya maksud,  ( Lukas Enembe )

Ribuan warga pendukung pasangan calon Gubernur Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen), Rabu pagi (23/01) sudah memadati kawasan bandara di jalan Muhammad Yamin, Mandala Distrik Biak Kota. Massa pendukung Cagub Lukmen dengan berjalan kaki dan kendaraan motor mengiring perjalanan Lukmen ke lokasi kampanye terbuka di lapangan Mandala, Biak Kota. Bertindak sebagai juru kampanye pasangan Cagub Papua Lukmen di Biak diantaranya Ramses Wally (Ketua PKPI) serta pimpinan parpol pendukung lain. Kampanye pasangan Cagub Lukmen di Biak dimeriahkan artis dangdut Dewi Persik dan tro macan serta artis lokal Papua.

Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera”. Itulah visi yang ditawarkan kepada rakyat Papua untuk diwujudkan melalui pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, peningkatan dana pembangunan kampung/keluarahan dan sarana ibadah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan UMK, serta peningkatan prestasi olahraga, seni dan budaya. Sejumlah janji Lukmen yang lebih konkret atas visi umum yang disebutkan di atas. Sabtu, (12/1/13) silam di Taman Gizi Oyehe, Kabupaten Nabire, di hadapan ribuan pendukung, Lukmen berjanji akan gratiskan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi.

Saya akan gratiskan pendidikan di Papua mulai SD sampai pendidikan tinggi. Selama saya menjadi bupati di Puncak Jaya, saya buktikan memberi beasiswa kepada 15 ribu mahasiswa tanpa beda-bedakan. Tidak akan bedakan anak pejabat dan masyarakat dalam memberikan beasiswa,  ( Lukas Enembe )

Untuk mahasiswa, pada   syukuran kemenangan di Mahkamah Konstitusi yang digelar Puncak Bogor bersama mahasiswa Papua, Enembe berpesan 2 hal. Pertama, Enembe meminta tinggalkan hal negatif dan aktifkan seminar, diskusi, dan lainnya tanpa beda-bedakan kabupaten, suku, agama, gunung-pantai dan lain-lain.

Sekarang kami Gubernur, kami akan dukung kegiatan mahasiswa yang positif. Kami minta mahasiswa Papua di kota-kota studi harus bersatu dan mempersiapkan diri agar menjadi pemimpin pembaharu  Papua di kemudian hari, ( Lukas Enembe )

Pesan kedua, Lukas meminta mahasiswa untuk mengingatkan dirinya jika salah jalan selama ia memimpin Papua. Cara mengingatkan bisa dengan berbagai cara, bisa lewat surat, bisa lawat audiensi, bisa lewat kajian ilmiah, bahkan bisa juga lewat demontrasi damai. Soal kesehatan, secara konkret tidak banyak disinggung. Tetapi, saat kampanye itu beberapa warga menyampaikan,  sekarang juga berobat gratis tetapi obat bagus harus beli di apotek. Selain itu, pelayanan dan rungan di kelas  1, 2, 3 berbeda. Selain itu, Enembe berjanji, uang 8 trilyun yang dikelola di provinsi selama ini akan bagikan ke masyarakat melalui bupati.

Kami bukan pemimpin yang rakus. Kalau kami dipilih, uang otsus 80 % ke kabupaten. Provinsi hanya 20% saja,” ( Lukas Enembe )

Secara ekonomi, kata Enembe, rakyat di mana-mana sedang merindukan perubahan dan kemandirian. Bagi paguyuban-paguyuban dari kelompok pendatang di Papua dijanjikan akan memberikan modal usaha. Konsep ekonomi seperti apa yang akan dibangun oleh pasangan Lukmen bagi orang asli Papua tidak sempat dipaparkan saat itu. Tetapi, mereka berjanji membuat perubahan dan membangun kemandirian orang asli Papua  Waktu itu, Klemen Tinal di hadapan mama penjual pinang, para nelayan serta tukang ojek yang berada di Hamadi Gunung, Senin (19/9/2012) silam berjanji melakukan pemerataan bidang ekonomi sesuai UU 21/2001. Soal pemerintahan yang baik, kata Klemen saat itu, dirinya akan melibatkan tiga tunggu, yaitu Agama, Pemerintah dan Adat. Sementara, kata Lukmen, masalah kebudayaan Papua termasuk musik adalah salah satu pilar untuk bangkitkan harga diri. Lukmen berjanji, akan mengalokasikan sebagian besar dana Otsus untuk membiayai kegiatan olahraga, seni dan budaya. Mereka juga berjanji akan memberdayakan perempuan Papua.

    Salah satunya dengan memberikan perhatian kepada perempuan dengan mengubah Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua. Pada Jumat (2/9/2012), mereka berjanji akan mengutamakan kebersamaan dalam pembangunan. Kata mereka, membangun Papua  tak bisa mengandalkan kekuatan mayoritas. Lukmen berjanji  menghapus praktek diskriminasi dan nepostisme yang selama ini berlangsung di Kantor Gubenur Provinsi Papua Dok II. Mereka berjanji tidak akan ada lagi istilah gunung dan pantai, kelompok suku, marga, agama, gereja dalam membagi jabatan. Dok II akan menjadi kantor 250 suku yang ada di Papua, kata Enembe mantan Bupati Puncak Jaya ini. Jauh sebelum kampanye, pada Mei 2011 silam, pada acara peresmian Posko Kendali Pemenangan Lukas Enembe, Dapil V (Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Mimika), Enembe mengungkapkan rencananya untuk membangun Dinas Khusus Pencatatan Orang Asli Papua.

“Selama ini, data tentang orang asli Papua (OAP) tidak jelas. Semua kira-kira saja. Kalau saya menjadi Gubernur Provinsi Papua, saya akan buat satu dinas khusus untuk mencatat kelahiran dan kematian orang asli Papua. Ini bagian dari proteksi orang asli Papua,” ( Lukas Enembe )

Pernyataan Enembe soal Dinas Khusus ini disambut tepuk meriah. “Orang macam dia yang harus menjadi Gubernur,” begitulah bisik-bisik terdengar. Saat itu, lebih jauh Enembe menjelaskan, pada tahun 1969 penduduk asli Papua lebih banyak dibandingkan PNG. Sekarang, penduduk asli Papua lebih sedikit dibandingkan penduduk PNG. Kita tidak tahu, apakah selama ini data orang asli Papua tidak jelas ataukah orang Papua berkembang lambat.

“Itulah sebabnya, kami akan membangun dinas pencatatan kelahiran dan kematian orang asli Papua agar menjadi jelas,”  ( Lukas Enembe )

    Selanjutnya, dinamika politik dan gangguan keamanan di Papua masih belum disinggung saat kampanye ketika itu. Dinamika politik dan gangguan keamanan di Papua dilakukan oleh empat kelompok: masyarakat sipil Papua yang menuntut hak-hak demokrasinya, tetapi juga tuntutan kemerdekaan; TPN/OPM yang aktif mengembangkan kekuatannya dan menunjukkan eksistensinya; Orang Tak Dikenal (OTK); dan aparat negara Polri/TNI. Komitmen penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu dan bagaimana langkah-lagkah agar tidak terjadi  di masa depan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua  tidak disinggung. Sementara, peninjauan sejarah masa lalu yang juga merupakan pokok latar belakang lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus tidak disampaikan selama kampanye.

Perjalanan panjang Pilgub Papua kini berakhir. MK menolak semua gugatan Pemohon. Tak lama lagi, gubernur dan wakil gubernur baru dilantik.

    Rakyat Papua pantas gembira,  Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa petang, 11 Maret 2013 dalam amar putusannya menolak permohonan empat pasangan ca­lon gubernur dan wakil gubernur Papua masing-masing Habel M. Suwae-Yop Kogoya, Menase Robert Kambu-Blasius Adolf Pakage, Noakh Nawipa-Johannes Wop, dan  Barnabas Suebu-John Tabo dalam sidang sengketa Pilgub Papua. Empat perkara yang diputus se­kaligus adalah perkara Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 dengan pemohon pasangan Habel M. Suwae-Yop Ko­goya, perkara Nomor 15/PHPU.D-XI/2013 dengan pemohon Manase Robert Kambu-Blasius Adolf Pakage, permohonan Noakh Nawipa-Johan­nes Wop dalam perkara Nomor 16/PHPU.D-XI/2013 serta Barnabas Suebu-John Tabo dalam perkara Nomor 17/PHPU.D-XI/2013. Putusan ini sekaligus menguatkan hasil pleno KPU Provinsi Papua, 13 Februari lalu yang menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal SE. MM (LUKMEN) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018. Proses sidang putusan secara marathon terhadap empat perkara sengketa Pilgub masing-masing nomor 14,15, 16, dan 17 PHPU.D-XI/2013 ini  dibacakan Ketua MK Mahfud MD dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya.


MK menyatakan menolak seluruh permohonan perkara Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan oleh pasangan Habel M. Suwae-Yop Kogoya karena dalil-dalil permohonannya tidak terbukti menurut hukum.  Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah menilai bukti surat atau tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup bukti terkait tata cara pemungutan suara dengan menggunakan noken (jala gendong).

“Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa ada upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara dan dengan melibatkan jajaran penyelenggara Pemilukada,” ( Maria Farida Indarti )

 

    Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, Maria menjelaskan kesalahan dalam penyusunan DPT adalah karena kurang sempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan dan kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputer yang terjadi hampir di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pe­milukada sebagai pengguna data kependudukan.
Menurut Mahkamah Konstitusi, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami hal tersebut. Apabila salah satu pasa­ngan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT, sebaiknya mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada.

“Berdasarkan pertimbangan ter­sebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti me­nurut hukum,” ( Maria Farida Indarti )

Sementara itu, dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sis­tematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi pero­lehan suara Pe­mohon sehingga me­­lampaui perolehan suara Pihak Terkait.  Selain itu, MK me­­mutuskan tidak da­­pat menerima permohonan yang di­ajukan oleh Menase Robert Kambu-Blasius Adolf Pakage dengan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, permohonan Noakh Nawipa-Johan­nes Wop dalam perkara Nomor 16/PHPU.D-XI/2013 serta Barnabas Suebu-John Tabo dalam perkara Nomor 17/PHPU.D-XI/2013.

“Dalam Eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Objek permohonan Pemohon salah. Dalam Pokok Permohonan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ( Ketua MK, Mahfud MD )

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah menilai eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan.  Pemohon dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan­nya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013. Padahal, lanjut Anwar, seharusnya obyek sengketa adalah tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.

“Oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon sa­­­lah objek beralasan menurut hu­­­kum, maka kedudukan hukum (le­gal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, ser­ta pokok permohonan tidak diper­timbangkan,” ( Anwar Usman )

SUDAH DIPREDIKSI

Ketua KPU Papua Benny Sweny, S.Sos mengaku bersyukur atas putusan MK yang memenangkan KPU Papua.

 “Dengan putusan MK ini, seluruh proses Pilgub Papua berakhir. Untuk itu, saya kira rakyat Papua harus bersykur dan bergembira menyambut putusan ini,” ( Benny Sweny )

Menurut Sweny, hasil yang diputuskan Mahkamah Konstitusi bukan untuk KPU Papua semata, tapi untuk rakyat Papua. Sebab dalam waktu dekat, rakyat Papua akan memiliki gubernur defenitif. Terkait hal ini, Sweny mengaku pihaknya langsung melakukan pleno untuk mengusulkan ke DPRP Papua guna proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Marthinus Solossa, SH, MH mengakui pihaknya dari awal sudah memprediksi KPU Papua bakal memenangkan sidang sengketa Pilgub itu. Pasalnya, kemenangan yang diperoleh pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe-Klemen Tinal adalah kemenangan mutlak.

”Hasil persentasi perolehan suara saja sudah menunjukan perbedaan yang sangat signifikan sehingga pasangan lain sulit untuk menang di MK. Lukmen berdasarkan hasil pleno mendapat 52 persen suara, sedang pemenang kedua, yakni pasa­ngan HMS-Yop Kogoya mendapat 18 persen,” ( Marthinus Solossa, SH, MH )

Kendati demikian, Solossa meng­akui majelis hakim di Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan ini tak hanya berdasarkan hukum normatif, tetapi juga hukum kenyataan, maupun politis. Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah logis, berdasarkan hukum normatif tapi juga hukum kenyataan, maupun politis seperti waktu, maupun biaya. Menurut Solossa, dari sisi demo­krasi, proses Pilgub Papua kali ini tidak berjalan maksimal, bahkan mundur. Banyak terjadi kecurangan di lapangan. Hal ini terjadi karena penyelenggara pemilu tidak mempersiapkan pesta demokrasi ini secara baik. Oleh karena itu Solossa berharap, dalam Pemilu Legislatif, Presiden maupun Pilgub 5 tahun mendatang, KPU Papua harus be­kerja lebih keras lagi sehingga masalah-masalah itu tak terulang lagi. Solossa juga me­minta kelima pasa­ngan calon gubernur dan wakil gubernur yang kalah agar bisa menerima putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sebab MK merupakan upaya hukum terakhir dalam menyelesaikan seng­keta Pilgub Papua. Apalagi masyarakat Papua ham­­pir tiga tahun menunggu Gu­bernur Papua yang defenitif.

Hal senada diungkapkan Ketua Koalisi Papua Bangkit (KPB) pengusung LUKMEN, Yunus Wonda, SH. Menurut Wonda, pesta demokrasi sudah berakhir. Hal terpenting saat ini adalah semua pihak bersatu bergandeng tangan membangun Papua menuju mandiri dan sejahtera.

“Sejak penetapan oleh KPU, Pak Gubernur terpilih sudah mengajak semua pasangan lain untuk mendukung dia. Saya kira, itu sebuah kedewasaan berpolitik. Kami butuh dukungan seluruh rakyat, termasuk dari kandidat yang kalah untuk sama-sama membangun Peradaban Baru Papua,” ( YUNUS WONDA )

SEJUMLAH HARAPAN

    Berakhir­nya proses seng­keta Pil­gub di Mah­ka­mah Kon­sti­tusi, maka pasa­­­­­ngan Lukas Enembe, S.IP. MH – Klemen Tinal, SE. MM (LUKMEN) dalam waktu de­kat akan resmi dilantik se­bagai Gubernur Pro­vin­si Papua Periode 2013-2018. Di pun­dak Lukmen, harapan besar rakyat Papua untuk lima tahun ke depan ditaruh. Ada tugas berat yang menanti. Anggota DPRP, Pdt. Charles Simare-mare mengatakan salah satu hal penting yang harus dilakukan gubernur baru adalah melakukan audit di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Menurut politisi asal PDS ini, audit ini harus dilakukan terhadap penge­lolaan keuangan selama 5 hingga 7 tahun terakhir karena disinyalir banyak terjadi penyimpangan. Selama ini, kata Simare-mare, transparansi dalam pengelolaan keuangan di eksekutif sangat kurang. Sementara tokoh pemuda Meki Raiwaki meminta gubernur dan wakil gubernur baru agar komitmen dan konsisten dalam menjalankan Otsus bagi rakyat Papua. Menurut Raiwaki, selama ini Otsus belum berjalan secara optimal, rakyat asli Papua belum sepenuh menikmati Otsus tersebut. Oleh karena itu, adalah menjadi tugas gubernur dan wakil gubernur baru untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar jumlah dana Otsus ditingkatkan dan masa berlaku Otsus diperpanjang.

BUKAN PESTA BAKAR BATU BIASA

   Bulan April Tahun 2013 di Sentani, Jayapura,  keriuhan pelantikan pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Gubernur dan Wakil  Gubernur Papua periode 2013-2018 masih begitu terasa. Pelantikan tanggal 9 April 2013 yang menarik perhatian lantaran digelar di Stadion Mandala, Jayapura. Dua hari berselang, pesta berpindah ke Kompleks Lanud Sentani, Kabupaten Jayapura. Pesta dengan sajian 2000 ekor babi dan sekitar 200 susunan bakar batu yang menghadirkan ribuan warga Papua

Di wilayah pengunungan Papua, pemilik tradisi bakar batu, tidak pernah ada acara bakar batu dengan ratusan tungku api, ratusan kolam masak dan ribuan korban babi serta dihadiri ribuan orang,” ( Oktovianus Himan, salah satu anak Kepala Suku Himan di Wamena )

Acara kali itu, di mata warga Papua, cukup mengherankan. Sejak pagi, warga sudah mendatangi tempat acara. Lokasi syukuran penuh sesak manusia. Mereka datang dari Abepura, Jayapura, dan sejumlah daerah di Papua yang berada di luar Jayapura. Warga berdatangan ke lokasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan yang disewa, baik roda dua maupun roda empat. Kebanyakan warga menyewa taksi angkutan umum. Mobil rental juga banyak disewa. Berbagai jenis taksi dan mobil ada di lokasi Lanud Sentani.

Karena banyaknya kendaraan yang disewa, terminal taksi angkutan umum dan terminal mobil rental sepi. Jalan raya di sepanjang Kota Sentani, Abepura, dan Jayapura juga sepi. Memang ada kendaraan yang lalu lalang namun bisa dihitung dengan jari, tak seramai seperti biasanya. Ketua panitia pelaksana syukuran, Timotius Murib, mengaku, warga yang datang mengikuti acara, baik undangan maupun simpatisan, mencapai ribuan orang.

“Warga masyarakat yang hadir ini jumlahnya mencapai  ribuan orang,” 

(  Timotius Murib )

Jumlah babi yang disembelih untuk disantap bersama dalam acara tersebut sebanyak  2.000 ekor. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli babi sekitar Rp 20 juta per ekor. Hitung-hitung, panitia menghabiskan anggaran sebesar Rp 40 miliar.  Jumlah kolam susunan bakar batu pun tidak seperti biasanya. Susunan batu panjangnya mencapai ratusan meter dan jumlah kolam ratusan buah pula.

Peristiwa ini sungguh di luar kebiasaan. Orang dari wilayah gunung yang dikenal dengan tradisi bakar batu, tidak pernah menyelengarakan pesta babi sebesar itu. Pesta kemenangan ini melampaui  pesta ala gunung.  Orang gunung akan mengerti fakta ini dengan baik, bila dihubungkan dengan pesta perayaan hidup orang Papua bersama seorang pemimpin. Orang gunung juga akan mengerti, bagaimana layaknya. Kebanyakan orang, kagum bercampur heran. Pasangan Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen) benar-benar seorang pemimpin yang merayakan kemenangan. Lukmen mulai menunjukkan wibawa pemimpin gunung. Wibawa pemimpin, menurut orang Papua, biasanya terletak pada keberanian, kemenangan dalam pertarungan dan menyelenggarakan pesta kemenangan. Wibawa pemimpin terbukti dalam diri Lukas Enembe bersama Kelemen Tinal. Lukmen telah berani mengambil satu langkah dalam pesta demokrasi di Papua. Keberanian mereka telah mengalahkan lawan-lawan politiknya saat bertarung dalam pesta demokrasi. Dengan pendapat berbeda dan sepihak, acara tidak berlebihan, berdasarkan pandangan dan wibawa pemimpin orang gunung.  Lukmen telah memecahkan rekor pesta babi yang terbesar dan tercatat sebagai sejarah baru di Papua. Pesta ini akan susah dilupakan banyak orang. Syukuran itu merupakan sejarah yang sulit ditelan waktu. Waktu terus berganti. Waktu pula yang akan menguji Lukmen.  Bisa jadi sejarah atau eforia kemenangan itu cuma sesaat. Bisa jadi juga, keberhasilan sesungguhnya yang didambakan rakyat Papua, tak dirasakan. Komitmen, ungkapan dan tindakan Lukas dan Klemen memimpin Papua selama lima tahun akan teruji oleh sang waktu.

MAKNA UPACARA BAKAR BATU

    Pengucapan syukur menjadi inti acara itu guna memohon bimbingan Sang Ilahi agar Papua ke depan terus bangkit, mandiri dan sejahtera sebagaimana tekad yang mereka kumandangkan selama masa kampanye. Juga untuk mendapatkan restu dan dukungan dari seluruh warga Papua, para kepala suku, ondoafi dan lembaga-lembaga adat, pimpinan gereja-gereja dan pimpinan umat, para pejabat daerah, wakil rakyat, dan generasi muda, orang asli maupun warga pendatang, supaya dalam kepemimpinannya selama lima tahun ke depan, Lukas dan Klemen tidak bekerja sendirian.

Selain acara kebaktian syukur, pesta rakyat ini dimeriahkan dengan acara bakar batu, budaya khas masyarakat adat pegunungan tengah, Papua. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi terpenting di Papua yang berfungsi sebagai tanda rasa syukur, menyambut kebahagiaan atas kelahiran, kematian, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Sebagai anak adat, Lukas dan Klemen pun menggunakan tradisi warisan leluhur mereka ini untuk mensyukuri kemenangannya menggapai kursi Gubernur Papua. Semua yang hadir tampak larut dalam acara tersebut. Panitia syukuran membawa sejumlah babi ke tengah lapangan, lalu menyerahkannya ke masing-masing kelompok untuk diolah. Ada yang menyiapkan batu dan kayu bakar, ada pula yang menggali lubang untuk memasak. Para ibu pun tak ketinggalan, mengeluarkan ubi dan sayuranan dari Noken mereka. Di beberapa pojok lapangan, tampak sebagian warga menari diringi tabuhan Tifa.

     Proses membakar batu awalnya dengan cara menumpuk batu sedemikian rupa kemudian mulai dibakar sampai kayu habis terbakar dan batu menjadi panas, bahkan sampai berwarna merah. Setelah itu, babi telah dipersiapkan untuk dipanah terlebih dahulu. Biasanya yang memanah babi adalah para kepala suku dan dilakukan secara bergantian. Setelah babi dibersihkan dan dipotong-potong, tahap berikutnya adalah memasak daging babi tersebut dengan batu panas. Potongan daging babi membungkus batu panas ditutup ubi dan sayuran lalu dibungkus daun pisang dan alang-alang sebagai penghalang agar uap dan panas batu tidak keluar. Lalu dimasukan ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan tadi. Sambil menunggu masakan matang, di panggung utama siap menggelar kebaktian. Warga duduk di rumput menghadap panggung, mendengarkan siraman rohani dari pendeta. Usai kebaktian, dilanjutkan dengan makan bersama. Makanan yang sudah matang dikeluarkan dari lubang, dan dibawa ke tenda-tenda yang telah disiapkan panitia. Semua suku Papua berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan mulai makan bersama. Makanan hasil bakar batu dihidangkan bersama-sama dengan berbagai makanan khas Papua lainnya, seperti Barapen, sagu dingin ala Sentani dan lainnya. Tradisi ini dipercaya bisa mengangkat solidaritas dan kebersamaan rakyat Papua. Dalam konteks syukuran atas pelantikan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, bakar batu kali ini tentu memiliki makna yang berbeda. Memperkuat solidaritas seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Papua, dari kota hingga ke kampung-kampung, dari pesisir pantai hingga ke gunung-gunung, warga asli maupun pendatang untuk memberikan dukungan yang sepenuh-penuhnya kepada Lukas dan Klemen yang baru mereka pilih untuk bersama mereka membawa Papua semakin maju, mandiri dan sejahtera.

    Sejarah baru yang ditoreh Lukmen diharapkan tidak berhenti pada eforia belaka. Sebaliknya, pesta ini benar-benar menjadi pesta demokrasi rakyat Papua. Pesta ini juga betul-betul menjadi  awal persatuan, awal kekuatan rakyat Papua untuk membangun Papua sesuai visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” yang diusung sebelum pesta demokrasi berlangsung. Papua bangkit, mandiri dan sejahtera perlu terjemahan mendalam, detail dan tepat sasaran. Kebangkitan tidak hanya kebangkitan orang gunung, pesta bakar batu, melainkan lebih dari itu. Kebangkitan mesti lebih mengarah pada kebangkitan semua orang Papua, kebangkitan pun harus lebih pada kekuatan fisik dan mental orang Papua. Kekuatan otot dan mental orang Papua mesti bangkit. Otot orang Papua harus mampu mengolah seluruh potensi alamnya. Kekuatan mental orang Papua menjadi sumber berpikir, merancang, mengolah dan menjadikan diri dan negerinya betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Eksplorasi kekuatan otot dan mental orang Papua butuh persiapan. Orang Papua butuh pendidikan kejuruan, keahlian dan lebih dari itu ilmuwan yang merancang dan mengolah alam untuk membangun negerinya. Karena itu, tidak salah, tidak berlebihan, kalau kebangkitan Papua  itu dimulai dari persiapan sumber daya manusia Papua. Persiapan harus dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dari kampung ke kota, dari gunung ke pantai, anak pejabat sampai anak non-pejabat, dari orang tua sampai anak-anak.

BUKAN PERJUANGAN YANG BIASA

    Lukas Enembe memang mempersiapkan jalan menuju kemenangan Pilgub  Papua   sejak 7 tahun lalu, setelah ia gagal dalam persaingan Pilgub Papua di 2006. Hasil 7 tahun lalu itu memang sangat mengecewakan Lukas karena  hanya kalah 1 persen suara.

“Sejak 7 tahun lalu, saya sudah lakukan konsolidasi. Kegagalan 7 tahun lalu itu kami tutup dan kami lihat lubang mana yang harus ditutup. Kami bekerja sudah 7 tahun dengan tim yang solid dengan kader yang kami siapkan hampir di semua tingkatan, mulai provinsi kota, kabupaten, kecamatan, desa. Seluruh tim bekerja all out untuk memenangkan Pilgub Papua kali ini. Kami berusaha menang mutlak dan harus satu putaran karena 7 tahun lalu kami kalah satu persen,” ( Lukas Enembe )

Komitmen para kader Partai Demokrat maupun kader partai lain yang mendukung Lukas Enembe karena mereka melihat figur Lukas sebagai tokoh Papua yang komunikatif, bisa bertemu di mana saja, dengan siapa saja, orangnya terbuka, dan tangannya pun terbuka. Hal-hal itulah yang membuat warga Papua mendukung Lukas-Klemen. Dukungan terutama datang dari semua daerah di Papua

“Jadi ini adalah kemenangan yang sudah diupayakan sejak 7 tahun lalu. Bukan ‘tiba masa, tiba akal’. Bukan. Ini bukan tindakan tiba-tiba,. Di kampanye, kami sudah klaim juga.  Kami  sudah siap sebelumnya. Kami sudah prediksi hasilnya akan seperti ini. Kami sudah lakukan  perhitungan cermat. Persiapan kami lakukan sejak 7 tahun lalu. Ini kerja keras seluruh tim, terutama kader Partai Demokrat se-Papua. Para bupati yang saat ini merupakan kader asli Partai Demokrat ada 14 bupati. Banyak juga bupati di Papua yang kami menangkan dalam pilkada, Jadi tim bekerja all out untuk Pilgub Papua,” ( Lukas Enembe )

Lukas memaparkan, kunci kedua kemenangannya karena masyarakat ingin perubahan berarti di Papua. Lukas dan Klemen dianggap pas untuk itu. Keduanya intelektual dan masih berusia muda. Lukas berusia 46 tahun dan Klemen berusia 42 tahun.

“Tantangan di Papua sangat kompleks, sehingga masyarakat butuh figur baru. Jadi tidak heran ada kabupaten yang kami menangkan seratus persen. Dukungan rakyat luar biasa. Mereka melihat saya telah banyak berbuat selama menjadi Bupati Puncak Jaya. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Saya mau kasih tahu, 10 tahun jadi bupati, saya tidak punya apa-apa. Setiap di Jakarta, saya hanya pakai mobil rental. Setiap hari saya bayar 500 ribu. Ini sudah cara hidup saya. Ini salah satu sebab keberhasilan saya. Saya tidak punya apa-apa. Saya turun (di Pilgub Papua) tidak punya apa-apa. Hanya punya rumah satu, kendaraan juga tidak ada. Ini juga menyebabkan dukungan luar biasa. Mereka lihat itu. Saya juga tidak pandang siapa, dari mana asalmu, agamamu. Pandangan politik saya sangat moderat Itu membuat semua suku bangsa mendukung saya,” ( Lukas Enembe )

Kini, Lukas Enembe telah dipilih rakyat untuk memimpin Papua 2013-2018. Terkait hal itu, Lukas menegaskan, ia dan Klemen akan mewujudkan visi “Papua yang bangkit, mandiri, dan sejahtera”.

Papua sudah berintegrasi selama 50 tahun dengan NKRI. Sudah terjadi 12 kali pergantian gubernur dengan kebijakan yang berbeda-beda. Saya memahami, persoalan utama di Papua terletak pada pemimpin,” ( Lukas Enembe )

Lukas mengatakan, Gubernur Papua harus memiliki ketulusan dan komitmen membangun Papua. Siapa pun boleh pidato dengan hebat tetapi tanpa komitmen dan ketulusan maka Papua tetap tertinggal. Pemimpin Papua  harus memahami masih banyak warga Papua yang menderita, banyak rumah tidak layak huni, banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan.

“Papua harus menuju peradaban baru. Peradaban yang penuh nilai dan kasih. Seorang pemimpin di Papua tidak boleh mencari hidup, tetapi keseluruhan pikiran dan tenaganya harus dicurahkan kemasyarakat Papua,” ( Lukas Enembe )

Lukas juga mengatakan, otonomi khusus di Papua belum berjalan maksimal karena dana otonomi khusus yang dikelola provinsi selama ini belum dibagi merata sehingga ada kawasan yang maju, tetapi ada juga kawasan yang masih tertinggal.

 “Oleh karena itu, kami memiliki visi, ‘Papua bangkit, mandiri dan sejahtera’. Bangkit dari ketiduran, keterbelakangan, kebodohan. Harus mandiri. Rakyat harus diberdayakan, mereka harus punya pendapatan tetap. Rakyat Papua tidak boleh terlena dengan kekayaan alam. Papua harus mandiri. Bagaimana memberdayakan orang Papua dengan potensi alam yang dimiliki. Dia harus tanam, petik, dan olah di situ untuk kesejahteraan,” ( Lukas Enembe )

Tantangan terberat membangun Papua, menurut  Lukas, adalah geografisnya. Ada kawasan di Papua yang belum bisa dijangkau. Terkait hal itu, Lukas menyampaikan, jika sudah dilantik sebagai Gubernur Papua, ia akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas bersama bagaimana cara memacu infrastruktur di Papua. Pembangunan di Papua perlu penanganan khusus dari Pemerintah Pusat yang dikendalikan Presiden SBY.

“Saya mau ada kebijakan dan penanganan khusus untuk infrastruktur Papua. Daerah tertinggal akseptabilitasnya bisa dibuka sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi,” ( Lukas Enembe )

 Hambatan lain pembangunan di Papua adalah sosial budaya. Kerap pembangunan berhadapan dengan adat. Lukas menyatakan, solusinya harus dilakukan oleh orang yang benar-benar memahami Papua. Sebagai seorang yang  sangat memahami sosiologi dan kultural masyarakat  Papua, Lukas berharap, setiap program pembangunan dari pusat di Papua hendaknya diketahui Gubernur. Apalagi Gubernur Papua perpanjangan tangan pusat. Pekerjaan juga harus ditangani orang-orang yang jelas kemampuan dan sertifikasinya. Lukas meyakini, ia dan Klemen Tinal mampu membuktikan bahwa kepemimpinan mereka bisa mengubah Papua ke arah yang jauh lebih baik.

“Kami  harus membuat sejarah karena hidup ini kan harus membuat sejarah. Tidak perlu revolusioner tetapi paling tidak ada yang kami buat untuk perubahan di Papua, dengan visi ‘bangkit, mandiri, sejahtera’. Tentu kami perlu butuh dukungan Pemerintah Pusat. Di kampanye saya bicara, ‘Kalau untuk kesejahteraan rakyat Papua saya siap mati, tetapi jangan minta merdeka, Jika rakyat Papua sejahtera, rakyat tidak akan bicara merdeka, rakyat Papua tidak akan berpikir merdeka, tidak berpikir gejolak. Karena rakyat Papua sudah punya pendapatan setiap bulan  karena mereka bisa menggarap potensi yang ada di Papua,” ( Lukas Enembe )

Lukas juga berpesan kepada masyarakat Papua bahwa perbedaan yang ada sudah dilewati dalam petarungan politik. Siapa pun Gubernur-Wagub Papua terpilih adalah kemenangan rakyat. Raihan 52 persen yang diraih Lukas Enembe dan Klemen Tinal adalah bukti bahwa kemenangan ini diridhai Tuhan.

“Itu adalah suara rakyat Papua. Dukungan rakyat kami butuhkan. Yang belum berhasil mari bergabung membangun Papua bersama. Kami jadi gubernur-wakil gubernur bukan untuk Partai Demokrat, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk orang pegunungan, orang pantai, orang dataran rendah. Bukan juga untuk wilayah selatan dan utara. Bukan. Kami jadi gubernur-wakil gubernur untuk semua orang yang hidup di atas tanah Papua. Siapa saja. Suku, agama, kelompok mana pun, silakan datang bangun Papua dengan kemampuanmu. Welcome. Kami persilakan datang dengan apa yang kau miliki. Tidak ada perbedaan, sudah waktunya kita kikis itu semua,” ( Lukas Enembe )

Lukas menegaskan, dengan sikap seperti itu maka NKRI tetap dijaga. Papua harus dibangun dalam bingkai NKRI karena negara ini luar biasa hebatnya menata dan melindungi rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote.

“Harus kita syukuri, negara memberikan  kepercayaan besar pada Papua lewat berbagai rekomendasi dan pembangunan. Kami berharap Presiden SBY juga lebih meningkatkan perhatiannya untuk Papua, sehingga rakyat makin sejahtera. Bangunlah dari Timur karena matahari terbit dari Timur. Mari memajukan  Indonesia dari Timur. Kita bangun Indonesia dari Timur untuk kejayaan Indonesia agar makin dihormati semua bangsa di dunia,”

( Lukas Enembe )

BUKAN PEMIMPIN BIASA

    Tidak bisa dipungkiri, kemenangan pasangan Lukas Enembe – Klemen Tinal pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Provinsi Papua adalah kemenangan yang fenomenal. Betapa tidak, pasangan dari kawasan gunung ini mampu meraup 52 persen suara yang masuk. Dapat dikatakan kemenangan fenomenal ini sebagai kemenangan rakyat Papua. Kemenangan yang juga dibuktikan dengan kedewasaan berdemokrasi, di mana seluruh tahapan Pemilukada secara umum berlangsung aman, tertib dan lancar. Raihan 52 persen pun merupakan bukti bahwa rakyat menginginkan keduanya memimpin menuju Papua bangkit yang damai, mandiri dan sejahtera.   Bila mengingat kembali rekam jejak sosok Lukas Enembe, figurnya tidak asing lagi bagi segenap warga masyarakat di Provinsi paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu. Pasalnya, dengan penuh keberanian dia mencalonkan diri maju ke Pemiluka Provinsi Papua pada tahun 2006 bersaing melawan petahana (incumbent) yang begitu kuat. Sejak itu pula nama Lukas Enembe mulai dikenal, apalagi saat itu putra kelahiran Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, itu mampu bersaing ketat dengan pasangan petahana Barnabas Suebu – Alex Hasegem yang memenangi Pemilukada 2006. Bahkan, menurut rumor yang berkembang waktu itu, pasangan Lukas Enembe – H Arobi Ahmad Aituraw sebetulnya tampil sebagai pemenang Pemilukada Gubernur, namun dicurangi. Sekali lagi itu sebatas rumor.

     Meski Pemilukada sarat aroma kurang sedap, tapi hati legowo dan berlapang dada, Lukas Enembe menerima kekalahan itu. Sejak  menerima kekalahan dengan ikhlas, sejak itu pula Lukas Enembe mempersiapkan diri untuk kembali tampil menjadi kandidat lima tahun berikutnya. Dia pun mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan buat  mencapai apa yang dicita-citakannya itu. Salah satunya partai politik yang akan menjadi tunggangan menuju ke sana. Lukas Enembe pun dipercaya memimpin kepengurusan daerah Partai Demokrat Provinsi Papua. Partai yang relatif baru, partai yang lahir dari ibu kandung reformasi. Tentu memimpin Partai berlambang bintang Mercy yang saat itu berkuasa, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri menjadi Presiden, sangatlah tidak mudah. Memang Demokrat tengah berada di atas angin namun tidaklah gampang mematahkan dominasi partai berlambang beringin (Golkar) di Bumi Cenderawasih yang telah mengakar demikian dalam. Pasti SBY punya alasan yang sangat mendasar dan kuat menyerahkan kepemimpinan partai kepada sosok muda dari wilayah Pegunungan Jaya ini. Demokrat melihat sosok Lukas Enembe sebagai satu potensi yang luar biasa dan merupakan calon pemimpin Papua masa depan.  Setelah memimpin Demokrat Provinsi Papua, dalam sebuah percakapan dengan sejumlah jurnalis hingga larut malam di Warung Tenda Ikan Bakar di Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura, Lukas Enembe bercerita, Menteri Dalam Negeri (waktu itu) Mohammad Ma’ruf yang juga salah satu kader Partai Demokrat di Kabinet, memintanya untuk memimpin Demokrat Papua. Dipercaya menjadi ketua umum Partai Demokrat di Papua, jelas, salah satu modal utama menuju pemimpin Papua telah terpenuhi. Namun itu saja belum cukup, popularitas dan pengabdian yang diiringi integritas harus tetap terjaga secara konsisten sebelum mencapai puncak tangga.

BUKAN PERUBAHAN KOSNTELASI POLITIK YANG BIASA

     Sejarah mencatat menjelang pemilihan umum (eksekutif dan legislatif), biasanya salah satu isu yang banyak berkembang adalah wacana orang Papua gunung dan orang Papua pantai. Sementara itu isu gunung dan pantai ini pada dasarnya rawan konflik karena muncul pengkotak-kotakan dan akan menjadi bumerang antara orang Papua sendiri, terpilihnya pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018 mencairkan isu gunung dan pantai itu. Tak ada lagi perbedaan antara orang Papua gunung dan orang Papua pantai. Semua memiliki hak yang sama untuk dipilih dan terpilih buat memimpin wilayah Tanah Papua. Hal ini tidak terlepas dari sosok Lukas Enembe yang aktif meredam isu ini demi kebaikan orang Papua dan kemajuan Tanah Papua sendiri. Lukas terus membangun opini bahwa Papua itu bukan antara gunung dan pantai tapi satu kesatuan masyarakat yang ingin membangun Papua secara bersama-sama. Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera rakyatnya secara adil.

    Pilkada Papua 2013 memang menghadirkan satu perubahan konstelasi politik di Tanah Papua. Selain cairnya isu orang gunung dan orang pantai, partai politik pun terpecah dalam mengusung calon gubernur. Partai Golkar misalkan, menampilkan mantan Walikota Jayapura MR Kambu dan Welington Wenda yang ketika itu menjabat Ketua DPC Golkar Kabupaten Pegunungan Bintang. Tampil pula beberapa calon dari jalur perseorangan alias independen. Bukan kursi gubernur semata-mata yang ingin diraihnya. Tetapi ada banyak muatan kepentingan bagi harkat dan martabat orang gunung itu sendiri. Maklum, orang gunung yang umumnya tinggal di pedalaman Papua ini memang dianggap sebagai orang bodoh, terbelakang, pemabuk dan selalu membuat onar, belum lagi stigmatisasi separatis (OPM) selalu melekat pada orang gunung. Sungguh pemandangan tak enak dilihat dan pemandangan tersebut adalah pelanggaran HAM.

Bagi Lukas Enembe, orang gunung masih tertinggal dan ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan maupun pembangunan. Yang lebih penting lagi, dia mengajak agar orang gunung lebih memihak kepada realitas, bergabungnya Papua ke dalam NKRI adalah kehendak Tuhan. Mungkin ini  sepenggal kalimat yang pernah diucapkan Lukas Enembe saat masih menjadi Bupati Puncak Jaya.

“Mari lupakan masa lalu, melalui otsus ini mari kita sama-sama bangun Tanah Papua, orang gunung kalau mau pintar harus sekolah, kita harus punya ilmu sebab kualitas manusia bukan ditentukan oleh warna kulit melainkan ilmu yang bermanfaat, mari berpikir bagaimana kita orang gunung bisa terlibat dengan saudara-saudara lain di tanah ini untuk membangun bangsa,” ( Lukas Enembe )

    Lukas Enembe juga mencatat, sejak integrasi dengan RI sampai saat ini, belum pernah orang gunung diberi kesempatan memimpin daerah ini. Sebab itu, Enembe bertekad mengambil langkah politik secara berani untuk membangun dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pegunungan sehingga mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Papua lainnya. Lukas sempat terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk masa periode 2010-2012 menggantikan Bupati Tolikara DR (HC) Jhon Tabo, pada Rapat Asosiasi Bupati se-Pengunungan Tengah, pada  22 Februari 2010. Asosiasi ini terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Nduga dan Kabupaten Puncak. Indeks pembangunan manusia (IPM) di kawasan ini terendah dari seluruh wilayah RI. Demikian pula dengan indeks kemahalan konstruksi dan kebutuhan bahan pokok lainnya, tertinggi di Indonesia. Coba bayangkan saja harga satu sak semen di Puncak Jaya mencapai Rp2 juta rupiah.

    Lukas Enembe pernah menyampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat. Agar pemerintah pusat bersedia menetapkan kebijakan khusus terkait pembangunan kawasan Pegunungan Tengah Papua. Bagi Lukas, Pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur terpadu. Langkah ini untuk membuka isolasi wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas sosial dan ekonomi masyarakat dari dan ke wilayah Pegunungan Tengah. Secara tersirat, selama ini dana yang dibagikan melalui Otsus tidak banyak berarti di kawasan ini. Harus ada pembangunan yang terpadu dan terfokus sehingga ada hasil yang monumental bagi rakyat di sana. Besaran alokasi dana infrastruktur Otsus dari Pemprov Papua disesuaikan dengan tingkat spesifik wilayah Pegunungan Tengah. Sebab, kawasan tersebut memang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan wilayah yang lain.

“Kami berharap dana Otsus tidak dibagikan tanpa program yang jelas ke setiap daerah. Misalnya saya menerima Rp42 miliar. Dana sebesar itu di Puncak Jaya hanya cukup buat membangun dua jembatan dan itu tidak terlalu berarti. Harusnya, Pemprov memiliki program yang fokus, seperti membuka akses jalan pelabuhan laut wilayah kami sehingga daya beli masyarakat Papua bisa terwujud jika ada akses transportasi,” ( Lukas Enembe )

Kini Lukas Enembe bisa bebas mewujudkan pembangunan Papua yang merata baik gunung maupun pantai. Wilayah gunung yang selama ini nyaris tak tersentuh, di saat dirinya menjadi Gubernur Papua, tentu akan menerima sentuhan pembangunan yang berarti.

KEKUATAN LUKAS ENEMBE, BUKAN KEKUATAN BIASA

    Banyak harapan ditujukan ke pundak Gubernur Lukas Enembe untuk membawa Papua yang lebih berpengharapan.  Duet Lukas Enembe dan Klemen Tinal harus benar-benar membangun orang Papua dari Tiga Pilar / Tiga Tungku tadi, karena ketiga pilar ini saling berhubungan, untuk diberikan perhatian. Ketiga kekuatan itu, menurutnya, sangat penting untuk mendukung kemajuan pembangunan di Provinsi Papua. Jika tiga unsur itu bersama bergandengan tangan, maka pembangunan di Papua akan cepat maju. Bila tidak bergandengan dan saling mendukung, maka pembangunan awal yang sedang berjalan akan tersendat. Sebab itu, Lukas harus mampu menggerakkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan aparatur pemerintah, untuk selalu saling mendukung demi kemajuan pembangunan wilayah Provinsi Papua. Papua tidak akan maju jika tiga kekuatan utama ini tidak saling mendukung. Sebagai pemimpin di daerah ini, Lukas harus terus menggugah dan memberdayakan agar tiga unsur itu senantiasa merapatkan barisan demi kebangkitan Papua. Membangun Papua  sesungguhnya tidak susah manakala komunikasi tiga tungku  adat, pemerintah dan agama  ditempatkan sebagai tiga aras yang mampu menumbuhkan partisipasi dan terkoordinasi. Pembangunan Tanah Papua tanpa melibatkan peran ketiga tungku tersebut justru akan memudarkan tingkat partisipasi warga masyarakat.  Belajar dari pengalaman sekitar 14 tahun implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, komunikasi dan partisipasi masyarakat mengalami  pengabaian dan kemampatan. Padahal, pelibatan tiga tungku tersebut  justru menjadi kunci kekuatan membangun Papua yang sesungguhnya tidak sulit. Penghalang utama pembangunan Papua adalah tersumbatnya saluran komunikasi yang melemahkan partisipasi publik. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan mengabaikan pelibatan tiga tungku tersebut. Pemerintah Provinsi Papua (di bawah kepemimpinan Lukas Enembe) perlu bertanya, kira-kira di mana lokasi yang tepat untuk membangun Puskesmas dan sekolah.

    Pemerintah punya fasilitas, punya kewenangan, namun realitas terabaikannya fungsi tiga Tungku tersebut telah melemahkan partisipasi, lantas  pembangunan infrastruktur dilakukan secara top down, bangun sekolah dan puskesmas tanpa bertanya kepada rakyat di mana lokasi yang tepat sekolah dan puskesmas akan dibangun, sehingga apa yang dilakukan dan dimiliki pemerintah percuma tidak termanfaatkan oleh rakyat. Tak heran, terabaikannya komunikasi yang melemahkan partisipasi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dalam arti luas.

Banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang mubazir, banyak sekolah dan puskesmas dibangun namun kemudian tak punya petugas, karena mereka meninggalkan tugasnya. Tidak ada guru, tidak ada obat,  merupakan akibat dari sebuah prakarsa pemerintah tanpa melibatkan dua tungku yang lain. Ada satu kisah pada era 1970-an di mana saat itu minim fasilitas dan keterbatasan infrastruktur namun kalangan agama mampu bekerja dengan rakyat tanpa uang, hanya bermodalkan kemauan dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan tiga tungku. Belajar dari keterbatasan sumber daya pemerintah dulu, ada gagasan terkait pembangunan tiga tungku yang diprakarsai mantan Bupati  Jayapura, Barnabas Youwe. Youwe yang  lebih dulu menggagas pembangun tiga tungku, yang dulu berlaku namun sekarang hilang dan akan dihidupkan kembali oleh generasi pemerintahan era otsus. Di era otsus, Lukas ingin Pemerintah tidak cenderung sibuk dengan proyek-proyek. Gagasan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat  dalam  program Respek yang telah dimulai mantan Gubernur Barnabas Suebu akan dilanjutkan. Inilah model sekaligus program yang dijalankan dalam rangka pemberdayaan itu sendiri, agar rakyat itu berdaya. Namun  belum semua pihak  punya pemahaman yang sama untuk memberdayakan rakyat di Papua. Sebab itu, pembangunan Papua  ke tingkat basis, butuh persepsi yang sama, bukan popularitas.

Membangun  infrastruktur dan manusia Papua itu perlu disertai landasan hati dan kasih. Dengan demikian akan memunculkan partisipasi. Gubernur harus mampu menggali dan mengenali potensi daerah.  Lukas ingin memetakan potensi wilayah Papua dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para bupati. Dia ingin memaksimalkan potensi wilayah di masing-masing kabupaten hingga potensi itu saling melengkapi.

BUKAN KONSEP PEMBANGUNAN PAPUA YANG BIASA

    Ketika memulai memimpin Provinsi Papua, Lukas Enembe langsung bergerak membawa orang Papua yang ingin maju di segala sektor. Untuk itu, orang Papua harus mengubah mindset / Revolusi Mental (pola pikir). Menurut Lukas, untuk mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih baik, maka mindset orang Papua tidak dapat dipaksakan, tetapi orang Papua sendiri harus sadar untuk mengubahnya sendiri. Mindset orang Papua diubah bukan karena kebijakan anggaran, tapi harus atas kesadaran dari dalam diri sendiri. Lukas menjelaskan, sebagai orang Papua, harus sadar bahwa daerahnya mempunyai kekayaan alam yang bisa dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pendapatan warga masyarakat. Selain itu, juga harus diubah pola pikir orang Papua yang rata-rata masih bersifat konsumtif. Untuk itu, ada indikator keberhasilan di Kabupaten-Kota, yang terkait dengan pola pikir orang Papua. Dalam artian ada indikator kebijakan anggaran yang dilakukan para bupati dan walikota di kabupaten/kota, yang fokus pada rumusan umum tentang bagaimana agar tidak ada anak usia sekolah yang buta huruf dan buta aksara serta mempunyai gizi baik.

“Indikator itulah yang dapat membuat perubahan pola pikir orang. Karena pendidikan adalah kunci utama bagi masyarakat Papua,” ( Lukas Enembe )

    Dijelaskan, khusus untuk kebijakan pendidikan, mungkin di tingkat dasar Papua sedikit tertinggal. Tapi, untuk para pemuda Papua yang sudah masuk di bangku perguruan tinggi, menurutnya, sudah tertangani secara baik oleh para bupati.

“Di tingkat SD dan PAUD tidak terurus secara baik. Secara otomatis hal ini mempengaruhi pendidikan dan akan mengubah pola pikir orang Papua,”  ( Lukas Enembe )

Seperti diketahui dalam program Gerbang Mas Hasrat Papua, yang menjadi program andalan Pemprov Papua, fokus pertama adalah Gemas Papua (Generasi Emas Papua), yang akan diprioritaskan pada tuntas buta aksara, tuntas wajib belajar sembilan tahun, program jaminan 1.000 hari pertama kehidupan untuk memberi jaminan kualitas pelayanan kesehatan dan asupan gizi dari sejak janin dalam kandungan sampai dengan dua tahun pascakelahiran, peningkatan prestasi olahraga dan seni budaya, serta pengembangan daya saing sumber daya manusia Papua.

“Dari 1.000 hari kehidupan ini, di mana usia dua tahun sudah bisa masuk PAUD. Kami bisa mencontoh seperti di Kabupatan Lani Jaya. Ini sudah memasuki tahun kedua program di sana. Jadi si anak dua tahun usianya sudah masuk PAUD. Ketika dia duduk di bangku SD sudah bisa membaca dan menulis,”  ( Lukas Enembe )

 Menurut Lukas, inilah yang menjadi salah satu pondasi yang luar biasa bagi orang Papua, yakni mulai dari lahir sampai usia dua tahun dan seterusnya telah mengenal pendidikan sejak usia dini.

“Untuk itu, dalam visi misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera harus ada fase kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan, ini target yang kami kejar. Itulah sebabnya kami lebih pada diskusi dan lebih pada keberhasilan yang telah dicapai,” ( Lukas Enembe )

Untuk menyiapkan SDM Papua yang berkualitas, pendidikan menjadi kunci utama bagi Pemerintah Provinsi Papua, kebijakan pendidikan mulai tingkat dasar harus dilakukan. ementara untuk birokrasi Papua, Gubernur Lukas mengharapkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus betul-betul bangkit dan mandiri.

 “Pimpinan SKPD yang harus kita cari untuk tiga tahun ke depan adalah harus kerja keras. Sehingga tahun terakhir bisa melihat target yang sudah dicapai selama ini. Sebab, tahun ketiga ini merupakan tahun untuk memulai, berhasil-tidaknya memimpin selama lima tahun, itu yang paling utama,” ( Lukas Enembe )

Sebab, jika pada tahun ketiga tidak berhasil atau gagal, maka pada akhir jabatan nanti (2018) target itu tidak akan tercapai. Sebuah pertaruhan reputasi seorang Lukas Enembe untuk menggoreskan tinta emas di Tanah Papua. Sebuah pertaruhan bagi seorang Lukas Enembe yang dipilih oleh 52 persen suara rakyat Papua.

BUKAN KERJA YANG BIASA

    Tidak bisa dipungkiri bila banyak orang kagum pada Bung Karno, juga terinspirasi Mahatma Gandhi (Maha = Besar, Atma = Jiwa, jadi Mahatma berarti jiwa yang besar). Orang terpesona oleh John F. Kennedy, kagum pada Hitler, dan salut pada Nelson Mandela. Tak sedikit pula yang kagum pada kegigihan Martin Luther King, kepintaran Abdurrachman Wahid, kejujuran Nurcholish Madjid, kecerdasan Jalaluddin Rakhmat, semangat Mahathir Mohamad. Mereka semua menyimpan fakultas (kualitas) kepemimpinan Besar. Dalam kehidupan kita, kita menjumpai pemimpin-pemimpin Besar yang mempunyai kharisma sejak lahir dan mampu memimpin teman-temannya, menanjak dalam karir dan menduduki posisi kepemimpinan yang sangat penting. Dalam hal ini pemimpin tersebut memang benar-benar memiliki kemampuan kepemimpinan sejak lahir.

Ada pula yang menjadi pemimpin besar setelah usia tertentu. Dalam sejarah, kita juga menemukan pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mendapatkan pelatihan kepemimpinan tetapi dapat memimpin suatu bangsa. ada pemimpin yang dilahirkan dan ada juga yang dididik atau dilatih. Setelah dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada tahun 2013, Lukas Enembe mulai mempersiapkan suatu rencana kerja strategis yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa ? karena kondisi pemerintahan dan situasi politik Papua di tahun 2013, bisa dikatakan masih sangat banyak pembenahan yang harus dilakukan disana-sini.

MELAKSANAKAN KONSOLIDASI

   Lukas Enembe memulai melaksanakan suatu konsolidasi dengan DPRP dan MPRP serta tokoh masyarakat/adat dan tokoh agama di Papua. Lukas Enembe sangat menyadari bahwa apapun program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua tidak akan berhasil, jika tanpa didukung oleh DPRP-MPRP, Tokoh masyarakat/adat dan tokoh agama di Papua. Kegiatan konsolidasi ini harus menggunakan keahlian loby dan juga pendekatan secara kekeluargaan yang intensif secara terus menerus.

MEMBENAHI ASDMINTRASI DAN ASPEK LEGAL FORMAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

    Sejak dilantik ia meletakkan dasar bagi suatu sistem yang kokoh untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua. Caranya melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, tersedia dan terjangkau oleh semua pihak. Ada tiga fase yang dilalui dalam perjalanan empat tahun pengabdian kami. Fase kebangkitan pada tahun pertama kepemimpinan Lukmen. Fase pertama yakni kebangkitan di tahun pertama kepemimpinan dengan tema membangun pondasi dan menata masa depan Papua melalui beberapa terobosan seperti konsolidasi internal dan eksternal pemerintah, rekonsiliasi dan menata tata kelola pemerintahan.

    Kemudian, fase kebangkitan kedua di tahun kedua dan ketiga kepemimpinan dengan tema memperkuat kemandirian mewujudkan kesejahteraan. Di mana tahap ini menjadi tonggak awal bagi pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang terstruktur dan sistematis menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.  Dalam fase ini juga telah dilakukan berbagai strategi dan prioritas pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan harapan seluruh rakyat Papua. Selanjutnya, di tahun ke empat disebut dengan tahap mewujudkan kemandirian, dengan tema memantapkan kemandirian, mewujudkan kesejahteraan.  Bahkan Lukas menyebutkan tahun keempat ini untuk memastikan rencana-rencana yang dilaksanakan, telah mengarah pada mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Menurut Lukas Enembe, hasil dari ketiga fase pembangunan sampai dengan tahun keempat melalui Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yakni semakin meningkatnya suasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam bingkai NKRI.

”Misalnya saja angka kriminalitas pada 2016 mencapai 38,19 per 10 ribu penduduk, mengalami penurunan bila dibandingkan 2013 yang masih mencapai 47,92 per 10 ribu penduduk,” ( Lukas Enembe )

Perjuangkan Martabat Orang Papua

 

Kinerja gemilang  putra asli Pegunungan Papua ini nampak dalam berbagai setor. Mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehaan, pendidikan dan lainnya di Tanah Papua. Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan, Gubernur Papua dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal memiliki program unggulan.

“Sejak beliau dilantik, saat itu beliau telah menggencarkan berbagai program unggulan, antaranya adalah kebijakan fiskal daerah dalam mengemban Dana Otsus yang sejak bergulir di tanah Papua 2002 lalu. Dan ini terus dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, melaksanakan mandat pemerintah pusat untuk mensejahterakan orang Papua,” ( Hery Dosinaen )

Lanjutnya, dana otonomi khusus Papua dibagi menjadi dua bagian, yakni 20 persen kepada pemerintah Provinsi Papua, dan dana 80 persen kepada pemerintah kabupaten /kota se Provinsi Papua.

“Pembagian dana Otsus Papua itu menjadi power kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan semua aspek di Provinsi Papua, sejak 2015 lalu, ada regulasi daerah yang dibuat oleh Gubernur Papua untuk membasmi keberadaan minuman keras di tanah Papua. Selama ini membuat masyarakat menegak minuman keras menjadi penyebab kematian warga asli Papua. Dan regulasi ini sudah diaplikasikan oleh pemerintah daerah/kota dalam bentuk MoU,”  ( Hery Dosinaen )

MoU tersebut, papar Hery, mengatur dan mewajibkan pemberantasan minuman keras di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Dan sejak 2015 lalu program ini sudah digalakkan, dan meminta kepada para pengusaha minuman keras yang ada di Papua untuk menghentikan penjualan minuman keras, demi penyelamatan orang asli papua tersebut.

Selain hal – hal tersebut, empat tahun kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan wakil Gubernur Klemen Tinal adalah naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hery Dosinaen, dalam kesempatan tersebut menyebut, PAD Provinsi Papua saat sebelum Lukas Enembe menjabat sebagai gubernur hanya berkisar  Rp300 – 400 juta per tahun, dan saat ini sudah mencapai Rp1 triliun lebih.

“Sejak kepemimpinan Bapak Gubernur, kita diperintahkan untuk menyiapkan regulasi dan infrastruktur untuk menyiapkan PAD agar meningkat. Kita turun ke Freeport untuk meminta pajak alat berat dan pajak yang lain. Dan puji tuhan sekarang sudah Rp1 triliun lebih PAD kita, dan saat ini kita juga masih menuntut Freeport untuk membayar pajak air dan permukaan,” ( Hery Dosinaen )

Terakhir, Hery meminta warga Papua untuk objektif menilai kinerja Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe selama menjabat Gubernur selama ini. Banyak keberhasilan yang telah Gubernur Papua perbuat, meskipun mungkin ada kekurangan yang menjadi proses untuk perbaikan.

“Pembangunan di Papua tidak akan putus sampai disini, akan terus dan terus untuk ke depan. Dan diharapkan masyarakat melihat secara objektif apa yang sudah dilakukan. Karena sesungguhnya, Bapak Gubernur Lukas Enembe memperjuangkan harkat dan martabat orang asli Papua,” ( Hery Dosinaen )

Sejak awal mendapat amanah sebagai Gubernur Papua di pertengahan 2013, agenda besar yang dibawa oleh Gubernur Lukas Enembe adalah mewujudkan sebuah peradaban baru Papua (a new civilization of Papua) dalam perjalanan Papua. Peradaban baru apa yang dicita-citakan Enembe? Apa saja pra-syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan peradaban baru Papua?

 KEBANGKITAN PAPUA

    Bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia mengalami perubahan dan transformasi dari masa ke masa. Suatu bangsa yang berjaya pasti dilandasi dengan kekuataan budaya dan kemudian, berhasil meninggalkan jejak peradaban. Dalam kamus bahasa Indonesia, per-adab-an, dimaknai sebagai kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal-hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Dan, ketika kita menyimak perjalanan peradaban bangsa-bangsa di dalam sejarah, peradaban dilandasi oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai relijius, yang membentuk etos kerja, relasi sosial yang rukun, dan semangat perubahan untuk berkarya dalam pertumbuhan bangsa-bangsa.

    Dalam pidatonya pada 9 April 2013, Gubernur Enembe meyakini perlunya sebuah peradaban baru bersama menuju Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera. Sebuah peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Sebuah suasana Papua yang menjunjung nilai-nilai kasih mengasihi, keadilan, gotong royong, kesantunan, kesederhanaan dan keterbukaan. Nilai-nilai mulia yang harus disebarkan di seluruh tanah Papua. Bagi Enembe, sebuah peradaban baru yang berkembang image baru bagi Papua.

PERADABAN BARU PAPUA SEBAGAI FONDASI DALAM MENGUBAH WAJAH PAPUA

    Hal ini merupakan pra-syarat yang harus diwujudkan lebih awal sebelum Enembe mengubah strategi dan kebijakan pembangunan regional. Kita memimpikan per-adab-an Papua yang ditandai oleh kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu masyarakat.

Karena itu, ketika mengungkapkan sebuah peradaban baru Papua, Gubernur Enembe mengkaitkan hal ini dengan fondasi sosial ”Kasih Menembus Perbedaan”. Nilai kasih yang melewati batas keragaman suku, agama, etnik, golongan sosial ekonomi, maupun afiliasi politik. Peradaban baru harus diisi dengan semangat toleransi dalam kemajemukan.

MIRAS DAN DAMPAKNYA BAGI MASA DEPAN ORANG ASLI PAPUA

    Salah satu pekerjaan rumah yang masih dirasakan oleh Gubernur Enembe adalah image yang negatif soal orang Papua bahwa orang Papua suka mabuk, suka minum beralkohol tanpa batas. Akibatnya, rusaknya relasi sosial antar warga, kekerasan rumah tangga, kriminal melonjak, image negatif orang Papua, maupun kesehatan orang Papua yang terganggu karena minum keras ini.

Enembe mengingatkan bahwa minuman keras ini telah berkontribusi bagi punahnya orang asli Papua, dimana sudah banyak orang Papua yang meninggal akibat minuman keras.

Karena itu, Enembe menegaskan bahwa bumi Papua ini harus bersih dari seluruh perdagangan dan peredaran minuman keras yang kini menjadi momok berbahaya di tanah Papua. Bahkan, dalam ibadah Perayaan 162 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, pada 5 Februari 2017 lalu, Gubernur Enembe menggugah perasaan orang Papua, dimana ia mengatakan ” Orang Papua sudah banyak yang mati akibat minuman keras. Tidak boleh ada minuman keras Papua, sebab tanah ini adalah Tanah Injil. Kepala Daerah harus berani berantas minuman kera, Gereja diharapkan dapat ikut bertanggung jawab dan memberikan kontribusi dalam pembangunan di Papua. Gereja adalah motivator dalam pembentukan karakter bagi umat. Dari data yang berkembang, Gubernur Enembe sedih dengan mengatakan bahwa angka kematian orang asli Papua akibat minuman keras di Tanah Papua mencapai 25 persen. Hal ini menjadi suatu bentuk keprihatinan yang mendalam di dalam pembangunan manusia yang utuh di Tanah Papua.

TEROBOSAN KEBIJAKAN LUKAS ENEMBE

     Dalam pandangan Gubernur Enembe, sudah saatnya untuk mengubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Keras Antar Pulau ke Wilayah Irian Jaya. Perubahan ini menjadi penting karena hasil evaluasi yang berkembang di masyarakat Papua, situasi faktual pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol yang tak terkendali dalam batas yang wajar sehingga berdampak negatif bagi kehidupan orang asli Papua.

   Dalam konteks itu, hampir 6 bulan setelah dilantik menjadi Gubernur Papua, Lukas Enembe pada tanggal 30 Desember 2013 menandatangani Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dari Perdasi ini, Gubernur Enembe menetapkan kebijakan pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Kebijakan yang dimaksud adalah pengadaan minuman beralkohol melalui kegiatan impor, produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol untuk kepentingan sosial ekonomis, kepentingan kesehatan, dan ritual keagamaan. Oleh sebab itu, melalui Perdasi No. 15/2013 ini, setiap orang atau badan hukum perdata atau pelaku kegiatan usaha dilarang memasukkan, mendistribusikan, dan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Memang ada pengecualian, dimana untuk tujuan kepentingan kesehatan dan ritual keagamaan. Pengecualiaan tersebut atas izin Bupati/Walikota setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi Gubernur.

BUKAN TEKAD YANG BIASA, TEKAD LUKAS ENEMBE YANG BEGITU TINGGI DI DALAM MELINDUNGI KEPUNAHAN ORANG ASLI PAPUA.

    Lukas Enembe mengeluarkan Instruksi Nomor 3/Instr-Gub/Tahun 2016 tentang pendataan Orang Asli Papua dan pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua.

Dalam Instruksi ini, Enembe menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pendataan/sensus penduduk orang asli Papua di seluruh wilayah Kabupaten/kota masing-masing maupun yang berada di luar Papua sesuai dengan status kependudukan atau daerah asalnya. Selain itu, Enembe mengharapkan pemerintah kabupaten/kota melarang atau tidak merekomendasikan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol jenis apapun yang memabukkan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Ketika Rapat Kerja Bupati/Walikota pada tanggal 29 – 31 Maret 2016 lalu, Gubernur Enembe mengajak para Bupati/Walikota untuk melakukan penandatanganan pakta integritas terkait pelarangan minuman beralkohol. Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan pada Rabu (30/3) malam saat rapat kerja daerah para bupati/wali kota se-Provinsi Papua di Jayapura.

Adapun isi pakta integritas tersebut adalah:

Pertama, mencegah pemusnahan penduduk di Provinsi Papua yang disebabkan oleh minuman beralkohol.

Kedua, pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol ke provinsi, kabupaten, kota, distrik dan kampung-kampung di Provinsi Papua.

Ketiga, Pemerintah Papua akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengawasi pelarangan kegiatan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Keempat, melaksanakan Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Minuman Keras.

Kelima, sejak penandatanganan pakta integritas ini, maka semua kegiatan dalam bentuk produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua tidak berlaku.

    Selanjutnya, untuk menindak lanjuti aksi penandatangan pakta integritas ini, Gubernur Enembe membentuk Satuan Petugas (Satgas) untuk menjaga dan memantau peredaran minuman keras yang masuk di pelabuhan udara dan laut baik di Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Nabire dan Timika. Bagi Enembe, dalam 5 sampai 10 tahun kedepan minuman keras tidak ada lagi di Papua demi harkat dan martabat orang asli Papua. Pekerjaan suci ini tidak bisa dijalankan oleh Gubernur Enembe seorang, namun memerlukan kerja kolektif baik di jajaran pemerintahan, TNI/Polri, para Bupati/Walikota, tokoh keagamaan, kemasyarakatan dan simpul sosial lainnya.

Sebuah Misi Kemanusiaan dalam Proteksi Orang Asli Papua

    Apa yang dilihat dari kebijakan dan aksi Gubernur Enembe, kita letakkan sebagai sebuah gerakan kebijakan struktural (structural approach) dan gerakan kultural (cultural approach) di dalam mewujudkan misi UU No. 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, yang memberikan pesan perlunya proteksi orang asli Papua. Komitmen itu ditegaskan kembali oleh Lukas Enembe ketika melantik sejumlah Bupati/Walikota pada 22 Mei 2017 lalu. Enembe mengingatkan kepada semua Bupati dan Wali kota di Papua terkait pemberantasan minuman keras yang selama ini menjadi pemicu berbagai bentuk tindakan kriminal di Papua. Kebijakan yang ditempuh oleh Enembe juga sebagai sebuah renungan panjang atas penderitaan rakyat Papua atas isu sosial, termasuk masa depan populasi orang asli Papua. Kebijakan ini sudah pasti mengandung pro dan kontra di tengah masyarakat dan pelaku ekonomi. Namun, marilah kita melihat sikap tegas dan konsisten yang ditunjukkan oleh Gubernur Enembe disikapi sebagai suatu misi profetik kemanusiaan yang luhur di atas Tanah Papua.

Apa yang Mesti Diapresiasi?

    Misi pendidikan dan kesehatan gratis mesti diperkonkrit. Mengapa? Dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada pendidikan dan kesehatan gratis. Pendidikan dan kesehatan itu ada biaya, ada harga yang harus dibayar. Masuk akal jika sekolah gratis (SPP:red) dan berobat gratis (biaya obat, pemeriksaan dan tempat tidur di rumah sakit). Dalam konteks sekolah gratis dan berobat gratis ala Lukmen ini, kita masih jumpai cerita-cerita menyedihkan. Sisi pendidikan, kita dikagetkan dengan sejumlah pungutan aneh di sekolah-sekolah negeri. Dalam konteks yang lain, toh pemerintah masih belum membiayai penuh sekolah swasta yang ada di Papua dan masih memungut biaya pada siswa. Sekolah swasta yang bermutu mematok SPP tinggi dan sulit diakses bagi OAP yang berasal dari keluarga miskin. Tapi, kebijakan Enembe soal “tidak ada satu anak Papua pun tidak boleh tidak sekolah” tetap harus diapresiasi.

Himbauan itu menggerakkan banyak anak untuk pergi ke sekolah dan sejumlah dinas pendidikan di tingkat kabupaten telah menerjemahan dalam bentuk program. Bahkan, ada Bupati yang telah membuat kebijalan untuk sekolah gratis. Tapi, jika guru kita kurang, fasilitas belajar masih kurang, dan nilai tambal sulam maka kita hanya melahirkan generasi berijazah tetapi tak punya kompetensi. Soal janji Enembe untuk mahasiswa, hanya mahasiswalah yang lebih tahu. Jika dirasa janjinya belum ditepati, Enembe telah meminta mahasiswa untuk mengingatkan,  bisa lewat surat, bisa lawat audiensi, bisa lewat kajian ilmiah, bahkan bisa juga lewat demontrasi damai. Program 1000 doktor yang digagas Barnabas Suebu dilanjutkan Enembe. Ini menggembirakan demi masa depan Papua.

Tetapi, program ini tidak terhindar dari tudingan bahwa hanya mengutamakan mahasiswa dari kelompok suku atau wilayah terntu saja selama ini. Juga, informasi tentang akses beasiswa ini dinilai selalu tertutup, tidak diumumkan terbuka di media. Kebijakan berobat gratis mesti diapresiasi karena di sejumlah daerah, OAP menikmatinya, khususna kelas 3, bukan untuk kelas 2 dan kelas 1. Kelas 2 dan 1, ruangan lebih luas dan bersih, makanan yang lebih bergizi, dan pelayanan yang baik hanya milik kelompok kelas menengah atas karena harus membayar. Apalagi saat ini sudah mulai digagas Kartu Papua Sehat oleh kepala Dinas Kesehatan Papua, dr. Aloysius Giay. OAP kelas menengah ke bawah menikmati berobat gratis kelas 3. Di sana, keluhan soal rungan perawatan yang kecil, sesak, kualitas dan diskriminasi dalam pelayanan oleh dokter atau medis, pendekatan emosional (tanpa keramahan), resep untuk membeli obat di apotik atau pergi ke dokter praktik masih dijumpai di sejumlah rumah sakit di tanah Papua.

Kondisi kesehatan ini moga-moga akan segera teratasi dengan kebijakan gubernur untuk membangun rumah sakit Tipe B di sejumlah kabupaten stategis. Sementara di Jayapura, Enembe komitmen membangun Rumah Sakit taraf internasional atau Tipe A. Kita tunggu realisasinya. Maret 2012 lalu, penduduk miskin orang asli Papua mencapai hampir 1 juta orang dari jumlah penduduk hampir 3 juta lebih. Itu, artinya penduduk asli Papua menikmati fasilitas dan pelayanan berobat gratis di kelas 3. Janji yang mesti ditagih adalah juga soal pemberdayakan perempuan Papua. Mengubah Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua salah satunya. Tentang hal ini, kemungkinan dirasa belum menjadi kebutuhan. Tapi, apresiasi pada 11 perempuan pada hari Kartini 2014 adalah hal yang perlu diberi jempol, walaupun ada kritik karena tokoh seperti Yosepha Alomang belum masuk di sana. Janji penghapusan praktek diskriminasi dan nepostisme di Kantor Gubenur Provinsi Papua Dok II dikritisi. Enembe dinilai masih hati-hati dengan penempatan jabatan yang ada keterwakilan gunung dan pantai, kelompok suku, marga, agama, dan gereja. Misi lain, pembangunan infrastruktur mesti dipandang sebagai kewajiban pemerintah. Selain dana Otsus, Papua mendapatkan dana khusus infrastruktur. Infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, dan lainnya adalah tanggung jawab negara agar masyarakat memanfaatkannya untuk kesejahteraan mereka.

Janji peningkatan dana pembangunan kampung/keluarahan harus diapresiasi. Enembe telah membuat kebijakan pembangian dana Otsus 80% untuk kabupaten dan 20% untuk provinsi. Janji soal dana sarana ibadah dimaksudkan agar diperhatikan dari dana 80% ini oleh Bupati. Kemudian, lapangan kerja baru dan UMK belum menunjukkan langkah-langkah yang menguntungkan OAP. Bidang olahraga, seni dan budaya. Kesempatan menjadi tuan rumah PON pada tahun 2020 sisi lain di nilai sebagai prestasi. Dengan moment ini uang akan banyak dan kesempatan untuk membina para atlit Papua dan kembangkan budaya akan lebih terbuka. Tetapi, sisi lain, ambisi ini tidak realisrtis, baik dari kondisi sosial politik, fasilitas, dan masih banyaknya masalah sosial yang harus diselesaikan. Selanjutnya, soal Dinas Pencatatan OAP. Sejauh ini, belum terdengar upaya-upaya untuk menggenapi janji itu. Soter Murib (salah satu tokoh Papua) masih meyakini apa yang dikatakan Enembe itu, kelak akan dilakukannya.

“Kami tua-tua senang dengan anak Enembe punya program waktu itu. Dia kasih kami harapan, khususnya untuk anak cucu Papua. Sekarang sudah menjabat Gubernur, jadi kami mau melihat. Banyak orang Papua lahir, tetapi lebih banyak mati,”  ( Soter Murib )

Bicara soal kematian orang asli Papua, Wakil Uskup Timika, Pater Nato Gobay berpandangan lain. Menurutnya, selain karena kekerasan negara yang terang-terangan, juga karena pengabaian atas hak-hak dasar orang Papua.

Orang Papua banyak yang mati karena negara tidak memberikan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan infrastruktur yang memadai dengan serius. Kalau orang tidak sekolah, ia tidak akan banyak tahu soal hidup sehat. Tidak ada pemberdayaan, orang sulit penuhi kebutuhan pokok. Sakit bisa datang kalau daya tahan tubuh lemah, gizi kurang, ( Pater Nato Gobay )

Pastor berpandangan, membangun atau tidak membangun dinas itu tidak penting. Karena, Dinas itu, kata dia, lebih berperan untuk data. Dinas tidak akan bermanfaat kalau orang-orang di sana tidak kerja benar dan lebih penting orang Papua sendiri sadar bahwa sedang dalam sulit.

Lukas Enembe, Bukan Sosok Gubernur Biasa, Lukas Enembe adalah  Sosok Pemimpin yang Solider dan Cinta Rakyat pada rakyatnya.

    Dalam tradisi Kristen, kita mengenal sosok Lukas Sang Penginjil.Ia adalah salah seorang pemimpin pertama umat Kristiani yang oleh tradisi Gereja diyakini sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas berdarah Yunani, lahir di Kota Antiokhia. Dalam sejarah Kekristenan awal, Lukas dihormati sebagai santo pelindung para dokter dan ahli bedah, dimana hari perayaannya ditetapkan tanggal 18 Oktober. Catatan awal mengenai Lukas ada di dalam dokumen Kata Pengantar Anti-Marsion Injil Lukas. Dokumen itu menegaskan bahwa Lukas berasal dari Antiokhia dan berprofesi sebagai seorang dokter. Ia menjadi seorang murid dari para rasul dan kemudian mengikuti Paulus hingga kemartirannya. Setelah melayani Tuhan secara terus-menerus, ia memilih hidup selibat tanpa anak dan dipenuhi dengan Roh Kudus.

   Terdapat cara pandang khas yang ditemukan dalam diri Lukas tentang cara mengisahkan kehidupan Yesus. Ke-khasan itu terletak pada konsistensi dan tendensiusnya Lukas dalam mengisahkan kemanusiaan Yesus, kepedulian dan solidaritas Yesus terhadap orang-orang sakit, orang-orang miskin (anawim), serta orang-orang yang dianggap berdosa, tak mampu, dan terbelakang oleh stigma lingkungan sosial di masa itu. Lukas juga mengangkat keprihatinan Yesus yang melahirkan keberanian-Nya melawan aturan demi menyelamatkan manusia. Tak lupa, ajakan untuk mengasihi semua musuh. Cara Lukas mengisahkan Injilnya sangat menekankan solidaritas Yesus atas umat manusia. Solidaritas itu dipenuhi Yesus dalam pengorbanan Paskah dengan mati di kayu salib sebagai bagian dari rencana penyelamatan Allah. Hal ini mencermikan keberpihakan seorang Lukas terhadap masalah penderitaan, kemiskinan, kesakitan, dan stigma sosial yang selama itu terpelihara dalam masyarakat. Tanpa bermaksud  mengagung-agungkan atau mengkultuskan, benang merah sosok Lukas sang penginjil dengan Lukas Enembe. Benang merah itu ada pada kasih, kebaikan dan solidaritas terhadap rakyat kecil yang tak mampu secara ekonomi, dan kelompok yang terstigma sosial sebagai yang terbelakang. Bagi saya, karakter inilah yang membedakan Lukas Enembe dengan pemimpin Papua lainnya, hingga ia mudah meraih kemenangan dalam Pilgub Papua bersama Klemen Tinal, 29 Januari 2013 lalu. Kemenangan Lukas mengajarkan cara berpolitiknya yang mengedepankan kebaikan, kasih dan solidaritas. Prinsip kebaikan bersama (bonum commune) yang ditanam kepada rakyat, bagi Lukas merupakan garansi utama membangun ke percayaan rakyat. Dan prinsip kebaikan itu berlandas pada falsafah tanam tuai. Siapa yang menabur benih, ia yang menuai hasil. Prinsip kebaikan juga mengekalkan hubungan antara konstituen dan pemimpin dalam sebuah rumah persaudaraan yang tulus. Di dalamnya, pertolongan tanpa pamrih di saat yang tepat, dikedepankan. Kasih putih untuk memberi, diarus-utamakan.

    Prinsip kebaikan dalam diri Lukas serentak memandang lawan politik sebagai kawan, saudara dan rekan kerja. Ketika pesta demokrasi usai, Lukas tampil dalam berbagai kesempatan, mengajak para seniornya untuk bersatu, tanggalkan perang urat syaraf di media, bergandeng tangan sehati sepikiran mendukung dia guna membangun Papua. Sebab kebaikan itu membuka setiap jiwa yang putih untuk senantiasa melihat perkawanan melampaui ambisi dan kepentingan diri. Kebaikan mengontrol hati agar senantiasa merunduk tunduk di atas kemenangan yang besar yang dicapai. Lukas untuk Papua, spirit ini selalu digaungkan Lukas di tengah rakyat. Tanggal 9 April 2013, sejarah sudah tertoreh.

Saya akan membangun Papua secara radikal. Saya datang dari keluarga yang susah. Masa dari tahun ke tahun, Papua begini terus? ( Lukas Enembe )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here